Abdul Halim - Revision history

Admin at 09:10, 12 August 2024

2024-08-12T09:10:18Z

← Older revision		Revision as of 16:10, 12 August 2024
Line 1:		Line 1:
			[[File:Abdul Halim - ID-ANRI Kempen P04 0245.jpg\|center\|thumb\|'''Abdul Halim. Sumber: [https://anri.go.id/sekitar-arsip/arsip-statis/sarana-temu-balik-arsip/daftar-arsip Koleksi ANRI P04-0245]''']]

	Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di [[Bukittinggi (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)\|Bukittinggi]] 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di Batavia dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan ''Voetbalbond Indonesia Jacatra'' (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.		Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di [[Bukittinggi (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)\|Bukittinggi]] 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di Batavia dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan ''Voetbalbond Indonesia Jacatra'' (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.

Admin: Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

2023-08-08T09:59:53Z

Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

← Older revision		Revision as of 16:59, 8 August 2023
Line 19:		Line 19:

	Simanjuntak, P.N.H., ''Kabinet-kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi''. Jakarta: Djambatan, 2003.		Simanjuntak, P.N.H., ''Kabinet-kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi''. Jakarta: Djambatan, 2003.
			{{Comment}}
	[[Category:Tokoh]]		[[Category:Tokoh]]

Admin at 21:18, 7 August 2023

2023-08-07T21:18:56Z

← Older revision		Revision as of 04:18, 8 August 2023
Line 1:		Line 1:
	Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di [[Bukittinggi (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)\|Bukittinggi]] 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di [[Batavia]] dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan ~~[[Voetbalbond Indonesia Jacatra\|~~''Voetbalbond Indonesia Jacatra'']] (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.		Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di [[Bukittinggi (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)\|Bukittinggi]] 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di Batavia dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan ''Voetbalbond Indonesia Jacatra'' (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.

	Tahun berikutnya dirinya turut mendirikan kepanduan ~~[[Indonesische National Padvinder Organisatie\|~~''Indonesische National Padvinder Organisatie'']] (INPO). Sebagai pimpinan INPO, ia ikut membawa perkumpulan ini untuk berfusi dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 1932 (Chaniago, 1981: 119). Halim menamatkan pendidikan kedokterannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia. Sejak 1940 ia bekerja di Bagian Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di ibu kota. Di masa pendudukan Jepang, sambil menjabat Wakil Pimpinan RSUP, Abdul Halim masuk dalam kelompok Sjahrir yang bergerak di bawah tanah. Memasuki masa revolusi ia aktif dalam politik, selaku anggota [[Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat]] (BP-KNIP, 1945-1950) dan Komisaris Pemerintah RI untuk kota Jakarta (1947), yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Pertengahan 1949, ia diminta Wakil Presiden RI Hatta untuk turut menjemput tokoh-tokoh PDRI di Sumatera Tengah (Chaniago, 1981: 87-95, 119).		Tahun berikutnya dirinya turut mendirikan kepanduan ''Indonesische National Padvinder Organisatie'' (INPO). Sebagai pimpinan INPO, ia ikut membawa perkumpulan ini untuk berfusi dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 1932 (Chaniago, 1981: 119). Halim menamatkan pendidikan kedokterannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia. Sejak 1940 ia bekerja di Bagian Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di ibu kota. Di masa pendudukan Jepang, sambil menjabat Wakil Pimpinan RSUP, Abdul Halim masuk dalam kelompok Sjahrir yang bergerak di bawah tanah. Memasuki masa revolusi ia aktif dalam politik, selaku anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP, 1945-1950) dan Komisaris Pemerintah RI untuk kota Jakarta (1947), yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Pertengahan 1949, ia diminta Wakil Presiden RI, [[Mohammad Hatta\|Hatta]], untuk turut menjemput tokoh-tokoh [[Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI)\|PDRI]] di Sumatera Tengah (Chaniago, 1981: 87-95, 119).

	Menyusul terbentuknya RIS, maka secara otomatis RI yang beribukota di Yogyakarta hanya merupakan satu dari 16 negara bagian dalam negara federasi ini. Setelah Presiden RI Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS, maka untuk mengisi kevakuman jabatan tersebut, diangkatlah Mr. Assaat selaku acting president RI. Sedangkan acting PM dijabat oleh Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI) yang merupakan kabinet transisi yang bertugas sampai 16 Januari 1950 (Simanjuntak, 2003: 102-103). Di pihak lain, [[PNI]] dan [[Masyumi]] selaku dua partai terbesar tidak sepakat tentang siapa calon Perdana Menteri (PM) yang akan membentuk kabinet RI yang sifatnya nasional. Maka dipilihlah Halim, sebagai sosok yang bisa diterima Masyumi, sebagai pilihannya (Chaniago, 1981: 96). "[[Kabinet Halim]]" dilantik 21 Januari 1950, dengan Dr. Abdul Halim selaku PM dan Mr. Abdul Hakim sebagai Wakil PM merangkap Urusan Umum. Salam satu program utama kabinet ini adalah "meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945" (Simanjuntak, 2003: 106).		Menyusul terbentuknya [[Republik Indonesia Serikat (RIS)\|RIS]], maka secara otomatis RI yang beribukota di Yogyakarta hanya merupakan satu dari 16 negara bagian dalam negara federasi ini. Setelah Presiden RI Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS, maka untuk mengisi kevakuman jabatan tersebut, diangkatlah Mr. Assaat selaku acting president RI. Sedangkan acting PM dijabat oleh Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI) yang merupakan kabinet transisi yang bertugas sampai 16 Januari 1950 (Simanjuntak, 2003: 102-103). Di pihak lain, [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]] dan [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI)\|Masyumi]] selaku dua partai terbesar tidak sepakat tentang siapa calon Perdana Menteri (PM) yang akan membentuk kabinet RI yang sifatnya nasional. Maka dipilihlah Halim, sebagai sosok yang bisa diterima Masyumi, sebagai pilihannya (Chaniago, 1981: 96). "Kabinet Halim" dilantik 21 Januari 1950, dengan Dr. Abdul Halim selaku PM dan Mr. Abdul Hakim sebagai Wakil PM merangkap Urusan Umum. Salam satu program utama kabinet ini adalah "meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia\|Proklamasi 17 Agustus 1945]]" (Simanjuntak, 2003: 106).

	Di tengah ketidakpuasan partai-partai politik akan susunan Kabinet Halim, program utama pemerintah untuk mencapai NKRI tetap bisa tercapai. BP-KNIP dalam sidangnya pada 12 Agustus 1950 menerima rancangan UUD Sementara (UUDS) Republik Indonesia. Seiring dengan bubarnya RIS, maka pada 15 Agustus 1950 PM Abdul Halim mengembalikan mandatnya kepada acting president Mr. Assaat, yang kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Untuk selanjutnya pemerintahan akan dilanjutkan oleh kabinet NKRI (Simanjuntak, 2003: 107). Oleh karena diminta oleh PM Natsir --yang juga kawan baiknya–ia bersedia menerima jabatan Menteri Pertahanan pertama dalam NKRI. Namun tidak lama kemudian ia mengundurkan diri (Desember 1950) karena alasan kesehatan (Chaniago, 1981: 112-114). Selepas dari politik, Halim kembali ke ranah medis dan juga olahraga. Ia merupakan Wakil Ketua/Ketua Pengurus [[Harian Komite Olimpiade Indonesia]] (1951-1955), dan pada 1952 memimpin rombongan Indonesia untuk pertama kalinya di dalam olimpiade (Helsinki) (Chaniago, 1981: 119-120).		Di tengah ketidakpuasan partai-partai politik akan susunan Kabinet Halim, program utama pemerintah untuk mencapai NKRI tetap bisa tercapai. BP-KNIP dalam sidangnya pada 12 Agustus 1950 menerima rancangan [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950\|UUD Sementara (UUDS)]] Republik Indonesia. Seiring dengan bubarnya [[Republik Indonesia Serikat (RIS)\|RIS]], maka pada 15 Agustus 1950 PM Abdul Halim mengembalikan mandatnya kepada acting president Mr. [[Assaat]], yang kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden [[Sukarno]]. Untuk selanjutnya pemerintahan akan dilanjutkan oleh kabinet NKRI (Simanjuntak, 2003: 107). Oleh karena diminta oleh PM [[Muhammad Natsir\|Natsir]] --yang juga kawan baiknya–ia bersedia menerima jabatan Menteri Pertahanan pertama dalam NKRI. Namun tidak lama kemudian ia mengundurkan diri (Desember 1950) karena alasan kesehatan (Chaniago, 1981: 112-114). Selepas dari politik, Halim kembali ke ranah medis dan juga olahraga. Ia merupakan Wakil Ketua/Ketua Pengurus Harian Komite Olimpiade Indonesia (1951-1955), dan pada 1952 memimpin rombongan Indonesia untuk pertama kalinya di dalam olimpiade (Helsinki) (Chaniago, 1981: 119-120).

	Penulis: Didi Kwartanada		Penulis: Didi Kwartanada

Admin at 10:22, 20 July 2023

2023-07-20T10:22:45Z

← Older revision		Revision as of 17:22, 20 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di [[Bukittinggi (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)\|Bukittinggi]] 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di [[Batavia]] dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan [[Voetbalbond Indonesia Jacatra]] (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.		Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di [[Bukittinggi (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)\|Bukittinggi]] 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di [[Batavia]] dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan [[Voetbalbond Indonesia Jacatra\|''Voetbalbond Indonesia Jacatra'']] (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.

	Tahun berikutnya dirinya turut mendirikan kepanduan [[Indonesische National Padvinder Organisatie]] (INPO). Sebagai pimpinan INPO, ia ikut membawa perkumpulan ini untuk berfusi dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 1932 (Chaniago, 1981: 119). Halim menamatkan pendidikan kedokterannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia. Sejak 1940 ia bekerja di Bagian Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di ibu kota. Di masa pendudukan Jepang, sambil menjabat Wakil Pimpinan RSUP, Abdul Halim masuk dalam kelompok Sjahrir yang bergerak di bawah tanah. Memasuki masa revolusi ia aktif dalam politik, selaku anggota [[Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat]] (BP-KNIP, 1945-1950) dan Komisaris Pemerintah RI untuk kota Jakarta (1947), yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Pertengahan 1949, ia diminta Wakil Presiden RI Hatta untuk turut menjemput tokoh-tokoh PDRI di Sumatera Tengah (Chaniago, 1981: 87-95, 119).		Tahun berikutnya dirinya turut mendirikan kepanduan [[Indonesische National Padvinder Organisatie\|''Indonesische National Padvinder Organisatie'']] (INPO). Sebagai pimpinan INPO, ia ikut membawa perkumpulan ini untuk berfusi dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 1932 (Chaniago, 1981: 119). Halim menamatkan pendidikan kedokterannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia. Sejak 1940 ia bekerja di Bagian Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di ibu kota. Di masa pendudukan Jepang, sambil menjabat Wakil Pimpinan RSUP, Abdul Halim masuk dalam kelompok Sjahrir yang bergerak di bawah tanah. Memasuki masa revolusi ia aktif dalam politik, selaku anggota [[Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat]] (BP-KNIP, 1945-1950) dan Komisaris Pemerintah RI untuk kota Jakarta (1947), yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Pertengahan 1949, ia diminta Wakil Presiden RI Hatta untuk turut menjemput tokoh-tokoh PDRI di Sumatera Tengah (Chaniago, 1981: 87-95, 119).

	Menyusul terbentuknya RIS, maka secara otomatis RI yang beribukota di Yogyakarta hanya merupakan satu dari 16 negara bagian dalam negara federasi ini. Setelah Presiden RI Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS, maka untuk mengisi kevakuman jabatan tersebut, diangkatlah Mr. Assaat selaku acting president RI. Sedangkan acting PM dijabat oleh Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI) yang merupakan kabinet transisi yang bertugas sampai 16 Januari 1950 (Simanjuntak, 2003: 102-103). Di pihak lain, [[PNI]] dan [[Masyumi]] selaku dua partai terbesar tidak sepakat tentang siapa calon Perdana Menteri (PM) yang akan membentuk kabinet RI yang sifatnya nasional. Maka dipilihlah Halim, sebagai sosok yang bisa diterima Masyumi, sebagai pilihannya (Chaniago, 1981: 96). "[[Kabinet Halim]]" dilantik 21 Januari 1950, dengan Dr. Abdul Halim selaku PM dan Mr. Abdul Hakim sebagai Wakil PM merangkap Urusan Umum. Salam satu program utama kabinet ini adalah "meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945" (Simanjuntak, 2003: 106).		Menyusul terbentuknya RIS, maka secara otomatis RI yang beribukota di Yogyakarta hanya merupakan satu dari 16 negara bagian dalam negara federasi ini. Setelah Presiden RI Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS, maka untuk mengisi kevakuman jabatan tersebut, diangkatlah Mr. Assaat selaku acting president RI. Sedangkan acting PM dijabat oleh Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI) yang merupakan kabinet transisi yang bertugas sampai 16 Januari 1950 (Simanjuntak, 2003: 102-103). Di pihak lain, [[PNI]] dan [[Masyumi]] selaku dua partai terbesar tidak sepakat tentang siapa calon Perdana Menteri (PM) yang akan membentuk kabinet RI yang sifatnya nasional. Maka dipilihlah Halim, sebagai sosok yang bisa diterima Masyumi, sebagai pilihannya (Chaniago, 1981: 96). "[[Kabinet Halim]]" dilantik 21 Januari 1950, dengan Dr. Abdul Halim selaku PM dan Mr. Abdul Hakim sebagai Wakil PM merangkap Urusan Umum. Salam satu program utama kabinet ini adalah "meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945" (Simanjuntak, 2003: 106).

Admin at 12:09, 17 July 2023

2023-07-17T12:09:35Z

← Older revision		Revision as of 19:09, 17 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di Bukittinggi 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di Batavia dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan Voetbalbond Indonesia Jacatra (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.		Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di [[Bukittinggi (Pemerintahan Darurat Republik Indonesia)\|Bukittinggi]] 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di [[Batavia]] dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan [[Voetbalbond Indonesia Jacatra]] (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.

	Tahun berikutnya dirinya turut mendirikan kepanduan Indonesische National Padvinder Organisatie (INPO). Sebagai pimpinan INPO, ia ikut membawa perkumpulan ini untuk berfusi dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 1932 (Chaniago, 1981: 119). Halim menamatkan pendidikan kedokterannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia. Sejak 1940 ia bekerja di Bagian Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di ibu kota. Di masa pendudukan Jepang, sambil menjabat Wakil Pimpinan RSUP, Abdul Halim masuk dalam kelompok Sjahrir yang bergerak di bawah tanah. Memasuki masa revolusi ia aktif dalam politik, selaku anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP, 1945-1950) dan Komisaris Pemerintah RI untuk kota Jakarta (1947), yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Pertengahan 1949, ia diminta Wakil Presiden RI Hatta untuk turut menjemput tokoh-tokoh PDRI di Sumatera Tengah (Chaniago, 1981: 87-95, 119).		Tahun berikutnya dirinya turut mendirikan kepanduan [[Indonesische National Padvinder Organisatie]] (INPO). Sebagai pimpinan INPO, ia ikut membawa perkumpulan ini untuk berfusi dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 1932 (Chaniago, 1981: 119). Halim menamatkan pendidikan kedokterannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia. Sejak 1940 ia bekerja di Bagian Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di ibu kota. Di masa pendudukan Jepang, sambil menjabat Wakil Pimpinan RSUP, Abdul Halim masuk dalam kelompok Sjahrir yang bergerak di bawah tanah. Memasuki masa revolusi ia aktif dalam politik, selaku anggota [[Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat]] (BP-KNIP, 1945-1950) dan Komisaris Pemerintah RI untuk kota Jakarta (1947), yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Pertengahan 1949, ia diminta Wakil Presiden RI Hatta untuk turut menjemput tokoh-tokoh PDRI di Sumatera Tengah (Chaniago, 1981: 87-95, 119).

	Menyusul terbentuknya RIS, maka secara otomatis RI yang beribukota di Yogyakarta hanya merupakan satu dari 16 negara bagian dalam negara federasi ini. Setelah Presiden RI Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS, maka untuk mengisi kevakuman jabatan tersebut, diangkatlah Mr. Assaat selaku acting president RI. Sedangkan acting PM dijabat oleh Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI) yang merupakan kabinet transisi yang bertugas sampai 16 Januari 1950 (Simanjuntak, 2003: 102-103). Di pihak lain, PNI dan Masyumi selaku dua partai terbesar tidak sepakat tentang siapa calon Perdana Menteri (PM) yang akan membentuk kabinet RI yang sifatnya nasional. Maka dipilihlah Halim, sebagai sosok yang bisa diterima Masyumi, sebagai pilihannya (Chaniago, 1981: 96). "Kabinet Halim" dilantik 21 Januari 1950, dengan Dr. Abdul Halim selaku PM dan Mr. Abdul Hakim sebagai Wakil PM merangkap Urusan Umum. Salam satu program utama kabinet ini adalah "meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945" (Simanjuntak, 2003: 106).		Menyusul terbentuknya RIS, maka secara otomatis RI yang beribukota di Yogyakarta hanya merupakan satu dari 16 negara bagian dalam negara federasi ini. Setelah Presiden RI Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS, maka untuk mengisi kevakuman jabatan tersebut, diangkatlah Mr. Assaat selaku acting president RI. Sedangkan acting PM dijabat oleh Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI) yang merupakan kabinet transisi yang bertugas sampai 16 Januari 1950 (Simanjuntak, 2003: 102-103). Di pihak lain, [[PNI]] dan [[Masyumi]] selaku dua partai terbesar tidak sepakat tentang siapa calon Perdana Menteri (PM) yang akan membentuk kabinet RI yang sifatnya nasional. Maka dipilihlah Halim, sebagai sosok yang bisa diterima Masyumi, sebagai pilihannya (Chaniago, 1981: 96). "[[Kabinet Halim]]" dilantik 21 Januari 1950, dengan Dr. Abdul Halim selaku PM dan Mr. Abdul Hakim sebagai Wakil PM merangkap Urusan Umum. Salam satu program utama kabinet ini adalah "meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945" (Simanjuntak, 2003: 106).

	Di tengah ketidakpuasan partai-partai politik akan susunan Kabinet Halim, program utama pemerintah untuk mencapai NKRI tetap bisa tercapai. BP-KNIP dalam sidangnya pada 12 Agustus 1950 menerima rancangan UUD Sementara (UUDS) Republik Indonesia. Seiring dengan bubarnya RIS, maka pada 15 Agustus 1950 PM Abdul Halim mengembalikan mandatnya kepada acting president Mr. Assaat, yang kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Untuk selanjutnya pemerintahan akan dilanjutkan oleh kabinet NKRI (Simanjuntak, 2003: 107). Oleh karena diminta oleh PM Natsir --yang juga kawan baiknya–ia bersedia menerima jabatan Menteri Pertahanan pertama dalam NKRI. Namun tidak lama kemudian ia mengundurkan diri (Desember 1950) karena alasan kesehatan (Chaniago, 1981: 112-114). Selepas dari politik, Halim kembali ke ranah medis dan juga olahraga. Ia merupakan Wakil Ketua/Ketua Pengurus Harian Komite Olimpiade Indonesia (1951-1955), dan pada 1952 memimpin rombongan Indonesia untuk pertama kalinya di dalam olimpiade (Helsinki) (Chaniago, 1981: 119-120).		Di tengah ketidakpuasan partai-partai politik akan susunan Kabinet Halim, program utama pemerintah untuk mencapai NKRI tetap bisa tercapai. BP-KNIP dalam sidangnya pada 12 Agustus 1950 menerima rancangan UUD Sementara (UUDS) Republik Indonesia. Seiring dengan bubarnya RIS, maka pada 15 Agustus 1950 PM Abdul Halim mengembalikan mandatnya kepada acting president Mr. Assaat, yang kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Untuk selanjutnya pemerintahan akan dilanjutkan oleh kabinet NKRI (Simanjuntak, 2003: 107). Oleh karena diminta oleh PM Natsir --yang juga kawan baiknya–ia bersedia menerima jabatan Menteri Pertahanan pertama dalam NKRI. Namun tidak lama kemudian ia mengundurkan diri (Desember 1950) karena alasan kesehatan (Chaniago, 1981: 112-114). Selepas dari politik, Halim kembali ke ranah medis dan juga olahraga. Ia merupakan Wakil Ketua/Ketua Pengurus [[Harian Komite Olimpiade Indonesia]] (1951-1955), dan pada 1952 memimpin rombongan Indonesia untuk pertama kalinya di dalam olimpiade (Helsinki) (Chaniago, 1981: 119-120).

	Penulis: Didi Kwartanada		Penulis: Didi Kwartanada

Admin at 09:05, 10 July 2023

2023-07-10T09:05:58Z

← Older revision		Revision as of 16:05, 10 July 2023
Line 12:		Line 12:
	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	Chaniago, J.R. (ed.) (1981). Di antara Hempasan dan Benturan: Kenang-kenangan		Chaniago, J.R. (ed.) (1981). ''Di antara Hempasan dan Benturan: Kenang-kenangan dr. Abdul Halim 1942-1950''. Penerbitan Sejarah Lisan no.1. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

	dr. ~~Abdul Halim 1942-1950. Penerbitan Sejarah Lisan no.1. Jakarta~~: ~~Arsip Nasional Republik~~ Indonesia.		Estuning, Gregah Nurikhsani (2017). "1928: Lahirnya Voetbalbond Indonesia Jacatra (Persija)", 28 November 2017 di link

	~~Estuning, Gregah Nurikhsani~~ (~~2017~~). ~~"1928: Lahirnya Voetbalbond Indonesia Jacatra~~		<nowiki>https://www.medcom.id/bola/liga-indonesia/yKXVDV6b-1928-lahirnya-voet</nowiki>albond-indonesia-jacatra-persija (diakses 15 November 2021).

	~~(Persija)", 28 November 2017 di link~~		Simanjuntak, P.N.H., ''Kabinet-kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan sampai Reformasi''. Jakarta: Djambatan, 2003.

	~~<nowiki>https://www.medcom.id/bola/liga-indonesia/yKXVDV6b-1928-lahirnya-voet</nowiki>~~

	~~albond-indonesia-jacatra-persija (diakses 15 November 2021).~~

	Simanjuntak, P.N.H., Kabinet-kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan

	sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan, 2003.
	[[Category:Tokoh]]		[[Category:Tokoh]]

Admin: Created page with "Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di Bukittinggi 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di Batavia dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut..."

2023-07-10T09:03:11Z

Created page with "Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di Bukittinggi 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di Batavia dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut..."

New page

Abdul Halim adalah tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pernah menjabat sebagai Perdana Menteri RI di Yogyakarta pada Januari 1950 sampai September 1950. Dokter yang menjadi politikus ini lahir di Bukittinggi 1911 dari keluarga pegawai pemerintah lokal kota tersebut. Ia kemudian tumbuh dewasa di Batavia dan menamatkan sekolah menengah jurusan pasti alam (AMS-B) di sana. Di luar bangku sekolah, Halim aktif dalam bidang olahraga dan kepanduan. Pada 1927 dirinya ikut mendirikan Voetbalbond Indonesia Jacatra (VIJ) yang merupakan embrio Persija, kesebelasan kebanggan warga Jakarta. Nama "Jacatra" dipilih untuk menunjukkan perlawanan kepada Belanda (Estuning, 2017). Maka Abdul Halim adalah anggota kehormatan Persija sampai akhir hayatnya.

Tahun berikutnya dirinya turut mendirikan kepanduan Indonesische National Padvinder Organisatie (INPO). Sebagai pimpinan INPO, ia ikut membawa perkumpulan ini untuk berfusi dalam Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) pada 1932 (Chaniago, 1981: 119). Halim menamatkan pendidikan kedokterannya di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia. Sejak 1940 ia bekerja di Bagian Telinga, Hidung dan Tenggorokan (THT) di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di ibu kota. Di masa pendudukan Jepang, sambil menjabat Wakil Pimpinan RSUP, Abdul Halim masuk dalam kelompok Sjahrir yang bergerak di bawah tanah. Memasuki masa revolusi ia aktif dalam politik, selaku anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP, 1945-1950) dan Komisaris Pemerintah RI untuk kota Jakarta (1947), yang langsung bertanggung jawab kepada Dewan Menteri. Pertengahan 1949, ia diminta Wakil Presiden RI Hatta untuk turut menjemput tokoh-tokoh PDRI di Sumatera Tengah (Chaniago, 1981: 87-95, 119).

Menyusul terbentuknya RIS, maka secara otomatis RI yang beribukota di Yogyakarta hanya merupakan satu dari 16 negara bagian dalam negara federasi ini. Setelah Presiden RI Sukarno dilantik menjadi Presiden RIS, maka untuk mengisi kevakuman jabatan tersebut, diangkatlah Mr. Assaat selaku acting president RI. Sedangkan acting PM dijabat oleh Menteri Kehakiman Mr. Soesanto Tirtoprodjo (PNI) yang merupakan kabinet transisi yang bertugas sampai 16 Januari 1950 (Simanjuntak, 2003: 102-103). Di pihak lain, PNI dan Masyumi selaku dua partai terbesar tidak sepakat tentang siapa calon Perdana Menteri (PM) yang akan membentuk kabinet RI yang sifatnya nasional. Maka dipilihlah Halim, sebagai sosok yang bisa diterima Masyumi, sebagai pilihannya (Chaniago, 1981: 96). "Kabinet Halim" dilantik 21 Januari 1950, dengan Dr. Abdul Halim selaku PM dan Mr. Abdul Hakim sebagai Wakil PM merangkap Urusan Umum. Salam satu program utama kabinet ini adalah "meneruskan perjuangan untuk mencapai negara kesatuan yang meliputi Kepulauan Indonesia dan yang dimaksud dalam Proklamasi 17 Agustus 1945" (Simanjuntak, 2003: 106).

Di tengah ketidakpuasan partai-partai politik akan susunan Kabinet Halim, program utama pemerintah untuk mencapai NKRI tetap bisa tercapai. BP-KNIP dalam sidangnya pada 12 Agustus 1950 menerima rancangan UUD Sementara (UUDS) Republik Indonesia. Seiring dengan bubarnya RIS, maka pada 15 Agustus 1950 PM Abdul Halim mengembalikan mandatnya kepada acting president Mr. Assaat, yang kemudian mengembalikan mandatnya kepada Presiden Sukarno. Untuk selanjutnya pemerintahan akan dilanjutkan oleh kabinet NKRI (Simanjuntak, 2003: 107). Oleh karena diminta oleh PM Natsir --yang juga kawan baiknya–ia bersedia menerima jabatan Menteri Pertahanan pertama dalam NKRI. Namun tidak lama kemudian ia mengundurkan diri (Desember 1950) karena alasan kesehatan (Chaniago, 1981: 112-114). Selepas dari politik, Halim kembali ke ranah medis dan juga olahraga. Ia merupakan Wakil Ketua/Ketua Pengurus Harian Komite Olimpiade Indonesia (1951-1955), dan pada 1952 memimpin rombongan Indonesia untuk pertama kalinya di dalam olimpiade (Helsinki) (Chaniago, 1981: 119-120).

Penulis: Didi Kwartanada

'''Referensi'''

Chaniago, J.R. (ed.) (1981). Di antara Hempasan dan Benturan: Kenang-kenangan

dr. Abdul Halim 1942-1950. Penerbitan Sejarah Lisan no.1. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia.

Estuning, Gregah Nurikhsani (2017). "1928: Lahirnya Voetbalbond Indonesia Jacatra

(Persija)", 28 November 2017 di link

<nowiki>https://www.medcom.id/bola/liga-indonesia/yKXVDV6b-1928-lahirnya-voet</nowiki>

albond-indonesia-jacatra-persija (diakses 15 November 2021).

Simanjuntak, P.N.H., Kabinet-kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan

sampai Reformasi. Jakarta: Djambatan, 2003.
[[Category:Tokoh]]