Ahmad Husein - Revision history

Admin at 04:27, 22 August 2024

2024-08-22T04:27:25Z

← Older revision		Revision as of 11:27, 22 August 2024
Line 23:		Line 23:
	Rekonsiliasi nasional coba dilakukan lewat jalan Musyawarah Nasional (Munas) pada 10-13 September 1957 di Jakarta, antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang bergejolak. Namun, dalam kegiatan tersebut juga tidak dicapai kata sepakat di antara pihak-pihak yang berseteru. Apalagi pasca peristiwa percobaan pembunuhan yang menyasar [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] (Peristiwa Cikini, 30 November 1957), segala perundingan dengan daerah yang bergejolak tersebut akhirnya dibekukan atas keputusan Presiden Sukarno dan menutup pintu perundingan selanjutnya (Zed & Chaniago, 2001).		Rekonsiliasi nasional coba dilakukan lewat jalan Musyawarah Nasional (Munas) pada 10-13 September 1957 di Jakarta, antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang bergejolak. Namun, dalam kegiatan tersebut juga tidak dicapai kata sepakat di antara pihak-pihak yang berseteru. Apalagi pasca peristiwa percobaan pembunuhan yang menyasar [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] (Peristiwa Cikini, 30 November 1957), segala perundingan dengan daerah yang bergejolak tersebut akhirnya dibekukan atas keputusan Presiden Sukarno dan menutup pintu perundingan selanjutnya (Zed & Chaniago, 2001).

	Puncaknya pada 15 Februari 1958, lewat siaran [[Radio Republik Indonesia (RRI)\|RRI]] Bukittinggi, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)]] di Bukittinggi. Untuk pimpinan PRRI ini diangkatlah Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri lengkap dengan susunan kabinetnya. Kehadiran PRRI ini sebagai tandingan dari pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta yang tidak bisa mengakomodir kekecewaan daerah. PRRI sendiri banyak dibantu unsur asing dalam perihal dana dan persenjataan, salah satunya Amerika Serikat lewat perantara CIA (Zed & Chaniago, 1999: 109).		Puncaknya pada 15 Februari 1958, lewat siaran [[Radio Republik Indonesia (RRI)\|RRI]] Bukittinggi, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya [[Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA)\|Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)]] di Bukittinggi. Untuk pimpinan PRRI ini diangkatlah Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri lengkap dengan susunan kabinetnya. Kehadiran PRRI ini sebagai tandingan dari pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta yang tidak bisa mengakomodir kekecewaan daerah. PRRI sendiri banyak dibantu unsur asing dalam perihal dana dan persenjataan, salah satunya Amerika Serikat lewat perantara CIA (Zed & Chaniago, 1999: 109).

	Gejolak antara [[~~Pemerintahan~~ Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)\|PRRI]] dengan Pemerintah RI terjadi selama kurang lebih tiga tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Akhirnya pada 3 Maret 1961, Presiden Sukarno melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution meminta seluruh anggota PRRI kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan jaminan amnesti dan abolisi (Ricklefs, 2008: 558–559). Alhasil, Ahmad Husein beserta seluruh pasukannya menyetujui hal tersebut pada tanggal 23 Juni 1961. Mereka disambut oleh Panglima Kodam III Kolonel Soerjosoempeno, Gubernur Sumatra Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, dan Deputi KSAD wilayah Sumatra, Mayjen Suprapto, di Lapangan Merdeka Kota Solok. Menurut A.H. Nasution, korban jiwa yang jatuh akibat perang saudara ini kurang lebih, dari pihak PRRI sebanyak 22.174 jiwa, pihak pemerintah RI sebanyak 10.150 jiwa, dan korban sipil sebanyak 5.592 jiwa (Zed & Chaniago, 2001).		Gejolak antara [[Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA)\|PRRI]] dengan Pemerintah RI terjadi selama kurang lebih tiga tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Akhirnya pada 3 Maret 1961, Presiden Sukarno melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) [[Abdul Haris Nasution\|A.H. Nasution]] meminta seluruh anggota PRRI kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan jaminan amnesti dan abolisi (Ricklefs, 2008: 558–559). Alhasil, Ahmad Husein beserta seluruh pasukannya menyetujui hal tersebut pada tanggal 23 Juni 1961. Mereka disambut oleh Panglima Kodam III Kolonel Soerjosoempeno, Gubernur Sumatra Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, dan Deputi KSAD wilayah Sumatra, Mayjen Suprapto, di Lapangan Merdeka Kota Solok. Menurut A.H. Nasution, korban jiwa yang jatuh akibat perang saudara ini kurang lebih, dari pihak PRRI sebanyak 22.174 jiwa, pihak pemerintah RI sebanyak 10.150 jiwa, dan korban sipil sebanyak 5.592 jiwa (Zed & Chaniago, 2001).

	{{Penulis\|Ahmad Muhajir\|Universitas Islam Sumatera Utara\|Dr. Endang Susilowati, M.A}}		{{Penulis\|Ahmad Muhajir\|Universitas Islam Sumatera Utara\|Dr. Endang Susilowati, M.A}}

Admin at 04:24, 22 August 2024

2024-08-22T04:24:16Z

← Older revision		Revision as of 11:24, 22 August 2024
Line 1:		Line 1:
			[[File:Ahmad Husein - L.1011.jpg\|center\|thumb\|Ahmad Husein. Sumber: [https://khastara.perpusnas.go.id/ Koleksi Perpustakaan Nasional RI No. L.1011]]]



	Kolonel Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi salah seorang pemimpin militer Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ahmad Husein lahir di Padang pada 1 April 1925 dan meninggal dunia di Jakarta pada 28 November 1998. Ia merupakan anak ketiga dan lelaki pertama dari sebelas orang bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Kahar, seorang apoteker di rumah sakit militer dan aktivis [[Muhammadiyah]] di Padang. Adapun, ibunya bernama Sa’adiyah, seorang ibu rumah tangga. Keluarga mereka memiliki kultur keagamaan yang kuat dan semangat perjuangan (Zed & Chaniago, 2001: 11).		Kolonel Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi salah seorang pemimpin militer Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ahmad Husein lahir di Padang pada 1 April 1925 dan meninggal dunia di Jakarta pada 28 November 1998. Ia merupakan anak ketiga dan lelaki pertama dari sebelas orang bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Kahar, seorang apoteker di rumah sakit militer dan aktivis [[Muhammadiyah]] di Padang. Adapun, ibunya bernama Sa’adiyah, seorang ibu rumah tangga. Keluarga mereka memiliki kultur keagamaan yang kuat dan semangat perjuangan (Zed & Chaniago, 2001: 11).

Admin: Text replacement - "Penulis: Ahmad Muhajir" to "{{Penulis|Ahmad Muhajir|Universitas Islam Sumatera Utara|Dr. Endang Susilowati, M.A}}"

2023-08-09T11:09:53Z

Text replacement - "Penulis: Ahmad Muhajir" to "{{Penulis|Ahmad Muhajir|Universitas Islam Sumatera Utara|Dr. Endang Susilowati, M.A}}"

← Older revision		Revision as of 18:09, 9 August 2023
Line 23:		Line 23:
	Gejolak antara [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)\|PRRI]] dengan Pemerintah RI terjadi selama kurang lebih tiga tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Akhirnya pada 3 Maret 1961, Presiden Sukarno melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution meminta seluruh anggota PRRI kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan jaminan amnesti dan abolisi (Ricklefs, 2008: 558–559). Alhasil, Ahmad Husein beserta seluruh pasukannya menyetujui hal tersebut pada tanggal 23 Juni 1961. Mereka disambut oleh Panglima Kodam III Kolonel Soerjosoempeno, Gubernur Sumatra Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, dan Deputi KSAD wilayah Sumatra, Mayjen Suprapto, di Lapangan Merdeka Kota Solok. Menurut A.H. Nasution, korban jiwa yang jatuh akibat perang saudara ini kurang lebih, dari pihak PRRI sebanyak 22.174 jiwa, pihak pemerintah RI sebanyak 10.150 jiwa, dan korban sipil sebanyak 5.592 jiwa (Zed & Chaniago, 2001).		Gejolak antara [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)\|PRRI]] dengan Pemerintah RI terjadi selama kurang lebih tiga tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Akhirnya pada 3 Maret 1961, Presiden Sukarno melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution meminta seluruh anggota PRRI kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan jaminan amnesti dan abolisi (Ricklefs, 2008: 558–559). Alhasil, Ahmad Husein beserta seluruh pasukannya menyetujui hal tersebut pada tanggal 23 Juni 1961. Mereka disambut oleh Panglima Kodam III Kolonel Soerjosoempeno, Gubernur Sumatra Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, dan Deputi KSAD wilayah Sumatra, Mayjen Suprapto, di Lapangan Merdeka Kota Solok. Menurut A.H. Nasution, korban jiwa yang jatuh akibat perang saudara ini kurang lebih, dari pihak PRRI sebanyak 22.174 jiwa, pihak pemerintah RI sebanyak 10.150 jiwa, dan korban sipil sebanyak 5.592 jiwa (Zed & Chaniago, 2001).

	Penulis: Ahmad Muhajir		{{Penulis\|Ahmad Muhajir\|Universitas Islam Sumatera Utara\|Dr. Endang Susilowati, M.A}}

Admin: Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

2023-08-08T14:48:22Z

Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

← Older revision		Revision as of 21:48, 8 August 2023
Line 42:		Line 42:
	Zed, M., and Chaniago, H. (2001). ''Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang''. Jakarta: Sinar Harapan.		Zed, M., and Chaniago, H. (2001). ''Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang''. Jakarta: Sinar Harapan.

			{{Comment}}
	[[Category:Tokoh]]		[[Category:Tokoh]]

Admin at 09:48, 21 July 2023

2023-07-21T09:48:52Z

Admin: Admin moved page Ahmad Husein, Kolonel to Ahmad Husein without leaving a redirect

2023-07-21T04:48:24Z

Admin moved page Ahmad Husein, Kolonel to Ahmad Husein without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 11:48, 21 July 2023
(No difference)

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:14:46Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 13:14, 18 July 2023
Line 13:		Line 13:
	Setelah pindah ke wilayah Kuranji, pasukan yang dipimpinnya kembali melebur ke dalam Divisi III/Banteng Sumatera Barat-Riau di bawah pimpinan Dahlan Djambek. Wilayah ini dikenal dalam istilah pihak Sekutu sebagai daerah “Padang Area”, sehingga Ahmad Husein yang diangkat sebagai pimpinan di wilayah tersebut ditetapkan sebagai Komandan Pertempuran Padang Area (Husein, 1992).		Setelah pindah ke wilayah Kuranji, pasukan yang dipimpinnya kembali melebur ke dalam Divisi III/Banteng Sumatera Barat-Riau di bawah pimpinan Dahlan Djambek. Wilayah ini dikenal dalam istilah pihak Sekutu sebagai daerah “Padang Area”, sehingga Ahmad Husein yang diangkat sebagai pimpinan di wilayah tersebut ditetapkan sebagai Komandan Pertempuran Padang Area (Husein, 1992).

	Berbagai pertempuran terus mewarnai kehidupan Ahmad Husein pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Bersama pasukannya, ia berhasil menjaga keamanan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi yang berada di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara pada 22 Desember 1948–13 Juli 1949. Hal itu membuat eksistensi Republik Indonesia terus terjaga, sampai mandat tersebut dikembalikan kepada ~~Soekarno~~ dan Hatta yang kemudian mengembalikan ibukota negara ke Jakarta pada 14 Juli 1949 (Kahin, 1979: 60).		Berbagai pertempuran terus mewarnai kehidupan Ahmad Husein pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Bersama pasukannya, ia berhasil menjaga keamanan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi yang berada di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara pada 22 Desember 1948–13 Juli 1949. Hal itu membuat eksistensi Republik Indonesia terus terjaga, sampai mandat tersebut dikembalikan kepada Sukarno dan Hatta yang kemudian mengembalikan ibukota negara ke Jakarta pada 14 Juli 1949 (Kahin, 1979: 60).

	Setelah berbagai pergolakan politik dan ekonomi yang mengguncang Indonesia pasca revolusi kemerdekaan, Ahmad Husein dengan kelompok Dewan Banteng beberapa kali mencoba melakukan perundingan dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan mereka yang merugikan daerah. Namun, karena tidak kunjung menemui kata sepakat, pada 20 Desember 1956 Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Roeslan Moelhardjo. Langkah yang dilakukan oleh Ahmad Husein ini kemudian diikuti oleh beberapa pimpinan militer lainnya di Sumatera, seperti: Malaudin Simbolon di Sumatera Utara dan Barlian di Sumatera Selatan		Setelah berbagai pergolakan politik dan ekonomi yang mengguncang Indonesia pasca revolusi kemerdekaan, Ahmad Husein dengan kelompok Dewan Banteng beberapa kali mencoba melakukan perundingan dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan mereka yang merugikan daerah. Namun, karena tidak kunjung menemui kata sepakat, pada 20 Desember 1956 Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Roeslan Moelhardjo. Langkah yang dilakukan oleh Ahmad Husein ini kemudian diikuti oleh beberapa pimpinan militer lainnya di Sumatera, seperti: Malaudin Simbolon di Sumatera Utara dan Barlian di Sumatera Selatan

Admin: Created page with "Kolonel Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi salah seorang pemimpin militer Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ahmad Husein lahir di Padang pada 1 April 1925 dan meninggal dunia di Jakarta pada 28 November 1998. Ia merupakan anak ketiga dan lelaki pertama dari sebelas orang bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Kahar, seorang apoteker di rumah sakit militer dan aktivis Muh..."

2023-07-10T10:59:24Z

Created page with "Kolonel Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi salah seorang pemimpin militer Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ahmad Husein lahir di Padang pada 1 April 1925 dan meninggal dunia di Jakarta pada 28 November 1998. Ia merupakan anak ketiga dan lelaki pertama dari sebelas orang bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Kahar, seorang apoteker di rumah sakit militer dan aktivis Muh..."

New page

Kolonel Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi salah seorang pemimpin militer Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ahmad Husein lahir di Padang pada 1 April 1925 dan meninggal dunia di Jakarta pada 28 November 1998. Ia merupakan anak ketiga dan lelaki pertama dari sebelas orang bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Kahar, seorang apoteker di rumah sakit militer dan aktivis Muhammadiyah di Padang. Adapun, ibunya bernama Sa’adiyah, seorang ibu rumah tangga. Keluarga mereka memiliki kultur keagamaan yang kuat dan semangat perjuangan (Zed & Chaniago, 2001: 11).

Di antara saudara-saudarinya, Husein dikenal sebagai anak yang disiplin, taat, dan rajin. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga dikenal sebagai anak yang sangat rapi saat berpakaian. Kebiasaan ini terus terbawa hingga dewasa. Pendidikan dasar Ahmad Husein dijalani di ''Hollandsch Inlandsche School'' (HIS) Taman Siswa Padang selama tujuh tahun (1931-1938). Setelah selesai, ia dikirim oleh orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah di Taman Dewasa Bukittinggi (Yusra & Al, 1998: 15).

Tidak cukup dengan ilmu yang hanya didapat di sekolah saja, Husein juga mempelajari keterampilan lainnya seperti mengetik. Ia belajar dua kali seminggu di lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah tamat dari Taman Dewasa pada 1941, ia menjadi pengajar di sekolah mengetik di Taman Kemajuan yang berafiliasi dengan Taman Siswa. Namun, saat Perang Asia Timur Raya mulai berkecamuk, ia harus mengakhiri sekolahnya di Bukittinggi dan kemudian menetap di Padang. Pada saat itu Jepang sudah melancarkan serangan dan propaganda ke Padang. Hal ini kemudian menjadi penanda awal kariernya di bidang militer yang membuatnya terkenal dan memiliki nama besar (Matanasi, 2020).

Pada pertengahan tahun 1943, Ahmad Husein dan para pemuda yang pernah mengenyam pendidikan di masa sebelumnya tidak memiliki pilihan lain selain mendaftar sebagai ''Gyugun''. Setelah mengikuti tes kesehatan dan wawancara, dia diterima untuk pendidikan bintara. Meskipun berijazah MULO, usianya yang masih 18 tahun belum mencukupi batasan umur calon perwira.

Pada masa pendidikan militer tersebut Ahmad Husein mendapat perhatian istimewa karena bakat militernya. Saat diadakan uji-coba kemampuan menembak beregu, ia keluar sebagai juara pertama. Tidak hanya karena kehebatannya dalam menembak langsung, ia juga ahli dalam teknik tembakan melengkung. Atas prestasinya, ia dinaikkan pangkat dari ''gunsho'' (sersan) menjadi ''shoi'' (letnan dua) dengan usia 19 tahun. Dengan pangkatnya yang baru menjadikan ia sebagai perwira ''gyugun'' termuda (Zed & Chaniago, 2001: 23, 31).

Pasca proklamasi kemerdekaan, pasukan ''gyugun'' dan ''heiho'' di Padang melebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 10 Oktober 1945. Husein sendiri menjabat sebagai Kepala Kompi II yang bermarkas di Kampung Jati (± 15 km dari Padang). Saat pembentukan TKR ini bersamaan dengan pendaratan tentara Sekutu di Padang. Tentara sekutu ingin menguasai senjata-senjata yang ditinggalkan oleh tentara Jepang, sementara para gerilyawan juga melakukan hal yang sama. Merasa terganggu dengan gerakan tersebut, tentara Sekutu melakukan penggeledahan dan menangkapi para pemuda yang dicurigai sebagai pejuang. Masifnya gerakan yang dilakukan tentara Sekutu, membuat Ahmad Husein memindahkan markasnya ke Kampung Kuranji (Husein, 1992: 43).

Setelah pindah ke wilayah Kuranji, pasukan yang dipimpinnya kembali melebur ke dalam Divisi III/Banteng Sumatera Barat-Riau di bawah pimpinan Dahlan Djambek. Wilayah ini dikenal dalam istilah pihak Sekutu sebagai daerah “Padang Area”, sehingga Ahmad Husein yang diangkat sebagai pimpinan di wilayah tersebut ditetapkan sebagai Komandan Pertempuran Padang Area (Husein, 1992).

Berbagai pertempuran terus mewarnai kehidupan Ahmad Husein pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Bersama pasukannya, ia berhasil menjaga keamanan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi yang berada di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara pada 22 Desember 1948–13 Juli 1949. Hal itu membuat eksistensi Republik Indonesia terus terjaga, sampai mandat tersebut dikembalikan kepada Soekarno dan Hatta yang kemudian mengembalikan ibukota negara ke Jakarta pada 14 Juli 1949 (Kahin, 1979: 60).

Setelah berbagai pergolakan politik dan ekonomi yang mengguncang Indonesia pasca revolusi kemerdekaan, Ahmad Husein dengan kelompok Dewan Banteng beberapa kali mencoba melakukan perundingan dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan mereka yang merugikan daerah. Namun, karena tidak kunjung menemui kata sepakat, pada 20 Desember 1956 Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Roeslan Moelhardjo. Langkah yang dilakukan oleh Ahmad Husein ini kemudian diikuti oleh beberapa pimpinan militer lainnya di Sumatera, seperti: Malaudin Simbolon di Sumatera Utara dan Barlian di Sumatera Selatan

Rekonsiliasi nasional coba dilakukan lewat jalan Musyawarah Nasional (Munas) pada 10-13 September 1957 di Jakarta, antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang bergejolak. Namun, dalam kegiatan tersebut juga tidak dicapai kata sepakat di antara pihak-pihak yang berseteru. Apalagi pasca peristiwa percobaan pembunuhan yang menyasar Presiden Sukarno (Peristiwa Cikini, 30 November 1957), segala perundingan dengan daerah yang bergejolak tersebut akhirnya dibekukan atas keputusan Presiden Sukarno dan menutup pintu perundingan selanjutnya (Zed & Chaniago, 2001).

Puncaknya pada 15 Februari 1958, lewat siaran RRI Bukittinggi, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Bukittinggi. Untuk pimpinan PRRI ini diangkatlah Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri lengkap dengan susunan kabinetnya. Kehadiran PRRI ini sebagai tandingan dari pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta yang tidak bisa mengakomodir kekecewaan daerah. PRRI sendiri banyak dibantu unsur asing dalam perihal dana dan persenjataan, salah satunya Amerika Serikat lewat perantara CIA (Zed & Chaniago, 1999: 109).

Gejolak antara PRRI dengan Pemerintah RI terjadi selama kurang lebih tiga tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Akhirnya pada 3 Maret 1961, Presiden Sukarno melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution meminta seluruh anggota PRRI kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan jaminan amnesti dan abolisi (Ricklefs, 2008: 558–559). Alhasil, Ahmad Husein beserta seluruh pasukannya menyetujui hal tersebut pada tanggal 23 Juni 1961. Mereka disambut oleh Panglima Kodam III Kolonel Soerjosoempeno, Gubernur Sumatra Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, dan Deputi KSAD wilayah Sumatra, Mayjen Suprapto, di Lapangan Merdeka Kota Solok. Menurut A.H. Nasution, korban jiwa yang jatuh akibat perang saudara ini kurang lebih, dari pihak PRRI sebanyak 22.174 jiwa, pihak pemerintah RI sebanyak 10.150 jiwa, dan korban sipil sebanyak 5.592 jiwa (Zed & Chaniago, 2001).

Penulis: Ahmad Muhajir

'''Referensi'''

Husein, A. (1992). ''Sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di Minangkabau/Riau 1945-1950''. Jakarta: Badan Pemurnian Sejarah Indonesia-Minangkabau (BPSIM).

Kahin, A. (1979). ''Perjuangan Kemerdekaan Sumatra Barat dalam Revolusi Nasional Indonesia, 1945-1950''. Jakarta: Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI).

Matanasi, P. (2020, November). Kisah Ahmad Husein “Anak” Sukarno yang Paling Nakal. Diakses dari <nowiki>https://tirto.id/kisah-ahmad-husein-anak-sukarno-yang-paling-nakal-f7bJ</nowiki>

Ricklefs, M. C. (2008). ''Sejarah Indonesia Modern 1200-2008''. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.

Yusra, A., and Al, S. (1998). ''Otobiografi Seorang Pejuang dan Pengusaha Industri Kerajinan''. Jakarta: Gramedia.

Zed, M., and Chaniago, H. (1999). PRRI dalam Perspektif Militer dan Politik Regional: Sebuah Reinterpretasi. ''Jurnal Studi Amerika'', ''4''(1).

Zed, M., and Chaniago, H. (2001). ''Ahmad Husein: Perlawanan Seorang Pejuang''. Jakarta: Sinar Harapan.

[[Category:Tokoh]]

← Older revision		Revision as of 16:48, 21 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Kolonel Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi salah seorang pemimpin militer Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ahmad Husein lahir di Padang pada 1 April 1925 dan meninggal dunia di Jakarta pada 28 November 1998. Ia merupakan anak ketiga dan lelaki pertama dari sebelas orang bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Kahar, seorang apoteker di rumah sakit militer dan aktivis Muhammadiyah di Padang. Adapun, ibunya bernama Sa’adiyah, seorang ibu rumah tangga. Keluarga mereka memiliki kultur keagamaan yang kuat dan semangat perjuangan (Zed & Chaniago, 2001: 11).		Kolonel Ahmad Husein adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia yang kemudian menjadi salah seorang pemimpin militer Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia yang memberontak kepada pemerintah pusat di Jakarta. Ahmad Husein lahir di Padang pada 1 April 1925 dan meninggal dunia di Jakarta pada 28 November 1998. Ia merupakan anak ketiga dan lelaki pertama dari sebelas orang bersaudara. Ayahnya bernama Abdul Kahar, seorang apoteker di rumah sakit militer dan aktivis [[Muhammadiyah]] di Padang. Adapun, ibunya bernama Sa’adiyah, seorang ibu rumah tangga. Keluarga mereka memiliki kultur keagamaan yang kuat dan semangat perjuangan (Zed & Chaniago, 2001: 11).

	Di antara saudara-saudarinya, Husein dikenal sebagai anak yang disiplin, taat, dan rajin. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga dikenal sebagai anak yang sangat rapi saat berpakaian. Kebiasaan ini terus terbawa hingga dewasa. Pendidikan dasar Ahmad Husein dijalani di ''Hollandsch Inlandsche School'' (HIS) Taman Siswa Padang selama tujuh tahun (1931-1938). Setelah selesai, ia dikirim oleh orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah di Taman Dewasa Bukittinggi (Yusra & Al, 1998: 15).		Di antara saudara-saudarinya, Husein dikenal sebagai anak yang disiplin, taat, dan rajin. Dalam kehidupan sehari-hari, ia juga dikenal sebagai anak yang sangat rapi saat berpakaian. Kebiasaan ini terus terbawa hingga dewasa. Pendidikan dasar Ahmad Husein dijalani di [[Hollandsch Inlandsche School (HIS)\|''Hollandsch Inlandsche School'' (HIS)]] Taman Siswa Padang selama tujuh tahun (1931-1938). Setelah selesai, ia dikirim oleh orang tuanya untuk melanjutkan pendidikannya ke tingkat menengah di Taman Dewasa Bukittinggi (Yusra & Al, 1998: 15).

	Tidak cukup dengan ilmu yang hanya didapat di sekolah saja, Husein juga mempelajari keterampilan lainnya seperti mengetik. Ia belajar dua kali seminggu di lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah tamat dari Taman Dewasa pada 1941, ia menjadi pengajar di sekolah mengetik di Taman Kemajuan yang berafiliasi dengan Taman Siswa. Namun, saat Perang Asia Timur Raya mulai berkecamuk, ia harus mengakhiri sekolahnya di Bukittinggi dan kemudian menetap di Padang. Pada saat itu Jepang sudah melancarkan serangan dan propaganda ke Padang. Hal ini kemudian menjadi penanda awal kariernya di bidang militer yang membuatnya terkenal dan memiliki nama besar (Matanasi, 2020).		Tidak cukup dengan ilmu yang hanya didapat di sekolah saja, Husein juga mempelajari keterampilan lainnya seperti mengetik. Ia belajar dua kali seminggu di lokasi yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah tamat dari Taman Dewasa pada 1941, ia menjadi pengajar di sekolah mengetik di Taman Kemajuan yang berafiliasi dengan Taman Siswa. Namun, saat Perang Asia Timur Raya mulai berkecamuk, ia harus mengakhiri sekolahnya di Bukittinggi dan kemudian menetap di Padang. Pada saat itu Jepang sudah melancarkan serangan dan propaganda ke Padang. Hal ini kemudian menjadi penanda awal kariernya di bidang militer yang membuatnya terkenal dan memiliki nama besar (Matanasi, 2020).

	Pada pertengahan tahun 1943, Ahmad Husein dan para pemuda yang pernah mengenyam pendidikan di masa sebelumnya tidak memiliki pilihan lain selain mendaftar sebagai ''Gyugun''. Setelah mengikuti tes kesehatan dan wawancara, dia diterima untuk pendidikan bintara. Meskipun berijazah MULO, usianya yang masih 18 tahun belum mencukupi batasan umur calon perwira.		Pada pertengahan tahun 1943, Ahmad Husein dan para pemuda yang pernah mengenyam pendidikan di masa sebelumnya tidak memiliki pilihan lain selain mendaftar sebagai ''Gyugun''. Setelah mengikuti tes kesehatan dan wawancara, dia diterima untuk pendidikan bintara. Meskipun berijazah [[Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO)\|MULO]], usianya yang masih 18 tahun belum mencukupi batasan umur calon perwira.

	Pada masa pendidikan militer tersebut Ahmad Husein mendapat perhatian istimewa karena bakat militernya. Saat diadakan uji-coba kemampuan menembak beregu, ia keluar sebagai juara pertama. Tidak hanya karena kehebatannya dalam menembak langsung, ia juga ahli dalam teknik tembakan melengkung. Atas prestasinya, ia dinaikkan pangkat dari ''gunsho'' (sersan) menjadi ''shoi'' (letnan dua) dengan usia 19 tahun. Dengan pangkatnya yang baru menjadikan ia sebagai perwira ''gyugun'' termuda (Zed & Chaniago, 2001: 23, 31).		Pada masa pendidikan militer tersebut Ahmad Husein mendapat perhatian istimewa karena bakat militernya. Saat diadakan uji-coba kemampuan menembak beregu, ia keluar sebagai juara pertama. Tidak hanya karena kehebatannya dalam menembak langsung, ia juga ahli dalam teknik tembakan melengkung. Atas prestasinya, ia dinaikkan pangkat dari ''gunsho'' (sersan) menjadi ''shoi'' (letnan dua) dengan usia 19 tahun. Dengan pangkatnya yang baru menjadikan ia sebagai perwira ''gyugun'' termuda (Zed & Chaniago, 2001: 23, 31).

	Pasca proklamasi kemerdekaan, pasukan ''gyugun'' dan ''heiho'' di Padang melebur menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) pada tanggal 10 Oktober 1945. Husein sendiri menjabat sebagai Kepala Kompi II yang bermarkas di Kampung Jati (± 15 km dari Padang). Saat pembentukan TKR ini bersamaan dengan pendaratan tentara Sekutu di Padang. Tentara sekutu ingin menguasai senjata-senjata yang ditinggalkan oleh tentara Jepang, sementara para gerilyawan juga melakukan hal yang sama. Merasa terganggu dengan gerakan tersebut, tentara Sekutu melakukan penggeledahan dan menangkapi para pemuda yang dicurigai sebagai pejuang. Masifnya gerakan yang dilakukan tentara Sekutu, membuat Ahmad Husein memindahkan markasnya ke Kampung Kuranji (Husein, 1992: 43).		Pasca proklamasi kemerdekaan, pasukan ''gyugun'' dan ''heiho'' di Padang melebur menjadi [[Tentara Keamanan Rakyat\|Tentara Keamanan Rakyat (TKR)]] pada tanggal 10 Oktober 1945. Husein sendiri menjabat sebagai Kepala Kompi II yang bermarkas di Kampung Jati (± 15 km dari Padang). Saat pembentukan TKR ini bersamaan dengan pendaratan tentara Sekutu di Padang. Tentara sekutu ingin menguasai senjata-senjata yang ditinggalkan oleh tentara Jepang, sementara para gerilyawan juga melakukan hal yang sama. Merasa terganggu dengan gerakan tersebut, tentara Sekutu melakukan penggeledahan dan menangkapi para pemuda yang dicurigai sebagai pejuang. Masifnya gerakan yang dilakukan tentara Sekutu, membuat Ahmad Husein memindahkan markasnya ke Kampung Kuranji (Husein, 1992: 43).

	Setelah pindah ke wilayah Kuranji, pasukan yang dipimpinnya kembali melebur ke dalam Divisi III/Banteng Sumatera Barat-Riau di bawah pimpinan Dahlan Djambek. Wilayah ini dikenal dalam istilah pihak Sekutu sebagai daerah “Padang Area”, sehingga Ahmad Husein yang diangkat sebagai pimpinan di wilayah tersebut ditetapkan sebagai Komandan Pertempuran Padang Area (Husein, 1992).		Setelah pindah ke wilayah Kuranji, pasukan yang dipimpinnya kembali melebur ke dalam Divisi III/Banteng Sumatera Barat-Riau di bawah pimpinan Dahlan Djambek. Wilayah ini dikenal dalam istilah pihak Sekutu sebagai daerah “Padang Area”, sehingga Ahmad Husein yang diangkat sebagai pimpinan di wilayah tersebut ditetapkan sebagai Komandan Pertempuran Padang Area (Husein, 1992).
Line 15:		Line 15:
	Berbagai pertempuran terus mewarnai kehidupan Ahmad Husein pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Bersama pasukannya, ia berhasil menjaga keamanan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi yang berada di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara pada 22 Desember 1948–13 Juli 1949. Hal itu membuat eksistensi Republik Indonesia terus terjaga, sampai mandat tersebut dikembalikan kepada Sukarno dan Hatta yang kemudian mengembalikan ibukota negara ke Jakarta pada 14 Juli 1949 (Kahin, 1979: 60).		Berbagai pertempuran terus mewarnai kehidupan Ahmad Husein pada masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Bersama pasukannya, ia berhasil menjaga keamanan ibukota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi yang berada di bawah pimpinan Sjafruddin Prawiranegara pada 22 Desember 1948–13 Juli 1949. Hal itu membuat eksistensi Republik Indonesia terus terjaga, sampai mandat tersebut dikembalikan kepada Sukarno dan Hatta yang kemudian mengembalikan ibukota negara ke Jakarta pada 14 Juli 1949 (Kahin, 1979: 60).

	Setelah berbagai pergolakan politik dan ekonomi yang mengguncang Indonesia pasca revolusi kemerdekaan, Ahmad Husein dengan kelompok Dewan Banteng beberapa kali mencoba melakukan perundingan dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan mereka yang merugikan daerah. Namun, karena tidak kunjung menemui kata sepakat, pada 20 Desember 1956 Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Roeslan Moelhardjo. Langkah yang dilakukan oleh Ahmad Husein ini kemudian diikuti oleh beberapa pimpinan militer lainnya di Sumatera, seperti: Malaudin Simbolon di Sumatera Utara dan Barlian di Sumatera Selatan		Setelah berbagai pergolakan politik dan ekonomi yang mengguncang Indonesia pasca revolusi kemerdekaan, Ahmad Husein dengan kelompok [[Dewan Banteng]] beberapa kali mencoba melakukan perundingan dengan pemerintah pusat terkait dengan kebijakan mereka yang merugikan daerah. Namun, karena tidak kunjung menemui kata sepakat, pada 20 Desember 1956 Ahmad Husein mengambil alih pemerintahan Sumatera Tengah dari tangan Gubernur Roeslan Moelhardjo. Langkah yang dilakukan oleh Ahmad Husein ini kemudian diikuti oleh beberapa pimpinan militer lainnya di Sumatera, seperti: Malaudin Simbolon di Sumatera Utara dan Barlian di Sumatera Selatan

	Rekonsiliasi nasional coba dilakukan lewat jalan Musyawarah Nasional (Munas) pada 10-13 September 1957 di Jakarta, antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang bergejolak. Namun, dalam kegiatan tersebut juga tidak dicapai kata sepakat di antara pihak-pihak yang berseteru. Apalagi pasca peristiwa percobaan pembunuhan yang menyasar Presiden Sukarno (Peristiwa Cikini, 30 November 1957), segala perundingan dengan daerah yang bergejolak tersebut akhirnya dibekukan atas keputusan Presiden Sukarno dan menutup pintu perundingan selanjutnya (Zed & Chaniago, 2001).		Rekonsiliasi nasional coba dilakukan lewat jalan Musyawarah Nasional (Munas) pada 10-13 September 1957 di Jakarta, antara pemerintah pusat dan daerah-daerah yang bergejolak. Namun, dalam kegiatan tersebut juga tidak dicapai kata sepakat di antara pihak-pihak yang berseteru. Apalagi pasca peristiwa percobaan pembunuhan yang menyasar [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] (Peristiwa Cikini, 30 November 1957), segala perundingan dengan daerah yang bergejolak tersebut akhirnya dibekukan atas keputusan Presiden Sukarno dan menutup pintu perundingan selanjutnya (Zed & Chaniago, 2001).

	Puncaknya pada 15 Februari 1958, lewat siaran RRI Bukittinggi, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) di Bukittinggi. Untuk pimpinan PRRI ini diangkatlah Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri lengkap dengan susunan kabinetnya. Kehadiran PRRI ini sebagai tandingan dari pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta yang tidak bisa mengakomodir kekecewaan daerah. PRRI sendiri banyak dibantu unsur asing dalam perihal dana dan persenjataan, salah satunya Amerika Serikat lewat perantara CIA (Zed & Chaniago, 1999: 109).		Puncaknya pada 15 Februari 1958, lewat siaran [[Radio Republik Indonesia (RRI)\|RRI]] Bukittinggi, Ahmad Husein mengumumkan berdirinya [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)]] di Bukittinggi. Untuk pimpinan PRRI ini diangkatlah Syafrudin Prawiranegara sebagai Perdana Menteri lengkap dengan susunan kabinetnya. Kehadiran PRRI ini sebagai tandingan dari pemerintah Republik Indonesia yang berpusat di Jakarta yang tidak bisa mengakomodir kekecewaan daerah. PRRI sendiri banyak dibantu unsur asing dalam perihal dana dan persenjataan, salah satunya Amerika Serikat lewat perantara CIA (Zed & Chaniago, 1999: 109).

	Gejolak antara PRRI dengan Pemerintah RI terjadi selama kurang lebih tiga tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Akhirnya pada 3 Maret 1961, Presiden Sukarno melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution meminta seluruh anggota PRRI kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan jaminan amnesti dan abolisi (Ricklefs, 2008: 558–559). Alhasil, Ahmad Husein beserta seluruh pasukannya menyetujui hal tersebut pada tanggal 23 Juni 1961. Mereka disambut oleh Panglima Kodam III Kolonel Soerjosoempeno, Gubernur Sumatra Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, dan Deputi KSAD wilayah Sumatra, Mayjen Suprapto, di Lapangan Merdeka Kota Solok. Menurut A.H. Nasution, korban jiwa yang jatuh akibat perang saudara ini kurang lebih, dari pihak PRRI sebanyak 22.174 jiwa, pihak pemerintah RI sebanyak 10.150 jiwa, dan korban sipil sebanyak 5.592 jiwa (Zed & Chaniago, 2001).		Gejolak antara [[Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI)\|PRRI]] dengan Pemerintah RI terjadi selama kurang lebih tiga tahun, tanpa menunjukkan tanda-tanda akan selesai. Akhirnya pada 3 Maret 1961, Presiden Sukarno melalui Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) A.H. Nasution meminta seluruh anggota PRRI kembali ke pangkuan ibu pertiwi dengan jaminan amnesti dan abolisi (Ricklefs, 2008: 558–559). Alhasil, Ahmad Husein beserta seluruh pasukannya menyetujui hal tersebut pada tanggal 23 Juni 1961. Mereka disambut oleh Panglima Kodam III Kolonel Soerjosoempeno, Gubernur Sumatra Barat Kaharoeddin Dt. Rangkayo Basa, dan Deputi KSAD wilayah Sumatra, Mayjen Suprapto, di Lapangan Merdeka Kota Solok. Menurut A.H. Nasution, korban jiwa yang jatuh akibat perang saudara ini kurang lebih, dari pihak PRRI sebanyak 22.174 jiwa, pihak pemerintah RI sebanyak 10.150 jiwa, dan korban sipil sebanyak 5.592 jiwa (Zed & Chaniago, 2001).

	Penulis: Ahmad Muhajir		Penulis: Ahmad Muhajir