Ambtenaar - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Fernanda Prasky Hartono" to "{{Penulis|Fernanda Prasky Hartono|Universitas Gadjah Mada|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}"

2023-08-10T05:37:42Z

Text replacement - "Penulis : Fernanda Prasky Hartono" to "{{Penulis|Fernanda Prasky Hartono|Universitas Gadjah Mada|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 12:37, 10 August 2023
Line 7:		Line 7:
	Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan ''Inlandsche Bestuur Ambtenaren''. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12).		Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan ''Inlandsche Bestuur Ambtenaren''. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12).

	Penulis : Fernanda Prasky Hartono		{{Penulis\|Fernanda Prasky Hartono\|Universitas Gadjah Mada\|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-08T05:02:36Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 12:02, 8 August 2023
Line 24:		Line 24:

	Tim Penulis, 2017, ''Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta'', Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.		Tim Penulis, 2017, ''Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta'', Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 04:01, 26 July 2023

2023-07-26T04:01:21Z

Admin at 02:56, 10 July 2023

2023-07-10T02:56:21Z

← Older revision		Revision as of 09:56, 10 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat (Volksraad), Ketua Mahkamah Agung (Hooggerechtshof van Nederlands-Indië), ketua dan anggota audit umum yang merupakan wewenang dari Ratu Belanda (Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12).		Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat ([[Volksraad (Dewan Rakyat)\|Volksraad]]), Ketua [[Mahkamah Agung]] (Hooggerechtshof van Nederlands-Indië), ketua dan anggota audit umum yang merupakan wewenang dari Ratu Belanda (Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12).

	Tidak semua orang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal harus meminta persetujuan Dewan Hindia-Belanda untuk dapat mengangkat pegawai pada jabatan-jabatan penting seperti kepala departeman, kepala pemerintahan daerah, kepala devisi kependudukan, pejabat kehakiman, gubernur, walikota dan bupati (Gonggryp, 1934: 25). Bagi jabatan di bawahnya, ada syarat khusus selain harus menyelesaikan pendidikan Eropa dan menguasai kompetensi tertentu, yaitu harus berkebangsaan Belanda (orang Belanda Eropa, keturunan/Indo, dan warga negara Belanda) (Staatsblad Tahun 1910, No. 296 dalam Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). Syarat tersebut wajib diterapkan pada mayoritas jabatan pegawai negeri misalnya Gubernur hingga Asisten Residen. Pegawai negeri ini disebut dengan Europesche Bestuur Ambtenaren (Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143).		Tidak semua orang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal harus meminta persetujuan Dewan Hindia-Belanda untuk dapat mengangkat pegawai pada jabatan-jabatan penting seperti kepala departeman, kepala pemerintahan daerah, kepala devisi kependudukan, pejabat kehakiman, gubernur, walikota dan bupati (Gonggryp, 1934: 25). Bagi jabatan di bawahnya, ada syarat khusus selain harus menyelesaikan pendidikan Eropa dan menguasai kompetensi tertentu, yaitu harus berkebangsaan Belanda (orang Belanda Eropa, keturunan/Indo, dan warga negara Belanda) (Staatsblad Tahun 1910, No. 296 dalam Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). Syarat tersebut wajib diterapkan pada mayoritas jabatan pegawai negeri misalnya Gubernur hingga Asisten Residen. Pegawai negeri ini disebut dengan Europesche Bestuur Ambtenaren (Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143).

	Bagi bumiputera, hanya jika mereka berasal dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri. Kesempatan ini semakin terbuka ketika pemerintah Hindia-Belanda meresmikan Sekolah Pegawai Negeri Bumiputera pertama bernama Hoofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1879-1880. Nama sekolah tersebut kemudian diganti dengan Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren pada tahun 1900 (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 23). Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang bumiputera untuk menjadi seorang pegawai negeri. Mereka adalah anak-anak pejabat, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 7-12). Siswa OSVIA dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi (Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900). Masa lama pendidikan siswa OSVIA adalah 5 tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum (De Locomotief, 27 Agustus 1900). Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan.		Bagi bumiputera, hanya jika mereka berasal dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri. Kesempatan ini semakin terbuka ketika pemerintah Hindia-Belanda meresmikan Sekolah Pegawai Negeri Bumiputera pertama bernama Hoofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1879-1880. Nama sekolah tersebut kemudian diganti dengan Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren pada tahun 1900 (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 23). Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang bumiputera untuk menjadi seorang pegawai negeri. Mereka adalah anak-anak pejabat, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 7-12). Siswa [[OSVIA]] dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi (Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900). Masa lama pendidikan siswa OSVIA adalah 5 tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum (De Locomotief, 27 Agustus 1900). Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan.

	Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan Inlandsche Bestuur Ambtenaren. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12).		Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan Inlandsche Bestuur Ambtenaren. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12).

Admin: Created page with "Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat (Volksraad)..."

2023-05-24T04:22:28Z

Created page with "Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat (Volksraad)..."

New page

Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat (Volksraad), Ketua Mahkamah Agung (Hooggerechtshof van Nederlands-Indië), ketua dan anggota audit umum yang merupakan wewenang dari Ratu Belanda (Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12).

Tidak semua orang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal harus meminta persetujuan Dewan Hindia-Belanda untuk dapat mengangkat pegawai pada jabatan-jabatan penting seperti kepala departeman, kepala pemerintahan daerah, kepala devisi kependudukan, pejabat kehakiman, gubernur, walikota dan bupati (Gonggryp, 1934: 25). Bagi jabatan di bawahnya, ada syarat khusus selain harus menyelesaikan pendidikan Eropa dan menguasai kompetensi tertentu, yaitu harus berkebangsaan Belanda (orang Belanda Eropa, keturunan/Indo, dan warga negara Belanda) (Staatsblad Tahun 1910, No. 296 dalam Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). Syarat tersebut wajib diterapkan pada mayoritas jabatan pegawai negeri misalnya Gubernur hingga Asisten Residen. Pegawai negeri ini disebut dengan Europesche Bestuur Ambtenaren (Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143).

Bagi bumiputera, hanya jika mereka berasal dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri. Kesempatan ini semakin terbuka ketika pemerintah Hindia-Belanda meresmikan Sekolah Pegawai Negeri Bumiputera pertama bernama Hoofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1879-1880. Nama sekolah tersebut kemudian diganti dengan Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren pada tahun 1900 (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 23). Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang bumiputera untuk menjadi seorang pegawai negeri. Mereka adalah anak-anak pejabat, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 7-12). Siswa OSVIA dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi (Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900). Masa lama pendidikan siswa OSVIA adalah 5 tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum (De Locomotief, 27 Agustus 1900). Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan.

Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan Inlandsche Bestuur Ambtenaren. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12).

Penulis : Fernanda Prasky Hartono

'''Referensi'''

Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900 (akses online di Delpher.nl).

Bezemer, T.J., 1921, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Leiden: N.V. E.J. Brill.

De Locomotief, 27 Agustus 1900 (akses online di Delpher.nl).

Deenik, A.C., Zandvoort, G.H.H., Sadikin, R., 1929, Gedenkboek M.O.S.V.I.A. 1879-1929: Uitgegeventer Hersenking van het 50-Jarig Bestaan der Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Bandoeng, Bandung: N.V. Mij. Vorkink.

Gonggryp, G.F.E., dkk., 1934, Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Leiden: N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij.

Tim Penulis, 2017, Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
[[Category:Istilah]]

← Older revision		Revision as of 11:01, 26 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (Raas van Nederlands-Indië), Ketua Dewan Rakyat ([[Volksraad (Dewan Rakyat)\|Volksraad]]), Ketua [[Mahkamah Agung]] (Hooggerechtshof van Nederlands-Indië), ketua dan anggota audit umum yang merupakan wewenang dari Ratu Belanda (Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12).		Ambtenaar berasal dari bahasa Belanda yang berarti pegawai/pejabat negara. Ambtenaar juga digunakan untuk menyebut para pegawai negeri pada masa pemerintah kolonial Hindia-Belanda. Pegawai negeri diatur berdasarkan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi yang berlaku. Pemerintah dapat mengangkat dan memberhentikan pegawai kecuali jabatan Gubernur-Jenderal, wakil ketua dan anggota dewan Hindia-Belanda (''Raas van Nederlands-Indië''), Ketua Dewan Rakyat ([[Volksraad (Dewan Rakyat)\|''Volksraad'']]), Ketua [[Mahkamah Agung]] (''Hooggerechtshof van Nederlands-Indië''), ketua dan anggota audit umum yang merupakan wewenang dari Ratu Belanda (Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12).

	Tidak semua orang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal harus meminta persetujuan Dewan Hindia-Belanda untuk dapat mengangkat pegawai pada jabatan-jabatan penting seperti kepala departeman, kepala pemerintahan daerah, kepala devisi kependudukan, pejabat kehakiman, gubernur, walikota dan bupati (Gonggryp, 1934: 25). Bagi jabatan di bawahnya, ada syarat khusus selain harus menyelesaikan pendidikan Eropa dan menguasai kompetensi tertentu, yaitu harus berkebangsaan Belanda (orang Belanda Eropa, keturunan/Indo, dan warga negara Belanda) (Staatsblad Tahun 1910, No. 296 dalam Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). Syarat tersebut wajib diterapkan pada mayoritas jabatan pegawai negeri misalnya Gubernur hingga Asisten Residen. Pegawai negeri ini disebut dengan Europesche Bestuur Ambtenaren (Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143).		Tidak semua orang dapat diangkat menjadi pegawai negeri di Hindia-Belanda. Gubernur Jenderal harus meminta persetujuan Dewan Hindia-Belanda untuk dapat mengangkat pegawai pada jabatan-jabatan penting seperti kepala departeman, kepala pemerintahan daerah, kepala devisi kependudukan, pejabat kehakiman, gubernur, walikota dan bupati (Gonggryp, 1934: 25). Bagi jabatan di bawahnya, ada syarat khusus selain harus menyelesaikan pendidikan Eropa dan menguasai kompetensi tertentu, yaitu harus berkebangsaan Belanda (orang Belanda Eropa, keturunan/Indo, dan warga negara Belanda) (''Staatsblad'' Tahun 1910, No. 296 dalam Gonggryp, 1934: 25 & Bezemer, 1921: 12). Syarat tersebut wajib diterapkan pada mayoritas jabatan pegawai negeri misalnya Gubernur hingga Asisten Residen. Pegawai negeri ini disebut dengan ''Europesche Bestuur Ambtenaren'' (Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143).

	Bagi bumiputera, hanya jika mereka berasal dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri. Kesempatan ini semakin terbuka ketika pemerintah Hindia-Belanda meresmikan Sekolah Pegawai Negeri Bumiputera pertama bernama Hoofdenschool di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1879-1880. Nama sekolah tersebut kemudian diganti dengan Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren pada tahun 1900 (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 23). Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang bumiputera untuk menjadi seorang pegawai negeri. Mereka adalah anak-anak pejabat, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 7-12). Siswa [[OSVIA]] dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi (Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900). Masa lama pendidikan siswa OSVIA adalah 5 tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum (De Locomotief, 27 Agustus 1900). Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan.		Bagi bumiputera, hanya jika mereka berasal dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan kesempatan menjadi pegawai negeri. Kesempatan ini semakin terbuka ketika pemerintah Hindia-Belanda meresmikan Sekolah Pegawai Negeri Bumiputera pertama bernama ''Hoofdenschool'' di Bandung, Magelang, dan Probolinggo pada tahun 1879-1880. Nama sekolah tersebut kemudian diganti dengan ''Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren'' pada tahun 1900 (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 23). Sekolah ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada orang bumiputera untuk menjadi seorang pegawai negeri. Mereka adalah anak-anak pejabat, bangsawan dan priyayi yang sebelumnya telah mengenyam pendidikan dasar atau sekolah Eropa (Deenik, Zandvoort, & Sadikin, 1929: 7-12). Siswa [[OSVIA]] dibekali dengan pendidikan ilmu hukum, politik, tata negara, administrasi, bahasa belanda, survei, dan geografi (''Algemeen Handelsblad'', 19 Oktober 1900). Masa lama pendidikan siswa OSVIA adalah 5 tahun, tapi mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kurikulum (''De Locomotief'', 27 Agustus 1900). Setelah lulus, mereka ditempatkan di posisi-posisi resmi guna membantu penyelenggaraan pemerintahan Hindia-Belanda. Selain itu, mereka juga ditempatkan dibidang lain seperti kesehatan, hukum, pertanian, peternakan, dan perusahaan perkebunan.

	Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan Inlandsche Bestuur Ambtenaren. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12).		Jabatan-jabatan pegawai negeri yang dapat ditempati oleh orang bumiputera berada di bawah wewenang Gubernur Jenderal, misalnya seperti Bupati. Selain itu ada juga pejabat-pejabat daerah lain seperti Wedana, Camat, Kepala Desa/Lurah, Mantri Polisi, Pejabat Pemerintahan Adat, Kejaksaan Bumiputera, Kantor Administrasi, serta pejabat bumiputera lainnya (Gonggryp, 1934: 26 & Nurcholis, 2005: 65 dalam Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017: 143). Pegawai negeri bumiputera ini disebut dengan ''Inlandsche Bestuur Ambtenaren''. Awal abad ke-20, jabatan ini mendapatkan gaji tidak lebih dari fl100 setiap bulan, tergantung seberapa tinggi jabatannya. Sementara pegawai negeri Eropa (Belanda) mendapatkan gaji sekitar fl150 per bulan (Gonggryp, 1934: 26 & Bezemer, 1921: 12).

	Penulis : Fernanda Prasky Hartono		Penulis : Fernanda Prasky Hartono



	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	Algemeen Handelsblad, 19 Oktober 1900 (akses online di Delpher.nl).		''Algemeen Handelsblad'', 19 Oktober 1900 (akses online di Delpher.nl).

	Bezemer, T.J., 1921, Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Leiden: N.V. E.J. Brill.		Bezemer, T.J., 1921, ''Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie'', Leiden: N.V. E.J. Brill.

	De Locomotief, 27 Agustus 1900 (akses online di Delpher.nl).		''De Locomotief'', 27 Agustus 1900 (akses online di Delpher.nl).

	Deenik, A.C., Zandvoort, G.H.H., Sadikin, R., 1929, Gedenkboek M.O.S.V.I.A. 1879-1929: Uitgegeventer Hersenking van het 50-Jarig Bestaan der Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Bandoeng, Bandung: N.V. Mij. Vorkink.		Deenik, A.C., Zandvoort, G.H.H., Sadikin, R., 1929, ''Gedenkboek M.O.S.V.I.A. 1879-1929: Uitgegeventer Hersenking van het 50-Jarig Bestaan der Middelbare Opleidingsschool voor Inlandsche Ambtenaren te Bandoeng'', Bandung: N.V. Mij. Vorkink.

	Gonggryp, G.F.E., dkk., 1934, Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie, Leiden: N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij.		Gonggryp, G.F.E., dkk., 1934, ''Geillustreerde Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie'', Leiden: N.V. Leidsche Uitgeversmaatschappij.

	Tim Penulis, 2017, Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.		Tim Penulis, 2017, ''Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta'', Yogyakarta: Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]