Archipelagic State - Revision history

Admin: Text replacement - "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Dr. Bondan Kanumoyoso|Universitas Islam Negeri Raden Intan↵Lampung}}" to "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung|Dr. Bondan Kanumoyoso}}"

2023-08-09T10:27:50Z

Text replacement - "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Dr. Bondan Kanumoyoso|Universitas Islam Negeri Raden Intan↵Lampung}}" to "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung|Dr. Bondan Kanumoyoso}}"

← Older revision		Revision as of 17:27, 9 August 2023
Line 13:		Line 13:
	Sejak tahun 1957 konsep ''archipelagic state'' menjadi asas Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.		Sejak tahun 1957 konsep ''archipelagic state'' menjadi asas Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.

	{{Penulis\|Abd. Rahman Hamid~~\|Dr. Bondan Kanumoyoso~~\|Universitas Islam Negeri Raden Intan		{{Penulis\|Abd. Rahman Hamid\|Universitas Islam Negeri Raden Intan
	Lampung}}		Lampung\|Dr. Bondan Kanumoyoso}}

Admin: Text replacement - "Penulis : Abd. Rahman Hamid" to "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Dr. Bondan Kanumoyoso|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung}}"

2023-08-09T10:14:09Z

Text replacement - "Penulis : Abd. Rahman Hamid" to "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Dr. Bondan Kanumoyoso|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung}}"

← Older revision		Revision as of 17:14, 9 August 2023
Line 13:		Line 13:
	Sejak tahun 1957 konsep ''archipelagic state'' menjadi asas Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.		Sejak tahun 1957 konsep ''archipelagic state'' menjadi asas Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.

	Penulis : Abd. Rahman Hamid		{{Penulis\|Abd. Rahman Hamid\|Dr. Bondan Kanumoyoso\|Universitas Islam Negeri Raden Intan
			Lampung}}

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-07T22:17:41Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 05:17, 8 August 2023
Line 30:		Line 30:

	Lapian, A.B (2013) “Lima Puluh Tahun Wilayah Republik Indonesia”, dalam Dhanang Respati Puguh, Mahendra P. Utama, Rabith Jihan Amaruli, Endang Susilowati (eds), ''Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut Keindonesiaan: Persembahan untuk Prof. Dr. A.M. Djuliati Suroyo.'' Semarang: Undip Press, h.73-79.		Lapian, A.B (2013) “Lima Puluh Tahun Wilayah Republik Indonesia”, dalam Dhanang Respati Puguh, Mahendra P. Utama, Rabith Jihan Amaruli, Endang Susilowati (eds), ''Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut Keindonesiaan: Persembahan untuk Prof. Dr. A.M. Djuliati Suroyo.'' Semarang: Undip Press, h.73-79.
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 04:03, 26 July 2023

2023-07-26T04:03:16Z

← Older revision		Revision as of 11:03, 26 July 2023
Line 1:		Line 1:
	{{DISPLAYTITLE:''Archipelagic State''}}		{{DISPLAYTITLE:''Archipelagic State''}}

	Konsep ~~“''archipelagic state''”~~ sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata archipelago berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu ~~“arch”~~ (utama) dan “pelagos” (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan state (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau archipelago merujuk konsepsi geografis, maka ''archipelagic state'' adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979: 70; Hamid, 2018: 1-2).		Konsep “archipelagic state” sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata ''archipelago'' berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu “''arch”'' (utama) dan ''“pelagos”'' (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan ''state'' (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau ''archipelago'' merujuk konsepsi geografis, maka ''archipelagic state'' adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979: 70; Hamid, 2018: 1-2).

	Konsep ''archipelago'' dipakai sebagai asas politik negara Indonesia dimulai setelah Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 tentang batas laut territorial Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan pada masa Perdana Menteri Djuanda sehingga dikenal dengan [[Deklarasi Djuanda]] (Danusaputro, 1980: 107). Sebelum lahirnya konsep ini, batas laut territorial negara diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui [[Ordonansi Maritim]] (1939) adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Setelah pengumuman itu, batas laut territorial diperluas menjadi 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar (straight baselines) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (Kusumaatmadja, 1978: 189; Djalal, 1979: 62).		Konsep ''archipelago'' dipakai sebagai asas politik negara Indonesia dimulai setelah Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 tentang batas laut territorial Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan pada masa Perdana Menteri Djuanda sehingga dikenal dengan Deklarasi Djuanda (Danusaputro, 1980: 107). Sebelum lahirnya konsep ini, batas laut territorial negara diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Ordonansi Maritim (1939) adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Setelah pengumuman itu, batas laut territorial diperluas menjadi 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar (''straight baselines'') yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (Kusumaatmadja, 1978: 189; Djalal, 1979: 62).

	Perubahan tersebut berimplikasi terhadap batas maritim dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, yang semula terpisah-pisahkan oleh laut (Ordonansi Maritim 1939), sekarang dipersatukan oleh laut ([[Deklarasi Djuanda]] 1957). Berdasarkan konsep yang terakhir, maka Indonesia seharusnya dipandang sebagai negara maritim yang ditaburi oleh ribuan pulau-pulau besar dan kecil. Jadi laut harus dipandang sebagai unsur pemersatu bangsa.		Perubahan tersebut berimplikasi terhadap batas maritim dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, yang semula terpisah-pisahkan oleh laut (Ordonansi Maritim 1939), sekarang dipersatukan oleh laut (Deklarasi Djuanda 1957). Berdasarkan konsep yang terakhir, maka Indonesia seharusnya dipandang sebagai negara maritim yang ditaburi oleh ribuan pulau-pulau besar dan kecil. Jadi laut harus dipandang sebagai unsur pemersatu bangsa.

	[[Deklarasi Djuanda]] memiliki arti penting yang sama dengan dua peristiwa lain sebelumnya dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni [[Sumpah Pemuda]] (28 Oktober 1928), sebagai momentum lahirnya keinginan bersama untuk menjadi satu bangsa (Indonesia), dan [[Proklamasi Kemerdekaan ~~Indonesia]]~~ (17 Agustus 1945) sebagai tonggak lahirnya negara baru yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928. Batas territorial negara yang lahir itu, terdiri atas Tanah dan Air, dipertegas dalam Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) (Lapian, 2013: 73-78; Hamid, 2020: 23).		Deklarasi Djuanda memiliki arti penting yang sama dengan dua peristiwa lain sebelumnya dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), sebagai momentum lahirnya keinginan bersama untuk menjadi satu bangsa (Indonesia), dan Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) sebagai tonggak lahirnya negara baru yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928. Batas territorial negara yang lahir itu, terdiri atas Tanah dan Air, dipertegas dalam Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) (Lapian, 2013: 73-78; Hamid, 2020: 23).

	Penggunaan “''archipelagic state''” sebagai asas hukum laut Indonesia dilandasi oleh kepentingan dan keadaan-keadaan khusus yang perlu dilindungi: pertama, perairan di sekitar pantai sebagai lanjutan dari kepulauan Indonesia dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; kedua, pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menunjukkan laut di antara pulau-pulaunya, bukanlah sebagai pemisah melainkan pemersatu dari ribuan penduduk di pulau tersebut; ketiga, melindungi kepentingan ekonomi (sumber-sumber kekayaan alam) nasional di perairan tersebut; keempat, memelihara keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Tanpa konsepsi archipleagis state, laut-laut di Indonesia akan berkembang menjadi sarana-sarana dan rute-rute penyerbuan dan invasi yang membahayakan keselamatan negara (Djalal, 1979: 67-68).		Penggunaan “''archipelagic state''” sebagai asas hukum laut Indonesia dilandasi oleh kepentingan dan keadaan-keadaan khusus yang perlu dilindungi: ''pertama,'' perairan di sekitar pantai sebagai lanjutan dari kepulauan Indonesia dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; ''kedua,'' pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menunjukkan laut di antara pulau-pulaunya, bukanlah sebagai pemisah melainkan pemersatu dari ribuan penduduk di pulau tersebut; ''ketiga,'' melindungi kepentingan ekonomi (sumber-sumber kekayaan alam) nasional di perairan tersebut; ''keempat,'' memelihara keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Tanpa konsepsi ''archipleagis state'', laut-laut di Indonesia akan berkembang menjadi sarana-sarana dan rute-rute penyerbuan dan invasi yang membahayakan keselamatan negara (Djalal, 1979: 67-68).

	Sejak tahun 1957 konsep ''archipelagic state''menjadi asas Wawasan Nusantara dalam [[Deklarasi Djuanda~~\|Deklarasi Djuand]]<nowiki/>a~~. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 [[Deklarasi Djuanda]] ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.		Sejak tahun 1957 konsep ''archipelagic state'' menjadi asas Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.

	Penulis : Abd. Rahman Hamid		Penulis : Abd. Rahman Hamid



	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	Danusaputro, M (1980) Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya. Jakarta: Binacipta.		Danusaputro, M (1980) ''Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya.'' Jakarta: Binacipta.

	Djalal, H (1979) Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut. Jakarta: Binacipta.		Djalal, H (1979) ''Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut.'' Jakarta: Binacipta.

	Hamid, A.R (2018) Sejarah Maritim Indonesia. Yogyakarta: Ombak.		Hamid, A.R (2018) ''Sejarah Maritim Indonesia.'' Yogyakarta: Ombak.

	Hamid, A.R (2020) Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. Yogyakarta: Ombak.		Hamid, A.R (2020) ''Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia.'' Yogyakarta: Ombak.

	Kusumaatmadja, M. (1978) Hukum Laut Internasional. Jakarta: Binacipta.		Kusumaatmadja, M. (1978) ''Hukum Laut Internasional.'' Jakarta: Binacipta.

	Lapian, A.B (2013) “Lima Puluh Tahun Wilayah Republik Indonesia”, dalam Dhanang Respati Puguh, Mahendra P. Utama, Rabith Jihan Amaruli, Endang Susilowati (eds), Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut Keindonesiaan: Persembahan untuk Prof. Dr. A.M. Djuliati Suroyo. Semarang: Undip Press, h.73-79.		Lapian, A.B (2013) “Lima Puluh Tahun Wilayah Republik Indonesia”, dalam Dhanang Respati Puguh, Mahendra P. Utama, Rabith Jihan Amaruli, Endang Susilowati (eds), ''Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut Keindonesiaan: Persembahan untuk Prof. Dr. A.M. Djuliati Suroyo.'' Semarang: Undip Press, h.73-79.
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin: Admin moved page ARCHIPELAGIC STATE (1957) to Archipelagic State without leaving a redirect

2023-07-17T08:44:00Z

Admin moved page ARCHIPELAGIC STATE (1957) to Archipelagic State without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 15:44, 17 July 2023
(No difference)

Admin at 08:43, 17 July 2023

2023-07-17T08:43:49Z

← Older revision		Revision as of 15:43, 17 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Konsep “archipelagic state” sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata archipelago berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu “arch” (utama) dan “pelagos” (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan state (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau archipelago merujuk konsepsi geografis, maka archipelagic state adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979: ~~70; Hamid, 2018: 1-2).~~		{{DISPLAYTITLE:''Archipelagic State''}}

	Konsep archipelago dipakai sebagai asas politik negara Indonesia dimulai setelah Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 tentang batas laut territorial Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan pada masa Perdana Menteri Djuanda sehingga dikenal dengan [[Deklarasi Djuanda]] (Danusaputro, 1980: 107). Sebelum lahirnya konsep ini, batas laut territorial negara diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui [[Ordonansi Maritim]] (1939) adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Setelah pengumuman itu, batas laut territorial diperluas menjadi 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar (straight baselines) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (Kusumaatmadja, 1978: 189; Djalal, 1979: 62).		Konsep “''archipelagic state''” sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata archipelago berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu “arch” (utama) dan “pelagos” (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan state (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau archipelago merujuk konsepsi geografis, maka ''archipelagic state'' adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979: 70; Hamid, 2018: 1-2).

			Konsep ''archipelago'' dipakai sebagai asas politik negara Indonesia dimulai setelah Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 tentang batas laut territorial Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan pada masa Perdana Menteri Djuanda sehingga dikenal dengan [[Deklarasi Djuanda]] (Danusaputro, 1980: 107). Sebelum lahirnya konsep ini, batas laut territorial negara diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui [[Ordonansi Maritim]] (1939) adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Setelah pengumuman itu, batas laut territorial diperluas menjadi 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar (straight baselines) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (Kusumaatmadja, 1978: 189; Djalal, 1979: 62).

	Perubahan tersebut berimplikasi terhadap batas maritim dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, yang semula terpisah-pisahkan oleh laut (Ordonansi Maritim 1939), sekarang dipersatukan oleh laut ([[Deklarasi Djuanda]] 1957). Berdasarkan konsep yang terakhir, maka Indonesia seharusnya dipandang sebagai negara maritim yang ditaburi oleh ribuan pulau-pulau besar dan kecil. Jadi laut harus dipandang sebagai unsur pemersatu bangsa.		Perubahan tersebut berimplikasi terhadap batas maritim dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, yang semula terpisah-pisahkan oleh laut (Ordonansi Maritim 1939), sekarang dipersatukan oleh laut ([[Deklarasi Djuanda]] 1957). Berdasarkan konsep yang terakhir, maka Indonesia seharusnya dipandang sebagai negara maritim yang ditaburi oleh ribuan pulau-pulau besar dan kecil. Jadi laut harus dipandang sebagai unsur pemersatu bangsa.
Line 7:		Line 9:
	[[Deklarasi Djuanda]] memiliki arti penting yang sama dengan dua peristiwa lain sebelumnya dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni [[Sumpah Pemuda]] (28 Oktober 1928), sebagai momentum lahirnya keinginan bersama untuk menjadi satu bangsa (Indonesia), dan [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]] (17 Agustus 1945) sebagai tonggak lahirnya negara baru yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928. Batas territorial negara yang lahir itu, terdiri atas Tanah dan Air, dipertegas dalam Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) (Lapian, 2013: 73-78; Hamid, 2020: 23).		[[Deklarasi Djuanda]] memiliki arti penting yang sama dengan dua peristiwa lain sebelumnya dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni [[Sumpah Pemuda]] (28 Oktober 1928), sebagai momentum lahirnya keinginan bersama untuk menjadi satu bangsa (Indonesia), dan [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]] (17 Agustus 1945) sebagai tonggak lahirnya negara baru yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928. Batas territorial negara yang lahir itu, terdiri atas Tanah dan Air, dipertegas dalam Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) (Lapian, 2013: 73-78; Hamid, 2020: 23).

	Penggunaan ~~“archipelagic state”~~ sebagai asas hukum laut Indonesia dilandasi oleh kepentingan dan keadaan-keadaan khusus yang perlu dilindungi: pertama, perairan di sekitar pantai sebagai lanjutan dari kepulauan Indonesia dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; kedua, pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menunjukkan laut di antara pulau-pulaunya, bukanlah sebagai pemisah melainkan pemersatu dari ribuan penduduk di pulau tersebut; ketiga, melindungi kepentingan ekonomi (sumber-sumber kekayaan alam) nasional di perairan tersebut; keempat, memelihara keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Tanpa konsepsi archipleagis state, laut-laut di Indonesia akan berkembang menjadi sarana-sarana dan rute-rute penyerbuan dan invasi yang membahayakan keselamatan negara (Djalal, 1979: 67-68).		Penggunaan “''archipelagic state''” sebagai asas hukum laut Indonesia dilandasi oleh kepentingan dan keadaan-keadaan khusus yang perlu dilindungi: pertama, perairan di sekitar pantai sebagai lanjutan dari kepulauan Indonesia dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; kedua, pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menunjukkan laut di antara pulau-pulaunya, bukanlah sebagai pemisah melainkan pemersatu dari ribuan penduduk di pulau tersebut; ketiga, melindungi kepentingan ekonomi (sumber-sumber kekayaan alam) nasional di perairan tersebut; keempat, memelihara keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Tanpa konsepsi archipleagis state, laut-laut di Indonesia akan berkembang menjadi sarana-sarana dan rute-rute penyerbuan dan invasi yang membahayakan keselamatan negara (Djalal, 1979: 67-68).

	Sejak tahun 1957 konsep archipelagic state menjadi asas Wawasan Nusantara dalam [[Deklarasi Djuanda\|Deklarasi Djuand]]<nowiki/>a. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 [[Deklarasi Djuanda]] ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.		Sejak tahun 1957 konsep ''archipelagic state''menjadi asas Wawasan Nusantara dalam [[Deklarasi Djuanda\|Deklarasi Djuand]]<nowiki/>a. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 [[Deklarasi Djuanda]] ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.

	Penulis : Abd. Rahman Hamid		Penulis : Abd. Rahman Hamid

Admin at 04:34, 6 July 2023

2023-07-06T04:34:53Z

← Older revision		Revision as of 11:34, 6 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Konsep “archipelagic state” sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata archipelago berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu “arch” (utama) dan “pelagos” (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan state (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau archipelago merujuk konsepsi geografis, maka archipelagic state adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979: 70; Hamid, 2018: 1-2).		Konsep “archipelagic state” sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata archipelago berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu “arch” (utama) dan “pelagos” (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan state (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau archipelago merujuk konsepsi geografis, maka archipelagic state adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979: 70; Hamid, 2018: 1-2).

	Konsep archipelago dipakai sebagai asas politik negara Indonesia dimulai setelah Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 tentang batas laut territorial Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan pada masa Perdana Menteri Djuanda sehingga dikenal dengan Deklarasi Djuanda (Danusaputro, 1980: 107). Sebelum lahirnya konsep ini, batas laut territorial negara diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Ordonansi Maritim (1939) adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Setelah pengumuman itu, batas laut territorial diperluas menjadi 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar (straight baselines) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (Kusumaatmadja, 1978: 189; Djalal, 1979: 62).		Konsep archipelago dipakai sebagai asas politik negara Indonesia dimulai setelah Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 tentang batas laut territorial Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan pada masa Perdana Menteri Djuanda sehingga dikenal dengan [[Deklarasi Djuanda]] (Danusaputro, 1980: 107). Sebelum lahirnya konsep ini, batas laut territorial negara diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui [[Ordonansi Maritim]] (1939) adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Setelah pengumuman itu, batas laut territorial diperluas menjadi 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar (straight baselines) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (Kusumaatmadja, 1978: 189; Djalal, 1979: 62).

	Perubahan tersebut berimplikasi terhadap batas maritim dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, yang semula terpisah-pisahkan oleh laut (Ordonansi Maritim 1939), sekarang dipersatukan oleh laut (Deklarasi Djuanda 1957). Berdasarkan konsep yang terakhir, maka Indonesia seharusnya dipandang sebagai negara maritim yang ditaburi oleh ribuan pulau-pulau besar dan kecil. Jadi laut harus dipandang sebagai unsur pemersatu bangsa.		Perubahan tersebut berimplikasi terhadap batas maritim dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, yang semula terpisah-pisahkan oleh laut (Ordonansi Maritim 1939), sekarang dipersatukan oleh laut ([[Deklarasi Djuanda]] 1957). Berdasarkan konsep yang terakhir, maka Indonesia seharusnya dipandang sebagai negara maritim yang ditaburi oleh ribuan pulau-pulau besar dan kecil. Jadi laut harus dipandang sebagai unsur pemersatu bangsa.

	Deklarasi Djuanda memiliki arti penting yang sama dengan dua peristiwa lain sebelumnya dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), sebagai momentum lahirnya keinginan bersama untuk menjadi satu bangsa (Indonesia), dan Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) sebagai tonggak lahirnya negara baru yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928. Batas territorial negara yang lahir itu, terdiri atas Tanah dan Air, dipertegas dalam Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) (Lapian, 2013: 73-78; Hamid, 2020: 23).		[[Deklarasi Djuanda]] memiliki arti penting yang sama dengan dua peristiwa lain sebelumnya dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni [[Sumpah Pemuda]] (28 Oktober 1928), sebagai momentum lahirnya keinginan bersama untuk menjadi satu bangsa (Indonesia), dan [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]] (17 Agustus 1945) sebagai tonggak lahirnya negara baru yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928. Batas territorial negara yang lahir itu, terdiri atas Tanah dan Air, dipertegas dalam Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) (Lapian, 2013: 73-78; Hamid, 2020: 23).

	Penggunaan “archipelagic state” sebagai asas hukum laut Indonesia dilandasi oleh kepentingan dan keadaan-keadaan khusus yang perlu dilindungi: pertama, perairan di sekitar pantai sebagai lanjutan dari kepulauan Indonesia dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; kedua, pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menunjukkan laut di antara pulau-pulaunya, bukanlah sebagai pemisah melainkan pemersatu dari ribuan penduduk di pulau tersebut; ketiga, melindungi kepentingan ekonomi (sumber-sumber kekayaan alam) nasional di perairan tersebut; keempat, memelihara keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Tanpa konsepsi archipleagis state, laut-laut di Indonesia akan berkembang menjadi sarana-sarana dan rute-rute penyerbuan dan invasi yang membahayakan keselamatan negara (Djalal, 1979: 67-68).		Penggunaan “archipelagic state” sebagai asas hukum laut Indonesia dilandasi oleh kepentingan dan keadaan-keadaan khusus yang perlu dilindungi: pertama, perairan di sekitar pantai sebagai lanjutan dari kepulauan Indonesia dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; kedua, pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menunjukkan laut di antara pulau-pulaunya, bukanlah sebagai pemisah melainkan pemersatu dari ribuan penduduk di pulau tersebut; ketiga, melindungi kepentingan ekonomi (sumber-sumber kekayaan alam) nasional di perairan tersebut; keempat, memelihara keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Tanpa konsepsi archipleagis state, laut-laut di Indonesia akan berkembang menjadi sarana-sarana dan rute-rute penyerbuan dan invasi yang membahayakan keselamatan negara (Djalal, 1979: 67-68).

	Sejak tahun 1957 konsep archipelagic state menjadi asas Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.		Sejak tahun 1957 konsep archipelagic state menjadi asas Wawasan Nusantara dalam [[Deklarasi Djuanda\|Deklarasi Djuand]]<nowiki/>a. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 [[Deklarasi Djuanda]] ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.

	Penulis : Abd. Rahman Hamid		Penulis : Abd. Rahman Hamid

Admin: Created page with "Konsep “archipelagic state” sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata archipelago berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu “arch” (utama) dan “pelagos” (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan state (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau archipelago merujuk konsepsi geografis, maka archipelagic state adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979:..."

2023-05-24T04:35:13Z

Created page with "Konsep “archipelagic state” sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata archipelago berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu “arch” (utama) dan “pelagos” (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan state (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau archipelago merujuk konsepsi geografis, maka archipelagic state adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979:..."

New page

Konsep “archipelagic state” sering kali diterjemahkan sebagai negara kepulauan. Padahal dari segi etimologi, kata archipelago berasal dari dua suku kata dalam bahasa Latin, yaitu “arch” (utama) dan “pelagos” (laut), artinya laut yang utama. Bila kata itu ditambah dengan state (negara), maka maknanya menjadi negara laut utama atau negara maritim. Kalau archipelago merujuk konsepsi geografis, maka archipelagic state adalah suatu konsepsi politis (Djalal, 1979: 70; Hamid, 2018: 1-2).

Konsep archipelago dipakai sebagai asas politik negara Indonesia dimulai setelah Pengumuman Pemerintah 13 Desember 1957 tentang batas laut territorial Indonesia. Pengumuman ini dikeluarkan pada masa Perdana Menteri Djuanda sehingga dikenal dengan Deklarasi Djuanda (Danusaputro, 1980: 107). Sebelum lahirnya konsep ini, batas laut territorial negara diatur oleh pemerintah Hindia Belanda melalui Ordonansi Maritim (1939) adalah 3 mil laut diukur dari garis air rendah di pantai masing-masing pulau Indonesia. Setelah pengumuman itu, batas laut territorial diperluas menjadi 12 mil laut diukur dari garis-garis dasar (straight baselines) yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar (Kusumaatmadja, 1978: 189; Djalal, 1979: 62).

Perubahan tersebut berimplikasi terhadap batas maritim dan keutuhan wilayah negara kesatuan Indonesia, yang semula terpisah-pisahkan oleh laut (Ordonansi Maritim 1939), sekarang dipersatukan oleh laut (Deklarasi Djuanda 1957). Berdasarkan konsep yang terakhir, maka Indonesia seharusnya dipandang sebagai negara maritim yang ditaburi oleh ribuan pulau-pulau besar dan kecil. Jadi laut harus dipandang sebagai unsur pemersatu bangsa.

Deklarasi Djuanda memiliki arti penting yang sama dengan dua peristiwa lain sebelumnya dalam sejarah perjuangan Indonesia, yakni Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), sebagai momentum lahirnya keinginan bersama untuk menjadi satu bangsa (Indonesia), dan Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945) sebagai tonggak lahirnya negara baru yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928. Batas territorial negara yang lahir itu, terdiri atas Tanah dan Air, dipertegas dalam Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957) (Lapian, 2013: 73-78; Hamid, 2020: 23).

Penggunaan “archipelagic state” sebagai asas hukum laut Indonesia dilandasi oleh kepentingan dan keadaan-keadaan khusus yang perlu dilindungi: pertama, perairan di sekitar pantai sebagai lanjutan dari kepulauan Indonesia dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain; kedua, pengalaman hidup bangsa Indonesia yang menunjukkan laut di antara pulau-pulaunya, bukanlah sebagai pemisah melainkan pemersatu dari ribuan penduduk di pulau tersebut; ketiga, melindungi kepentingan ekonomi (sumber-sumber kekayaan alam) nasional di perairan tersebut; keempat, memelihara keamanan dan ketertiban serta pertahanan negara. Tanpa konsepsi archipleagis state, laut-laut di Indonesia akan berkembang menjadi sarana-sarana dan rute-rute penyerbuan dan invasi yang membahayakan keselamatan negara (Djalal, 1979: 67-68).

Sejak tahun 1957 konsep archipelagic state menjadi asas Wawasan Nusantara dalam Deklarasi Djuanda. Setelah ditetapkan secara nasional melalui UU No. 6 tahun 1960, konsep tersebut diakui oleh dunia pada United Nation Convention of Law of the Sea (UNCLOS) di Jamaica tahun 1982. Mulai tahun 2001 Deklarasi Djuanda ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No.126 tahun 2001.

Penulis : Abd. Rahman Hamid

'''Referensi'''

Danusaputro, M (1980) Tata Lautan Nusantara dalam Hukum dan Sejarahnya. Jakarta: Binacipta.

Djalal, H (1979) Perjuangan Indonesia di bidang Hukum Laut. Jakarta: Binacipta.

Hamid, A.R (2018) Sejarah Maritim Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Hamid, A.R (2020) Sejarah dan Budaya Maritim Indonesia. Yogyakarta: Ombak.

Kusumaatmadja, M. (1978) Hukum Laut Internasional. Jakarta: Binacipta.

Lapian, A.B (2013) “Lima Puluh Tahun Wilayah Republik Indonesia”, dalam Dhanang Respati Puguh, Mahendra P. Utama, Rabith Jihan Amaruli, Endang Susilowati (eds), Membedah Sejarah dan Budaya Maritim Merajut Keindonesiaan: Persembahan untuk Prof. Dr. A.M. Djuliati Suroyo. Semarang: Undip Press, h.73-79.
[[Category:Istilah]]