Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: Mansyur" to "{{Penulis|Mansyur|Masyarakat Sejarah Indonesia|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

2023-08-10T06:45:10Z

Text replacement - "Penulis: Mansyur" to "{{Penulis|Mansyur|Masyarakat Sejarah Indonesia|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 13:45, 10 August 2023
Line 9:		Line 9:
	Berikutnya pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Memasuki penghujung [[Orde Lama]] tahun 1966, BAPPENAS mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dan baru berfungsi sejak [[Orde Baru]] yang dimulai pada 1967 (Rustiadi, dkk., 2018: 27; ''Mimbar Penerangan'' 1965:22). Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan [[Soeharto]] mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1967. Pemerintah mendelegasikan BAPPENAS untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi dan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).		Berikutnya pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Memasuki penghujung [[Orde Lama]] tahun 1966, BAPPENAS mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dan baru berfungsi sejak [[Orde Baru]] yang dimulai pada 1967 (Rustiadi, dkk., 2018: 27; ''Mimbar Penerangan'' 1965:22). Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan [[Soeharto]] mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1967. Pemerintah mendelegasikan BAPPENAS untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi dan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

	Penulis: Mansyur		{{Penulis\|Mansyur\|Masyarakat Sejarah Indonesia\|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}

Admin: Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

2023-08-08T03:22:11Z

Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

← Older revision		Revision as of 10:22, 8 August 2023
Line 34:		Line 34:

	Latuconsina, Nurainy, 2016. “Rezim Politik Dan Problem Perencanaan Pembangunan di Indonesia”. ''Populis'', Volume 10 Nomor 2 Oktober.		Latuconsina, Nurainy, 2016. “Rezim Politik Dan Problem Perencanaan Pembangunan di Indonesia”. ''Populis'', Volume 10 Nomor 2 Oktober.
			{{Comment}}
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T05:38:33Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 12:38, 18 July 2023
Line 3:		Line 3:
	Nama badan mengalami perubahan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE pada 12 April 1947. Lembaga yang dipimpin [[Mohammad Hatta]] ini, bertugas menyiapkan bukti dan pemikiran sebagai bagian perencanaan dan dasar pendirian pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka perundingan dengan pihak Belanda dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Keberadaan PPSE juga menyempurnakan ''planning board'' Badan Perantjang Ekonomi sebelumnya (Arsip 1966: 5; Deppen 1966: 810-811).		Nama badan mengalami perubahan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE pada 12 April 1947. Lembaga yang dipimpin [[Mohammad Hatta]] ini, bertugas menyiapkan bukti dan pemikiran sebagai bagian perencanaan dan dasar pendirian pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka perundingan dengan pihak Belanda dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Keberadaan PPSE juga menyempurnakan ''planning board'' Badan Perantjang Ekonomi sebelumnya (Arsip 1966: 5; Deppen 1966: 810-811).

	Dalam perkembangannya di era pemerintahan [[~~Soekarno~~]], upaya PPSE perlu penyempurnaan sehingga dibentuk Dewan Perantjang Negara pada 7 Januari 1952. Lembaga ini diketuai Ir. Djuanda dan bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional yang sehat, seimbang dalam jangka panjang (Kementerian Penerangan 1954: 535). Selanjutnya dibentuk Dewan Ekonomi dan Perentjanaan pada 6 Juni 1956 yang dipimpin Ali Sastroamidjojo, yang bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional sesuai termaktub di [[UUDS 1950\|UUDS]] RI, selain membuat ''planning'' jangka panjang pembangunan serta memberikan saran dan masukan ke Dewan Menteri (''Mimbar Penerangan'' 1956:563).		Dalam perkembangannya di era pemerintahan [[Sukarno]], upaya PPSE perlu penyempurnaan sehingga dibentuk Dewan Perantjang Negara pada 7 Januari 1952. Lembaga ini diketuai Ir. Djuanda dan bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional yang sehat, seimbang dalam jangka panjang (Kementerian Penerangan 1954: 535). Selanjutnya dibentuk Dewan Ekonomi dan Perentjanaan pada 6 Juni 1956 yang dipimpin Ali Sastroamidjojo, yang bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional sesuai termaktub di [[UUDS 1950\|UUDS]] RI, selain membuat ''planning'' jangka panjang pembangunan serta memberikan saran dan masukan ke Dewan Menteri (''Mimbar Penerangan'' 1956:563).

	Perubahan terus terjadi seiring bergantinya kabinet pemerintahan. Pada masa Kabinet Juanda, Dewan Ekonomi dan Perentjanaan berganti nama menjadi Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada 24 Agustus 1957. Badan ini dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda yang bertugas membuat ''planning'' pembangunan fondasi ekonomi nasional. Selanjutnya badan ini diganti dengan nama Biro Perancang Negara sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan (Departemen Penerangan 1957: 5). Hanya berlangsung satu tahun, terjadi pergantian pada nama Lembaga ini dan menjadi Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang ditetapkan dengan Undang Undang No. 80 Tahun 1958. Depernas secara struktural menaungi Badan Pusat Rencana Negara (''Karya Wira Jati'' 1961:93) yang dipimpin oleh [[Muhammad Yamin]]. Tugas Lembaga ini adalah membuat ''blueprint'' perencanaan pembangunan nasional semesta berencana (Kementerian Penerangan 1959: 3; Latuconsina 2016: 33).		Perubahan terus terjadi seiring bergantinya kabinet pemerintahan. Pada masa Kabinet Juanda, Dewan Ekonomi dan Perentjanaan berganti nama menjadi Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada 24 Agustus 1957. Badan ini dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda yang bertugas membuat ''planning'' pembangunan fondasi ekonomi nasional. Selanjutnya badan ini diganti dengan nama Biro Perancang Negara sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan (Departemen Penerangan 1957: 5). Hanya berlangsung satu tahun, terjadi pergantian pada nama Lembaga ini dan menjadi Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang ditetapkan dengan Undang Undang No. 80 Tahun 1958. Depernas secara struktural menaungi Badan Pusat Rencana Negara (''Karya Wira Jati'' 1961:93) yang dipimpin oleh [[Muhammad Yamin]]. Tugas Lembaga ini adalah membuat ''blueprint'' perencanaan pembangunan nasional semesta berencana (Kementerian Penerangan 1959: 3; Latuconsina 2016: 33).

Admin: Admin moved page Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) to Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) without leaving a redirect

2023-07-17T06:26:18Z

Admin moved page Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) to Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 13:26, 17 July 2023
(No difference)

Admin at 06:26, 17 July 2023

2023-07-17T06:26:06Z

← Older revision		Revision as of 13:26, 17 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (~~Bappenas~~) adalah departemen atau badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Lembaga ini mulai dibentuk sejak awal kemerdekaan, pada 19 Januari 1947, dengan nama Badan Perantjang Ekonomi yang dipimpin [[Adnan Kapau Gani\|dr. Adnan Kapau Gani]]. Wilayah kerja Badan Perantjang Ekonomi meliputi area Jawa, Madura dan Sumatra. Hasil pekerjaan badan ini berupa ''planning board'' atau dasar perencanaan pengaturan ekonomi Indonesia.		Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) adalah departemen atau badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Lembaga ini mulai dibentuk sejak awal kemerdekaan, pada 19 Januari 1947, dengan nama Badan Perantjang Ekonomi yang dipimpin [[Adnan Kapau Gani\|dr. Adnan Kapau Gani]]. Wilayah kerja Badan Perantjang Ekonomi meliputi area Jawa, Madura dan Sumatra. Hasil pekerjaan badan ini berupa ''planning board'' atau dasar perencanaan pengaturan ekonomi Indonesia.

	Nama badan mengalami perubahan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE pada 12 April 1947. Lembaga yang dipimpin [[Mohammad Hatta]] ini, bertugas menyiapkan bukti dan pemikiran sebagai bagian perencanaan dan dasar pendirian pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka perundingan dengan pihak Belanda dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Keberadaan PPSE juga menyempurnakan ''planning board'' Badan Perantjang Ekonomi sebelumnya (Arsip 1966: 5; Deppen 1966: 810-811).		Nama badan mengalami perubahan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE pada 12 April 1947. Lembaga yang dipimpin [[Mohammad Hatta]] ini, bertugas menyiapkan bukti dan pemikiran sebagai bagian perencanaan dan dasar pendirian pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka perundingan dengan pihak Belanda dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Keberadaan PPSE juga menyempurnakan ''planning board'' Badan Perantjang Ekonomi sebelumnya (Arsip 1966: 5; Deppen 1966: 810-811).
Line 7:		Line 7:
	Perubahan terus terjadi seiring bergantinya kabinet pemerintahan. Pada masa Kabinet Juanda, Dewan Ekonomi dan Perentjanaan berganti nama menjadi Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada 24 Agustus 1957. Badan ini dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda yang bertugas membuat ''planning'' pembangunan fondasi ekonomi nasional. Selanjutnya badan ini diganti dengan nama Biro Perancang Negara sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan (Departemen Penerangan 1957: 5). Hanya berlangsung satu tahun, terjadi pergantian pada nama Lembaga ini dan menjadi Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang ditetapkan dengan Undang Undang No. 80 Tahun 1958. Depernas secara struktural menaungi Badan Pusat Rencana Negara (''Karya Wira Jati'' 1961:93) yang dipimpin oleh [[Muhammad Yamin]]. Tugas Lembaga ini adalah membuat ''blueprint'' perencanaan pembangunan nasional semesta berencana (Kementerian Penerangan 1959: 3; Latuconsina 2016: 33).		Perubahan terus terjadi seiring bergantinya kabinet pemerintahan. Pada masa Kabinet Juanda, Dewan Ekonomi dan Perentjanaan berganti nama menjadi Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada 24 Agustus 1957. Badan ini dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda yang bertugas membuat ''planning'' pembangunan fondasi ekonomi nasional. Selanjutnya badan ini diganti dengan nama Biro Perancang Negara sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan (Departemen Penerangan 1957: 5). Hanya berlangsung satu tahun, terjadi pergantian pada nama Lembaga ini dan menjadi Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang ditetapkan dengan Undang Undang No. 80 Tahun 1958. Depernas secara struktural menaungi Badan Pusat Rencana Negara (''Karya Wira Jati'' 1961:93) yang dipimpin oleh [[Muhammad Yamin]]. Tugas Lembaga ini adalah membuat ''blueprint'' perencanaan pembangunan nasional semesta berencana (Kementerian Penerangan 1959: 3; Latuconsina 2016: 33).

	Berikutnya pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (~~Bappenas~~). Memasuki penghujung [[Orde Lama]] tahun 1966, ~~Bappenas~~ mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dan baru berfungsi sejak [[Orde Baru]] yang dimulai pada 1967 (Rustiadi, dkk., 2018: 27; ''Mimbar Penerangan'' 1965:22). Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan [[Soeharto]] mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1967. Pemerintah mendelegasikan ~~Bappenas~~ untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi dan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).		Berikutnya pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Memasuki penghujung [[Orde Lama]] tahun 1966, BAPPENAS mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dan baru berfungsi sejak [[Orde Baru]] yang dimulai pada 1967 (Rustiadi, dkk., 2018: 27; ''Mimbar Penerangan'' 1965:22). Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan [[Soeharto]] mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1967. Pemerintah mendelegasikan BAPPENAS untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi dan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

	Penulis: Mansyur		Penulis: Mansyur

Admin at 15:30, 30 June 2023

2023-06-30T15:30:34Z

← Older revision		Revision as of 22:30, 30 June 2023
Line 1:		Line 1:
	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah departemen atau badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Lembaga ini mulai dibentuk sejak awal kemerdekaan, pada 19 Januari 1947, dengan nama Badan Perantjang Ekonomi yang dipimpin dr. Adnan Kapau Gani. Wilayah kerja Badan Perantjang Ekonomi meliputi area Jawa, Madura dan Sumatra. Hasil pekerjaan badan ini berupa ''planning board'' atau dasar perencanaan pengaturan ekonomi Indonesia.		Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah departemen atau badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Lembaga ini mulai dibentuk sejak awal kemerdekaan, pada 19 Januari 1947, dengan nama Badan Perantjang Ekonomi yang dipimpin [[Adnan Kapau Gani\|dr. Adnan Kapau Gani]]. Wilayah kerja Badan Perantjang Ekonomi meliputi area Jawa, Madura dan Sumatra. Hasil pekerjaan badan ini berupa ''planning board'' atau dasar perencanaan pengaturan ekonomi Indonesia.

	Nama badan mengalami perubahan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE pada 12 April 1947. Lembaga yang dipimpin Mohammad Hatta ini, bertugas menyiapkan bukti dan pemikiran sebagai bagian perencanaan dan dasar pendirian pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka perundingan dengan pihak Belanda dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Keberadaan PPSE juga menyempurnakan ''planning board'' Badan Perantjang Ekonomi sebelumnya (Arsip 1966: 5; Deppen 1966: 810-811).		Nama badan mengalami perubahan menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi atau PPSE pada 12 April 1947. Lembaga yang dipimpin [[Mohammad Hatta]] ini, bertugas menyiapkan bukti dan pemikiran sebagai bagian perencanaan dan dasar pendirian pemerintahan Republik Indonesia dalam rangka perundingan dengan pihak Belanda dan menyelesaikan persoalan pembangunan. Keberadaan PPSE juga menyempurnakan ''planning board'' Badan Perantjang Ekonomi sebelumnya (Arsip 1966: 5; Deppen 1966: 810-811).

	Dalam perkembangannya di era pemerintahan Soekarno, upaya PPSE perlu penyempurnaan sehingga dibentuk Dewan Perantjang Negara pada 7 Januari 1952. Lembaga ini diketuai Ir. Djuanda dan bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional yang sehat, seimbang dalam jangka panjang (Kementerian Penerangan 1954: 535). Selanjutnya dibentuk Dewan Ekonomi dan Perentjanaan pada 6 Juni 1956 yang dipimpin Ali Sastroamidjojo, yang bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional sesuai termaktub di UUDS RI, selain membuat ''planning'' jangka panjang pembangunan serta memberikan saran dan masukan ke Dewan Menteri (''Mimbar Penerangan'' 1956:563).		Dalam perkembangannya di era pemerintahan [[Soekarno]], upaya PPSE perlu penyempurnaan sehingga dibentuk Dewan Perantjang Negara pada 7 Januari 1952. Lembaga ini diketuai Ir. Djuanda dan bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional yang sehat, seimbang dalam jangka panjang (Kementerian Penerangan 1954: 535). Selanjutnya dibentuk Dewan Ekonomi dan Perentjanaan pada 6 Juni 1956 yang dipimpin Ali Sastroamidjojo, yang bertugas menyusun planning fondasi ekonomi nasional sesuai termaktub di [[UUDS 1950\|UUDS]] RI, selain membuat ''planning'' jangka panjang pembangunan serta memberikan saran dan masukan ke Dewan Menteri (''Mimbar Penerangan'' 1956:563).

	Perubahan terus terjadi seiring bergantinya kabinet pemerintahan. Pada masa Kabinet Juanda, Dewan Ekonomi dan Perentjanaan berganti nama menjadi Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada 24 Agustus 1957. Badan ini dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda yang bertugas membuat ''planning'' pembangunan fondasi ekonomi nasional. Selanjutnya badan ini diganti dengan nama Biro Perancang Negara sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan (Departemen Penerangan 1957: 5). Hanya berlangsung satu tahun, terjadi pergantian pada nama Lembaga ini dan menjadi Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang ditetapkan dengan Undang Undang No. 80 Tahun 1958. Depernas secara struktural menaungi Badan Pusat Rencana Negara (''Karya Wira Jati'' 1961:93) yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Tugas Lembaga ini adalah membuat ''blueprint'' perencanaan pembangunan nasional semesta berencana (Kementerian Penerangan 1959: 3; Latuconsina 2016: 33).		Perubahan terus terjadi seiring bergantinya kabinet pemerintahan. Pada masa Kabinet Juanda, Dewan Ekonomi dan Perentjanaan berganti nama menjadi Dewan Ekonomi dan Pembangunan pada 24 Agustus 1957. Badan ini dipimpin Perdana Menteri Ir. Djuanda yang bertugas membuat ''planning'' pembangunan fondasi ekonomi nasional. Selanjutnya badan ini diganti dengan nama Biro Perancang Negara sebagai Sekretariat Dewan Ekonomi dan Pembangunan (Departemen Penerangan 1957: 5). Hanya berlangsung satu tahun, terjadi pergantian pada nama Lembaga ini dan menjadi Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang ditetapkan dengan Undang Undang No. 80 Tahun 1958. Depernas secara struktural menaungi Badan Pusat Rencana Negara (''Karya Wira Jati'' 1961:93) yang dipimpin oleh [[Muhammad Yamin]]. Tugas Lembaga ini adalah membuat ''blueprint'' perencanaan pembangunan nasional semesta berencana (Kementerian Penerangan 1959: 3; Latuconsina 2016: 33).

	Berikutnya pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Memasuki penghujung Orde Lama tahun 1966, Bappenas mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dan baru berfungsi sejak Orde Baru yang dimulai pada 1967 (Rustiadi, dkk., 2018: 27; ''Mimbar Penerangan'' 1965:22). Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1967. Pemerintah mendelegasikan Bappenas untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi dan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).		Berikutnya pemerintah menerbitkan Penetapan Presiden No. 12 Tahun 1963 mengenai Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Memasuki penghujung [[Orde Lama]] tahun 1966, Bappenas mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan dan baru berfungsi sejak [[Orde Baru]] yang dimulai pada 1967 (Rustiadi, dkk., 2018: 27; ''Mimbar Penerangan'' 1965:22). Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan [[Soeharto]] mengeluarkan Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15 tahun 1967. Pemerintah mendelegasikan Bappenas untuk membuat perencanaan pemulihan ekonomi dan menghasilkan dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

	Penulis: Mansyur		Penulis: Mansyur

Admin at 10:08, 22 May 2023

2023-05-22T10:08:44Z

← Older revision		Revision as of 17:08, 22 May 2023
Line 1:		Line 1:
	~~[[Category:Organisasi]]~~
	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah departemen atau badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Lembaga ini mulai dibentuk sejak awal kemerdekaan, pada 19 Januari 1947, dengan nama Badan Perantjang Ekonomi yang dipimpin dr. Adnan Kapau Gani. Wilayah kerja Badan Perantjang Ekonomi meliputi area Jawa, Madura dan Sumatra. Hasil pekerjaan badan ini berupa ''planning board'' atau dasar perencanaan pengaturan ekonomi Indonesia.		Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) adalah departemen atau badan khusus yang menangani perencanaan pembangunan nasional. Lembaga ini mulai dibentuk sejak awal kemerdekaan, pada 19 Januari 1947, dengan nama Badan Perantjang Ekonomi yang dipimpin dr. Adnan Kapau Gani. Wilayah kerja Badan Perantjang Ekonomi meliputi area Jawa, Madura dan Sumatra. Hasil pekerjaan badan ini berupa ''planning board'' atau dasar perencanaan pengaturan ekonomi Indonesia.

Line 35:		Line 34:

	Latuconsina, Nurainy, 2016. “Rezim Politik Dan Problem Perencanaan Pembangunan di Indonesia”. ''Populis'', Volume 10 Nomor 2 Oktober.		Latuconsina, Nurainy, 2016. “Rezim Politik Dan Problem Perencanaan Pembangunan di Indonesia”. ''Populis'', Volume 10 Nomor 2 Oktober.
			[[Category:Organisasi]]

Admin at 09:58, 22 May 2023

2023-05-22T09:58:56Z

← Older revision		Revision as of 16:58, 22 May 2023
Line 11:		Line 11:

	Penulis: Mansyur		Penulis: Mansyur

Admin at 09:58, 22 May 2023

2023-05-22T09:58:23Z

← Older revision		Revision as of 16:58, 22 May 2023
Line 11:		Line 11:

	Penulis: Mansyur		Penulis: Mansyur








	'''Referensi'''		'''Referensi'''

Admin at 09:58, 22 May 2023

2023-05-22T09:58:02Z

← Older revision		Revision as of 16:58, 22 May 2023
Line 11:		Line 11:

	Penulis: Mansyur		Penulis: Mansyur
	~~'''Referensi'''~~

	'''Referensi'''		'''Referensi'''