De Javasche Bank - Revision history

Admin at 11:16, 2 October 2023

2023-10-02T11:16:05Z

← Older revision		Revision as of 18:16, 2 October 2023
Line 1:		Line 1:
	[[File:De Javaasche Bank Batavia (1920).jpg\|De Javasche Bank era-1920 (foto: KITLV)\|frame]]		[[File:De Javaasche Bank Batavia (1920).jpg\|De Javasche Bank era-1920 (foto: KITLV)\|frame\|center]]

	De Javasche Bank (DJB) berdiri pada 24 Januari 1828 atas perintah Raja Willem I, dimaksudkan untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC. DJB didirikan dengan modal awal senilai ƒ1.009.500 (Tim Penulis LP3ES 1995: 40). Sejak pendiriannya, DJB memiliki hak istimewa (''octrooi'') untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dengan demikian, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang ''gulden'' di wilayah Hindia Belanda. ''Octrooi'' secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan tujuh kali masa perpanjangan ''octrooi.'' DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.		De Javasche Bank (DJB) berdiri pada 24 Januari 1828 atas perintah Raja Willem I, dimaksudkan untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC. DJB didirikan dengan modal awal senilai ƒ1.009.500 (Tim Penulis LP3ES 1995: 40). Sejak pendiriannya, DJB memiliki hak istimewa (''octrooi'') untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dengan demikian, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang ''gulden'' di wilayah Hindia Belanda. ''Octrooi'' secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan tujuh kali masa perpanjangan ''octrooi.'' DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.

Admin at 11:14, 2 October 2023

2023-10-02T11:14:58Z

← Older revision		Revision as of 18:14, 2 October 2023
Line 1:		Line 1:
	[[File:De Javaasche Bank Batavia (1920).jpg~~\|thumb~~\|De Javasche Bank era-1920 (foto: KITLV)]]		[[File:De Javaasche Bank Batavia (1920).jpg\|De Javasche Bank era-1920 (foto: KITLV)\|frame]]

	De Javasche Bank (DJB) berdiri pada 24 Januari 1828 atas perintah Raja Willem I, dimaksudkan untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC. DJB didirikan dengan modal awal senilai ƒ1.009.500 (Tim Penulis LP3ES 1995: 40). Sejak pendiriannya, DJB memiliki hak istimewa (''octrooi'') untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dengan demikian, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang ''gulden'' di wilayah Hindia Belanda. ''Octrooi'' secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan tujuh kali masa perpanjangan ''octrooi.'' DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.		De Javasche Bank (DJB) berdiri pada 24 Januari 1828 atas perintah Raja Willem I, dimaksudkan untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC. DJB didirikan dengan modal awal senilai ƒ1.009.500 (Tim Penulis LP3ES 1995: 40). Sejak pendiriannya, DJB memiliki hak istimewa (''octrooi'') untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dengan demikian, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang ''gulden'' di wilayah Hindia Belanda. ''Octrooi'' secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan tujuh kali masa perpanjangan ''octrooi.'' DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.

Admin: Text replacement - "Penulis: Insiwi Febriary setiasih" to "{{Penulis|Insiwi Febriary Setiasih|Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

2023-08-10T06:32:38Z

Text replacement - "Penulis: Insiwi Febriary setiasih" to "{{Penulis|Insiwi Febriary Setiasih|Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 13:32, 10 August 2023
Line 7:		Line 7:
	Setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia\|proklamasi]] kemerdekaan, pemerintah Indonesia memerlukan lembaga keuangan demi kestabilan ekonomi. Pemerintah memberlakukan proses [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] terhadap DJB sebagai bank sentral di Indonesia. Proses [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] tersebut secara rinci dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1951 tentang [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|Nasionalisasi]] De Javasche Bank N.V''.'' Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional dan dimiliki oleh negara. Status DJB yang masih bersifat partikelir dan berada di tangan asing menyebabkan DJB harus dinasionalisasi (UU No.14 Tahun 1951, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>). Perubahan nama dan status bank sentral baru hasil [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] DJB ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. UU itu menjelaskan perubahan nama DJB menjadi Bank Indonesia dan pencabutan ''De Javasche Bank Wet'' 1922. Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas serta tanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan perekonomian di Indonesia (UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>).		Setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia\|proklamasi]] kemerdekaan, pemerintah Indonesia memerlukan lembaga keuangan demi kestabilan ekonomi. Pemerintah memberlakukan proses [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] terhadap DJB sebagai bank sentral di Indonesia. Proses [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] tersebut secara rinci dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1951 tentang [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|Nasionalisasi]] De Javasche Bank N.V''.'' Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional dan dimiliki oleh negara. Status DJB yang masih bersifat partikelir dan berada di tangan asing menyebabkan DJB harus dinasionalisasi (UU No.14 Tahun 1951, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>). Perubahan nama dan status bank sentral baru hasil [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] DJB ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. UU itu menjelaskan perubahan nama DJB menjadi Bank Indonesia dan pencabutan ''De Javasche Bank Wet'' 1922. Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas serta tanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan perekonomian di Indonesia (UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>).

	Penulis: Insiwi Febriary ~~setiasih~~		{{Penulis\|Insiwi Febriary Setiasih\|Prodi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sebelas Maret\|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}

Admin at 22:53, 8 August 2023

2023-08-08T22:53:37Z

← Older revision		Revision as of 05:53, 9 August 2023
Line 1:		Line 1:
			[[File:De Javaasche Bank Batavia (1920).jpg\|thumb\|De Javasche Bank era-1920 (foto: KITLV)]]

	De Javasche Bank (DJB) berdiri pada 24 Januari 1828 atas perintah Raja Willem I, dimaksudkan untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC. DJB didirikan dengan modal awal senilai ƒ1.009.500 (Tim Penulis LP3ES 1995: 40). Sejak pendiriannya, DJB memiliki hak istimewa (''octrooi'') untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dengan demikian, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang ''gulden'' di wilayah Hindia Belanda. ''Octrooi'' secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan tujuh kali masa perpanjangan ''octrooi.'' DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.		De Javasche Bank (DJB) berdiri pada 24 Januari 1828 atas perintah Raja Willem I, dimaksudkan untuk mengatasi masalah keuangan dan perekonomian pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah bangkrutnya VOC. DJB didirikan dengan modal awal senilai ƒ1.009.500 (Tim Penulis LP3ES 1995: 40). Sejak pendiriannya, DJB memiliki hak istimewa (''octrooi'') untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Dengan demikian, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang ''gulden'' di wilayah Hindia Belanda. ''Octrooi'' secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan tujuh kali masa perpanjangan ''octrooi.'' DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia.

Admin: Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

2023-08-08T06:09:55Z

Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

← Older revision		Revision as of 13:09, 8 August 2023
Line 19:		Line 19:

	UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>		UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>
			{{Comment}}
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]
	{{DEFAULTSORT:De Javasche Bank}}		{{DEFAULTSORT:De Javasche Bank}}

Admin at 02:03, 6 August 2023

2023-08-06T02:03:16Z

← Older revision		Revision as of 09:03, 6 August 2023
Line 3:		Line 3:
	Dalam perpanjangan ''octrooi'' tersebut dijelaskan tentang status DJB sebagai bank sirkulasi dan sebagai badan usaha. Tidak ada bank sirkulasi yang boleh dibuka atau didirikan di Hindia Belanda dan tidak ada bilyet bank yang boleh diterbitkan di Hindia Belanda atau diedarkan kecuali berdasarkan keputusan pemerintah. Ditetapkan juga tentang berbagai bentuk usaha yang dilaksanakan oleh DJB, seperti memberikan pinjaman modal bagi usaha dagang yang membutuhkan (''Staatsblad'' No. 107, 1 April 1906) (Tim Penulis LP3ES 1995: 42). Pada 1829-1870, DJB membuka berbagai cabang di kota-kota di Jawa dan luar Jawa, yaitu Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), dan Pasuruan (1867). Sementara itu pada 1870-1942, DJB membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu Yogyakarta (1879), Pontianak (1906), Bengkalis (1907), Medan (1907), Banjarmasin (1907), Tanjungbalai (1908), Tanjungpura (1908), Bandung (1909), Palembang (1909), Manado (1910), Malang (1916), Kutaraja (1918), Kediri (1923), Pematang Siantar (1923), dan Madiun (1928) (De Bree1928).		Dalam perpanjangan ''octrooi'' tersebut dijelaskan tentang status DJB sebagai bank sirkulasi dan sebagai badan usaha. Tidak ada bank sirkulasi yang boleh dibuka atau didirikan di Hindia Belanda dan tidak ada bilyet bank yang boleh diterbitkan di Hindia Belanda atau diedarkan kecuali berdasarkan keputusan pemerintah. Ditetapkan juga tentang berbagai bentuk usaha yang dilaksanakan oleh DJB, seperti memberikan pinjaman modal bagi usaha dagang yang membutuhkan (''Staatsblad'' No. 107, 1 April 1906) (Tim Penulis LP3ES 1995: 42). Pada 1829-1870, DJB membuka berbagai cabang di kota-kota di Jawa dan luar Jawa, yaitu Semarang (1829), Surabaya (1829), Padang (1864), Makassar (1864), Cirebon (1866), Solo (1867), dan Pasuruan (1867). Sementara itu pada 1870-1942, DJB membuka 15 kantor cabang di kota-kota yang dianggap strategis di Hindia Belanda, yaitu Yogyakarta (1879), Pontianak (1906), Bengkalis (1907), Medan (1907), Banjarmasin (1907), Tanjungbalai (1908), Tanjungpura (1908), Bandung (1909), Palembang (1909), Manado (1910), Malang (1916), Kutaraja (1918), Kediri (1923), Pematang Siantar (1923), dan Madiun (1928) (De Bree1928).

	Setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah Indonesia memerlukan lembaga keuangan demi kestabilan ekonomi. Pemerintah memberlakukan proses nasionalisasi terhadap DJB sebagai bank sentral di Indonesia. Proses nasionalisasi tersebut secara rinci dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1951 tentang Nasionalisasi De Javasche Bank N.V''.'' Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional dan dimiliki oleh negara. Status DJB yang masih bersifat partikelir dan berada di tangan asing menyebabkan DJB harus dinasionalisasi (UU No.14 Tahun 1951, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>). Perubahan nama dan status bank sentral baru hasil nasionalisasi DJB ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. UU itu menjelaskan perubahan nama DJB menjadi Bank Indonesia dan pencabutan ''De Javasche Bank Wet'' 1922. Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas serta tanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan perekonomian di Indonesia (UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>).		Setelah [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia\|proklamasi]] kemerdekaan, pemerintah Indonesia memerlukan lembaga keuangan demi kestabilan ekonomi. Pemerintah memberlakukan proses [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] terhadap DJB sebagai bank sentral di Indonesia. Proses [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] tersebut secara rinci dituangkan dalam Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1951 tentang [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|Nasionalisasi]] De Javasche Bank N.V''.'' Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Indonesia sebagai negara merdeka harus memiliki bank sentral yang bersifat nasional dan dimiliki oleh negara. Status DJB yang masih bersifat partikelir dan berada di tangan asing menyebabkan DJB harus dinasionalisasi (UU No.14 Tahun 1951, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>). Perubahan nama dan status bank sentral baru hasil [[Nasionalisasi Perusahaan Asing\|nasionalisasi]] DJB ditetapkan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia. UU itu menjelaskan perubahan nama DJB menjadi Bank Indonesia dan pencabutan ''De Javasche Bank Wet'' 1922. Bank Indonesia ditetapkan sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tugas serta tanggung jawab menjaga stabilitas moneter dan perekonomian di Indonesia (UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>).

	Penulis: Insiwi Febriary setiasih		Penulis: Insiwi Febriary setiasih

Admin at 04:20, 24 July 2023

2023-07-24T04:20:44Z

← Older revision		Revision as of 11:20, 24 July 2023
Line 20:		Line 20:
	UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>		UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]
	{{DEFAULTSORT:~~<span style="font-style: italic;">De_Javasche_Bank</span>~~}}		{{DEFAULTSORT:De Javasche Bank}}

Admin at 04:20, 24 July 2023

2023-07-24T04:20:16Z

← Older revision		Revision as of 11:20, 24 July 2023
Line 20:		Line 20:
	UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>		UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]
			{{DEFAULTSORT:<span style="font-style: italic;">De_Javasche_Bank</span>}}

Admin at 04:02, 24 July 2023

2023-07-24T04:02:28Z

← Older revision		Revision as of 11:02, 24 July 2023
Line 20:		Line 20:
	UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>		UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]
	~~{{DEFAULTSORT:De_Javasche_Ban}}~~

Admin at 04:01, 24 July 2023

2023-07-24T04:01:20Z

← Older revision		Revision as of 11:01, 24 July 2023
Line 20:		Line 20:
	UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>		UU No.11 Tahun 1953, <nowiki>https://jdih.bpk.go.id</nowiki>
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]
	{{DEFAULTSORT:~~<em>De_Javasche_Bank</em>~~}}		{{DEFAULTSORT:De_Javasche_Ban}}