Front Nasional - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : M. Yuanda Zara" to "{{Penulis|Muhammad Yuanda Zara|Universitas Negeri Yogyakarta|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}"

2023-08-10T06:51:14Z

Text replacement - "Penulis : M. Yuanda Zara" to "{{Penulis|Muhammad Yuanda Zara|Universitas Negeri Yogyakarta|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}"

← Older revision		Revision as of 13:51, 10 August 2023
Line 15:		Line 15:
	Belakangan, [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] bergabung dengan Front Nasional. Partai ini bersaing dengan tentara untuk menguasai Front Nasional (Porter 2002: 33). Unsur PKI cukup terwakili di dalam Front Nasional dan kemudian justru mendominasi badan ini, termasuk dalam hal dukungan keanggotaan maupun pengaruh di dalam kepemimpinan front ini (Mortimer 2006: 101-102).		Belakangan, [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] bergabung dengan Front Nasional. Partai ini bersaing dengan tentara untuk menguasai Front Nasional (Porter 2002: 33). Unsur PKI cukup terwakili di dalam Front Nasional dan kemudian justru mendominasi badan ini, termasuk dalam hal dukungan keanggotaan maupun pengaruh di dalam kepemimpinan front ini (Mortimer 2006: 101-102).

	Penulis : M. ~~Yuanda Zara~~		{{Penulis\|Muhammad Yuanda Zara\|Universitas Negeri Yogyakarta\|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-08T03:44:16Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 10:44, 8 August 2023
Line 30:		Line 30:

	Porter, Donald J. (2002). ''Managing Politics and Islam in Indonesia.'' London & New York: RoutledgeCurzon.		Porter, Donald J. (2002). ''Managing Politics and Islam in Indonesia.'' London & New York: RoutledgeCurzon.
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 04:22, 26 July 2023

2023-07-26T04:22:14Z

← Older revision		Revision as of 11:22, 26 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden [[Sukarno]] pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh [[Sukarno]], tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945.		Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden [[Sukarno]] pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh [[Sukarno]], tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945.

	Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden [[Sukarno]] ketika ia menerapkan [[Demokrasi Terpimpin]] (1959-1965). Kehadiran front ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai politik besar yang ingin memperluas pengaruh mereka, dengan Presiden [[Sukarno~~\|Soekarn]]<nowiki/>o~~ yang berniat membangun sebuah organisasi massa skala nasional yang berada di bawah kepemimpinannya (Bourchier 2015: 114).		Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden [[Sukarno]] ketika ia menerapkan [[Demokrasi Terpimpin]] (1959-1965). Kehadiran front ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai politik besar yang ingin memperluas pengaruh mereka, dengan Presiden Sukarno yang berniat membangun sebuah organisasi massa skala nasional yang berada di bawah kepemimpinannya (Bourchier 2015: 114).

	Pembentukan Front Nasional erat kaitannya dengan dikeluarkannya [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], yang mengawali kemunculan [[Demokrasi Terpimpin]]. Dekrit ini mendorong lahirnya beberapa lembaga baru untuk menjalankan program-program Presiden [[Sukarno]], seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), Kabinet Kerja dan Front Nasional.		Pembentukan Front Nasional erat kaitannya dengan dikeluarkannya [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], yang mengawali kemunculan [[Demokrasi Terpimpin]]. Dekrit ini mendorong lahirnya beberapa lembaga baru untuk menjalankan program-program Presiden [[Sukarno]], seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), Kabinet Kerja dan Front Nasional.
Line 18:		Line 18:


	~~'''Referensi'''~~

	~~Bourchier, David (2015). Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the~~		'''Referensi'''

	Family State. London & New York: Routledge.		Bourchier, David (2015). ''Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State.'' London & New York: Routledge.

	Jurdi, Syarifuddin, et. al. (ed.) (2010). 1 Abad Muhammadiyah: Gagasan		Jurdi, Syarifuddin, et. al. (ed.) (2010). ''1 Abad Muhammadiyah: Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan.'' Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

	~~Pembaruan Sosial Keagamaan~~. ~~Jakarta~~: ~~Penerbit Buku Kompas~~.		Mortimer, Rex (2006 [pertama kali terbit tahun 1974]). ''Indonesian Communism Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965.'' Singapore: Equinox.

	~~Mortimer~~, ~~Rex~~ (~~2006 [pertama kali terbit tahun 1974]~~). ~~Indonesian Communism~~		Notosusanto, Nugroho (ed.) (1985). ''Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan Implementasi Dwifungsi ABRI.'' Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

	~~Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Singapore: Equinox.~~		Porter, Donald J. (2002). ''Managing Politics and Islam in Indonesia.'' London & New York: RoutledgeCurzon.

	~~Notosusanto, Nugroho (ed.) (1985). Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan~~

	~~Implementasi Dwifungsi ABRI. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.~~

	Porter, Donald J. (2002). Managing Politics and Islam in Indonesia. London &

	New York: RoutledgeCurzon.
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:22:45Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 13:22, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden [[~~Soekarno~~]] pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh [[~~Soekarno~~]], tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945.		Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden [[Sukarno]] pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh [[Sukarno]], tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945.

	Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden [[~~Soekarno~~]] ketika ia menerapkan [[Demokrasi Terpimpin]] (1959-1965). Kehadiran front ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai politik besar yang ingin memperluas pengaruh mereka, dengan Presiden [[~~Soekarno~~\|Soekarn]]<nowiki/>o yang berniat membangun sebuah organisasi massa skala nasional yang berada di bawah kepemimpinannya (Bourchier 2015: 114).		Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden [[Sukarno]] ketika ia menerapkan [[Demokrasi Terpimpin]] (1959-1965). Kehadiran front ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai politik besar yang ingin memperluas pengaruh mereka, dengan Presiden [[Sukarno\|Soekarn]]<nowiki/>o yang berniat membangun sebuah organisasi massa skala nasional yang berada di bawah kepemimpinannya (Bourchier 2015: 114).

	Pembentukan Front Nasional erat kaitannya dengan dikeluarkannya [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], yang mengawali kemunculan [[Demokrasi Terpimpin]]. Dekrit ini mendorong lahirnya beberapa lembaga baru untuk menjalankan program-program Presiden [[~~Soekarno~~]], seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), Kabinet Kerja dan Front Nasional.		Pembentukan Front Nasional erat kaitannya dengan dikeluarkannya [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], yang mengawali kemunculan [[Demokrasi Terpimpin]]. Dekrit ini mendorong lahirnya beberapa lembaga baru untuk menjalankan program-program Presiden [[Sukarno]], seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), Kabinet Kerja dan Front Nasional.

	Front Nasional diposisikan sebagai alat bagi [[Demokrasi Terpimpin]] dan memiliki tiga tujuan, yakni: 1) Penyelesaian [[Revolusi]] Nasional Indonesia, b) Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional, dan 3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Ada dua tugas utama Front Nasional, yaitu 1) Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan [[Revolusi]] Nasional dalam bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, pertahanan keamanan, dan 2) Menyelenggarakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya (Notosusanto [ed] 1985: 108).		Front Nasional diposisikan sebagai alat bagi [[Demokrasi Terpimpin]] dan memiliki tiga tujuan, yakni: 1) Penyelesaian [[Revolusi]] Nasional Indonesia, b) Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional, dan 3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Ada dua tugas utama Front Nasional, yaitu 1) Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan [[Revolusi]] Nasional dalam bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, pertahanan keamanan, dan 2) Menyelenggarakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya (Notosusanto [ed] 1985: 108).

	Mengingat basis massa yang ditargetkannya amat besar, Front Nasional dianggap sebagai badan utama yang didirikan oleh [[~~Soekarno~~]] untuk melakukan mobilisasi massa secara nasional. Di samping itu, front ini juga dimaksudkan untuk menggantikan sebuah front populer yang telah eksis sejak 1958 dan didukung oleh kalangan tentara, Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) (Mortimer 2006: 100). Front Nasional memiliki cabang hingga ke pedesaan.		Mengingat basis massa yang ditargetkannya amat besar, Front Nasional dianggap sebagai badan utama yang didirikan oleh [[Sukarno]] untuk melakukan mobilisasi massa secara nasional. Di samping itu, front ini juga dimaksudkan untuk menggantikan sebuah front populer yang telah eksis sejak 1958 dan didukung oleh kalangan tentara, Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) (Mortimer 2006: 100). Front Nasional memiliki cabang hingga ke pedesaan.

	Basis keanggotaannya yang melintasi batas ideologi membuat Front Nasional berpotensi untuk menggalang dukungan massa yang luas. Namun, keterbukaan tersebut membuat curiga sekaligus cemas berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, yang menduga bahwa front itu bertujuan untuk mengendalikan mereka. Muhammadiyah khawatir dengan rencana Front Nasional untuk menyederhanakan ormas-ormas sehingga mereka mengutus ketua umumnya, K.H. Ahmad Badawi, untuk berkomunikasi dengan ~~Soekarno~~ dan memperkuat soliditas internalnya (Jurdi, et. al. [ed.] 2010: 188).		Basis keanggotaannya yang melintasi batas ideologi membuat Front Nasional berpotensi untuk menggalang dukungan massa yang luas. Namun, keterbukaan tersebut membuat curiga sekaligus cemas berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, yang menduga bahwa front itu bertujuan untuk mengendalikan mereka. Muhammadiyah khawatir dengan rencana Front Nasional untuk menyederhanakan ormas-ormas sehingga mereka mengutus ketua umumnya, K.H. Ahmad Badawi, untuk berkomunikasi dengan Sukarno dan memperkuat soliditas internalnya (Jurdi, et. al. [ed.] 2010: 188).

	Partai Komunis Indonesia (PKI) juga mengkritik Front Nasional. Pemimpin [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]], Aidit, pada 1960 beberapa kali menekankan agar Front Nasional bertindak secara demokratis dan agar badan itu menyadari bahwa pembentukannya bertujuan sebagai wadah kerjasama berbagai kelompok dan bukan untuk menghapus keberadaan partai-partai politik. Ia bahkan menolak bila Front Nasional ditujukan sebagai partai tunggal negara, terutama oleh mereka yang ia sebut sebagai ‘fasis dan petualang’. Sejarawan Rex Mortimer (2006: 101) mengemukakan bahwa mungkin yang Aidit maksudkan di sini adalah para pejabat militer dan kelompok Murba yang beroposisi dengan PKI.		Partai Komunis Indonesia (PKI) juga mengkritik Front Nasional. Pemimpin [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]], Aidit, pada 1960 beberapa kali menekankan agar Front Nasional bertindak secara demokratis dan agar badan itu menyadari bahwa pembentukannya bertujuan sebagai wadah kerjasama berbagai kelompok dan bukan untuk menghapus keberadaan partai-partai politik. Ia bahkan menolak bila Front Nasional ditujukan sebagai partai tunggal negara, terutama oleh mereka yang ia sebut sebagai ‘fasis dan petualang’. Sejarawan Rex Mortimer (2006: 101) mengemukakan bahwa mungkin yang Aidit maksudkan di sini adalah para pejabat militer dan kelompok Murba yang beroposisi dengan PKI.

Admin at 03:39, 6 July 2023

2023-07-06T03:39:54Z

← Older revision		Revision as of 10:39, 6 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh Soekarno, tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945.		Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden [[Soekarno]] pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh [[Soekarno]], tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945.

	Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden Soekarno ketika ia menerapkan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Kehadiran front ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai politik besar yang ingin memperluas pengaruh mereka, dengan Presiden Soekarno yang berniat membangun sebuah organisasi massa skala nasional yang berada di bawah kepemimpinannya (Bourchier 2015: 114).		Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden [[Soekarno]] ketika ia menerapkan [[Demokrasi Terpimpin]] (1959-1965). Kehadiran front ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai politik besar yang ingin memperluas pengaruh mereka, dengan Presiden [[Soekarno\|Soekarn]]<nowiki/>o yang berniat membangun sebuah organisasi massa skala nasional yang berada di bawah kepemimpinannya (Bourchier 2015: 114).

	Pembentukan Front Nasional erat kaitannya dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengawali kemunculan Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini mendorong lahirnya beberapa lembaga baru untuk menjalankan program-program Presiden Soekarno, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), Kabinet Kerja dan Front Nasional.		Pembentukan Front Nasional erat kaitannya dengan dikeluarkannya [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], yang mengawali kemunculan [[Demokrasi Terpimpin]]. Dekrit ini mendorong lahirnya beberapa lembaga baru untuk menjalankan program-program Presiden [[Soekarno]], seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), Kabinet Kerja dan Front Nasional.

	Front Nasional diposisikan sebagai alat bagi Demokrasi Terpimpin dan memiliki tiga tujuan, yakni: 1) Penyelesaian Revolusi Nasional Indonesia, b) Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional, dan 3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Ada dua tugas utama Front Nasional, yaitu 1) Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, pertahanan keamanan, dan 2) Menyelenggarakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya (Notosusanto [ed] 1985: 108).		Front Nasional diposisikan sebagai alat bagi [[Demokrasi Terpimpin]] dan memiliki tiga tujuan, yakni: 1) Penyelesaian [[Revolusi]] Nasional Indonesia, b) Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional, dan 3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Ada dua tugas utama Front Nasional, yaitu 1) Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan [[Revolusi]] Nasional dalam bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, pertahanan keamanan, dan 2) Menyelenggarakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya (Notosusanto [ed] 1985: 108).

	Mengingat basis massa yang ditargetkannya amat besar, Front Nasional dianggap sebagai badan utama yang didirikan oleh Soekarno untuk melakukan mobilisasi massa secara nasional. Di samping itu, front ini juga dimaksudkan untuk menggantikan sebuah front populer yang telah eksis sejak 1958 dan didukung oleh kalangan tentara, Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) (Mortimer 2006: 100). Front Nasional memiliki cabang hingga ke pedesaan.		Mengingat basis massa yang ditargetkannya amat besar, Front Nasional dianggap sebagai badan utama yang didirikan oleh [[Soekarno]] untuk melakukan mobilisasi massa secara nasional. Di samping itu, front ini juga dimaksudkan untuk menggantikan sebuah front populer yang telah eksis sejak 1958 dan didukung oleh kalangan tentara, Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) (Mortimer 2006: 100). Front Nasional memiliki cabang hingga ke pedesaan.

	Basis keanggotaannya yang melintasi batas ideologi membuat Front Nasional berpotensi untuk menggalang dukungan massa yang luas. Namun, keterbukaan tersebut membuat curiga sekaligus cemas berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, yang menduga bahwa front itu bertujuan untuk mengendalikan mereka. Muhammadiyah khawatir dengan rencana Front Nasional untuk menyederhanakan ormas-ormas sehingga mereka mengutus ketua umumnya, K.H. Ahmad Badawi, untuk berkomunikasi dengan Soekarno dan memperkuat soliditas internalnya (Jurdi, et. al. [ed.] 2010: 188).		Basis keanggotaannya yang melintasi batas ideologi membuat Front Nasional berpotensi untuk menggalang dukungan massa yang luas. Namun, keterbukaan tersebut membuat curiga sekaligus cemas berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, yang menduga bahwa front itu bertujuan untuk mengendalikan mereka. Muhammadiyah khawatir dengan rencana Front Nasional untuk menyederhanakan ormas-ormas sehingga mereka mengutus ketua umumnya, K.H. Ahmad Badawi, untuk berkomunikasi dengan Soekarno dan memperkuat soliditas internalnya (Jurdi, et. al. [ed.] 2010: 188).

	Partai Komunis Indonesia (PKI) juga mengkritik Front Nasional. Pemimpin PKI, Aidit, pada 1960 beberapa kali menekankan agar Front Nasional bertindak secara demokratis dan agar badan itu menyadari bahwa pembentukannya bertujuan sebagai wadah kerjasama berbagai kelompok dan bukan untuk menghapus keberadaan partai-partai politik. Ia bahkan menolak bila Front Nasional ditujukan sebagai partai tunggal negara, terutama oleh mereka yang ia sebut sebagai ‘fasis dan petualang’. Sejarawan Rex Mortimer (2006: 101) mengemukakan bahwa mungkin yang Aidit maksudkan di sini adalah para pejabat militer dan kelompok Murba yang beroposisi dengan PKI.		Partai Komunis Indonesia (PKI) juga mengkritik Front Nasional. Pemimpin [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]], Aidit, pada 1960 beberapa kali menekankan agar Front Nasional bertindak secara demokratis dan agar badan itu menyadari bahwa pembentukannya bertujuan sebagai wadah kerjasama berbagai kelompok dan bukan untuk menghapus keberadaan partai-partai politik. Ia bahkan menolak bila Front Nasional ditujukan sebagai partai tunggal negara, terutama oleh mereka yang ia sebut sebagai ‘fasis dan petualang’. Sejarawan Rex Mortimer (2006: 101) mengemukakan bahwa mungkin yang Aidit maksudkan di sini adalah para pejabat militer dan kelompok Murba yang beroposisi dengan PKI.

	Belakangan, PKI bergabung dengan Front Nasional. Partai ini bersaing dengan tentara untuk menguasai Front Nasional (Porter 2002: 33). Unsur PKI cukup terwakili di dalam Front Nasional dan kemudian justru mendominasi badan ini, termasuk dalam hal dukungan keanggotaan maupun pengaruh di dalam kepemimpinan front ini (Mortimer 2006: 101-102).		Belakangan, [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] bergabung dengan Front Nasional. Partai ini bersaing dengan tentara untuk menguasai Front Nasional (Porter 2002: 33). Unsur PKI cukup terwakili di dalam Front Nasional dan kemudian justru mendominasi badan ini, termasuk dalam hal dukungan keanggotaan maupun pengaruh di dalam kepemimpinan front ini (Mortimer 2006: 101-102).

	Penulis : M. Yuanda Zara		Penulis : M. Yuanda Zara

Admin: Created page with "Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh Soekarno, tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945. Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden Soekarno ketika ia menerapkan Demokrasi Terpimpin (1959..."

2023-05-24T04:45:36Z

Created page with "Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh Soekarno, tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945. Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden Soekarno ketika ia menerapkan Demokrasi Terpimpin (1959..."

New page

Front Nasional merupakan sebuah organisasi massa yang dibentuk oleh Presiden Soekarno pada tanggal 31 Desember 1959 berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1959. Diketuai oleh Soekarno, tugas pokok lembaga yang terdiri atas Front Nasional Pusat dan Front Nasional Daerah ini ialah untuk memperjuangkan cita-cita proklamasi dan cita-cita UUD 1945.

Pembentukan Front Nasional menandai meningkatnya kekuasaan Presiden Soekarno ketika ia menerapkan Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Kehadiran front ini juga menunjukkan adanya ketegangan antara partai-partai politik besar yang ingin memperluas pengaruh mereka, dengan Presiden Soekarno yang berniat membangun sebuah organisasi massa skala nasional yang berada di bawah kepemimpinannya (Bourchier 2015: 114).

Pembentukan Front Nasional erat kaitannya dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengawali kemunculan Demokrasi Terpimpin. Dekrit ini mendorong lahirnya beberapa lembaga baru untuk menjalankan program-program Presiden Soekarno, seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR), Kabinet Kerja dan Front Nasional.

Front Nasional diposisikan sebagai alat bagi Demokrasi Terpimpin dan memiliki tiga tujuan, yakni: 1) Penyelesaian Revolusi Nasional Indonesia, b) Melaksanakan Pembangunan Semesta Nasional, dan 3) Mengembalikan Irian Barat ke dalam wilayah RI. Ada dua tugas utama Front Nasional, yaitu 1) Menghimpun dan mempersatukan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masyarakat, serta memimpin gerak masyarakat untuk menyelesaikan Revolusi Nasional dalam bidang pembangunan semesta, kesejahteraan sosial, pertahanan keamanan, dan 2) Menyelenggarakan kerja sama yang seerat-eratnya dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lainnya (Notosusanto [ed] 1985: 108).

Mengingat basis massa yang ditargetkannya amat besar, Front Nasional dianggap sebagai badan utama yang didirikan oleh Soekarno untuk melakukan mobilisasi massa secara nasional. Di samping itu, front ini juga dimaksudkan untuk menggantikan sebuah front populer yang telah eksis sejak 1958 dan didukung oleh kalangan tentara, Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) (Mortimer 2006: 100). Front Nasional memiliki cabang hingga ke pedesaan.

Basis keanggotaannya yang melintasi batas ideologi membuat Front Nasional berpotensi untuk menggalang dukungan massa yang luas. Namun, keterbukaan tersebut membuat curiga sekaligus cemas berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan partai politik, yang menduga bahwa front itu bertujuan untuk mengendalikan mereka. Muhammadiyah khawatir dengan rencana Front Nasional untuk menyederhanakan ormas-ormas sehingga mereka mengutus ketua umumnya, K.H. Ahmad Badawi, untuk berkomunikasi dengan Soekarno dan memperkuat soliditas internalnya (Jurdi, et. al. [ed.] 2010: 188).

Partai Komunis Indonesia (PKI) juga mengkritik Front Nasional. Pemimpin PKI, Aidit, pada 1960 beberapa kali menekankan agar Front Nasional bertindak secara demokratis dan agar badan itu menyadari bahwa pembentukannya bertujuan sebagai wadah kerjasama berbagai kelompok dan bukan untuk menghapus keberadaan partai-partai politik. Ia bahkan menolak bila Front Nasional ditujukan sebagai partai tunggal negara, terutama oleh mereka yang ia sebut sebagai ‘fasis dan petualang’. Sejarawan Rex Mortimer (2006: 101) mengemukakan bahwa mungkin yang Aidit maksudkan di sini adalah para pejabat militer dan kelompok Murba yang beroposisi dengan PKI.

Belakangan, PKI bergabung dengan Front Nasional. Partai ini bersaing dengan tentara untuk menguasai Front Nasional (Porter 2002: 33). Unsur PKI cukup terwakili di dalam Front Nasional dan kemudian justru mendominasi badan ini, termasuk dalam hal dukungan keanggotaan maupun pengaruh di dalam kepemimpinan front ini (Mortimer 2006: 101-102).

Penulis : M. Yuanda Zara

'''Referensi'''

Bourchier, David (2015). Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the

Family State. London & New York: Routledge.

Jurdi, Syarifuddin, et. al. (ed.) (2010). 1 Abad Muhammadiyah: Gagasan

Pembaruan Sosial Keagamaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mortimer, Rex (2006 [pertama kali terbit tahun 1974]). Indonesian Communism

Under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Singapore: Equinox.

Notosusanto, Nugroho (ed.) (1985). Pejuang dan Prajurit: Konsepsi dan

Implementasi Dwifungsi ABRI. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Porter, Donald J. (2002). Managing Politics and Islam in Indonesia. London &

New York: RoutledgeCurzon.
[[Category:Istilah]]