Himpunan Sarjana Indonesia - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: M. Yuanda Zara" to "{{Penulis|Muhammad Yuanda Zara|Universitas Negeri Yogyakarta|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}"

2023-08-10T06:38:01Z

Text replacement - "Penulis: M. Yuanda Zara" to "{{Penulis|Muhammad Yuanda Zara|Universitas Negeri Yogyakarta|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}"

← Older revision		Revision as of 13:38, 10 August 2023
Line 13:		Line 13:
	Lantaran asoasiasinya dengan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], sejumlah anggota HSI ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan setelah pecahnya pemberontakan [[G30S/Gestok Tahun 1965\|Gerakan 30 September tahun 1965]].		Lantaran asoasiasinya dengan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], sejumlah anggota HSI ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan setelah pecahnya pemberontakan [[G30S/Gestok Tahun 1965\|Gerakan 30 September tahun 1965]].

	Penulis: M. ~~Yuanda Zara~~		{{Penulis\|Muhammad Yuanda Zara\|Universitas Negeri Yogyakarta\|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}

Admin: Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

2023-08-08T06:10:07Z

Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

← Older revision		Revision as of 13:10, 8 August 2023
Line 32:		Line 32:

	Wieringa, Saskia Eleonora Wieringa. 2010. ''Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI.'' Yogyakarta: Penerbit Galangpress.		Wieringa, Saskia Eleonora Wieringa. 2010. ''Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI.'' Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
			{{Comment}}
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin at 10:26, 25 July 2023

2023-07-25T10:26:35Z

← Older revision		Revision as of 17:26, 25 July 2023
Line 3:		Line 3:
	Pada akhir 1950an dan awal 1960an muncul berbagai organisasi mahasiswa dan perkumpulan intelektual di Indonesia. Mereka berbeda secara ideologis dan adakalanya berafiliasi dengan partai politik. Pada 1964, para sarjana Muslim mendirikan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami). Para intelektual Kristen bergabung ke dalam Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI) yang berdiri tahun 1958 dan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang dibentuk tahun 1963. Para sarjana nasionalis bergabung dengan organisasi Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI). Sementara itu, kalangan intelektual komunis bergabung dengan dua organisasi cendekiawan, HSI dan Organisasi Tjendekiawan Indonesia (OTI) yang berdiri pada paroh pertama dekade 1960an (Latif 2013: 394).		Pada akhir 1950an dan awal 1960an muncul berbagai organisasi mahasiswa dan perkumpulan intelektual di Indonesia. Mereka berbeda secara ideologis dan adakalanya berafiliasi dengan partai politik. Pada 1964, para sarjana Muslim mendirikan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami). Para intelektual Kristen bergabung ke dalam Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI) yang berdiri tahun 1958 dan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang dibentuk tahun 1963. Para sarjana nasionalis bergabung dengan organisasi Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI). Sementara itu, kalangan intelektual komunis bergabung dengan dua organisasi cendekiawan, HSI dan Organisasi Tjendekiawan Indonesia (OTI) yang berdiri pada paroh pertama dekade 1960an (Latif 2013: 394).

	Pada Agustus 1965, pimpinan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, [[Harian Rakjat]], tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).		Pada Agustus 1965, pimpinan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, [[Harian Rakjat\|''Harian Rakjat'']], tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).

	Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden [[Sukarno]], termasuk [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], [[OPERASI TRI KOMANDO RAKYAT\|perebutan Irian Barat]] dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)]] dan [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]] juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).		Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden [[Sukarno]], termasuk [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], [[OPERASI TRI KOMANDO RAKYAT\|perebutan Irian Barat]] dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)]] dan [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]] juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).
Line 9:		Line 9:
	Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]]. Tuntutan itu direspon oleh Rektor [[Universitas Nasional (UNAS)]], yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]] di UNAS per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).		Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]]. Tuntutan itu direspon oleh Rektor [[Universitas Nasional (UNAS)]], yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]] di UNAS per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).

	Pimpinan HSI dipegang oleh Ashar Munandar, seorang dokter terkemuka di Jakarta sekaligus pengajar di bidang kedokteran di [[Universitas Indonesia]] (Roosa 2020: 108). Sosok terkemuka lain yang menjadi bagian dari HSI ialah Carmel Budiardjo, seorang pengamat ekonomi asal Inggris yang menikah dengan seorang pria Indonesia yang juga anggota PKI, Suwondo Budiardjo, di Cekoslowakia. Carmel pernah bekerja di kantor berita Antara (sebagai penerjemah) dan di Kementerian Luar Negeri RI (sebagai peneliti di bidang ekonomi). Aktivitasnya di HSI membuatnya dekat dengan para tokoh [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], termasuk Njoto (Sriyono, Djumala & Hapsoro [ed.] 2021: 100).		Pimpinan HSI dipegang oleh Ashar Munandar, seorang dokter terkemuka di Jakarta sekaligus pengajar di bidang kedokteran di [[Universitas Indonesia]] (Roosa 2020: 108). Sosok terkemuka lain yang menjadi bagian dari HSI ialah Carmel Budiardjo, seorang pengamat ekonomi asal Inggris yang menikah dengan seorang pria Indonesia yang juga anggota PKI, Suwondo Budiardjo, di Cekoslowakia. Carmel pernah bekerja di kantor berita ''Antara'' (sebagai penerjemah) dan di Kementerian Luar Negeri RI (sebagai peneliti di bidang ekonomi). Aktivitasnya di HSI membuatnya dekat dengan para tokoh [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], termasuk Njoto (Sriyono, Djumala & Hapsoro [ed.] 2021: 100).

	Lantaran asoasiasinya dengan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], sejumlah anggota HSI ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan setelah pecahnya pemberontakan [[G30S/Gestok Tahun 1965\|Gerakan 30 September tahun 1965]].		Lantaran asoasiasinya dengan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], sejumlah anggota HSI ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan setelah pecahnya pemberontakan [[G30S/Gestok Tahun 1965\|Gerakan 30 September tahun 1965]].
Line 16:		Line 16:


	~~'''Referensi'''~~

	~~Anwar, Rosihan. 2006. Sukarno-Tentara-PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum~~		'''Referensi'''

	Prahara Politik 1961-1965. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.		Anwar, Rosihan. 2006. ''Sukarno-Tentara-PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum Prahara Politik 1961-1965.'' Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

	Latif, Yudi. 2013. Genealogi Inteligensi: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia		Latif, Yudi. 2013. ''Genealogi Inteligensi: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX. Edisi Pertama.'' Jakarta: Kencana.

	~~Muslim Indonesia Abad XX~~. ~~Edisi Pertama~~. Jakarta: ~~Kencana~~.		Mortimer, Rex. 2004 [pertama kali terbit tahun 1974]. ''Indonesian Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965.'' Jakarta & Singapore: Equinox Publishing.

	~~Mortimer~~, ~~Rex~~. ~~2004 [pertama kali terbit tahun 1974]~~. ~~Indonesian Communism~~		Roosa, John. 2020. ''Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia.'' Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

	~~under Sukarno~~: ~~Ideology and Politics, 1959-1965~~. Jakarta ~~& Singapore~~: ~~Equinox Publishing~~.		Sriyono, A. Agus, Darmansjah Djumala & Bagas Hapsoro (ed.). 2021. ''Diplomasi: Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara.'' Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

	~~Roosa~~, ~~John~~. ~~2020~~. ~~Buried Histories~~: The ~~Anticommunist Massacres~~ of 1965~~-1966~~		Wahid, Abdul. 2018. ‘Counterrevolution in a Revolutionary Campus: How Did the “1965 Event” Affect an Indonesian Public University?’ dalam: Katharine McGregor, Jess Melvin & Annie Pohlman (ed.), ''The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies.'' London: Palgrave Macmillan.

	~~in Indonesia. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.~~		Wieringa, Saskia Eleonora Wieringa. 2010. ''Penghancuran Gerakan Perempuan: Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI.'' Yogyakarta: Penerbit Galangpress.

	~~Sriyono, A. Agus, Darmansjah Djumala & Bagas Hapsoro (ed.). 2021. Diplomasi:~~

	~~Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.~~

	~~Wahid, Abdul. 2018. ‘Counterrevolution in a Revolutionary Campus: How Did~~

	the “1965 Event” Affect an Indonesian Public University?’ dalam: Katharine McGregor, Jess Melvin & Annie Pohlman (ed.), The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies. London: Palgrave Macmillan.

	Wieringa, Saskia Eleonora Wieringa. 2010. Penghancuran Gerakan Perempuan:

	Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:17:31Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 13:17, 18 July 2023
Line 5:		Line 5:
	Pada Agustus 1965, pimpinan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, [[Harian Rakjat]], tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).		Pada Agustus 1965, pimpinan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, [[Harian Rakjat]], tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).

	Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden [[~~Soekarno~~]], termasuk [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], [[OPERASI TRI KOMANDO RAKYAT\|perebutan Irian Barat]] dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)]] dan [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]] juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).		Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden [[Sukarno]], termasuk [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], [[OPERASI TRI KOMANDO RAKYAT\|perebutan Irian Barat]] dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)]] dan [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]] juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).

	Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]]. Tuntutan itu direspon oleh Rektor [[Universitas Nasional (UNAS)]], yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]] di UNAS per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).		Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]]. Tuntutan itu direspon oleh Rektor [[Universitas Nasional (UNAS)]], yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]] di UNAS per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).

Admin at 07:25, 5 July 2023

2023-07-05T07:25:28Z

← Older revision		Revision as of 14:25, 5 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Himpunan Sarjana Indonesia (HSI, dalam ejaan lama: Himpoenan Sardjana Indonesia) merupakan salah satu organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), selain Pemuda Rakyat (untuk pemuda), SOBSI (untuk serikat buruh), BTI (untuk petani), Gerwani (untuk perempuan), dan Lekra (untuk penulis dan seniman).		Himpunan Sarjana Indonesia (HSI, dalam ejaan lama: Himpoenan Sardjana Indonesia) merupakan salah satu organisasi yang berafiliasi dengan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|Partai Komunis Indonesia]] (PKI), selain [[Pemuda Rakyat]] (untuk pemuda), [[SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia)\|SOBSI]] (untuk serikat buruh), [[Barisan Tani Indonesia\|BTI]] (untuk petani), [[GERWANI\|Gerwani]] (untuk perempuan), dan [[Lembaga Kebudayaan Rakyat (LEKRA)\|Lekra]] (untuk penulis dan seniman).

	Pada akhir 1950an dan awal 1960an muncul berbagai organisasi mahasiswa dan perkumpulan intelektual di Indonesia. Mereka berbeda secara ideologis dan adakalanya berafiliasi dengan partai politik. Pada 1964, para sarjana Muslim mendirikan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami). Para intelektual Kristen bergabung ke dalam Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI) yang berdiri tahun 1958 dan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang dibentuk tahun 1963. Para sarjana nasionalis bergabung dengan organisasi Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI). Sementara itu, kalangan intelektual komunis bergabung dengan dua organisasi cendekiawan, HSI dan Organisasi Tjendekiawan Indonesia (OTI) yang berdiri pada paroh pertama dekade 1960an (Latif 2013: 394).		Pada akhir 1950an dan awal 1960an muncul berbagai organisasi mahasiswa dan perkumpulan intelektual di Indonesia. Mereka berbeda secara ideologis dan adakalanya berafiliasi dengan partai politik. Pada 1964, para sarjana Muslim mendirikan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami). Para intelektual Kristen bergabung ke dalam Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI) yang berdiri tahun 1958 dan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang dibentuk tahun 1963. Para sarjana nasionalis bergabung dengan organisasi Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI). Sementara itu, kalangan intelektual komunis bergabung dengan dua organisasi cendekiawan, HSI dan Organisasi Tjendekiawan Indonesia (OTI) yang berdiri pada paroh pertama dekade 1960an (Latif 2013: 394).

	Pada Agustus 1965, pimpinan PKI menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, Harian Rakjat, tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).		Pada Agustus 1965, pimpinan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, [[Harian Rakjat]], tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).

	Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno, termasuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959, perebutan Irian Barat dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Masyumi juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).		Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden [[Soekarno]], termasuk [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], [[OPERASI TRI KOMANDO RAKYAT\|perebutan Irian Barat]] dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)]] dan [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]] juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).

	Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran HMI. Tuntutan itu direspon oleh Rektor Universitas Nasional (~~Unas~~), yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan HMI di ~~Unas~~ per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).		Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]]. Tuntutan itu direspon oleh Rektor [[Universitas Nasional (UNAS)]], yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]] di UNAS per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).

	Pimpinan HSI dipegang oleh Ashar Munandar, seorang dokter terkemuka di Jakarta sekaligus pengajar di bidang kedokteran di Universitas Indonesia (Roosa 2020: 108). Sosok terkemuka lain yang menjadi bagian dari HSI ialah Carmel Budiardjo, seorang pengamat ekonomi asal Inggris yang menikah dengan seorang pria Indonesia yang juga anggota PKI, Suwondo Budiardjo, di Cekoslowakia. Carmel pernah bekerja di kantor berita Antara (sebagai penerjemah) dan di Kementerian Luar Negeri RI (sebagai peneliti di bidang ekonomi). Aktivitasnya di HSI membuatnya dekat dengan para tokoh PKI, termasuk Njoto (Sriyono, Djumala & Hapsoro [ed.] 2021: 100).		Pimpinan HSI dipegang oleh Ashar Munandar, seorang dokter terkemuka di Jakarta sekaligus pengajar di bidang kedokteran di [[Universitas Indonesia]] (Roosa 2020: 108). Sosok terkemuka lain yang menjadi bagian dari HSI ialah Carmel Budiardjo, seorang pengamat ekonomi asal Inggris yang menikah dengan seorang pria Indonesia yang juga anggota PKI, Suwondo Budiardjo, di Cekoslowakia. Carmel pernah bekerja di kantor berita Antara (sebagai penerjemah) dan di Kementerian Luar Negeri RI (sebagai peneliti di bidang ekonomi). Aktivitasnya di HSI membuatnya dekat dengan para tokoh [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], termasuk Njoto (Sriyono, Djumala & Hapsoro [ed.] 2021: 100).

	Lantaran asoasiasinya dengan PKI, sejumlah anggota HSI ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan setelah pecahnya pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965.		Lantaran asoasiasinya dengan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], sejumlah anggota HSI ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan setelah pecahnya pemberontakan [[G30S/Gestok Tahun 1965\|Gerakan 30 September tahun 1965]].

	Penulis: M. Yuanda Zara		Penulis: M. Yuanda Zara

Admin at 07:36, 5 June 2023

2023-06-05T07:36:19Z

← Older revision		Revision as of 14:36, 5 June 2023
Line 5:		Line 5:
	Pada Agustus 1965, pimpinan PKI menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, Harian Rakjat, tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).		Pada Agustus 1965, pimpinan PKI menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, Harian Rakjat, tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).

	Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno, termasuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959, perebutan Irian Barat dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Masyumi juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).		Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno, termasuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959, perebutan Irian Barat dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Masyumi juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).

	Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran HMI. Tuntutan itu direspon oleh Rektor Universitas Nasional (Unas), yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan HMI di Unas per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).		Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran HMI. Tuntutan itu direspon oleh Rektor Universitas Nasional (Unas), yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan HMI di Unas per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).

Admin at 06:17, 23 May 2023

2023-05-23T06:17:45Z

← Older revision		Revision as of 13:17, 23 May 2023
Line 45:		Line 45:

	Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.		Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.
			[[Category:Organisasi]]

Admin: Created page with "Himpunan Sarjana Indonesia (HSI, dalam ejaan lama: Himpoenan Sardjana Indonesia) merupakan salah satu organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), selain Pemuda Rakyat (untuk pemuda), SOBSI (untuk serikat buruh), BTI (untuk petani), Gerwani (untuk perempuan), dan Lekra (untuk penulis dan seniman). Pada akhir 1950an dan awal 1960an muncul berbagai organisasi mahasiswa dan perkumpulan intelektual di Indonesia. Mereka berbeda secara ideologis dan ada..."

2023-05-23T06:17:12Z

Created page with "Himpunan Sarjana Indonesia (HSI, dalam ejaan lama: Himpoenan Sardjana Indonesia) merupakan salah satu organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), selain Pemuda Rakyat (untuk pemuda), SOBSI (untuk serikat buruh), BTI (untuk petani), Gerwani (untuk perempuan), dan Lekra (untuk penulis dan seniman). Pada akhir 1950an dan awal 1960an muncul berbagai organisasi mahasiswa dan perkumpulan intelektual di Indonesia. Mereka berbeda secara ideologis dan ada..."

New page

Himpunan Sarjana Indonesia (HSI, dalam ejaan lama: Himpoenan Sardjana Indonesia) merupakan salah satu organisasi yang berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), selain Pemuda Rakyat (untuk pemuda), SOBSI (untuk serikat buruh), BTI (untuk petani), Gerwani (untuk perempuan), dan Lekra (untuk penulis dan seniman).

Pada akhir 1950an dan awal 1960an muncul berbagai organisasi mahasiswa dan perkumpulan intelektual di Indonesia. Mereka berbeda secara ideologis dan adakalanya berafiliasi dengan partai politik. Pada 1964, para sarjana Muslim mendirikan Persatuan Sarjana Muslim Indonesia (Persami). Para intelektual Kristen bergabung ke dalam Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKI) yang berdiri tahun 1958 dan Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) yang dibentuk tahun 1963. Para sarjana nasionalis bergabung dengan organisasi Ikatan Sarjana Republik Indonesia (ISRI). Sementara itu, kalangan intelektual komunis bergabung dengan dua organisasi cendekiawan, HSI dan Organisasi Tjendekiawan Indonesia (OTI) yang berdiri pada paroh pertama dekade 1960an (Latif 2013: 394).

Pada Agustus 1965, pimpinan PKI menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, Harian Rakjat, tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).

Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM) di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden Soekarno, termasuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959, perebutan Irian Barat dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota Partai Nasional Indonesia (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Masyumi juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).

Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran HMI. Tuntutan itu direspon oleh Rektor Universitas Nasional (Unas), yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan HMI di Unas per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).

Pimpinan HSI dipegang oleh Ashar Munandar, seorang dokter terkemuka di Jakarta sekaligus pengajar di bidang kedokteran di Universitas Indonesia (Roosa 2020: 108). Sosok terkemuka lain yang menjadi bagian dari HSI ialah Carmel Budiardjo, seorang pengamat ekonomi asal Inggris yang menikah dengan seorang pria Indonesia yang juga anggota PKI, Suwondo Budiardjo, di Cekoslowakia. Carmel pernah bekerja di kantor berita Antara (sebagai penerjemah) dan di Kementerian Luar Negeri RI (sebagai peneliti di bidang ekonomi). Aktivitasnya di HSI membuatnya dekat dengan para tokoh PKI, termasuk Njoto (Sriyono, Djumala & Hapsoro [ed.] 2021: 100).

Lantaran asoasiasinya dengan PKI, sejumlah anggota HSI ditangkap dan ditahan oleh aparat keamanan setelah pecahnya pemberontakan Gerakan 30 September tahun 1965.

Penulis: M. Yuanda Zara

'''Referensi'''

Anwar, Rosihan. 2006. Sukarno-Tentara-PKI: Segitiga Kekuasaan sebelum

Prahara Politik 1961-1965. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Latif, Yudi. 2013. Genealogi Inteligensi: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia

Muslim Indonesia Abad XX. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

Mortimer, Rex. 2004 [pertama kali terbit tahun 1974]. Indonesian Communism

under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Jakarta & Singapore: Equinox Publishing.

Roosa, John. 2020. Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966

in Indonesia. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

Sriyono, A. Agus, Darmansjah Djumala & Bagas Hapsoro (ed.). 2021. Diplomasi:

Kiprah Diplomat Indonesia di Mancanegara. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wahid, Abdul. 2018. ‘Counterrevolution in a Revolutionary Campus: How Did

the “1965 Event” Affect an Indonesian Public University?’ dalam: Katharine McGregor, Jess Melvin & Annie Pohlman (ed.), The Indonesian Genocide of 1965: Causes, Dynamics and Legacies. London: Palgrave Macmillan.

Wieringa, Saskia Eleonora Wieringa. 2010. Penghancuran Gerakan Perempuan:

Politik Seksual di Indonesia Pascakejatuhan PKI. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.

← Older revision		Revision as of 13:17, 18 July 2023
Line 5:		Line 5:
	Pada Agustus 1965, pimpinan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, [[Harian Rakjat]], tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).		Pada Agustus 1965, pimpinan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] menyampaikan data-data terkait jumlah anggota PKI dan organisasi-organisasi sayapnya. Menurut pimpinan PKI dalam informasi yang disiarkan melalui surat kabar resmi partai, [[Harian Rakjat]], tanggal 20 Agustus 1965, angka total anggota [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]] dan organisasi-organisasi sayapnya mencapai 27.070.000, dengan 70.000 di antaranya merupakan anggota HSI (Mortimer 2006: 366). Walaupun diyakini bahwa PKI dan organisasi-organisasi sayapnya memiliki pengikut yang besar, angka-angka tersebut masih diperdebatkan akurasinya oleh sejarawan, terutama karena adanya mereka yang menjadi anggota di dua organisasi berbeda (Wieringa 2010: 24).

	Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden [[~~Soekarno~~]], termasuk [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], [[OPERASI TRI KOMANDO RAKYAT\|perebutan Irian Barat]] dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)]] dan [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]] juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).		Anggota HSI berasal dari kalangan pengajar di universitas. Salah satunya ialah para dosen di [[Universitas Gadjah Mada (UGM)]] di Yogyakarta. Pada dekade awal 1960an, UGM mempromosikan diri sebagai universitas sosialis dan mendukung berbagai kebijakan Presiden [[Sukarno]], termasuk [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]], [[OPERASI TRI KOMANDO RAKYAT\|perebutan Irian Barat]] dari Belanda dan penolakan terhadap pembentukan Malaysia. Di dalam kampus, para pengajar dan pegawai UGM bergabung ke dalam berbagai organisasi politik maupun organisasi sayapnya, di antaranya dengan menjadi anggota [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] (PNI) dan organisasi sayapnya, ISRI, serta KBM (Kesatuan Buruh Marhaen). [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)]] dan [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]] juga memiliki pengaruh di universitas. Pengaruh PKI di UGM terlihat dari sejumlah dosennya yang bergabung dengan HSI dan pegawainya yang menjadi anggota organisasi sayap PKI lainnya, Serikat Sekerja Pendidikan (SS-Pendidikan) (Wahid dalam McGregor, Melvin & Pohlman [ed.] 2018: 164-165).

	Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]]. Tuntutan itu direspon oleh Rektor [[Universitas Nasional (UNAS)]], yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]] di UNAS per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).		Di Jakarta, salah satu kegiatan HSI adalah mengadakan kongres, dan dalam salah satu kongresnya HSI menuntut pembubaran [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]]. Tuntutan itu direspon oleh Rektor [[Universitas Nasional (UNAS)]], yang juga merupakan ketua umum HSI, dengan keputusan untuk melarang semua kegiatan [[Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)\|HMI]] di UNAS per minggu kedua September 1965 (Anwar 2006: 372).