Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: Siti Utami" to "{{Penulis|Siti Utami|Universitas Tebuka|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}"

2023-08-11T04:53:50Z

Text replacement - "Penulis: Siti Utami" to "{{Penulis|Siti Utami|Universitas Tebuka|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 11:53, 11 August 2023
Line 12:		Line 12:
	Pada 10 Januari 1973 IPKI bubar dan kemudian berfusi dengan PDI, meski awalnya partai ini cenderung dekat dengan Golkar. Setelah berkongres pada 1994, IPKI berubah statusnya menjadi ormas non-afiliasi. Ormas ini kemudian merapatkan diri dengan [[Golongan Karya\|Golkar]] dan mendukung partai tersebut menjelang pemilu 1997 (Thaha 2018: 53).		Pada 10 Januari 1973 IPKI bubar dan kemudian berfusi dengan PDI, meski awalnya partai ini cenderung dekat dengan Golkar. Setelah berkongres pada 1994, IPKI berubah statusnya menjadi ormas non-afiliasi. Ormas ini kemudian merapatkan diri dengan [[Golongan Karya\|Golkar]] dan mendukung partai tersebut menjelang pemilu 1997 (Thaha 2018: 53).

	Penulis: Siti Utami Dewi Ningrum		{{Penulis\|Siti Utami\|Universitas Tebuka\|Dr. Sri Margana, M.Hum.}} Dewi Ningrum

Admin: Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

2023-08-07T11:44:36Z

Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

← Older revision		Revision as of 18:44, 7 August 2023
Line 36:		Line 36:

	IPKI, ''Tudjuh Tahun Melintas Masa, 20 Mei 1954 – 20 Mei 1961'', dalam http://koleksitempodoeloe.blogspot.com/2010/07/buku-kuno-tudjuh-tahun-melintas-masa-20.html		IPKI, ''Tudjuh Tahun Melintas Masa, 20 Mei 1954 – 20 Mei 1961'', dalam http://koleksitempodoeloe.blogspot.com/2010/07/buku-kuno-tudjuh-tahun-melintas-masa-20.html
			{{Comment}}
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T05:36:31Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 12:36, 18 July 2023
Line 4:		Line 4:
	</gallery>Sebagai partai politik yang mayoritas beranggotakan anggota [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]], IPKI maju dalam pemilu 1955. Sebanyak 167 calon diajukan, di mana 73 di antaranya berasal dari anggota TNI. Dari total 118 peserta yang ikut dalam pemilu, IPKI berhasil menempati urutan 9 dengan perolehan suara sebanyak 541.306 suara atau setara dengan 1,43% dari total suara yang masuk. Dengan perolehan tersebut, IPKI mendapatkan empat jatah kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat\|DPR]] dan satu kursi golongan minoritas yang diwakili HJC Princen, keturunan Belanda yang menjadi WNI. Dalam pemilu tersebut, IPKI juga mendapat delapan kursi sebagai anggota konstituante atas perolehan suara sebanyak 544.803 atau setara 1,44% dari total suara yang masuk (Ariyanto 2020: 36-39).		</gallery>Sebagai partai politik yang mayoritas beranggotakan anggota [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]], IPKI maju dalam pemilu 1955. Sebanyak 167 calon diajukan, di mana 73 di antaranya berasal dari anggota TNI. Dari total 118 peserta yang ikut dalam pemilu, IPKI berhasil menempati urutan 9 dengan perolehan suara sebanyak 541.306 suara atau setara dengan 1,43% dari total suara yang masuk. Dengan perolehan tersebut, IPKI mendapatkan empat jatah kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat\|DPR]] dan satu kursi golongan minoritas yang diwakili HJC Princen, keturunan Belanda yang menjadi WNI. Dalam pemilu tersebut, IPKI juga mendapat delapan kursi sebagai anggota konstituante atas perolehan suara sebanyak 544.803 atau setara 1,44% dari total suara yang masuk (Ariyanto 2020: 36-39).

	Pada 10 November 1956 Presiden [[~~Soekarno~~\|Sukarno]] membentuk konstituante yang salah satu tugasnya ialah merumuskan UUD yang baru. Wakil IPKI berperan aktif dalam memperjuangkan ditegakannya Pancasila sebagai dasar negara (Faisal Ismail 2017: 81). Namun, setelah bertahun-tahun bersidang, lembanga tersebut tidak membuahkan hasil. IPKI yang didukung oleh pendirinya, Nasution, kemudian turut mendorong dibubarkannya konstituante. Lembaga tersebut resmi dibubarkan melalui [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]]. UUD 1945 kembali diberlakukan untuk menggantikan [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950\|UUDS 1950]] yang sebelumnya diberlakukan pasca [[Republik Indonesia Serikat (RIS)\|RIS]] dibubarkan. Melalui Dekrit tersebut, dibentuk pula [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)\|MPRS (Majelis Perwakilan Rakyat Sementara)]], di mana Nasution kemudian sempat menjadi ketuanya pada awal pemerintahan [[Orde Baru]] (Gonggong dkk. 1993: 176-178).		Pada 10 November 1956 Presiden [[Sukarno\|Sukarno]] membentuk konstituante yang salah satu tugasnya ialah merumuskan UUD yang baru. Wakil IPKI berperan aktif dalam memperjuangkan ditegakannya Pancasila sebagai dasar negara (Faisal Ismail 2017: 81). Namun, setelah bertahun-tahun bersidang, lembanga tersebut tidak membuahkan hasil. IPKI yang didukung oleh pendirinya, Nasution, kemudian turut mendorong dibubarkannya konstituante. Lembaga tersebut resmi dibubarkan melalui [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]]. UUD 1945 kembali diberlakukan untuk menggantikan [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950\|UUDS 1950]] yang sebelumnya diberlakukan pasca [[Republik Indonesia Serikat (RIS)\|RIS]] dibubarkan. Melalui Dekrit tersebut, dibentuk pula [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)\|MPRS (Majelis Perwakilan Rakyat Sementara)]], di mana Nasution kemudian sempat menjadi ketuanya pada awal pemerintahan [[Orde Baru]] (Gonggong dkk. 1993: 176-178).

	Tidak hanya ikut bertarung dalam Pemilu, IPKI juga membentuk organisasi kepemudaan untuk mendukung tujuan partainya. Dalam kongresnya pada 1959, IPKI membentuk Pemuda Patriotik. Pembentukan organisasi tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan UUD 45 dan dasar negara Pancasila dari PKI yang saat itu semakin menguat. Pemuda Patriotik sempat vakum dan bangkit kembali dalam kongres IPKI pada 1960 dan berganti nama menjadi Pemuda Pancasila (Anderson 2018: 16).		Tidak hanya ikut bertarung dalam Pemilu, IPKI juga membentuk organisasi kepemudaan untuk mendukung tujuan partainya. Dalam kongresnya pada 1959, IPKI membentuk Pemuda Patriotik. Pembentukan organisasi tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan UUD 45 dan dasar negara Pancasila dari PKI yang saat itu semakin menguat. Pemuda Patriotik sempat vakum dan bangkit kembali dalam kongres IPKI pada 1960 dan berganti nama menjadi Pemuda Pancasila (Anderson 2018: 16).

Admin at 15:24, 1 July 2023

2023-07-01T15:24:35Z

← Older revision		Revision as of 22:24, 1 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed" caption="Logo IPKI. Sumber: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/en/election/directory/political_party; IPKI.">		Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu [[Abdul Haris Nasution\|AH Nasution]], [[Gatot Subroto]], dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi [[Pancasila]] dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed" caption="Logo IPKI. Sumber: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/en/election/directory/political_party; IPKI.">
	File:IPKI2.jpg		File:IPKI2.jpg
	File:IPKI.jpg		File:IPKI.jpg
	</gallery>Sebagai partai politik yang mayoritas beranggotakan anggota TNI, IPKI maju dalam pemilu 1955. Sebanyak 167 calon diajukan, di mana 73 di antaranya berasal dari anggota TNI. Dari total 118 peserta yang ikut dalam pemilu, IPKI berhasil menempati urutan 9 dengan perolehan suara sebanyak 541.306 suara atau setara dengan 1,43% dari total suara yang masuk. Dengan perolehan tersebut, IPKI mendapatkan empat jatah kursi di DPR dan satu kursi golongan minoritas yang diwakili HJC Princen, keturunan Belanda yang menjadi WNI. Dalam pemilu tersebut, IPKI juga mendapat delapan kursi sebagai anggota konstituante atas perolehan suara sebanyak 544.803 atau setara 1,44% dari total suara yang masuk (Ariyanto 2020: 36-39).		</gallery>Sebagai partai politik yang mayoritas beranggotakan anggota [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]], IPKI maju dalam pemilu 1955. Sebanyak 167 calon diajukan, di mana 73 di antaranya berasal dari anggota TNI. Dari total 118 peserta yang ikut dalam pemilu, IPKI berhasil menempati urutan 9 dengan perolehan suara sebanyak 541.306 suara atau setara dengan 1,43% dari total suara yang masuk. Dengan perolehan tersebut, IPKI mendapatkan empat jatah kursi di [[Dewan Perwakilan Rakyat\|DPR]] dan satu kursi golongan minoritas yang diwakili HJC Princen, keturunan Belanda yang menjadi WNI. Dalam pemilu tersebut, IPKI juga mendapat delapan kursi sebagai anggota konstituante atas perolehan suara sebanyak 544.803 atau setara 1,44% dari total suara yang masuk (Ariyanto 2020: 36-39).

	Pada 10 November 1956 Presiden Sukarno membentuk konstituante yang salah satu tugasnya ialah merumuskan UUD yang baru. Wakil IPKI berperan aktif dalam memperjuangkan ditegakannya Pancasila sebagai dasar negara (Faisal Ismail 2017: 81). Namun, setelah bertahun-tahun bersidang, lembanga tersebut tidak membuahkan hasil. IPKI yang didukung oleh pendirinya, Nasution, kemudian turut mendorong dibubarkannya konstituante. Lembaga tersebut resmi dibubarkan melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. UUD 1945 kembali diberlakukan untuk menggantikan UUDS 1950 yang sebelumnya diberlakukan pasca RIS dibubarkan. Melalui Dekrit tersebut, dibentuk pula MPRS (Majelis Perwakilan Rakyat Sementara), di mana Nasution kemudian sempat menjadi ketuanya pada awal pemerintahan Orde Baru (Gonggong dkk. 1993: 176-178).		Pada 10 November 1956 Presiden [[Soekarno\|Sukarno]] membentuk konstituante yang salah satu tugasnya ialah merumuskan UUD yang baru. Wakil IPKI berperan aktif dalam memperjuangkan ditegakannya Pancasila sebagai dasar negara (Faisal Ismail 2017: 81). Namun, setelah bertahun-tahun bersidang, lembanga tersebut tidak membuahkan hasil. IPKI yang didukung oleh pendirinya, Nasution, kemudian turut mendorong dibubarkannya konstituante. Lembaga tersebut resmi dibubarkan melalui [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959]]. UUD 1945 kembali diberlakukan untuk menggantikan [[Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS) 1950\|UUDS 1950]] yang sebelumnya diberlakukan pasca [[Republik Indonesia Serikat (RIS)\|RIS]] dibubarkan. Melalui Dekrit tersebut, dibentuk pula [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)\|MPRS (Majelis Perwakilan Rakyat Sementara)]], di mana Nasution kemudian sempat menjadi ketuanya pada awal pemerintahan [[Orde Baru]] (Gonggong dkk. 1993: 176-178).

	Tidak hanya ikut bertarung dalam Pemilu, IPKI juga membentuk organisasi kepemudaan untuk mendukung tujuan partainya. Dalam kongresnya pada 1959, IPKI membentuk Pemuda Patriotik. Pembentukan organisasi tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan UUD 45 dan dasar negara Pancasila dari PKI yang saat itu semakin menguat. Pemuda Patriotik sempat vakum dan bangkit kembali dalam kongres IPKI pada 1960 dan berganti nama menjadi Pemuda Pancasila (Anderson 2018: 16).		Tidak hanya ikut bertarung dalam Pemilu, IPKI juga membentuk organisasi kepemudaan untuk mendukung tujuan partainya. Dalam kongresnya pada 1959, IPKI membentuk Pemuda Patriotik. Pembentukan organisasi tersebut sebagai upaya untuk mempertahankan UUD 45 dan dasar negara Pancasila dari PKI yang saat itu semakin menguat. Pemuda Patriotik sempat vakum dan bangkit kembali dalam kongres IPKI pada 1960 dan berganti nama menjadi Pemuda Pancasila (Anderson 2018: 16).
Line 10:		Line 10:
	IPKI kembali bertarung dalam pemilu pada 5 Juli 1971. Di ajang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Orde Baru tersebut, jumlah suara yang diperoleh IPKI mengalami penurunan sangat tajam. Partai tersebut hanya memperoleh 338.403 suara atau setara dengan 0,61% dari total suara yang masuk. Perolehan suara tersebut membuat IPKI hanya menempati peringkat 10 dan tidak mendapatkan jatah kursi di DPR (Fautanu 2020: 66). Pemilu tersebut menjadi pemilu pemerintah Orde Baru yang pertama dan terakhir yang diikuti oleh IPKI.		IPKI kembali bertarung dalam pemilu pada 5 Juli 1971. Di ajang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Orde Baru tersebut, jumlah suara yang diperoleh IPKI mengalami penurunan sangat tajam. Partai tersebut hanya memperoleh 338.403 suara atau setara dengan 0,61% dari total suara yang masuk. Perolehan suara tersebut membuat IPKI hanya menempati peringkat 10 dan tidak mendapatkan jatah kursi di DPR (Fautanu 2020: 66). Pemilu tersebut menjadi pemilu pemerintah Orde Baru yang pertama dan terakhir yang diikuti oleh IPKI.

	Pada 10 Januari 1973 IPKI bubar dan kemudian berfusi dengan PDI, meski awalnya partai ini cenderung dekat dengan Golkar. Setelah berkongres pada 1994, IPKI berubah statusnya menjadi ormas non-afiliasi. Ormas ini kemudian merapatkan diri dengan Golkar dan mendukung partai tersebut menjelang pemilu 1997 (Thaha 2018: 53).		Pada 10 Januari 1973 IPKI bubar dan kemudian berfusi dengan PDI, meski awalnya partai ini cenderung dekat dengan Golkar. Setelah berkongres pada 1994, IPKI berubah statusnya menjadi ormas non-afiliasi. Ormas ini kemudian merapatkan diri dengan [[Golongan Karya\|Golkar]] dan mendukung partai tersebut menjelang pemilu 1997 (Thaha 2018: 53).

	Penulis: Siti Utami Dewi Ningrum		Penulis: Siti Utami Dewi Ningrum

Admin at 06:56, 23 May 2023

2023-05-23T06:56:29Z

← Older revision		Revision as of 13:56, 23 May 2023
Line 1:		Line 1:
	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed" caption="Logo IPKI Sumber: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/en/election/directory/political_party; IPKI.">		Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed" caption="Logo IPKI. Sumber: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/en/election/directory/political_party; IPKI.">
	File:IPKI2.jpg		File:IPKI2.jpg
	File:IPKI.jpg		File:IPKI.jpg

Admin at 06:55, 23 May 2023

2023-05-23T06:55:51Z

← Older revision		Revision as of 13:55, 23 May 2023
Line 1:		Line 1:
	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed~~-overlay~~" caption="Logo IPKI Sumber: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/en/election/directory/political_party; IPKI.">		Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed" caption="Logo IPKI Sumber: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/en/election/directory/political_party; IPKI.">
	File:IPKI2.jpg		File:IPKI2.jpg
	File:IPKI.jpg		File:IPKI.jpg

Admin at 06:53, 23 May 2023

2023-05-23T06:53:25Z

@@ Line 1: / Line 1: @@
-Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed-overlay" caption="Logo IPKI">
+Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed-overlay" caption="Logo IPKI Sumber: https://kepustakaan-presiden.perpusnas.go.id/en/election/directory/political_party; IPKI.">
 File:IPKI2.jpg
 File:IPKI.jpg
-</gallery>
+</gallery>Sebagai partai politik yang mayoritas beranggotakan anggota TNI, IPKI maju dalam pemilu 1955. Sebanyak 167 calon diajukan, di mana 73 di antaranya berasal dari anggota TNI. Dari total 118 peserta yang ikut dalam pemilu, IPKI berhasil menempati urutan 9 dengan perolehan suara sebanyak 541.306 suara atau setara dengan 1,43% dari total suara yang masuk. Dengan perolehan tersebut, IPKI mendapatkan empat jatah kursi di DPR dan satu kursi golongan minoritas yang diwakili HJC Princen, keturunan Belanda yang menjadi WNI. Dalam pemilu tersebut, IPKI juga mendapat delapan kursi sebagai anggota konstituante atas perolehan suara sebanyak 544.803 atau setara 1,44% dari total suara yang masuk (Ariyanto 2020: 36-39).

Admin: Created page with "Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008:..."

2023-05-23T06:47:26Z

Created page with "Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008:..."

New page

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) adalah partai politik yang didirikan di Bogor pada 20 Mei 1954 oleh para mantan kolonel Angkatan Darat, yaitu AH Nasution, Gatot Subroto, dan Azis Saleh. Nasution mendirikan IPKI setelah dirinya dinonaktifkan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat pasca Peristiwa 17 Oktober 1952. Melalui IPKI para mantan kolonel tersebut berupaya menarik kekuatan dari kalangan militer untuk terjun dalam dunia politik (Bambang Purwanto dkk. 2008: 120). IPKI diakui oleh negara secara sah sebagai partai politik melalui Surat Keputusan Presiden RI No. 128 Tahun 1961 (https://jdih.setkab.go.id/ ). Sebagai partai yang berhaluan nasionalis, IPKI bertujuan untuk mengamalkan dan menerapkan falsafah serta ideologi Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk tujuan nasional.<gallery mode="packed-overlay" caption="Logo IPKI">
File:IPKI2.jpg
File:IPKI.jpg
</gallery>