Kabinet 100 Menteri - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Nopriyasman↵" to "{{Penulis|Nopriyasman|Universitas Andalas|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}"

2023-08-10T08:16:49Z

Text replacement - "Penulis : Nopriyasman↵" to "{{Penulis|Nopriyasman|Universitas Andalas|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}"

← Older revision		Revision as of 15:16, 10 August 2023
Line 13:		Line 13:
	Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen [[Soeharto]] (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, Sukarno dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah [[Orde Baru]].		Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen [[Soeharto]] (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, Sukarno dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah [[Orde Baru]].

	Penulis : Nopriyasman		{{Penulis\|Nopriyasman\|Universitas Andalas\|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}


	'''Referensi'''		'''Referensi'''

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-07T11:35:55Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 18:35, 7 August 2023
Line 25:		Line 25:

	Toer, Pramoedya Ananta dan Prasetyo, Stanley Adi, (Eds.). 1995. ''Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Sukarno.'' Jakarta: Hasta Mitra.		Toer, Pramoedya Ananta dan Prasetyo, Stanley Adi, (Eds.). 1995. ''Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Sukarno.'' Jakarta: Hasta Mitra.
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 04:40, 26 July 2023

2023-07-26T04:40:29Z

← Older revision		Revision as of 11:40, 26 July 2023
Line 1:		Line 1:
	[[File:Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden ~~Sukarno~~.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Sukarno, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022)]]		[[File:Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Sukarno, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022)]]


Line 11:		Line 11:
	Sukarno menafsirkan aksi-aksi para demonstran sebagai upaya mendongkelnya dari jabatan Presiden. Ia kemudian membentuk “Barisan Sukarno”. Pimpinan Angkatan Darat (ABRI) menyatakan seluruh rakyat adalah Barisan Sukarno, sehingga tidak diperlukan adanya pembentukan Barisan Sukarno secara fisik. ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura sebagai jalan untuk penyelesaian politik. Untuk mengatasi krisis politik yang makin tidak menentu, maka Sukarno mengundang Front Pancasila untuk bertemu bersama wakil-wakil partai, [[NU]], PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik, Parkindo, [[PNI]]-Asu, Partindo, dan [[Muhammadiyah]] pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan ini tidak memuaskan kedua pihak, karena permintaan pembubaran PKI tidak dipenuhi (Poesponegoro 1984: 411).		Sukarno menafsirkan aksi-aksi para demonstran sebagai upaya mendongkelnya dari jabatan Presiden. Ia kemudian membentuk “Barisan Sukarno”. Pimpinan Angkatan Darat (ABRI) menyatakan seluruh rakyat adalah Barisan Sukarno, sehingga tidak diperlukan adanya pembentukan Barisan Sukarno secara fisik. ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura sebagai jalan untuk penyelesaian politik. Untuk mengatasi krisis politik yang makin tidak menentu, maka Sukarno mengundang Front Pancasila untuk bertemu bersama wakil-wakil partai, [[NU]], PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik, Parkindo, [[PNI]]-Asu, Partindo, dan [[Muhammadiyah]] pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan ini tidak memuaskan kedua pihak, karena permintaan pembubaran PKI tidak dipenuhi (Poesponegoro 1984: 411).

	Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen [[Soeharto]] (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, Sukarno dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah [[Orde Baru]].		Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen [[Soeharto]] (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, Sukarno dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah [[Orde Baru]].

	Penulis : Nopriyasman		Penulis : Nopriyasman

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:02:48Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

Admin: Admin moved page KABINET 100 MENTERI to Kabinet 100 Menteri without leaving a redirect

2023-07-17T08:56:13Z

Admin moved page KABINET 100 MENTERI to Kabinet 100 Menteri without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 15:56, 17 July 2023
(No difference)

Admin at 03:59, 26 June 2023

2023-06-26T03:59:26Z

← Older revision		Revision as of 10:59, 26 June 2023
Line 2:		Line 2:


	Kabinet 100 Menteri adalah nama untuk kabinet yang dipimpin Soekarno dalam merespon krisis sosial, ekonomi, dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinannya pasca-Gerakan 30 September 1965. Kabinet ini dikenal dengan “Kabinet Dwikora yang disempurnakan” atau “Kabinet Dwikora II”, yang beranggotakan lebih dari 100 menteri, namun bagi pihak yang berseberangan dengan Presiden dinamai “Kabinet Gestapu” (Poesponegoro 1984: 409; Satari 1991: 565). Masa tugas kabinet ini berlangsung singkat, dari 24 Februari 1966 hingga 27 Maret 1966.

	~~Pasca-peristiwa G30S~~, ~~khususnya antara Oktober 1965-Maret 1966~~, ~~kalangan pemuda pelajar~~ dan ~~mahasiswa melakukan banyak aksi demontrasi memprotes berbagai program pemerintah~~ yang ~~dianggap menyengsarakan rakyat. Pelajar dan mahasiswa menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura)~~, ~~yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet~~ dari ~~unsur-unsur G-30-S/PKI~~, ~~dan turunkan harga/perbaikan ekonomi~~ (Poesponegoro 1984: ~~404~~). Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno melakukan ''reshuffle'' Kabinet Dwikora I dengan mempertahankan tokoh-tokoh PKI dan simpatisannya, seperti Subandrio, Surachman, Oei Tjoe Tat, Suryadarma, Sudibjo, dan lain-lain. Beberapa tokoh penentang PKI, seperti Jenderal A.H. Nasution, Martadinata, Arudji Kartawinata, Artati Marzuki, dan lain-lain justru tidak masuk dalam kabinet ~~(Gie 1995: 9-10 ). Hal~~ ini ~~menimbulkan kekecewaan para mahasiswa~~, ~~masyarakat dan pihak Angkatan Bersenjata anti komunis~~.		Kabinet 100 Menteri adalah nama untuk kabinet yang dipimpin [[Soekarno]] dalam merespons krisis sosial, ekonomi, dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinannya pasca-Gerakan 30 September 1965. Kabinet ini dikenal dengan “Kabinet [[Dwikora]] yang disempurnakan” atau “Kabinet Dwikora II”, yang beranggotakan lebih dari 100 menteri, namun bagi pihak yang berseberangan dengan Presiden dinamai “Kabinet [[Gestapu]]” (Poesponegoro 1984: 409; Satari 1991: 565). Masa tugas kabinet ini berlangsung singkat, dari 24 Februari 1966 hingga 27 Maret 1966.

	~~Presiden dalam pelantikan Kabinet Dwikora II (24 Februari~~ 1966~~) menegaskan kepada anggota kabinetnya untuk menciptakan landasan~~ yang ~~kuat~~ dan ~~luas untuk bertahan~~, ~~serta mengefektifkan perjuangan dalam bidang ekonomi, sosial~~, ~~budaya~~, dan ~~sebagainya~~ (~~Setiyono & Triyana eds. 2014: 446; Toer & Prasetyo, eds. 1995~~: ~~203~~). ~~Sebaliknya para pelajar~~ dan ~~mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI)~~, ~~yang sejak Januari 1966 melakukan protes keras atas kebijakan kenaikan harga BBM~~ dan ~~harga bahan pokok~~, ~~kembali turun ke jalan untuk menggagalkan acara pelantikan~~. ~~Namun~~, ~~acara pelantikan tetap berlangsung~~, ~~bahkan seorang mahasiswa UI~~, ~~Arief Rahman Hakim (anggota KAMI) gugur terkena peluru Pasukan Pengamanan Presiden “Tjakrabirawa”~~ (Gie 1995: 11).		Pasca-peristiwa [[G30S/Gestok Tahun 1965\|G30S]], khususnya antara Oktober 1965-Maret 1966, kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa melakukan banyak aksi demontrasi memprotes berbagai program pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Pelajar dan mahasiswa menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI, dan turunkan harga/perbaikan ekonomi (Poesponegoro 1984: 404). Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno melakukan ''reshuffle'' Kabinet Dwikora I dengan mempertahankan tokoh-tokoh [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] dan simpatisannya, seperti Subandrio, Surachman, Oei Tjoe Tat, Suryadarma, Sudibjo, dan lain-lain. Beberapa tokoh penentang PKI, seperti [[Jenderal A.H. Nasution]], Martadinata, Arudji Kartawinata, Artati Marzuki, dan lain-lain justru tidak masuk dalam kabinet (Gie 1995: 9-10 ). Hal ini menimbulkan kekecewaan para mahasiswa, masyarakat dan pihak Angkatan Bersenjata anti komunis.

	~~Soekarno menafsirkan aksi-aksi para demonstran sebagai upaya mendongkelnya dari jabatan~~ Presiden~~. Ia kemudian membentuk “Barisan Soekarno”. Pimpinan Angkatan Darat~~ (~~ABRI~~) ~~menyatakan seluruh rakyat adalah Barisan Soekarno, sehingga tidak diperlukan adanya pembentukan Barisan Soekarno secara fisik. ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura sebagai jalan~~ untuk ~~penyelesaian politik. Untuk mengatasi krisis politik~~ yang ~~makin tidak menentu, maka Soekarno mengundang Front Pancasila~~ untuk ~~bertemu bersama wakil-wakil partai~~, NU, ~~PSII~~, ~~IPKI~~, ~~Perti~~, ~~Partai Katolik~~, ~~Parkindo~~, ~~PNI-Asu~~, ~~Partindo~~, ~~dan Muhammadiyah pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan ini tidak memuaskan kedua pihak~~, ~~karena permintaan pembubaran PKI tidak dipenuhi~~ (~~Poesponegoro 1984~~: ~~411~~).		Presiden dalam pelantikan Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966) menegaskan kepada anggota kabinetnya untuk menciptakan landasan yang kuat dan luas untuk bertahan, serta mengefektifkan perjuangan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya (Setiyono & Triyana eds. 2014: 446; Toer & Prasetyo, eds. 1995: 203). Sebaliknya para pelajar dan mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ([[KAMI]]), yang sejak Januari 1966 melakukan protes keras atas kebijakan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok, kembali turun ke jalan untuk menggagalkan acara pelantikan. Namun, acara pelantikan tetap berlangsung, bahkan seorang mahasiswa UI, Arief Rahman Hakim (anggota KAMI) gugur terkena peluru Pasukan Pengamanan Presiden “[[Tjakrabirawa]]” (Gie 1995: 11).

	Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen Soeharto (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, Soekarno dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah Orde Baru.		Soekarno menafsirkan aksi-aksi para demonstran sebagai upaya mendongkelnya dari jabatan Presiden. Ia kemudian membentuk “Barisan Soekarno”. Pimpinan Angkatan Darat (ABRI) menyatakan seluruh rakyat adalah Barisan Soekarno, sehingga tidak diperlukan adanya pembentukan Barisan Soekarno secara fisik. ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura sebagai jalan untuk penyelesaian politik. Untuk mengatasi krisis politik yang makin tidak menentu, maka Soekarno mengundang Front Pancasila untuk bertemu bersama wakil-wakil partai, [[NU]], PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik, Parkindo, [[PNI]]-Asu, Partindo, dan [[Muhammadiyah]] pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan ini tidak memuaskan kedua pihak, karena permintaan pembubaran PKI tidak dipenuhi (Poesponegoro 1984: 411).

			Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen [[Soeharto]] (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, Soekarno dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah [[Orde Baru]].

	Penulis : Nopriyasman		Penulis : Nopriyasman

Admin at 07:02, 30 May 2023

2023-05-30T07:02:02Z

← Older revision		Revision as of 14:02, 30 May 2023
Line 1:		Line 1:
	[[File:Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno.jpg\|center\|~~thumb~~\|~~800x800px~~\|Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022)]]		[[File:Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022)]]

Admin: Created page with "Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022) Kabinet 100 Menteri adalah nama untuk kabinet yang dipimpin Soekarno dalam merespon krisis sosial, ekonomi, dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinannya pasca-Gerakan 30 September 1965. Kabinet ini dikenal dengan “Kabinet Dwikora yang disem..."

2023-05-24T09:59:53Z

Created page with "center|thumb|800x800px|Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022) Kabinet 100 Menteri adalah nama untuk kabinet yang dipimpin Soekarno dalam merespon krisis sosial, ekonomi, dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinannya pasca-Gerakan 30 September 1965. Kabinet ini dikenal dengan “Kabinet Dwikora yang disem..."

New page

[[File:Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno.jpg|center|thumb|800x800px|Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Soekarno, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022)]]

Kabinet 100 Menteri adalah nama untuk kabinet yang dipimpin Soekarno dalam merespon krisis sosial, ekonomi, dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinannya pasca-Gerakan 30 September 1965. Kabinet ini dikenal dengan “Kabinet Dwikora yang disempurnakan” atau “Kabinet Dwikora II”, yang beranggotakan lebih dari 100 menteri, namun bagi pihak yang berseberangan dengan Presiden dinamai “Kabinet Gestapu” (Poesponegoro 1984: 409; Satari 1991: 565). Masa tugas kabinet ini berlangsung singkat, dari 24 Februari 1966 hingga 27 Maret 1966.

Pasca-peristiwa G30S, khususnya antara Oktober 1965-Maret 1966, kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa melakukan banyak aksi demontrasi memprotes berbagai program pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Pelajar dan mahasiswa menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI, dan turunkan harga/perbaikan ekonomi (Poesponegoro 1984: 404). Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Soekarno melakukan ''reshuffle'' Kabinet Dwikora I dengan mempertahankan tokoh-tokoh PKI dan simpatisannya, seperti Subandrio, Surachman, Oei Tjoe Tat, Suryadarma, Sudibjo, dan lain-lain. Beberapa tokoh penentang PKI, seperti Jenderal A.H. Nasution, Martadinata, Arudji Kartawinata, Artati Marzuki, dan lain-lain justru tidak masuk dalam kabinet (Gie 1995: 9-10 ). Hal ini menimbulkan kekecewaan para mahasiswa, masyarakat dan pihak Angkatan Bersenjata anti komunis.

Presiden dalam pelantikan Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966) menegaskan kepada anggota kabinetnya untuk menciptakan landasan yang kuat dan luas untuk bertahan, serta mengefektifkan perjuangan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya (Setiyono & Triyana eds. 2014: 446; Toer & Prasetyo, eds. 1995: 203). Sebaliknya para pelajar dan mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), yang sejak Januari 1966 melakukan protes keras atas kebijakan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok, kembali turun ke jalan untuk menggagalkan acara pelantikan. Namun, acara pelantikan tetap berlangsung, bahkan seorang mahasiswa UI, Arief Rahman Hakim (anggota KAMI) gugur terkena peluru Pasukan Pengamanan Presiden “Tjakrabirawa” (Gie 1995: 11).

Soekarno menafsirkan aksi-aksi para demonstran sebagai upaya mendongkelnya dari jabatan Presiden. Ia kemudian membentuk “Barisan Soekarno”. Pimpinan Angkatan Darat (ABRI) menyatakan seluruh rakyat adalah Barisan Soekarno, sehingga tidak diperlukan adanya pembentukan Barisan Soekarno secara fisik. ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura sebagai jalan untuk penyelesaian politik. Untuk mengatasi krisis politik yang makin tidak menentu, maka Soekarno mengundang Front Pancasila untuk bertemu bersama wakil-wakil partai, NU, PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik, Parkindo, PNI-Asu, Partindo, dan Muhammadiyah pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan ini tidak memuaskan kedua pihak, karena permintaan pembubaran PKI tidak dipenuhi (Poesponegoro 1984: 411).

Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen Soeharto (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, Soekarno dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah Orde Baru.

Penulis : Nopriyasman

'''Referensi'''

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. ''Sejarah Nasional Indonesia VI.'' Edisi ke-4. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-PN Balai Pustaka

Setiyono, Budi & Bonnie Triyana (Eds.). 2014. ''Revolusi Belum Selesai Kumpulan Pidato Presiden Soekarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara.'' Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

Gie, Soe Hok. 1995. ''Zaman Peralihan.'' Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Toer, Pramoedya Ananta dan Prasetyo, Stanley Adi, (Eds.). 1995. ''Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Soekarno.'' Jakarta: Hasta Mitra.
[[Category:Istilah]]

← Older revision		Revision as of 13:02, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	[[File:Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden ~~Soekarno~~.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden ~~Soekarno~~, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022)]]		[[File:Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Sukarno.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|Pelantikan Kabinet Dwikora II oleh Presiden Sukarno, 24 Februari 1966. (http://civitasbook.com Foto ke. 72, diakses 11 Juli 2022)]]



	Kabinet 100 Menteri adalah nama untuk kabinet yang dipimpin [[~~Soekarno~~]] dalam merespons krisis sosial, ekonomi, dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinannya pasca-Gerakan 30 September 1965. Kabinet ini dikenal dengan “Kabinet [[Dwikora]] yang disempurnakan” atau “Kabinet Dwikora II”, yang beranggotakan lebih dari 100 menteri, namun bagi pihak yang berseberangan dengan Presiden dinamai “Kabinet [[Gestapu]]” (Poesponegoro 1984: 409; Satari 1991: 565). Masa tugas kabinet ini berlangsung singkat, dari 24 Februari 1966 hingga 27 Maret 1966.		Kabinet 100 Menteri adalah nama untuk kabinet yang dipimpin [[Sukarno]] dalam merespons krisis sosial, ekonomi, dan keamanan akibat perlawanan terhadap kepemimpinannya pasca-Gerakan 30 September 1965. Kabinet ini dikenal dengan “Kabinet [[Dwikora]] yang disempurnakan” atau “Kabinet Dwikora II”, yang beranggotakan lebih dari 100 menteri, namun bagi pihak yang berseberangan dengan Presiden dinamai “Kabinet [[Gestapu]]” (Poesponegoro 1984: 409; Satari 1991: 565). Masa tugas kabinet ini berlangsung singkat, dari 24 Februari 1966 hingga 27 Maret 1966.

	Pasca-peristiwa [[G30S/Gestok Tahun 1965\|G30S]], khususnya antara Oktober 1965-Maret 1966, kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa melakukan banyak aksi demontrasi memprotes berbagai program pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Pelajar dan mahasiswa menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI, dan turunkan harga/perbaikan ekonomi (Poesponegoro 1984: 404). Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden ~~Soekarno~~ melakukan ''reshuffle'' Kabinet Dwikora I dengan mempertahankan tokoh-tokoh [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] dan simpatisannya, seperti Subandrio, Surachman, Oei Tjoe Tat, Suryadarma, Sudibjo, dan lain-lain. Beberapa tokoh penentang PKI, seperti [[Jenderal A.H. Nasution]], Martadinata, Arudji Kartawinata, Artati Marzuki, dan lain-lain justru tidak masuk dalam kabinet (Gie 1995: 9-10 ). Hal ini menimbulkan kekecewaan para mahasiswa, masyarakat dan pihak Angkatan Bersenjata anti komunis.		Pasca-peristiwa [[G30S/Gestok Tahun 1965\|G30S]], khususnya antara Oktober 1965-Maret 1966, kalangan pemuda pelajar dan mahasiswa melakukan banyak aksi demontrasi memprotes berbagai program pemerintah yang dianggap menyengsarakan rakyat. Pelajar dan mahasiswa menyampaikan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura), yaitu bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur-unsur G-30-S/PKI, dan turunkan harga/perbaikan ekonomi (Poesponegoro 1984: 404). Pada tanggal 21 Februari 1966, Presiden Sukarno melakukan ''reshuffle'' Kabinet Dwikora I dengan mempertahankan tokoh-tokoh [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] dan simpatisannya, seperti Subandrio, Surachman, Oei Tjoe Tat, Suryadarma, Sudibjo, dan lain-lain. Beberapa tokoh penentang PKI, seperti [[Jenderal A.H. Nasution]], Martadinata, Arudji Kartawinata, Artati Marzuki, dan lain-lain justru tidak masuk dalam kabinet (Gie 1995: 9-10 ). Hal ini menimbulkan kekecewaan para mahasiswa, masyarakat dan pihak Angkatan Bersenjata anti komunis.

	Presiden dalam pelantikan Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966) menegaskan kepada anggota kabinetnya untuk menciptakan landasan yang kuat dan luas untuk bertahan, serta mengefektifkan perjuangan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya (Setiyono & Triyana eds. 2014: 446; Toer & Prasetyo, eds. 1995: 203). Sebaliknya para pelajar dan mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ([[KAMI]]), yang sejak Januari 1966 melakukan protes keras atas kebijakan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok, kembali turun ke jalan untuk menggagalkan acara pelantikan. Namun, acara pelantikan tetap berlangsung, bahkan seorang mahasiswa UI, Arief Rahman Hakim (anggota KAMI) gugur terkena peluru Pasukan Pengamanan Presiden “[[Tjakrabirawa]]” (Gie 1995: 11).		Presiden dalam pelantikan Kabinet Dwikora II (24 Februari 1966) menegaskan kepada anggota kabinetnya untuk menciptakan landasan yang kuat dan luas untuk bertahan, serta mengefektifkan perjuangan dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya (Setiyono & Triyana eds. 2014: 446; Toer & Prasetyo, eds. 1995: 203). Sebaliknya para pelajar dan mahasiswa Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia ([[KAMI]]), yang sejak Januari 1966 melakukan protes keras atas kebijakan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok, kembali turun ke jalan untuk menggagalkan acara pelantikan. Namun, acara pelantikan tetap berlangsung, bahkan seorang mahasiswa UI, Arief Rahman Hakim (anggota KAMI) gugur terkena peluru Pasukan Pengamanan Presiden “[[Tjakrabirawa]]” (Gie 1995: 11).

	~~Soekarno~~ menafsirkan aksi-aksi para demonstran sebagai upaya mendongkelnya dari jabatan Presiden. Ia kemudian membentuk “Barisan ~~Soekarno”~~. Pimpinan Angkatan Darat (ABRI) menyatakan seluruh rakyat adalah Barisan ~~Soekarno~~, sehingga tidak diperlukan adanya pembentukan Barisan ~~Soekarno~~ secara fisik. ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura sebagai jalan untuk penyelesaian politik. Untuk mengatasi krisis politik yang makin tidak menentu, maka ~~Soekarno~~ mengundang Front Pancasila untuk bertemu bersama wakil-wakil partai, [[NU]], PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik, Parkindo, [[PNI]]-Asu, Partindo, dan [[Muhammadiyah]] pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan ini tidak memuaskan kedua pihak, karena permintaan pembubaran PKI tidak dipenuhi (Poesponegoro 1984: 411).		Sukarno menafsirkan aksi-aksi para demonstran sebagai upaya mendongkelnya dari jabatan Presiden. Ia kemudian membentuk “Barisan Sukarno”. Pimpinan Angkatan Darat (ABRI) menyatakan seluruh rakyat adalah Barisan Sukarno, sehingga tidak diperlukan adanya pembentukan Barisan Sukarno secara fisik. ABRI dan Front Pancasila mendukung Tritura sebagai jalan untuk penyelesaian politik. Untuk mengatasi krisis politik yang makin tidak menentu, maka Sukarno mengundang Front Pancasila untuk bertemu bersama wakil-wakil partai, [[NU]], PSII, IPKI, Perti, Partai Katolik, Parkindo, [[PNI]]-Asu, Partindo, dan [[Muhammadiyah]] pada tanggal 10 Maret 1966. Pertemuan ini tidak memuaskan kedua pihak, karena permintaan pembubaran PKI tidak dipenuhi (Poesponegoro 1984: 411).

	Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen [[Soeharto]] (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, ~~Soekarno~~ dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah [[Orde Baru]].		Sidang terakhir “Kabinet 100 Menteri” diadakan pada 11 Maret 1966. Para menteri diminta berkumpul di Istana pada sore hari tanggal 10, menginap semalam di ''guesthouse'' Istana. Sidang kabinet dipimpin langsung oleh Presiden. Presidium hadir lengkap, yaitu Soebandrio, Leimena, dan Chairul Saleh. Hampir semua menteri dari Angkatan Bersenjata hadir, kecuali Menteri Panglima Angkatan Darat Mayjen [[Soeharto]] (Toer eds. 1995: 205). Presiden tidak sampai pada pengumunan tentang penyelesaian tuntas G30S, karena ada informasi terkait keamanan presiden, sehingga meninggalkan ruang sidang. Bertempat di Istana Bogor, Presiden kemudian mengeluarkan “Surat Perintah 11 Maret” (dikenal dengan Supersemar), yang memberikan kebebasan bertindak bagi Soeharto mengatasi situasi dan kondisi keamanan. Pada bulan Maret 1967, dalam sidang MPRS, Sukarno dibebaskan dari semua kekuasaan dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden. Bangsa Indonesia berada di bawah [[Orde Baru]].

	Penulis : Nopriyasman		Penulis : Nopriyasman
Line 20:		Line 20:
	Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. ''Sejarah Nasional Indonesia VI.'' Edisi ke-4. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-PN Balai Pustaka		Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1984. ''Sejarah Nasional Indonesia VI.'' Edisi ke-4. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan-PN Balai Pustaka

	Setiyono, Budi & Bonnie Triyana (Eds.). 2014. ''Revolusi Belum Selesai Kumpulan Pidato Presiden ~~Soekarno~~ 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara.'' Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.		Setiyono, Budi & Bonnie Triyana (Eds.). 2014. ''Revolusi Belum Selesai Kumpulan Pidato Presiden Sukarno 30 September 1965-Pelengkap Nawaksara.'' Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.

	Gie, Soe Hok. 1995. ''Zaman Peralihan.'' Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.		Gie, Soe Hok. 1995. ''Zaman Peralihan.'' Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

	Toer, Pramoedya Ananta dan Prasetyo, Stanley Adi, (Eds.). 1995. ''Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden ~~Soekarno~~.'' Jakarta: Hasta Mitra.		Toer, Pramoedya Ananta dan Prasetyo, Stanley Adi, (Eds.). 1995. ''Memoar Oei Tjoe Tat Pembantu Presiden Sukarno.'' Jakarta: Hasta Mitra.
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]