Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: Sarkawi" to "{{Penulis|Sarkawi|Universitas Airlangga Surabaya|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}"

2023-08-10T10:45:43Z

Text replacement - "Penulis: Sarkawi" to "{{Penulis|Sarkawi|Universitas Airlangga Surabaya|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}"

← Older revision		Revision as of 17:45, 10 August 2023
Line 5:		Line 5:
	Pada awal rezim Soeharto ([[Orde Baru]]), mahasiswa secara terbuka menjadi pendukungnya dengan mengangkat sejumlah pemimpin KAMI dalam berbagai jabatan pemerintahan. Namun demikian, pada awal 1970-an, KAMI terpecah antara mereka yang semakin terserap dalam pemerintah dan mereka yang kritis terhadap kebijakan [[Orde Baru]]. Pada 1973, kelompok pro-pemerintah menjadi inti dari [[Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI)]]. Mahasiswa yang tidak puas terhadap Orde Baru mempelopori protes terhadap sistem otoriter yang semakin berkembang dan korupsi yang merejalela. Mereka menjadi penggerak utama demonstrasi Malari pada Januari 1974 yang meminta penurunan harga dan diakhirinya korupsi. Beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap dalam pembersihan aksi ini, tetapi demostrasi kembali terjadi pada tahun 1977-1978, terutama di Bandung dan Jakarta yang menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintah memangkas aktivitas mahasiswa tersebut melalui Undang-Undang Normalisasi Kehidupan Kampus 1978, di mana para dekan universitas diberi tanggung jawab untuk menjaga agar kampus bersih dari politik praktis (Cribb dan Audrey Kahin 2012).		Pada awal rezim Soeharto ([[Orde Baru]]), mahasiswa secara terbuka menjadi pendukungnya dengan mengangkat sejumlah pemimpin KAMI dalam berbagai jabatan pemerintahan. Namun demikian, pada awal 1970-an, KAMI terpecah antara mereka yang semakin terserap dalam pemerintah dan mereka yang kritis terhadap kebijakan [[Orde Baru]]. Pada 1973, kelompok pro-pemerintah menjadi inti dari [[Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI)]]. Mahasiswa yang tidak puas terhadap Orde Baru mempelopori protes terhadap sistem otoriter yang semakin berkembang dan korupsi yang merejalela. Mereka menjadi penggerak utama demonstrasi Malari pada Januari 1974 yang meminta penurunan harga dan diakhirinya korupsi. Beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap dalam pembersihan aksi ini, tetapi demostrasi kembali terjadi pada tahun 1977-1978, terutama di Bandung dan Jakarta yang menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintah memangkas aktivitas mahasiswa tersebut melalui Undang-Undang Normalisasi Kehidupan Kampus 1978, di mana para dekan universitas diberi tanggung jawab untuk menjaga agar kampus bersih dari politik praktis (Cribb dan Audrey Kahin 2012).

	Penulis: Sarkawi		{{Penulis\|Sarkawi\|Universitas Airlangga Surabaya\|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}

Admin: Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

2023-08-08T06:31:26Z

Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

← Older revision		Revision as of 13:31, 8 August 2023
Line 20:		Line 20:

	Ricklefs, M.C. ''Sejarah Indonesia Modern 1200-2004''. Jakarta: Serambi, 2005.		Ricklefs, M.C. ''Sejarah Indonesia Modern 1200-2004''. Jakarta: Serambi, 2005.
			{{Comment}}
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin at 10:55, 25 July 2023

2023-07-25T10:55:11Z

← Older revision		Revision as of 17:55, 25 July 2023
Line 6:		Line 6:

	Penulis: Sarkawi		Penulis: Sarkawi



	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	Cribb, Robert dan Audrey Kahin. Kamus Sejarah Indonesia. Jakarta: Komunitas		Cribb, Robert dan Audrey Kahin. ''Kamus Sejarah Indonesia''. Jakarta: Komunitas

	Bambu, 2012.		Bambu, 2012.

	Fic, Victor M dkk. Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi.		Fic, Victor M dkk. ''Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi.''

	Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.		Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

	Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005.		Ricklefs, M.C. ''Sejarah Indonesia Modern 1200-2004''. Jakarta: Serambi, 2005.
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:20:09Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 13:20, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berdiri pada 25 Oktober 1965, tepat di tengah suasana di mana penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia ([[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]]), dan kaum kiri secara umum, menjadi agenda utama utama. KAMI beranggotakan organisasi mahasiswa Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam ([[HMI]]) dan sejumlah organisasi mahasiswa Katolik. Mereka kerap melakukan demostrasi jalanan dan kempanye pamflet. Selain itu, KAMI disponsori oleh, dan bekerjasama dengan, Brigadir Jenderal Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edhie yang antikomunis. Sejak Januari 1966, KAMI mengungkapkan aspirasinya melalui demontrasi besar-besaran dengan tuntutan Tritura (Tri Tuntutan Hatinurani Rakyat): bubarkan [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]], bersihkan kabinet, dan turunkan harga. Dalam Sebagian besar aksinya, KAMI bekerjasama erat dengan Komando Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) yang mewakili anak-anak sekolah, dan Komando Aksi Sarjana Indonesia (KASI) yang dibentuk pada awal tahun 1966 dan mewakili para lulusan perguruan tinggi (Cribb dan Audrey Kahin 2012; Ricklefs 2005).		Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berdiri pada 25 Oktober 1965, tepat di tengah suasana di mana penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia ([[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]]), dan kaum kiri secara umum, menjadi agenda utama utama. KAMI beranggotakan organisasi mahasiswa Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam ([[HMI]]) dan sejumlah organisasi mahasiswa Katolik. Mereka kerap melakukan demostrasi jalanan dan kempanye pamflet. Selain itu, KAMI disponsori oleh, dan bekerjasama dengan, Brigadir Jenderal Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edhie yang antikomunis. Sejak Januari 1966, KAMI mengungkapkan aspirasinya melalui demontrasi besar-besaran dengan tuntutan Tritura (Tri Tuntutan Hatinurani Rakyat): bubarkan [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]], bersihkan kabinet, dan turunkan harga. Dalam Sebagian besar aksinya, KAMI bekerjasama erat dengan Komando Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) yang mewakili anak-anak sekolah, dan Komando Aksi Sarjana Indonesia (KASI) yang dibentuk pada awal tahun 1966 dan mewakili para lulusan perguruan tinggi (Cribb dan Audrey Kahin 2012; Ricklefs 2005).

	Pada Februari 1966 terjadi peristiwa demonstrasi berskala besar yang melibatkan puluhan ribu orang, berjalan tidak terkendali dan bahkan cenderung brutal. Didorong sentimen anti-komunis dan anti-Cina yang kian berkobar, maka kantor Pusat [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] dibakar dan diikuti aksi bakar rumah dan fasilitas lain. Puncak gerakan protes tersebut terjadi pada 24 Februari 1966, saat demonstrasi digelar di depan Istana Negara. Peserta demontrasi akhirnya bentrok dengan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden) hingga menelan korban jiwa, salah satunya adalah seorang demonstran dari Universitas Indonesia (UI), Arif Rahman Hakim. Demonstrasi besar-besaran itu dilakukan KAMI dan rombongannya sebagai protes atas reshuffle kabinet yang diumumkan [[~~Soekarno~~]] pada 21 Februari 1966. Mereka tidak puas karena Presiden masih melibatkan orang-orang [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] di pemerintahan. Sehari setelah demonstrasi besar itu KAMI akhirnya dibubarkan pemerintah (Fic dkk. 2005).		Pada Februari 1966 terjadi peristiwa demonstrasi berskala besar yang melibatkan puluhan ribu orang, berjalan tidak terkendali dan bahkan cenderung brutal. Didorong sentimen anti-komunis dan anti-Cina yang kian berkobar, maka kantor Pusat [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] dibakar dan diikuti aksi bakar rumah dan fasilitas lain. Puncak gerakan protes tersebut terjadi pada 24 Februari 1966, saat demonstrasi digelar di depan Istana Negara. Peserta demontrasi akhirnya bentrok dengan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden) hingga menelan korban jiwa, salah satunya adalah seorang demonstran dari Universitas Indonesia (UI), Arif Rahman Hakim. Demonstrasi besar-besaran itu dilakukan KAMI dan rombongannya sebagai protes atas reshuffle kabinet yang diumumkan [[Sukarno]] pada 21 Februari 1966. Mereka tidak puas karena Presiden masih melibatkan orang-orang [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] di pemerintahan. Sehari setelah demonstrasi besar itu KAMI akhirnya dibubarkan pemerintah (Fic dkk. 2005).

	Pada awal rezim Soeharto ([[Orde Baru]]), mahasiswa secara terbuka menjadi pendukungnya dengan mengangkat sejumlah pemimpin KAMI dalam berbagai jabatan pemerintahan. Namun demikian, pada awal 1970-an, KAMI terpecah antara mereka yang semakin terserap dalam pemerintah dan mereka yang kritis terhadap kebijakan [[Orde Baru]]. Pada 1973, kelompok pro-pemerintah menjadi inti dari [[Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI)]]. Mahasiswa yang tidak puas terhadap Orde Baru mempelopori protes terhadap sistem otoriter yang semakin berkembang dan korupsi yang merejalela. Mereka menjadi penggerak utama demonstrasi Malari pada Januari 1974 yang meminta penurunan harga dan diakhirinya korupsi. Beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap dalam pembersihan aksi ini, tetapi demostrasi kembali terjadi pada tahun 1977-1978, terutama di Bandung dan Jakarta yang menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintah memangkas aktivitas mahasiswa tersebut melalui Undang-Undang Normalisasi Kehidupan Kampus 1978, di mana para dekan universitas diberi tanggung jawab untuk menjaga agar kampus bersih dari politik praktis (Cribb dan Audrey Kahin 2012).		Pada awal rezim Soeharto ([[Orde Baru]]), mahasiswa secara terbuka menjadi pendukungnya dengan mengangkat sejumlah pemimpin KAMI dalam berbagai jabatan pemerintahan. Namun demikian, pada awal 1970-an, KAMI terpecah antara mereka yang semakin terserap dalam pemerintah dan mereka yang kritis terhadap kebijakan [[Orde Baru]]. Pada 1973, kelompok pro-pemerintah menjadi inti dari [[Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI)]]. Mahasiswa yang tidak puas terhadap Orde Baru mempelopori protes terhadap sistem otoriter yang semakin berkembang dan korupsi yang merejalela. Mereka menjadi penggerak utama demonstrasi Malari pada Januari 1974 yang meminta penurunan harga dan diakhirinya korupsi. Beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap dalam pembersihan aksi ini, tetapi demostrasi kembali terjadi pada tahun 1977-1978, terutama di Bandung dan Jakarta yang menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintah memangkas aktivitas mahasiswa tersebut melalui Undang-Undang Normalisasi Kehidupan Kampus 1978, di mana para dekan universitas diberi tanggung jawab untuk menjaga agar kampus bersih dari politik praktis (Cribb dan Audrey Kahin 2012).

Admin at 02:26, 10 July 2023

2023-07-10T02:26:20Z

← Older revision		Revision as of 09:26, 10 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berdiri pada 25 Oktober 1965, tepat di tengah suasana di mana penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kaum kiri secara umum, menjadi agenda utama utama. KAMI beranggotakan organisasi mahasiswa Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sejumlah organisasi mahasiswa Katolik. Mereka kerap melakukan demostrasi jalanan dan kempanye pamflet. Selain itu, KAMI disponsori oleh, dan bekerjasama dengan, Brigadir Jenderal Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edhie yang antikomunis. Sejak Januari 1966, KAMI mengungkapkan aspirasinya melalui demontrasi besar-besaran dengan tuntutan Tritura (Tri Tuntutan Hatinurani Rakyat): bubarkan PKI, bersihkan kabinet, dan turunkan harga. Dalam Sebagian besar aksinya, KAMI bekerjasama erat dengan Komando Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) yang mewakili anak-anak sekolah, dan Komando Aksi Sarjana Indonesia (KASI) yang dibentuk pada awal tahun 1966 dan mewakili para lulusan perguruan tinggi (Cribb dan Audrey Kahin 2012; Ricklefs 2005).		Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berdiri pada 25 Oktober 1965, tepat di tengah suasana di mana penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia ([[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]]), dan kaum kiri secara umum, menjadi agenda utama utama. KAMI beranggotakan organisasi mahasiswa Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam ([[HMI]]) dan sejumlah organisasi mahasiswa Katolik. Mereka kerap melakukan demostrasi jalanan dan kempanye pamflet. Selain itu, KAMI disponsori oleh, dan bekerjasama dengan, Brigadir Jenderal Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edhie yang antikomunis. Sejak Januari 1966, KAMI mengungkapkan aspirasinya melalui demontrasi besar-besaran dengan tuntutan Tritura (Tri Tuntutan Hatinurani Rakyat): bubarkan [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]], bersihkan kabinet, dan turunkan harga. Dalam Sebagian besar aksinya, KAMI bekerjasama erat dengan Komando Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) yang mewakili anak-anak sekolah, dan Komando Aksi Sarjana Indonesia (KASI) yang dibentuk pada awal tahun 1966 dan mewakili para lulusan perguruan tinggi (Cribb dan Audrey Kahin 2012; Ricklefs 2005).

	Pada Februari 1966 terjadi peristiwa demonstrasi berskala besar yang melibatkan puluhan ribu orang, berjalan tidak terkendali dan bahkan cenderung brutal. Didorong sentimen anti-komunis dan anti-Cina yang kian berkobar, maka kantor Pusat PKI dibakar dan diikuti aksi bakar rumah dan fasilitas lain. Puncak gerakan protes tersebut terjadi pada 24 Februari 1966, saat demonstrasi digelar di depan Istana Negara. Peserta demontrasi akhirnya bentrok dengan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden) hingga menelan korban jiwa, salah satunya adalah seorang demonstran dari Universitas Indonesia (UI), Arif Rahman Hakim. Demonstrasi besar-besaran itu dilakukan KAMI dan rombongannya sebagai protes atas reshuffle kabinet yang diumumkan ~~Sukarno~~ pada 21 Februari 1966. Mereka tidak puas karena Presiden masih melibatkan orang-orang PKI di pemerintahan. Sehari setelah demonstrasi besar itu KAMI akhirnya dibubarkan pemerintah (Fic dkk. 2005).		Pada Februari 1966 terjadi peristiwa demonstrasi berskala besar yang melibatkan puluhan ribu orang, berjalan tidak terkendali dan bahkan cenderung brutal. Didorong sentimen anti-komunis dan anti-Cina yang kian berkobar, maka kantor Pusat [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] dibakar dan diikuti aksi bakar rumah dan fasilitas lain. Puncak gerakan protes tersebut terjadi pada 24 Februari 1966, saat demonstrasi digelar di depan Istana Negara. Peserta demontrasi akhirnya bentrok dengan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden) hingga menelan korban jiwa, salah satunya adalah seorang demonstran dari Universitas Indonesia (UI), Arif Rahman Hakim. Demonstrasi besar-besaran itu dilakukan KAMI dan rombongannya sebagai protes atas reshuffle kabinet yang diumumkan [[Soekarno]] pada 21 Februari 1966. Mereka tidak puas karena Presiden masih melibatkan orang-orang [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] di pemerintahan. Sehari setelah demonstrasi besar itu KAMI akhirnya dibubarkan pemerintah (Fic dkk. 2005).

	Pada awal rezim Soeharto (Orde Baru), mahasiswa secara terbuka menjadi pendukungnya dengan mengangkat sejumlah pemimpin KAMI dalam berbagai jabatan pemerintahan. Namun demikian, pada awal 1970-an, KAMI terpecah antara mereka yang semakin terserap dalam pemerintah dan mereka yang kritis terhadap kebijakan Orde Baru. Pada 1973, kelompok pro-pemerintah menjadi inti dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Mahasiswa yang tidak puas terhadap Orde Baru mempelopori protes terhadap sistem otoriter yang semakin berkembang dan korupsi yang merejalela. Mereka menjadi penggerak utama demonstrasi Malari pada Januari 1974 yang meminta penurunan harga dan diakhirinya korupsi. Beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap dalam pembersihan aksi ini, tetapi demostrasi kembali terjadi pada tahun 1977-1978, terutama di Bandung dan Jakarta yang menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintah memangkas aktivitas mahasiswa tersebut melalui Undang-Undang Normalisasi Kehidupan Kampus 1978, di mana para dekan universitas diberi tanggung jawab untuk menjaga agar kampus bersih dari politik praktis (Cribb dan Audrey Kahin 2012).		Pada awal rezim Soeharto ([[Orde Baru]]), mahasiswa secara terbuka menjadi pendukungnya dengan mengangkat sejumlah pemimpin KAMI dalam berbagai jabatan pemerintahan. Namun demikian, pada awal 1970-an, KAMI terpecah antara mereka yang semakin terserap dalam pemerintah dan mereka yang kritis terhadap kebijakan [[Orde Baru]]. Pada 1973, kelompok pro-pemerintah menjadi inti dari [[Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI)]]. Mahasiswa yang tidak puas terhadap Orde Baru mempelopori protes terhadap sistem otoriter yang semakin berkembang dan korupsi yang merejalela. Mereka menjadi penggerak utama demonstrasi Malari pada Januari 1974 yang meminta penurunan harga dan diakhirinya korupsi. Beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap dalam pembersihan aksi ini, tetapi demostrasi kembali terjadi pada tahun 1977-1978, terutama di Bandung dan Jakarta yang menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintah memangkas aktivitas mahasiswa tersebut melalui Undang-Undang Normalisasi Kehidupan Kampus 1978, di mana para dekan universitas diberi tanggung jawab untuk menjaga agar kampus bersih dari politik praktis (Cribb dan Audrey Kahin 2012).

	Penulis: Sarkawi		Penulis: Sarkawi

Admin at 09:30, 24 May 2023

2023-05-24T09:30:20Z

← Older revision		Revision as of 16:30, 24 May 2023
Line 19:		Line 19:

	Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005.		Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005.
			[[Category:Organisasi]]

Admin: Created page with "Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berdiri pada 25 Oktober 1965, tepat di tengah suasana di mana penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kaum kiri secara umum, menjadi agenda utama utama. KAMI beranggotakan organisasi mahasiswa Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sejumlah organisasi mahasiswa Katolik. Mereka kerap melakukan demostrasi jalanan dan kempanye pamflet. Selain itu, KAMI disponsori oleh, dan bekerjasama dengan, Brigadi..."

2023-05-24T09:30:08Z

Created page with "Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berdiri pada 25 Oktober 1965, tepat di tengah suasana di mana penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kaum kiri secara umum, menjadi agenda utama utama. KAMI beranggotakan organisasi mahasiswa Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sejumlah organisasi mahasiswa Katolik. Mereka kerap melakukan demostrasi jalanan dan kempanye pamflet. Selain itu, KAMI disponsori oleh, dan bekerjasama dengan, Brigadi..."

New page

Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) berdiri pada 25 Oktober 1965, tepat di tengah suasana di mana penumpasan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), dan kaum kiri secara umum, menjadi agenda utama utama. KAMI beranggotakan organisasi mahasiswa Islam, seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan sejumlah organisasi mahasiswa Katolik. Mereka kerap melakukan demostrasi jalanan dan kempanye pamflet. Selain itu, KAMI disponsori oleh, dan bekerjasama dengan, Brigadir Jenderal Kemal Idris dan Kolonel Sarwo Edhie yang antikomunis. Sejak Januari 1966, KAMI mengungkapkan aspirasinya melalui demontrasi besar-besaran dengan tuntutan Tritura (Tri Tuntutan Hatinurani Rakyat): bubarkan PKI, bersihkan kabinet, dan turunkan harga. Dalam Sebagian besar aksinya, KAMI bekerjasama erat dengan Komando Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia (KAPPI) yang mewakili anak-anak sekolah, dan Komando Aksi Sarjana Indonesia (KASI) yang dibentuk pada awal tahun 1966 dan mewakili para lulusan perguruan tinggi (Cribb dan Audrey Kahin 2012; Ricklefs 2005).

Pada Februari 1966 terjadi peristiwa demonstrasi berskala besar yang melibatkan puluhan ribu orang, berjalan tidak terkendali dan bahkan cenderung brutal. Didorong sentimen anti-komunis dan anti-Cina yang kian berkobar, maka kantor Pusat PKI dibakar dan diikuti aksi bakar rumah dan fasilitas lain. Puncak gerakan protes tersebut terjadi pada 24 Februari 1966, saat demonstrasi digelar di depan Istana Negara. Peserta demontrasi akhirnya bentrok dengan Resimen Cakrabiwara (Pasukan Pengawal Presiden) hingga menelan korban jiwa, salah satunya adalah seorang demonstran dari Universitas Indonesia (UI), Arif Rahman Hakim. Demonstrasi besar-besaran itu dilakukan KAMI dan rombongannya sebagai protes atas reshuffle kabinet yang diumumkan Sukarno pada 21 Februari 1966. Mereka tidak puas karena Presiden masih melibatkan orang-orang PKI di pemerintahan. Sehari setelah demonstrasi besar itu KAMI akhirnya dibubarkan pemerintah (Fic dkk. 2005).

Pada awal rezim Soeharto (Orde Baru), mahasiswa secara terbuka menjadi pendukungnya dengan mengangkat sejumlah pemimpin KAMI dalam berbagai jabatan pemerintahan. Namun demikian, pada awal 1970-an, KAMI terpecah antara mereka yang semakin terserap dalam pemerintah dan mereka yang kritis terhadap kebijakan Orde Baru. Pada 1973, kelompok pro-pemerintah menjadi inti dari Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI). Mahasiswa yang tidak puas terhadap Orde Baru mempelopori protes terhadap sistem otoriter yang semakin berkembang dan korupsi yang merejalela. Mereka menjadi penggerak utama demonstrasi Malari pada Januari 1974 yang meminta penurunan harga dan diakhirinya korupsi. Beberapa pemimpin mahasiswa ditangkap dalam pembersihan aksi ini, tetapi demostrasi kembali terjadi pada tahun 1977-1978, terutama di Bandung dan Jakarta yang menolak terpilihnya kembali Soeharto sebagai presiden. Akan tetapi, pemerintah memangkas aktivitas mahasiswa tersebut melalui Undang-Undang Normalisasi Kehidupan Kampus 1978, di mana para dekan universitas diberi tanggung jawab untuk menjaga agar kampus bersih dari politik praktis (Cribb dan Audrey Kahin 2012).

Penulis: Sarkawi

'''Referensi'''

Cribb, Robert dan Audrey Kahin. Kamus Sejarah Indonesia. Jakarta: Komunitas

Bambu, 2012.

Fic, Victor M dkk. Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi.

Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005.