Komando Mandala - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Sarkawi" to "{{Penulis|Sarkawi|Universitas Airlangga Surabaya|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}"

2023-08-10T10:45:54Z

Text replacement - "Penulis : Sarkawi" to "{{Penulis|Sarkawi|Universitas Airlangga Surabaya|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}"

← Older revision		Revision as of 17:45, 10 August 2023
Line 5:		Line 5:
	Untuk mengefektifkan pelaksanaan Trikora, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 dan sebagai panglimanya ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto. Komando Mandala tersebut bermarkas di Makassar. Untuk merebut Irian Barat, terdapat beberapa strategi pokok yang diterapkan oleh Komando Mandala, yakni (1) meneruskan infiltrasi pasukan-pasukan ke Irian Barat untuk menduduki tempat-tempat tertentu sebagai persiapan untuk serangan umum; (2) serangan umum yang akan dilakukan serentak dari beberapa pemusatan pasukan di wilayah Maluku. Sekitar pertengahan 1962, Komando Mandala sudah siap dengan serangan umum yang dikenal dengan Operasi Jayawijaya, yang merupakan gabungan dari tiga tingkatan. Serangan tersebut terbagi atas empat fase, yakni dan target utamanya adalah Hollandia (sekarang Jayapura) dengan sasaran antara lain Pulau Biak. Komando Mandala dibubarkan setelah Irian Barat resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada 1 Mei 1963.		Untuk mengefektifkan pelaksanaan Trikora, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 dan sebagai panglimanya ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto. Komando Mandala tersebut bermarkas di Makassar. Untuk merebut Irian Barat, terdapat beberapa strategi pokok yang diterapkan oleh Komando Mandala, yakni (1) meneruskan infiltrasi pasukan-pasukan ke Irian Barat untuk menduduki tempat-tempat tertentu sebagai persiapan untuk serangan umum; (2) serangan umum yang akan dilakukan serentak dari beberapa pemusatan pasukan di wilayah Maluku. Sekitar pertengahan 1962, Komando Mandala sudah siap dengan serangan umum yang dikenal dengan Operasi Jayawijaya, yang merupakan gabungan dari tiga tingkatan. Serangan tersebut terbagi atas empat fase, yakni dan target utamanya adalah Hollandia (sekarang Jayapura) dengan sasaran antara lain Pulau Biak. Komando Mandala dibubarkan setelah Irian Barat resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada 1 Mei 1963.

	Penulis : Sarkawi		{{Penulis\|Sarkawi\|Universitas Airlangga Surabaya\|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-07T12:05:21Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 19:05, 7 August 2023
Line 22:		Line 22:

	Ricklefs, M.C. ''Sejarah Indonesia Modern 1200-2004''. Jakarta: Serambi, 2005.		Ricklefs, M.C. ''Sejarah Indonesia Modern 1200-2004''. Jakarta: Serambi, 2005.
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 04:55, 26 July 2023

2023-07-26T04:55:45Z

← Older revision		Revision as of 11:55, 26 July 2023
Line 6:		Line 6:

	Penulis : Sarkawi		Penulis : Sarkawi



	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	ANRI, Front Nasional No. 115. Tri Komando Rakyat tahun 1961		ANRI, Front Nasional No. 115. ''Tri Komando Rakyat tahun 1961''

	Cholil, M. Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI,1971		Cholil, M. ''Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat.'' Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI,1971

	Cribb, Robert dan Audrey Kahin. Kamus Sejarah Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.		Cribb, Robert dan Audrey Kahin. ''Kamus Sejarah Indonesia''. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

	Leirissa, R. Z. dkk. Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejara dan Nilai Tradisional, 1992 .		Leirissa, R. Z. dkk. ''Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya''. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejara dan Nilai Tradisional, 1992 .

	Patiara, John, dkk, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Irian Jaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.		Patiara, John, dkk, ''Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Irian Jaya.'' Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.

	Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005.		Ricklefs, M.C. ''Sejarah Indonesia Modern 1200-2004''. Jakarta: Serambi, 2005.
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:01:17Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 13:01, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Komando Mandala adalah satuan tugas khusus militer untuk [[pembebasan Irian Barat]], yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]] 17 Agustus 1945. Saat [[Konferensi Meja Bundar (KMB)]] di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai. Perbedaan persepsi tentang masalah Irian Barat menjadi faktor utama perseteruan kedua negara. Pihak Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi Belanda mempunyai pandangan dengan mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda. Beritik tolak pada kesepakatan dalam KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Saat itu diadakan konferensi kedua negara melalui hubungan Uni Indonesia-Belanda dan diputuskan untuk membentuk Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat.		Komando Mandala adalah satuan tugas khusus militer untuk [[pembebasan Irian Barat]], yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]] 17 Agustus 1945. Saat [[Konferensi Meja Bundar (KMB)]] di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai. Perbedaan persepsi tentang masalah Irian Barat menjadi faktor utama perseteruan kedua negara. Pihak Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi Belanda mempunyai pandangan dengan mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda. Beritik tolak pada kesepakatan dalam KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Saat itu diadakan konferensi kedua negara melalui hubungan Uni Indonesia-Belanda dan diputuskan untuk membentuk Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat.

	Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masalah Irian Barat segera kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut selalu mengalami jalan buntu. Delapan kabinet RI sejak tahun 1950 selalu mencantumkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat, tetapi tidak kunjung selesai. Jalur diplomasi juga dilakukan baik melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), [[Konferensi Asia Afrika (The Asian-African Conference/The Bandung Conference)\|Konferensi Asia Afrika]] maupun dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini Amerika Serikat. Akan tetapi semua upaya ini gagal, sehingga pemerintah Indonesia menempuh jalur lain dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Maka pada 1961 ~~Soekarno~~ mengumumkan Tri Komando Rakyat ([[Trikora]]) di Yogyakarta. Isi Trikora adalah: (1) gagalkan pembentukan “[[Negara Boneka]] Papua” buatan Belanda kolonial; (2) kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.		Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masalah Irian Barat segera kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut selalu mengalami jalan buntu. Delapan kabinet RI sejak tahun 1950 selalu mencantumkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat, tetapi tidak kunjung selesai. Jalur diplomasi juga dilakukan baik melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), [[Konferensi Asia Afrika (The Asian-African Conference/The Bandung Conference)\|Konferensi Asia Afrika]] maupun dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini Amerika Serikat. Akan tetapi semua upaya ini gagal, sehingga pemerintah Indonesia menempuh jalur lain dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Maka pada 1961 Sukarno mengumumkan Tri Komando Rakyat ([[Trikora]]) di Yogyakarta. Isi Trikora adalah: (1) gagalkan pembentukan “[[Negara Boneka]] Papua” buatan Belanda kolonial; (2) kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

	Untuk mengefektifkan pelaksanaan Trikora, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 dan sebagai panglimanya ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto. Komando Mandala tersebut bermarkas di Makassar. Untuk merebut Irian Barat, terdapat beberapa strategi pokok yang diterapkan oleh Komando Mandala, yakni (1) meneruskan infiltrasi pasukan-pasukan ke Irian Barat untuk menduduki tempat-tempat tertentu sebagai persiapan untuk serangan umum; (2) serangan umum yang akan dilakukan serentak dari beberapa pemusatan pasukan di wilayah Maluku. Sekitar pertengahan 1962, Komando Mandala sudah siap dengan serangan umum yang dikenal dengan Operasi Jayawijaya, yang merupakan gabungan dari tiga tingkatan. Serangan tersebut terbagi atas empat fase, yakni dan target utamanya adalah Hollandia (sekarang Jayapura) dengan sasaran antara lain Pulau Biak. Komando Mandala dibubarkan setelah Irian Barat resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada 1 Mei 1963.		Untuk mengefektifkan pelaksanaan Trikora, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 dan sebagai panglimanya ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto. Komando Mandala tersebut bermarkas di Makassar. Untuk merebut Irian Barat, terdapat beberapa strategi pokok yang diterapkan oleh Komando Mandala, yakni (1) meneruskan infiltrasi pasukan-pasukan ke Irian Barat untuk menduduki tempat-tempat tertentu sebagai persiapan untuk serangan umum; (2) serangan umum yang akan dilakukan serentak dari beberapa pemusatan pasukan di wilayah Maluku. Sekitar pertengahan 1962, Komando Mandala sudah siap dengan serangan umum yang dikenal dengan Operasi Jayawijaya, yang merupakan gabungan dari tiga tingkatan. Serangan tersebut terbagi atas empat fase, yakni dan target utamanya adalah Hollandia (sekarang Jayapura) dengan sasaran antara lain Pulau Biak. Komando Mandala dibubarkan setelah Irian Barat resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada 1 Mei 1963.

Admin: Admin moved page KOMANDO MANDALA to Komando Mandala without leaving a redirect

2023-07-17T08:57:53Z

Admin moved page KOMANDO MANDALA to Komando Mandala without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 15:57, 17 July 2023
(No difference)

Admin at 08:57, 17 July 2023

2023-07-17T08:57:45Z

← Older revision		Revision as of 15:57, 17 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Komando ~~Mandala adalah~~ satuan tugas khusus militer untuk [[pembebasan Irian Barat]], yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]] 17 Agustus 1945. Saat [[Konferensi Meja Bundar (KMB)]] di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai. Perbedaan persepsi tentang masalah Irian Barat menjadi faktor utama perseteruan kedua negara. Pihak Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi Belanda mempunyai pandangan dengan mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda. Beritik tolak pada kesepakatan dalam KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Saat itu diadakan konferensi kedua negara melalui hubungan Uni Indonesia-Belanda dan diputuskan untuk membentuk Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat.		Komando Mandala adalah satuan tugas khusus militer untuk [[pembebasan Irian Barat]], yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]] 17 Agustus 1945. Saat [[Konferensi Meja Bundar (KMB)]] di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai. Perbedaan persepsi tentang masalah Irian Barat menjadi faktor utama perseteruan kedua negara. Pihak Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi Belanda mempunyai pandangan dengan mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda. Beritik tolak pada kesepakatan dalam KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Saat itu diadakan konferensi kedua negara melalui hubungan Uni Indonesia-Belanda dan diputuskan untuk membentuk Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat.

	Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masalah Irian Barat segera kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut selalu mengalami jalan buntu. Delapan kabinet RI sejak tahun 1950 selalu mencantumkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat, tetapi tidak kunjung selesai. Jalur diplomasi juga dilakukan baik melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), [[Konferensi Asia Afrika (The Asian-African Conference/The Bandung Conference)\|Konferensi Asia Afrika]] maupun dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini Amerika Serikat. Akan tetapi semua upaya ini gagal, sehingga pemerintah Indonesia menempuh jalur lain dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Maka pada 1961 Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat ([[Trikora]]) di Yogyakarta. Isi Trikora adalah: (1) gagalkan pembentukan “[[Negara Boneka]] Papua” buatan Belanda kolonial; (2) kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.		Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masalah Irian Barat segera kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut selalu mengalami jalan buntu. Delapan kabinet RI sejak tahun 1950 selalu mencantumkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat, tetapi tidak kunjung selesai. Jalur diplomasi juga dilakukan baik melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), [[Konferensi Asia Afrika (The Asian-African Conference/The Bandung Conference)\|Konferensi Asia Afrika]] maupun dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini Amerika Serikat. Akan tetapi semua upaya ini gagal, sehingga pemerintah Indonesia menempuh jalur lain dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Maka pada 1961 Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat ([[Trikora]]) di Yogyakarta. Isi Trikora adalah: (1) gagalkan pembentukan “[[Negara Boneka]] Papua” buatan Belanda kolonial; (2) kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Admin at 04:40, 6 July 2023

2023-07-06T04:40:53Z

← Older revision		Revision as of 11:40, 6 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Komando Mandala adalah satuan tugas khusus militer untuk pembebasan Irian Barat, yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Saat Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai. Perbedaan persepsi tentang masalah Irian Barat menjadi faktor utama perseteruan kedua negara. Pihak Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi Belanda mempunyai pandangan dengan mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda. Beritik tolak pada kesepakatan dalam KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Saat itu diadakan konferensi kedua negara melalui hubungan Uni Indonesia-Belanda dan diputuskan untuk membentuk Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat.		Komando Mandala adalah satuan tugas khusus militer untuk [[pembebasan Irian Barat]], yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah [[proklamasi kemerdekaan Indonesia]] 17 Agustus 1945. Saat [[Konferensi Meja Bundar (KMB)]] di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai. Perbedaan persepsi tentang masalah Irian Barat menjadi faktor utama perseteruan kedua negara. Pihak Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi Belanda mempunyai pandangan dengan mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda. Beritik tolak pada kesepakatan dalam KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Saat itu diadakan konferensi kedua negara melalui hubungan Uni Indonesia-Belanda dan diputuskan untuk membentuk Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat.

	Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masalah Irian Barat segera kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut selalu mengalami jalan buntu. Delapan kabinet RI sejak tahun 1950 selalu mencantumkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat, tetapi tidak kunjung selesai. Jalur diplomasi juga dilakukan baik melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Konferensi Asia-Afrika maupun dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini Amerika Serikat. Akan tetapi semua upaya ini gagal, sehingga pemerintah Indonesia menempuh jalur lain dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Maka pada 1961 Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta. Isi Trikora adalah: (1) gagalkan pembentukan ~~“Negara~~ Boneka Papua” buatan Belanda kolonial; (2) kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.		Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masalah Irian Barat segera kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut selalu mengalami jalan buntu. Delapan kabinet RI sejak tahun 1950 selalu mencantumkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat, tetapi tidak kunjung selesai. Jalur diplomasi juga dilakukan baik melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), [[Konferensi Asia Afrika (The Asian-African Conference/The Bandung Conference)\|Konferensi Asia Afrika]] maupun dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini Amerika Serikat. Akan tetapi semua upaya ini gagal, sehingga pemerintah Indonesia menempuh jalur lain dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Maka pada 1961 Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat ([[Trikora]]) di Yogyakarta. Isi Trikora adalah: (1) gagalkan pembentukan “[[Negara Boneka]] Papua” buatan Belanda kolonial; (2) kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

	Untuk mengefektifkan pelaksanaan Trikora, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 dan sebagai panglimanya ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto. Komando Mandala tersebut bermarkas di Makassar. Untuk merebut Irian Barat, terdapat beberapa strategi pokok yang diterapkan oleh Komando Mandala, yakni (1) meneruskan infiltrasi pasukan-pasukan ke Irian Barat untuk menduduki tempat-tempat tertentu sebagai persiapan untuk serangan umum; (2) serangan umum yang akan dilakukan serentak dari beberapa pemusatan pasukan di wilayah Maluku. Sekitar pertengahan 1962, Komando Mandala sudah siap dengan serangan umum yang dikenal dengan Operasi Jayawijaya, yang merupakan gabungan dari tiga tingkatan. Serangan tersebut terbagi atas empat fase, yakni dan target utamanya adalah Hollandia (sekarang Jayapura) dengan sasaran antara lain Pulau Biak. Komando Mandala dibubarkan setelah Irian Barat resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada 1 Mei 1963.		Untuk mengefektifkan pelaksanaan Trikora, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 dan sebagai panglimanya ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto. Komando Mandala tersebut bermarkas di Makassar. Untuk merebut Irian Barat, terdapat beberapa strategi pokok yang diterapkan oleh Komando Mandala, yakni (1) meneruskan infiltrasi pasukan-pasukan ke Irian Barat untuk menduduki tempat-tempat tertentu sebagai persiapan untuk serangan umum; (2) serangan umum yang akan dilakukan serentak dari beberapa pemusatan pasukan di wilayah Maluku. Sekitar pertengahan 1962, Komando Mandala sudah siap dengan serangan umum yang dikenal dengan Operasi Jayawijaya, yang merupakan gabungan dari tiga tingkatan. Serangan tersebut terbagi atas empat fase, yakni dan target utamanya adalah Hollandia (sekarang Jayapura) dengan sasaran antara lain Pulau Biak. Komando Mandala dibubarkan setelah Irian Barat resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada 1 Mei 1963.

Admin: Created page with "Komando Mandala adalah satuan tugas khusus militer untuk pembebasan Irian Barat, yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Saat Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung sel..."

2023-05-24T10:05:55Z

Created page with "Komando Mandala adalah satuan tugas khusus militer untuk pembebasan Irian Barat, yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Saat Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung sel..."

New page

Komando Mandala adalah satuan tugas khusus militer untuk pembebasan Irian Barat, yang belum dikembalikan ke Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Saat Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 23 Agustus - 2 November 1949 diputuskan bahwa kedua belah pihak (Indonesia dan Belanda) menyetujui bahwa Irian Barat akan dibicarakan dalam waktu satu tahun kemudian. Namun demikian, pembicaraan tentang masalah Irian Barat ini tidak kunjung selesai. Perbedaan persepsi tentang masalah Irian Barat menjadi faktor utama perseteruan kedua negara. Pihak Indonesia berpendapat bahwa wilayah kedaulatan Indonesia mencapai seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, tetapi Belanda mempunyai pandangan dengan mencoba memberi status khusus yang terpisah dari bekas Hindia Belanda. Beritik tolak pada kesepakatan dalam KMB, pada tahun 1950 Indonesia berusaha mencari jalan keluar dalam permasalahan Irian Barat. Saat itu diadakan konferensi kedua negara melalui hubungan Uni Indonesia-Belanda dan diputuskan untuk membentuk Komisi Gabungan untuk penyelesaian masalah Irian Barat. Tugas utama Komisi Gabungan ini adalah melakukan peninjauan langsung ke wilayah Irian Barat kemudian melakukan penyelidikan tentang kondisi penduduk dan kegiatan pemerintah Belanda di Irian Barat.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar masalah Irian Barat segera kembali ke pangkuan Republik Indonesia. Namun demikian, upaya tersebut selalu mengalami jalan buntu. Delapan kabinet RI sejak tahun 1950 selalu mencantumkan upaya penyelesaian masalah Irian Barat, tetapi tidak kunjung selesai. Jalur diplomasi juga dilakukan baik melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Konferensi Asia-Afrika maupun dengan bantuan pihak ketiga, dalam hal ini Amerika Serikat. Akan tetapi semua upaya ini gagal, sehingga pemerintah Indonesia menempuh jalur lain dengan melakukan konfrontasi ekonomi dan politik bahkan militer. Maka pada 1961 Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat (Trikora) di Yogyakarta. Isi Trikora adalah: (1) gagalkan pembentukan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial; (2) kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia; dan (3) bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa.

Untuk mengefektifkan pelaksanaan Trikora, dibentuklah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962 dan sebagai panglimanya ditunjuk Mayor Jenderal Soeharto. Komando Mandala tersebut bermarkas di Makassar. Untuk merebut Irian Barat, terdapat beberapa strategi pokok yang diterapkan oleh Komando Mandala, yakni (1) meneruskan infiltrasi pasukan-pasukan ke Irian Barat untuk menduduki tempat-tempat tertentu sebagai persiapan untuk serangan umum; (2) serangan umum yang akan dilakukan serentak dari beberapa pemusatan pasukan di wilayah Maluku. Sekitar pertengahan 1962, Komando Mandala sudah siap dengan serangan umum yang dikenal dengan Operasi Jayawijaya, yang merupakan gabungan dari tiga tingkatan. Serangan tersebut terbagi atas empat fase, yakni dan target utamanya adalah Hollandia (sekarang Jayapura) dengan sasaran antara lain Pulau Biak. Komando Mandala dibubarkan setelah Irian Barat resmi dimasukkan ke dalam Republik Indonesia pada 1 Mei 1963.

Penulis : Sarkawi

'''Referensi'''

ANRI, Front Nasional No. 115. Tri Komando Rakyat tahun 1961

Cholil, M. Sedjarah Operasi-Operasi Pembebasan Irian Barat. Jakarta: Departemen Pertahanan dan Keamanan Pusat Sejarah ABRI,1971

Cribb, Robert dan Audrey Kahin. Kamus Sejarah Indonesia. Jakarta: Komunitas Bambu, 2012.

Leirissa, R. Z. dkk. Sejarah Proses Integrasi Irian Jaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejara dan Nilai Tradisional, 1992 .

Patiara, John, dkk, Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Irian Jaya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.

Ricklefs, M.C. Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Serambi, 2005.
[[Category:Istilah]]