Kontra Revolusi - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Rafngi Mufidah" to "{{Penulis|Rafngi Mufidah|Masyarakat Sejarah Indonesia|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

2023-08-10T09:50:12Z

Text replacement - "Penulis : Rafngi Mufidah" to "{{Penulis|Rafngi Mufidah|Masyarakat Sejarah Indonesia|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 16:50, 10 August 2023
Line 7:		Line 7:
	Manifesto Politik sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan program pokok dan program umum Revolusi Indonesia secara menyeluruh. Manifesto Politik Republik Indonesia ini kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersisi; (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin (5) Kepribadian Indonesia, yang selanjutnya disebut USDEK. Kekuatan Manifesto Politik sebagai dasar Revolusi Nasional telah menempatkan golongan-golongan yang dianggap lunak terhadap imperialisme sebagai Kontra Revolusioner. Sukarno telah menentukan musuh-musuh utama Revolusi Indonesia, yaitu Imperialisme Belanda. Selain imperialisme Belanda, musuh revolusi Indonesia adalah imperialis-imperialis lain yang mencoba memperdayakan Republik Indonesia dengan membantu kaum kontra revolusioner. Adapula “golongan-golongan ''blanndis''”, golongan reformis, golongan konservatif, dan tentunya kontra revolusioner yang menjadi musuh revolusi (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.). Dalam perkembangan, berbagai organisasi dan aliran yang tidak progresif atau memiliki sikap lunak terhadap imperialisme termasuk kebudayaan Barat dicap sebagai kontra revolusioner.		Manifesto Politik sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan program pokok dan program umum Revolusi Indonesia secara menyeluruh. Manifesto Politik Republik Indonesia ini kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersisi; (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin (5) Kepribadian Indonesia, yang selanjutnya disebut USDEK. Kekuatan Manifesto Politik sebagai dasar Revolusi Nasional telah menempatkan golongan-golongan yang dianggap lunak terhadap imperialisme sebagai Kontra Revolusioner. Sukarno telah menentukan musuh-musuh utama Revolusi Indonesia, yaitu Imperialisme Belanda. Selain imperialisme Belanda, musuh revolusi Indonesia adalah imperialis-imperialis lain yang mencoba memperdayakan Republik Indonesia dengan membantu kaum kontra revolusioner. Adapula “golongan-golongan ''blanndis''”, golongan reformis, golongan konservatif, dan tentunya kontra revolusioner yang menjadi musuh revolusi (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.). Dalam perkembangan, berbagai organisasi dan aliran yang tidak progresif atau memiliki sikap lunak terhadap imperialisme termasuk kebudayaan Barat dicap sebagai kontra revolusioner.

	Penulis : Rafngi Mufidah		{{Penulis\|Rafngi Mufidah\|Masyarakat Sejarah Indonesia\|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-07T11:32:49Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 18:32, 7 August 2023
Line 19:		Line 19:

	Sukarno (2006). ''Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno''. Jakarta: Media Pressindo.		Sukarno (2006). ''Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno''. Jakarta: Media Pressindo.
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 02:15, 7 August 2023

2023-08-07T02:15:26Z

← Older revision		Revision as of 09:15, 7 August 2023
Line 1:		Line 1:
	Kontra revolusi adalah istilah Presiden Sukarno untuk menyebut sikap dari golongan yang dianggap menyimpang dari revolusi. Orang-orang yang termasuk dalam golongan kontra revolusi disebut sebagai golongan kontra revolusioner. Kontra revolusi sangat lekat dengan Revolusi Sukarno yang telah digencarkan sejak masa pergerakan pada 1926 untuk melawan kolonialisme dan imperalisme (Sukarno 1963: 112-113). Dengan menarik benang merah tiga ideologi arus utama melalui konsepsi Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme), golongan-golongan yang tidak turut serta mengilhami persatuan di antara ketiga ideologi tersebut untuk melawan imperialisme dan kolonialisme dianggap sebagai kontra revolusioner. Namun demikian, pada masa sebelum kemerdekaan gerakan-gerakan kontra revolusioner tidak secara eksplisit disebutkan sebagai musuh bangsa. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, revolusi Indonesia lebih mengerucut kepada persoalan ketatanegaraan Indonesia, sehingga pihak-pihak yang berupaya melawan pemerintahan dianggap sebagai kontra revolusioner. Secara spesifik, Sukarno menyebut gangguan-gangguan keamanan sebagai perbuatan kontra revolusioner dan merupakan penyimpangan dari jiwa dan semangat-semangat Revolusi Nasional. Penyimpangan itu termasuk pula di bidang politik, militer, sosial, dan ekonomi (Alam 2003: 322).		Kontra revolusi adalah istilah Presiden [[Sukarno]] untuk menyebut sikap dari golongan yang dianggap menyimpang dari revolusi. Orang-orang yang termasuk dalam golongan kontra revolusi disebut sebagai golongan kontra revolusioner. Kontra revolusi sangat lekat dengan Revolusi [[Sukarno]] yang telah digencarkan sejak masa pergerakan pada 1926 untuk melawan kolonialisme dan imperalisme (Sukarno 1963: 112-113). Dengan menarik benang merah tiga ideologi arus utama melalui konsepsi Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme), golongan-golongan yang tidak turut serta mengilhami persatuan di antara ketiga ideologi tersebut untuk melawan imperialisme dan kolonialisme dianggap sebagai kontra revolusioner. Namun demikian, pada masa sebelum kemerdekaan gerakan-gerakan kontra revolusioner tidak secara eksplisit disebutkan sebagai musuh bangsa. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, revolusi Indonesia lebih mengerucut kepada persoalan ketatanegaraan Indonesia, sehingga pihak-pihak yang berupaya melawan pemerintahan dianggap sebagai kontra revolusioner. Secara spesifik, Sukarno menyebut gangguan-gangguan keamanan sebagai perbuatan kontra revolusioner dan merupakan penyimpangan dari jiwa dan semangat-semangat Revolusi Nasional. Penyimpangan itu termasuk pula di bidang politik, militer, sosial, dan ekonomi (Alam 2003: 322).

	Pada masa peralihan antara Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, istilah kontra revolusi muncul untuk merespon berbagai gerakan yang menentang pemerintahan Indonesia, seperti Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dan gerakan lain yang mengancam persatuan (Sukarno 2006: 73).		Pada masa peralihan antara [[Demokrasi Parlementer]] dan [[Demokrasi Terpimpin]], istilah kontra revolusi muncul untuk merespon berbagai gerakan yang menentang pemerintahan Indonesia, seperti Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dan gerakan lain yang mengancam persatuan (Sukarno 2006: 73).

	Pada Demokrasi Terpimpin, Sukarno menetapkan kontra revolusioner sebagai salah satu musuh negara karena dianggap menghambat Revolusi Nasional (Sholehuddin & Kasdi 2015: 70). Sikap Sukarno mengenai Revolusi Nasional dengan jargon “revolusi belum selesai” telah dituangkan dalam “Manifesto Politik” yang menjelaskan bahwa hari depan Revolusi Indonesia meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek berkaitan dengan program Kabinet Kerja antara lain meliputi: sandang-pangan, keamanan, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme termasuk juga mempertahankan kepribadian di tengah gempuran kebudayaan Barat. Adapun tujuan jangka panjang ialah terwujudnya masyarakat adil makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar perdamaian dunia (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.).		Pada [[Demokrasi Terpimpin]], [[Sukarno]] menetapkan kontra revolusioner sebagai salah satu musuh negara karena dianggap menghambat Revolusi Nasional (Sholehuddin & Kasdi 2015: 70). Sikap Sukarno mengenai Revolusi Nasional dengan jargon “revolusi belum selesai” telah dituangkan dalam “Manifesto Politik” yang menjelaskan bahwa hari depan Revolusi Indonesia meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek berkaitan dengan program Kabinet Kerja antara lain meliputi: sandang-pangan, keamanan, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme termasuk juga mempertahankan kepribadian di tengah gempuran kebudayaan Barat. Adapun tujuan jangka panjang ialah terwujudnya masyarakat adil makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar perdamaian dunia (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.).

	Manifesto Politik sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan program pokok dan program umum Revolusi Indonesia secara menyeluruh. Manifesto Politik Republik Indonesia ini kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersisi; (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin (5) Kepribadian Indonesia, yang selanjutnya disebut USDEK. Kekuatan Manifesto Politik sebagai dasar Revolusi Nasional telah menempatkan golongan-golongan yang dianggap lunak terhadap imperialisme sebagai Kontra Revolusioner. Sukarno telah menentukan musuh-musuh utama Revolusi Indonesia, yaitu Imperialisme Belanda. Selain imperialisme Belanda, musuh revolusi Indonesia adalah imperialis-imperialis lain yang mencoba memperdayakan Republik Indonesia dengan membantu kaum kontra revolusioner. Adapula “golongan-golongan ''blanndis''”, golongan reformis, golongan konservatif, dan tentunya kontra revolusioner yang menjadi musuh revolusi (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.). Dalam perkembangan, berbagai organisasi dan aliran yang tidak progresif atau memiliki sikap lunak terhadap imperialisme termasuk kebudayaan Barat dicap sebagai kontra revolusioner.		Manifesto Politik sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan program pokok dan program umum Revolusi Indonesia secara menyeluruh. Manifesto Politik Republik Indonesia ini kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersisi; (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin (5) Kepribadian Indonesia, yang selanjutnya disebut USDEK. Kekuatan Manifesto Politik sebagai dasar Revolusi Nasional telah menempatkan golongan-golongan yang dianggap lunak terhadap imperialisme sebagai Kontra Revolusioner. Sukarno telah menentukan musuh-musuh utama Revolusi Indonesia, yaitu Imperialisme Belanda. Selain imperialisme Belanda, musuh revolusi Indonesia adalah imperialis-imperialis lain yang mencoba memperdayakan Republik Indonesia dengan membantu kaum kontra revolusioner. Adapula “golongan-golongan ''blanndis''”, golongan reformis, golongan konservatif, dan tentunya kontra revolusioner yang menjadi musuh revolusi (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.). Dalam perkembangan, berbagai organisasi dan aliran yang tidak progresif atau memiliki sikap lunak terhadap imperialisme termasuk kebudayaan Barat dicap sebagai kontra revolusioner.

Admin at 04:56, 26 July 2023

2023-07-26T04:56:57Z

← Older revision		Revision as of 11:56, 26 July 2023
Line 5:		Line 5:
	Pada Demokrasi Terpimpin, Sukarno menetapkan kontra revolusioner sebagai salah satu musuh negara karena dianggap menghambat Revolusi Nasional (Sholehuddin & Kasdi 2015: 70). Sikap Sukarno mengenai Revolusi Nasional dengan jargon “revolusi belum selesai” telah dituangkan dalam “Manifesto Politik” yang menjelaskan bahwa hari depan Revolusi Indonesia meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek berkaitan dengan program Kabinet Kerja antara lain meliputi: sandang-pangan, keamanan, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme termasuk juga mempertahankan kepribadian di tengah gempuran kebudayaan Barat. Adapun tujuan jangka panjang ialah terwujudnya masyarakat adil makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar perdamaian dunia (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.).		Pada Demokrasi Terpimpin, Sukarno menetapkan kontra revolusioner sebagai salah satu musuh negara karena dianggap menghambat Revolusi Nasional (Sholehuddin & Kasdi 2015: 70). Sikap Sukarno mengenai Revolusi Nasional dengan jargon “revolusi belum selesai” telah dituangkan dalam “Manifesto Politik” yang menjelaskan bahwa hari depan Revolusi Indonesia meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek berkaitan dengan program Kabinet Kerja antara lain meliputi: sandang-pangan, keamanan, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme termasuk juga mempertahankan kepribadian di tengah gempuran kebudayaan Barat. Adapun tujuan jangka panjang ialah terwujudnya masyarakat adil makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar perdamaian dunia (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.).

	Manifesto Politik sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan program pokok dan program umum Revolusi Indonesia secara menyeluruh. Manifesto Politik Republik Indonesia ini kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersisi; (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin (5) Kepribadian Indonesia, yang selanjutnya disebut USDEK. Kekuatan Manifesto Politik sebagai dasar Revolusi Nasional telah menempatkan golongan-golongan yang dianggap lunak terhadap imperialisme sebagai Kontra Revolusioner. Sukarno telah menentukan musuh-musuh utama Revolusi Indonesia, yaitu Imperialisme Belanda. Selain imperialisme Belanda, musuh revolusi Indonesia adalah imperialis-imperialis lain yang mencoba memperdayakan Republik Indonesia dengan membantu kaum kontra revolusioner. Adapula “golongan-golongan ~~blanndis”~~, golongan reformis, golongan konservatif, dan tentunya kontra revolusioner yang menjadi musuh revolusi (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.). Dalam perkembangan, berbagai organisasi dan aliran yang tidak progresif atau memiliki sikap lunak terhadap imperialisme termasuk kebudayaan Barat dicap sebagai kontra revolusioner.		Manifesto Politik sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan program pokok dan program umum Revolusi Indonesia secara menyeluruh. Manifesto Politik Republik Indonesia ini kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersisi; (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin (5) Kepribadian Indonesia, yang selanjutnya disebut USDEK. Kekuatan Manifesto Politik sebagai dasar Revolusi Nasional telah menempatkan golongan-golongan yang dianggap lunak terhadap imperialisme sebagai Kontra Revolusioner. Sukarno telah menentukan musuh-musuh utama Revolusi Indonesia, yaitu Imperialisme Belanda. Selain imperialisme Belanda, musuh revolusi Indonesia adalah imperialis-imperialis lain yang mencoba memperdayakan Republik Indonesia dengan membantu kaum kontra revolusioner. Adapula “golongan-golongan ''blanndis''”, golongan reformis, golongan konservatif, dan tentunya kontra revolusioner yang menjadi musuh revolusi (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.). Dalam perkembangan, berbagai organisasi dan aliran yang tidak progresif atau memiliki sikap lunak terhadap imperialisme termasuk kebudayaan Barat dicap sebagai kontra revolusioner.

	Penulis : Rafngi Mufidah		Penulis : Rafngi Mufidah
Line 12:		Line 12:
	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	Alam, Wawan Tunggul (2003). Demi Bangsaku: Pertentangan Bung Karno vs. Bung Hatta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.		Alam, Wawan Tunggul (2003). ''Demi Bangsaku: Pertentangan Bung Karno vs. Bung Hatta''. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

	Buletin Perpustakaan Bung Karno Th. VII / Vol. II / 2015: Media Informasi Perpustakaan Bung Karno. N.p.: Perpustakaan Proklamator Bung Karno, (n.d.).		Buletin Perpustakaan Bung Karno Th. VII / Vol. II / 2015: Media Informasi Perpustakaan Bung Karno. N.p.: Perpustakaan Proklamator Bung Karno, (n.d.).

	Sholehuddin, Abi dan Aminudin Kasdi (2015). “Jargon Politik masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965.” AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah 3(1): 69-81.		Sholehuddin, Abi dan Aminudin Kasdi (2015). “Jargon Politik masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965.” ''AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah 3''(1): 69-81.

	Sukarno (2006). Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Jakarta: Media Pressindo.		Sukarno (2006). ''Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno''. Jakarta: Media Pressindo.
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T05:48:49Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 12:48, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Kontra revolusi adalah istilah Presiden Sukarno untuk menyebut sikap dari golongan yang dianggap menyimpang dari revolusi. Orang-orang yang termasuk dalam golongan kontra revolusi disebut sebagai golongan kontra revolusioner. Kontra revolusi sangat lekat dengan Revolusi Sukarno yang telah digencarkan sejak masa pergerakan pada 1926 untuk melawan kolonialisme dan imperalisme (Sukarno 1963: 112-113). Dengan menarik benang merah tiga ideologi arus utama melalui konsepsi Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme), golongan-golongan yang tidak turut serta mengilhami persatuan di antara ketiga ideologi tersebut untuk melawan imperialisme dan kolonialisme dianggap sebagai kontra revolusioner. Namun demikian, pada masa sebelum kemerdekaan gerakan-gerakan kontra revolusioner tidak secara eksplisit disebutkan sebagai musuh bangsa. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, revolusi Indonesia lebih mengerucut kepada persoalan ketatanegaraan Indonesia, sehingga pihak-pihak yang berupaya melawan pemerintahan dianggap sebagai kontra revolusioner. Secara spesifik, Sukarno menyebut gangguan-gangguan keamanan sebagai perbuatan kontra revolusioner dan merupakan penyimpangan dari jiwa dan semangat-semangat Revolusi Nasional. Penyimpangan itu termasuk pula di bidang politik, militer, sosial, dan ekonomi (Alam 2003: 322).		Kontra revolusi adalah istilah Presiden Sukarno untuk menyebut sikap dari golongan yang dianggap menyimpang dari revolusi. Orang-orang yang termasuk dalam golongan kontra revolusi disebut sebagai golongan kontra revolusioner. Kontra revolusi sangat lekat dengan Revolusi Sukarno yang telah digencarkan sejak masa pergerakan pada 1926 untuk melawan kolonialisme dan imperalisme (Sukarno 1963: 112-113). Dengan menarik benang merah tiga ideologi arus utama melalui konsepsi Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme), golongan-golongan yang tidak turut serta mengilhami persatuan di antara ketiga ideologi tersebut untuk melawan imperialisme dan kolonialisme dianggap sebagai kontra revolusioner. Namun demikian, pada masa sebelum kemerdekaan gerakan-gerakan kontra revolusioner tidak secara eksplisit disebutkan sebagai musuh bangsa. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, revolusi Indonesia lebih mengerucut kepada persoalan ketatanegaraan Indonesia, sehingga pihak-pihak yang berupaya melawan pemerintahan dianggap sebagai kontra revolusioner. Secara spesifik, Sukarno menyebut gangguan-gangguan keamanan sebagai perbuatan kontra revolusioner dan merupakan penyimpangan dari jiwa dan semangat-semangat Revolusi Nasional. Penyimpangan itu termasuk pula di bidang politik, militer, sosial, dan ekonomi (Alam 2003: 322).

	Pada masa peralihan antara Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, istilah kontra revolusi muncul untuk merespon berbagai gerakan yang menentang pemerintahan Indonesia, seperti Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dan gerakan lain yang mengancam persatuan (~~Soekarno~~ 2006: 73).		Pada masa peralihan antara Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, istilah kontra revolusi muncul untuk merespon berbagai gerakan yang menentang pemerintahan Indonesia, seperti Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dan gerakan lain yang mengancam persatuan (Sukarno 2006: 73).

	Pada Demokrasi Terpimpin, Sukarno menetapkan kontra revolusioner sebagai salah satu musuh negara karena dianggap menghambat Revolusi Nasional (Sholehuddin & Kasdi 2015: 70). Sikap Sukarno mengenai Revolusi Nasional dengan jargon “revolusi belum selesai” telah dituangkan dalam “Manifesto Politik” yang menjelaskan bahwa hari depan Revolusi Indonesia meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek berkaitan dengan program Kabinet Kerja antara lain meliputi: sandang-pangan, keamanan, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme termasuk juga mempertahankan kepribadian di tengah gempuran kebudayaan Barat. Adapun tujuan jangka panjang ialah terwujudnya masyarakat adil makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar perdamaian dunia (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.).		Pada Demokrasi Terpimpin, Sukarno menetapkan kontra revolusioner sebagai salah satu musuh negara karena dianggap menghambat Revolusi Nasional (Sholehuddin & Kasdi 2015: 70). Sikap Sukarno mengenai Revolusi Nasional dengan jargon “revolusi belum selesai” telah dituangkan dalam “Manifesto Politik” yang menjelaskan bahwa hari depan Revolusi Indonesia meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek berkaitan dengan program Kabinet Kerja antara lain meliputi: sandang-pangan, keamanan, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme termasuk juga mempertahankan kepribadian di tengah gempuran kebudayaan Barat. Adapun tujuan jangka panjang ialah terwujudnya masyarakat adil makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar perdamaian dunia (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.).
Line 18:		Line 18:
	Sholehuddin, Abi dan Aminudin Kasdi (2015). “Jargon Politik masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965.” AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah 3(1): 69-81.		Sholehuddin, Abi dan Aminudin Kasdi (2015). “Jargon Politik masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965.” AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah 3(1): 69-81.

	~~Soekarno~~ (2006). Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Jakarta: Media Pressindo.		Sukarno (2006). Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Jakarta: Media Pressindo.
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin: Admin moved page KONTRA REVOLUSI to Kontra Revolusi without leaving a redirect

2023-07-17T08:58:08Z

Admin moved page KONTRA REVOLUSI to Kontra Revolusi without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 15:58, 17 July 2023
(No difference)

Admin: Created page with "Kontra revolusi adalah istilah Presiden Sukarno untuk menyebut sikap dari golongan yang dianggap menyimpang dari revolusi. Orang-orang yang termasuk dalam golongan kontra revolusi disebut sebagai golongan kontra revolusioner. Kontra revolusi sangat lekat dengan Revolusi Sukarno yang telah digencarkan sejak masa pergerakan pada 1926 untuk melawan kolonialisme dan imperalisme (Sukarno 1963: 112-113). Dengan menarik benang merah tiga ideologi arus utama melalui konsepsi Nas..."

2023-05-25T04:33:48Z

Created page with "Kontra revolusi adalah istilah Presiden Sukarno untuk menyebut sikap dari golongan yang dianggap menyimpang dari revolusi. Orang-orang yang termasuk dalam golongan kontra revolusi disebut sebagai golongan kontra revolusioner. Kontra revolusi sangat lekat dengan Revolusi Sukarno yang telah digencarkan sejak masa pergerakan pada 1926 untuk melawan kolonialisme dan imperalisme (Sukarno 1963: 112-113). Dengan menarik benang merah tiga ideologi arus utama melalui konsepsi Nas..."

New page

Kontra revolusi adalah istilah Presiden Sukarno untuk menyebut sikap dari golongan yang dianggap menyimpang dari revolusi. Orang-orang yang termasuk dalam golongan kontra revolusi disebut sebagai golongan kontra revolusioner. Kontra revolusi sangat lekat dengan Revolusi Sukarno yang telah digencarkan sejak masa pergerakan pada 1926 untuk melawan kolonialisme dan imperalisme (Sukarno 1963: 112-113). Dengan menarik benang merah tiga ideologi arus utama melalui konsepsi Nasakom (Nasionalisme-Agama-Komunisme), golongan-golongan yang tidak turut serta mengilhami persatuan di antara ketiga ideologi tersebut untuk melawan imperialisme dan kolonialisme dianggap sebagai kontra revolusioner. Namun demikian, pada masa sebelum kemerdekaan gerakan-gerakan kontra revolusioner tidak secara eksplisit disebutkan sebagai musuh bangsa. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia, revolusi Indonesia lebih mengerucut kepada persoalan ketatanegaraan Indonesia, sehingga pihak-pihak yang berupaya melawan pemerintahan dianggap sebagai kontra revolusioner. Secara spesifik, Sukarno menyebut gangguan-gangguan keamanan sebagai perbuatan kontra revolusioner dan merupakan penyimpangan dari jiwa dan semangat-semangat Revolusi Nasional. Penyimpangan itu termasuk pula di bidang politik, militer, sosial, dan ekonomi (Alam 2003: 322).

Pada masa peralihan antara Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin, istilah kontra revolusi muncul untuk merespon berbagai gerakan yang menentang pemerintahan Indonesia, seperti Pemerintahan Revolusioner Indonesia (PRRI), Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), dan gerakan lain yang mengancam persatuan (Soekarno 2006: 73).

Pada Demokrasi Terpimpin, Sukarno menetapkan kontra revolusioner sebagai salah satu musuh negara karena dianggap menghambat Revolusi Nasional (Sholehuddin & Kasdi 2015: 70). Sikap Sukarno mengenai Revolusi Nasional dengan jargon “revolusi belum selesai” telah dituangkan dalam “Manifesto Politik” yang menjelaskan bahwa hari depan Revolusi Indonesia meliputi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Tujuan jangka pendek berkaitan dengan program Kabinet Kerja antara lain meliputi: sandang-pangan, keamanan, dan melanjutkan perjuangan anti-imperialisme termasuk juga mempertahankan kepribadian di tengah gempuran kebudayaan Barat. Adapun tujuan jangka panjang ialah terwujudnya masyarakat adil makmur, melenyapkan imperialisme dan mencapai dasar-dasar perdamaian dunia (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.).

Manifesto Politik sendiri merupakan dokumen yang menjelaskan program pokok dan program umum Revolusi Indonesia secara menyeluruh. Manifesto Politik Republik Indonesia ini kemudian ditetapkan sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang bersisi; (1) Undang-undang Dasar 1945; (2) Sosialisme Indonesia; (3) Demokrasi Terpimpin; (4) Ekonomi Terpimpin (5) Kepribadian Indonesia, yang selanjutnya disebut USDEK. Kekuatan Manifesto Politik sebagai dasar Revolusi Nasional telah menempatkan golongan-golongan yang dianggap lunak terhadap imperialisme sebagai Kontra Revolusioner. Sukarno telah menentukan musuh-musuh utama Revolusi Indonesia, yaitu Imperialisme Belanda. Selain imperialisme Belanda, musuh revolusi Indonesia adalah imperialis-imperialis lain yang mencoba memperdayakan Republik Indonesia dengan membantu kaum kontra revolusioner. Adapula “golongan-golongan blanndis”, golongan reformis, golongan konservatif, dan tentunya kontra revolusioner yang menjadi musuh revolusi (Buletin Perpustakaan Bung Karno n.d.). Dalam perkembangan, berbagai organisasi dan aliran yang tidak progresif atau memiliki sikap lunak terhadap imperialisme termasuk kebudayaan Barat dicap sebagai kontra revolusioner.

Penulis : Rafngi Mufidah

'''Referensi'''

Alam, Wawan Tunggul (2003). Demi Bangsaku: Pertentangan Bung Karno vs. Bung Hatta. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Buletin Perpustakaan Bung Karno Th. VII / Vol. II / 2015: Media Informasi Perpustakaan Bung Karno. N.p.: Perpustakaan Proklamator Bung Karno, (n.d.).

Sholehuddin, Abi dan Aminudin Kasdi (2015). “Jargon Politik masa Demokrasi Terpimpin Tahun 1959-1965.” AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah 3(1): 69-81.

Soekarno (2006). Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno. Jakarta: Media Pressindo.
[[Category:Istilah]]