Krakatau Steel Cilegon - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: Teuku Reza Fadeli" to "{{Penulis|Teuku Reza Fadeli|University Of York|Dr. Andi Achdian, M.Si}}"

2023-08-11T05:51:52Z

Text replacement - "Penulis: Teuku Reza Fadeli" to "{{Penulis|Teuku Reza Fadeli|University Of York|Dr. Andi Achdian, M.Si}}"

← Older revision		Revision as of 12:51, 11 August 2023
Line 13:		Line 13:
	Pada tahun 1990-an, PT Krakatau mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran (Rudnyckyj 2010: 35). Hingga kini, PT Krakatau Steel merupakan bagian penting dari industri strategis di Indonesia.		Pada tahun 1990-an, PT Krakatau mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran (Rudnyckyj 2010: 35). Hingga kini, PT Krakatau Steel merupakan bagian penting dari industri strategis di Indonesia.

	Penulis: Teuku Reza Fadeli		{{Penulis\|Teuku Reza Fadeli\|University Of York\|Dr. Andi Achdian, M.Si}}

Admin: Text replacement - "Category:Tempat" to "{{Comment}} Category:Tempat"

2023-08-07T09:32:38Z

Text replacement - "Category:Tempat" to "{{Comment}} Category:Tempat"

← Older revision		Revision as of 16:32, 7 August 2023
Line 31:		Line 31:

	Siahaan, Bisuk. (1996). ''Industrialisasi di Indonesia sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir''. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.		Siahaan, Bisuk. (1996). ''Industrialisasi di Indonesia sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir''. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
			{{Comment}}
	[[Category:Tempat]]		[[Category:Tempat]]

Admin at 07:33, 26 July 2023

2023-07-26T07:33:14Z

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T05:54:28Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 12:54, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden [[~~Soekarno~~]] sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memenuhi kebutuhan besi baja dalam negeri.		Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden [[Sukarno]] sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memenuhi kebutuhan besi baja dalam negeri.

	Gagasan awal pembangunan industri besi baja telah dikemukakan sejak awal-awal tahun kemerdekaan. Pada 1947, Kementerian Kemakmuran (kemudian menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) membuat daftar industri yang perlu menjadi perhatian untuk pembangunan Republik Indonesia selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan di tahun 1945. Industri besi baja berada di urutan ketiga setelah industri tekstil dan aluminium. Pengembangan industri besi baja dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan oleh Presiden [[~~Soekarno~~]] karena dianggap dapat menekan angka impor besi baja dari Jepang dan negara-negara produsen lainnya, hingga dapat melakukan penghematan sebesar 15 juta rupiah per tahunnya (Moon 2009: 261). Selain itu, pembangunan pabrik dianggap dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Indonesia yang baru saja melalui masa Revolusi.		Gagasan awal pembangunan industri besi baja telah dikemukakan sejak awal-awal tahun kemerdekaan. Pada 1947, Kementerian Kemakmuran (kemudian menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) membuat daftar industri yang perlu menjadi perhatian untuk pembangunan Republik Indonesia selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan di tahun 1945. Industri besi baja berada di urutan ketiga setelah industri tekstil dan aluminium. Pengembangan industri besi baja dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan oleh Presiden [[Sukarno]] karena dianggap dapat menekan angka impor besi baja dari Jepang dan negara-negara produsen lainnya, hingga dapat melakukan penghematan sebesar 15 juta rupiah per tahunnya (Moon 2009: 261). Selain itu, pembangunan pabrik dianggap dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Indonesia yang baru saja melalui masa Revolusi.

	Untuk mewujudkan industri besi baja nasional, pemerintah menginisiasi kerja sama dengan negara-negara lain pada paruh kedua dekade 1950-an. Pada tahun 1956, misalnya, Presiden [[~~Soekarno~~]] melakukan kunjungan ke Uni Soviet terkait kerjasama pembangunan pabrik besi baja. Sepanjang tahun 1959 hingga tahun 1962, pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan teknis dan bantuan ekonomi untuk menunjang pembangunan pabrik besi baja pertama di Indonesia yang diharapkan dapat memproduksi 100,000-ton besi dalam kurun waktu satu tahun (Moon 2009: 261–263).		Untuk mewujudkan industri besi baja nasional, pemerintah menginisiasi kerja sama dengan negara-negara lain pada paruh kedua dekade 1950-an. Pada tahun 1956, misalnya, Presiden [[Sukarno]] melakukan kunjungan ke Uni Soviet terkait kerjasama pembangunan pabrik besi baja. Sepanjang tahun 1959 hingga tahun 1962, pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan teknis dan bantuan ekonomi untuk menunjang pembangunan pabrik besi baja pertama di Indonesia yang diharapkan dapat memproduksi 100,000-ton besi dalam kurun waktu satu tahun (Moon 2009: 261–263).

	Selain bekerja sama dengan Uni Soviet, pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghadapi berbagai permasalahan teknis. Ketika itu, pemerintah menandatangi kontrak dengan perusahaan dari Jerman Barat, Wedexcro, untuk melakukan pencarian bahan baku (Putra 2015: 22; Siahaan 1996: 302). Atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 1960-an pemerintah Republik Indonesia menunjuk Cilegon sebagai kawasan industri besi baja pertama di Indonesia. Beberapa pertimbangan lainnya adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar serta aksesibilitas darat dan laut yang baik (Purwadi et. al. 2003). Selain itu, lokasi Banten dekat dengan sumber bahan baku, berupa endapan bijih besi di Lampung (Arndt 1975: 120).		Selain bekerja sama dengan Uni Soviet, pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghadapi berbagai permasalahan teknis. Ketika itu, pemerintah menandatangi kontrak dengan perusahaan dari Jerman Barat, Wedexcro, untuk melakukan pencarian bahan baku (Putra 2015: 22; Siahaan 1996: 302). Atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 1960-an pemerintah Republik Indonesia menunjuk Cilegon sebagai kawasan industri besi baja pertama di Indonesia. Beberapa pertimbangan lainnya adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar serta aksesibilitas darat dan laut yang baik (Purwadi et. al. 2003). Selain itu, lokasi Banten dekat dengan sumber bahan baku, berupa endapan bijih besi di Lampung (Arndt 1975: 120).

Admin at 02:54, 10 July 2023

2023-07-10T02:54:21Z

← Older revision		Revision as of 09:54, 10 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden ~~Sukarno~~ sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memenuhi kebutuhan besi baja dalam negeri.		Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden [[Soekarno]] sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memenuhi kebutuhan besi baja dalam negeri.

	Gagasan awal pembangunan industri besi baja telah dikemukakan sejak awal-awal tahun kemerdekaan. Pada 1947, Kementerian Kemakmuran (kemudian menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) membuat daftar industri yang perlu menjadi perhatian untuk pembangunan Republik Indonesia selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan di tahun 1945. Industri besi baja berada di urutan ketiga setelah industri tekstil dan aluminium. Pengembangan industri besi baja dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan oleh Presiden ~~Sukarno~~ karena dianggap dapat menekan angka impor besi baja dari Jepang dan negara-negara produsen lainnya, hingga dapat melakukan penghematan sebesar 15 juta rupiah per tahunnya (Moon 2009: 261). Selain itu, pembangunan pabrik dianggap dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Indonesia yang baru saja melalui masa Revolusi.		Gagasan awal pembangunan industri besi baja telah dikemukakan sejak awal-awal tahun kemerdekaan. Pada 1947, Kementerian Kemakmuran (kemudian menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) membuat daftar industri yang perlu menjadi perhatian untuk pembangunan Republik Indonesia selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan di tahun 1945. Industri besi baja berada di urutan ketiga setelah industri tekstil dan aluminium. Pengembangan industri besi baja dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan oleh Presiden [[Soekarno]] karena dianggap dapat menekan angka impor besi baja dari Jepang dan negara-negara produsen lainnya, hingga dapat melakukan penghematan sebesar 15 juta rupiah per tahunnya (Moon 2009: 261). Selain itu, pembangunan pabrik dianggap dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Indonesia yang baru saja melalui masa Revolusi.

	Untuk mewujudkan industri besi baja nasional, pemerintah menginisiasi ~~kerjasama~~ dengan negara-negara lain pada paruh kedua dekade 1950-an. Pada tahun 1956, misalnya, Presiden ~~Sukarno~~ melakukan kunjungan ke Uni Soviet terkait kerjasama pembangunan pabrik besi baja. Sepanjang tahun 1959 hingga tahun 1962, pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan teknis dan bantuan ekonomi untuk menunjang pembangunan pabrik besi baja pertama di Indonesia yang diharapkan dapat memproduksi 100,000-ton besi dalam kurun waktu satu tahun (Moon 2009: 261–263).		Untuk mewujudkan industri besi baja nasional, pemerintah menginisiasi kerja sama dengan negara-negara lain pada paruh kedua dekade 1950-an. Pada tahun 1956, misalnya, Presiden [[Soekarno]] melakukan kunjungan ke Uni Soviet terkait kerjasama pembangunan pabrik besi baja. Sepanjang tahun 1959 hingga tahun 1962, pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan teknis dan bantuan ekonomi untuk menunjang pembangunan pabrik besi baja pertama di Indonesia yang diharapkan dapat memproduksi 100,000-ton besi dalam kurun waktu satu tahun (Moon 2009: 261–263).

	Selain bekerja sama dengan Uni Soviet, pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghadapi berbagai permasalahan teknis. Ketika itu, pemerintah menandatangi kontrak dengan perusahaan dari Jerman Barat, Wedexcro, untuk melakukan pencarian bahan baku (Putra 2015: 22; Siahaan 1996: 302). Atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 1960-an pemerintah Republik Indonesia menunjuk Cilegon sebagai kawasan industri besi baja pertama di Indonesia. Beberapa pertimbangan lainnya adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar serta aksesibilitas darat dan laut yang baik (Purwadi et. al. 2003). Selain itu, lokasi Banten dekat dengan sumber bahan baku, berupa endapan bijih besi di Lampung (Arndt 1975: 120).		Selain bekerja sama dengan Uni Soviet, pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghadapi berbagai permasalahan teknis. Ketika itu, pemerintah menandatangi kontrak dengan perusahaan dari Jerman Barat, Wedexcro, untuk melakukan pencarian bahan baku (Putra 2015: 22; Siahaan 1996: 302). Atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 1960-an pemerintah Republik Indonesia menunjuk Cilegon sebagai kawasan industri besi baja pertama di Indonesia. Beberapa pertimbangan lainnya adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar serta aksesibilitas darat dan laut yang baik (Purwadi et. al. 2003). Selain itu, lokasi Banten dekat dengan sumber bahan baku, berupa endapan bijih besi di Lampung (Arndt 1975: 120).

Admin: Created page with "Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden Sukarno sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memen..."

2023-05-24T07:20:37Z

Created page with "Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden Sukarno sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memen..."

New page

Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden Sukarno sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memenuhi kebutuhan besi baja dalam negeri.

Gagasan awal pembangunan industri besi baja telah dikemukakan sejak awal-awal tahun kemerdekaan. Pada 1947, Kementerian Kemakmuran (kemudian menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) membuat daftar industri yang perlu menjadi perhatian untuk pembangunan Republik Indonesia selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan di tahun 1945. Industri besi baja berada di urutan ketiga setelah industri tekstil dan aluminium. Pengembangan industri besi baja dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan oleh Presiden Sukarno karena dianggap dapat menekan angka impor besi baja dari Jepang dan negara-negara produsen lainnya, hingga dapat melakukan penghematan sebesar 15 juta rupiah per tahunnya (Moon 2009: 261). Selain itu, pembangunan pabrik dianggap dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Indonesia yang baru saja melalui masa Revolusi.

Untuk mewujudkan industri besi baja nasional, pemerintah menginisiasi kerjasama dengan negara-negara lain pada paruh kedua dekade 1950-an. Pada tahun 1956, misalnya, Presiden Sukarno melakukan kunjungan ke Uni Soviet terkait kerjasama pembangunan pabrik besi baja. Sepanjang tahun 1959 hingga tahun 1962, pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan teknis dan bantuan ekonomi untuk menunjang pembangunan pabrik besi baja pertama di Indonesia yang diharapkan dapat memproduksi 100,000-ton besi dalam kurun waktu satu tahun (Moon 2009: 261–263).

Selain bekerja sama dengan Uni Soviet, pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghadapi berbagai permasalahan teknis. Ketika itu, pemerintah menandatangi kontrak dengan perusahaan dari Jerman Barat, Wedexcro, untuk melakukan pencarian bahan baku (Putra 2015: 22; Siahaan 1996: 302). Atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 1960-an pemerintah Republik Indonesia menunjuk Cilegon sebagai kawasan industri besi baja pertama di Indonesia. Beberapa pertimbangan lainnya adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar serta aksesibilitas darat dan laut yang baik (Purwadi et. al. 2003). Selain itu, lokasi Banten dekat dengan sumber bahan baku, berupa endapan bijih besi di Lampung (Arndt 1975: 120).

Pada tahun 1964, berbagai fasilitas telah dibangun di Cilegon atas bantuan Uni Soviet. Beberapa di antaranya adalah pembangunan pelabuhan, jalan raya, hingga perumahan para pekerja (Arndt 1975: 120). Akan tetapi, ketika terjadi pegantian kekuasaan pada tahun 1965 dan 1966, proyek Trikora yang diinisiasi oleh Sukarno sempat mengalami hambatan. Kemudian di tahun 1970, pemerintah Republik Indonesia mendirikan PT Krakatau Steel berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tanggal 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel berada di bawah tata kelola Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur dan Ir. Marjoeni Warganegara sebagai Managing Director (Arndt 1975: 120–121).

PT Krakatau Steel melakukan ekspansi fasilitas produksi di dalam periode 10 tahun pertama sejak berdirinya perusahaan tersebut. Produk yang dihasilkan antara lain adalah pabrik besi spons, pabrik baja batang kawat, pabrik billet baja, dan juga fasilitas-fasilitas lain ataupun infrastruktur yang menunjang proses produksi pabrik-pabrik di atas seperti pembangkit listrik hingga jaringan telekomunikasi yang menghubungkan berbagai daerah (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22).

Pada tahun 1990-an, PT Krakatau mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran (Rudnyckyj 2010: 35). Hingga kini, PT Krakatau Steel merupakan bagian penting dari industri strategis di Indonesia.

Penulis: Teuku Reza Fadeli

'''Referensi'''

Laporan Tahunan Krakatau Steel Tahun 2015.

Arndt, Heinz W. (1975). PT Krakatau steel. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 11(2), 120-126.

Moon, S. (2009). Justice, geography, and steel: Technology and national identity in Indonesian industrialization. Osiris, 24(1), 253-277.

Putra, Wildan Andika. (2015). PT. Krakatau Steel sebagai industri strategis Indonesia dan dampak sosialnya (1960-1977) [Skripsi]. Depok: Universitas Indonesia.

Purwadi, D. S., Salam, A., Djatmiko, P., Ma’ruf, S., & Muttaqien, Z. (2003). Sejarah PT Krakatau Steel: Memelihara Momentum Pertumbuhan. Yogyakarta: Pustaka Raja.

Rudnyckyj, D. (2010). Spiritual Economies: Islam, Globalization and the Afterlife of Development. Ithaca: Cornell University Press.

Siahaan, Bisuk. (1996). Industrialisasi di Indonesia sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
[[Category:Tempat]]

← Older revision		Revision as of 14:33, 26 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden [[Sukarno]] sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memenuhi kebutuhan besi baja dalam negeri.		Krakatau Steel (atau PT Krakatau Steel) adalah perusahaan milik pemerintah Republik Indonesia yang bergerak di dalam industri besi baja. Perusahaan ini beroperasi di Cilegon, Jawa Barat (sebelum menjadi bagian dari provinsi Banten) sejak berdirinya pada 31 Agustus 1970 (''Laporan Tahunan Krakatau Steel'', 2015: 22)''.'' PT Krakatau Steel merupakan bagian dari pengembangan Proyek Besi Baja Trikora yang dicanangkan oleh Presiden [[Sukarno]] sejak tahun 1960-an untuk mengolah dan memenuhi kebutuhan besi baja dalam negeri.

	Gagasan awal pembangunan industri besi baja telah dikemukakan sejak awal-awal tahun kemerdekaan. Pada 1947, Kementerian Kemakmuran (kemudian menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) membuat daftar industri yang perlu menjadi perhatian untuk pembangunan Republik Indonesia selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan di tahun 1945. Industri besi baja berada di urutan ketiga setelah industri tekstil dan aluminium. Pengembangan industri besi baja dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan oleh Presiden [[Sukarno]] karena dianggap dapat menekan angka impor besi baja dari Jepang dan negara-negara produsen lainnya, hingga dapat melakukan penghematan sebesar 15 juta rupiah per tahunnya (Moon 2009: 261). Selain itu, pembangunan pabrik dianggap dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Indonesia yang baru saja melalui masa Revolusi.		Gagasan awal pembangunan industri besi baja telah dikemukakan sejak awal-awal tahun kemerdekaan. Pada 1947, Kementerian Kemakmuran (kemudian menjadi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral) membuat daftar industri yang perlu menjadi perhatian untuk pembangunan Republik Indonesia selama sepuluh tahun pertama setelah kemerdekaan di tahun 1945. Industri besi baja berada di urutan ketiga setelah industri tekstil dan aluminium. Pengembangan industri besi baja dianggap sebagai salah satu prioritas pembangunan oleh Presiden [[Sukarno]] karena dianggap dapat menekan angka impor besi baja dari Jepang dan negara-negara produsen lainnya, hingga dapat melakukan penghematan sebesar 15 juta rupiah per tahunnya (Moon 2009: 261). Selain itu, pembangunan pabrik dianggap dapat membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi banyak penduduk Indonesia yang baru saja melalui masa Revolusi.

	Untuk mewujudkan industri besi baja nasional, pemerintah menginisiasi ~~kerja sama~~ dengan negara-negara lain pada paruh kedua dekade 1950-an. Pada tahun 1956, misalnya, Presiden [[Sukarno]] melakukan kunjungan ke Uni Soviet terkait kerjasama pembangunan pabrik besi baja. Sepanjang tahun 1959 hingga tahun 1962, pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan teknis dan bantuan ekonomi untuk menunjang pembangunan pabrik besi baja pertama di Indonesia yang diharapkan dapat memproduksi 100,000-ton besi dalam kurun waktu satu tahun (Moon 2009: 261–263).		Untuk mewujudkan industri besi baja nasional, pemerintah menginisiasi kerjasama dengan negara-negara lain pada paruh kedua dekade 1950-an. Pada tahun 1956, misalnya, Presiden [[Sukarno]] melakukan kunjungan ke Uni Soviet terkait kerjasama pembangunan pabrik besi baja. Sepanjang tahun 1959 hingga tahun 1962, pemerintah Uni Soviet memberikan bantuan teknis dan bantuan ekonomi untuk menunjang pembangunan pabrik besi baja pertama di Indonesia yang diharapkan dapat memproduksi 100,000-ton besi dalam kurun waktu satu tahun (Moon 2009: 261–263).

	Selain bekerja sama dengan Uni Soviet, pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghadapi berbagai permasalahan teknis. Ketika itu, pemerintah menandatangi kontrak dengan perusahaan dari Jerman Barat, Wedexcro, untuk melakukan pencarian bahan baku (Putra 2015: 22; Siahaan 1996: 302). Atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 1960-an pemerintah Republik Indonesia menunjuk Cilegon sebagai kawasan industri besi baja pertama di Indonesia. Beberapa pertimbangan lainnya adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar serta aksesibilitas darat dan laut yang baik (Purwadi et. al. 2003). Selain itu, lokasi Banten dekat dengan sumber bahan baku, berupa endapan bijih besi di Lampung (Arndt 1975: 120).		Selain bekerja sama dengan Uni Soviet, pada tahun 1950-an, pemerintah Republik Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghadapi berbagai permasalahan teknis. Ketika itu, pemerintah menandatangi kontrak dengan perusahaan dari Jerman Barat, ''Wedexcro'', untuk melakukan pencarian bahan baku (Putra 2015: 22; Siahaan 1996: 302). Atas dasar pertimbangan teknis, pada tahun 1960-an pemerintah Republik Indonesia menunjuk Cilegon sebagai kawasan industri besi baja pertama di Indonesia. Beberapa pertimbangan lainnya adalah ketersediaan lahan dan tenaga kerja dalam jumlah besar serta aksesibilitas darat dan laut yang baik (Purwadi et. al. 2003). Selain itu, lokasi Banten dekat dengan sumber bahan baku, berupa endapan bijih besi di Lampung (Arndt 1975: 120).

	Pada tahun 1964, berbagai fasilitas telah dibangun di Cilegon atas bantuan Uni Soviet. Beberapa di antaranya adalah pembangunan pelabuhan, jalan raya, hingga perumahan para pekerja (Arndt 1975: 120). Akan tetapi, ketika terjadi pegantian kekuasaan pada tahun 1965 dan 1966, proyek Trikora yang diinisiasi oleh Sukarno sempat mengalami hambatan. Kemudian di tahun 1970, pemerintah Republik Indonesia mendirikan PT Krakatau Steel berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tanggal 31 Agustus 1970 (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22). PT Krakatau Steel berada di bawah tata kelola Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur dan Ir. Marjoeni Warganegara sebagai Managing Director (Arndt 1975: 120–121).		Pada tahun 1964, berbagai fasilitas telah dibangun di Cilegon atas bantuan Uni Soviet. Beberapa di antaranya adalah pembangunan pelabuhan, jalan raya, hingga perumahan para pekerja (Arndt 1975: 120). Akan tetapi, ketika terjadi pegantian kekuasaan pada tahun 1965 dan 1966, proyek Trikora yang diinisiasi oleh [[Sukarno]] sempat mengalami hambatan. Kemudian di tahun 1970, pemerintah Republik Indonesia mendirikan PT Krakatau Steel berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 35 tanggal 31 Agustus 1970 (''Laporan Tahunan Krakatau Steel'', 2015: 22). PT Krakatau Steel berada di bawah tata kelola Pertamina yang dipimpin oleh Ibnu Sutowo sebagai Presiden Direktur dan Ir. Marjoeni Warganegara sebagai ''Managing Director'' (Arndt 1975: 120–121).

	PT Krakatau Steel melakukan ekspansi fasilitas produksi di dalam periode 10 tahun pertama sejak berdirinya perusahaan tersebut. Produk yang dihasilkan antara lain adalah pabrik besi spons, pabrik baja batang kawat, pabrik billet baja, dan juga fasilitas-fasilitas lain ataupun infrastruktur yang menunjang proses produksi pabrik-pabrik di atas seperti pembangkit listrik hingga jaringan telekomunikasi yang menghubungkan berbagai daerah (Laporan Tahunan Krakatau Steel, 2015: 22).		PT Krakatau Steel melakukan ekspansi fasilitas produksi di dalam periode 10 tahun pertama sejak berdirinya perusahaan tersebut. Produk yang dihasilkan antara lain adalah pabrik besi spons, pabrik baja batang kawat, pabrik billet baja, dan juga fasilitas-fasilitas lain ataupun infrastruktur yang menunjang proses produksi pabrik-pabrik di atas seperti pembangkit listrik hingga jaringan telekomunikasi yang menghubungkan berbagai daerah (''Laporan Tahunan Krakatau Steel'', 2015: 22).

	Pada tahun 1990-an, PT Krakatau mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran (Rudnyckyj 2010: 35). Hingga kini, PT Krakatau Steel merupakan bagian penting dari industri strategis di Indonesia.		Pada tahun 1990-an, PT Krakatau mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan ekspansi secara besar-besaran (Rudnyckyj 2010: 35). Hingga kini, PT Krakatau Steel merupakan bagian penting dari industri strategis di Indonesia.
Line 18:		Line 18:
	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	Laporan Tahunan Krakatau Steel Tahun 2015.		''Laporan Tahunan Krakatau Steel Tahun 2015.''

	Arndt, Heinz W. (1975). PT Krakatau steel. Bulletin of Indonesian Economic Studies, 11(2), 120-126.		Arndt, Heinz W. (1975). PT Krakatau steel. ''Bulletin of Indonesian Economic Studies'', ''11''(2), 120-126.

	Moon, S. (2009). Justice, geography, and steel: Technology and national identity in Indonesian industrialization. Osiris, 24(1), 253-277.		Moon, S. (2009). Justice, geography, and steel: Technology and national identity in Indonesian industrialization. ''Osiris'', ''24''(1), 253-277.

	Putra, Wildan Andika. (2015). PT. Krakatau Steel sebagai industri strategis Indonesia dan dampak sosialnya (1960-1977) [Skripsi]. Depok: Universitas Indonesia.		Putra, Wildan Andika. (2015). ''PT. Krakatau Steel sebagai industri strategis Indonesia dan dampak sosialnya (1960-1977) [Skripsi]''. Depok: Universitas Indonesia.

	Purwadi, D. S., Salam, A., Djatmiko, P., Ma’ruf, S., & Muttaqien, Z. (2003). Sejarah PT Krakatau Steel: Memelihara Momentum Pertumbuhan. Yogyakarta: Pustaka Raja.		Purwadi, D. S., Salam, A., Djatmiko, P., Ma’ruf, S., & Muttaqien, Z. (2003). ''Sejarah PT Krakatau Steel: Memelihara Momentum Pertumbuhan''. Yogyakarta: Pustaka Raja.

	Rudnyckyj, D. (2010). Spiritual Economies: Islam, Globalization and the Afterlife of Development. Ithaca: Cornell University Press.		Rudnyckyj, D. (2010). ''Spiritual Economies: Islam, Globalization and the Afterlife of Development''. Ithaca: Cornell University Press.

	Siahaan, Bisuk. (1996). Industrialisasi di Indonesia sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.		Siahaan, Bisuk. (1996). ''Industrialisasi di Indonesia sejak Hutang Kehormatan sampai Banting Stir''. Jakarta: Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
	[[Category:Tempat]]		[[Category:Tempat]]