Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: Mansyur" to "{{Penulis|Mansyur|Masyarakat Sejarah Indonesia|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

2023-08-10T07:16:24Z

Text replacement - "Penulis: Mansyur" to "{{Penulis|Mansyur|Masyarakat Sejarah Indonesia|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 14:16, 10 August 2023
Line 9:		Line 9:
	Keberadaan Durenas/Lemrenas membuat terjadinya tumpah tindih dengan tugas MIPI. Untuk mencegah berlarutnya kondisi tersebut, terbit Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara R.I. No. 18/B/ 1967 yang membubarkan Lembaga Riset Nasional dan MIPI. Selanjutnya Lembaga ini berganti dengan nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 128 tahun 1967, LIPI mengakomodir keseluruhan tugas dari Lembaga Riset Nasional dan MIPI (ABRI 1990: 62). Pimpinan LIPI pertama dijabat Sarwono Prawirohardjo, dengan struktur beberapa lembaga penelitian dan sekaligus pembimbing lembaga penelitian skala nasional.		Keberadaan Durenas/Lemrenas membuat terjadinya tumpah tindih dengan tugas MIPI. Untuk mencegah berlarutnya kondisi tersebut, terbit Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara R.I. No. 18/B/ 1967 yang membubarkan Lembaga Riset Nasional dan MIPI. Selanjutnya Lembaga ini berganti dengan nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 128 tahun 1967, LIPI mengakomodir keseluruhan tugas dari Lembaga Riset Nasional dan MIPI (ABRI 1990: 62). Pimpinan LIPI pertama dijabat Sarwono Prawirohardjo, dengan struktur beberapa lembaga penelitian dan sekaligus pembimbing lembaga penelitian skala nasional.

	Penulis: Mansyur		{{Penulis\|Mansyur\|Masyarakat Sejarah Indonesia\|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}

Admin: Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

2023-08-08T04:33:10Z

Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

← Older revision		Revision as of 11:33, 8 August 2023
Line 29:		Line 29:

	Widuri, Noorika Retno, 2020. “Dinamika Struktur Organisasi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI LIPI) Dalam Era Global”. Jurnal ''Ilmu Perpustakaan dan Informasi'' (JIPI) Vol. 5 No. 2.		Widuri, Noorika Retno, 2020. “Dinamika Struktur Organisasi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI LIPI) Dalam Era Global”. Jurnal ''Ilmu Perpustakaan dan Informasi'' (JIPI) Vol. 5 No. 2.
			{{Comment}}
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin at 23:17, 6 August 2023

2023-08-06T23:17:29Z

← Older revision		Revision as of 06:17, 7 August 2023
Line 3:		Line 3:
	Keberadaan MIPI memiliki andil besar bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia. Pada dasawarsa 1950-an, buku dan jurnal ilmiah yang terbit cukup signifikan sehingga diperlukan lembaga khusus untuk mendokumentasikannya. Seiring dibentuknya MIPI, bagian dokumentasi MIPI menyediakan informasi melalui penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi bagi peneliti di dalam dan luar MIPI (Widuri 2020: 92).		Keberadaan MIPI memiliki andil besar bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia. Pada dasawarsa 1950-an, buku dan jurnal ilmiah yang terbit cukup signifikan sehingga diperlukan lembaga khusus untuk mendokumentasikannya. Seiring dibentuknya MIPI, bagian dokumentasi MIPI menyediakan informasi melalui penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi bagi peneliti di dalam dan luar MIPI (Widuri 2020: 92).

	MIPI mulai mengadakan konferensi pertama pda 7 hingga 9 Januari 1957 di Bandung, di mana Ketua MIPI Sarwono Prawirohardho mengemukakan gagasan dan pandangannya mengenai upaya dokumentasi karya ilmiah. MIPI bertugas dan bertanggung-jawab menginventarisasi dan mendokumentasikan hasil riset berupa kepustakaan dan barang/benda lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itulah, perlu diletakkan dasar sehingga MIPI bisa menjadi pusat aktivitas pendokumentasian serta penerangan tentang ilmu pengetahuan (Bachtiar 2005: 71).		MIPI mulai mengadakan konferensi pertama pda 7 hingga 9 Januari 1957 di Bandung, di mana Ketua MIPI [[Sarwono Prawirohardjo\|Sarwono Prawirohardho]] mengemukakan gagasan dan pandangannya mengenai upaya dokumentasi karya ilmiah. MIPI bertugas dan bertanggung-jawab menginventarisasi dan mendokumentasikan hasil riset berupa kepustakaan dan barang/benda lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itulah, perlu diletakkan dasar sehingga MIPI bisa menjadi pusat aktivitas pendokumentasian serta penerangan tentang ilmu pengetahuan (Bachtiar 2005: 71).

	Upaya ini diikuti Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 1961 mengenai tugas, kewajiban, dokumentasi serta perpustakaan di lingkungan pemerintah. Dalam perkembangannya, tahun 1962 pemerintah kemudian membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (Durenas) yang membawahi MIPI. Adapun tugas tambahannya membentuk dan memfasilitasi beberapa Lembaga Riset Nasional (Supriatna 2021: 361). Pada 27 Maret 1966 pemerintah mengubah status Departemen Urusan Riset Nasional menjadi Lembaga Riset Nasional /Lemrenas (LIPI 1978: 1-2; Depsos 1984: 19).		Upaya ini diikuti Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 1961 mengenai tugas, kewajiban, dokumentasi serta perpustakaan di lingkungan pemerintah. Dalam perkembangannya, tahun 1962 pemerintah kemudian membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (Durenas) yang membawahi MIPI. Adapun tugas tambahannya membentuk dan memfasilitasi beberapa Lembaga Riset Nasional (Supriatna 2021: 361). Pada 27 Maret 1966 pemerintah mengubah status Departemen Urusan Riset Nasional menjadi Lembaga Riset Nasional /Lemrenas (LIPI 1978: 1-2; Depsos 1984: 19).

Admin at 14:34, 6 August 2023

2023-08-06T14:34:46Z

← Older revision		Revision as of 21:34, 6 August 2023
Line 1:		Line 1:
	Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) atau ''The Council for Sciences of Indonesia'', dibentuk pada 1956 oleh pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden Sukarno. Inisiasi berdirinya lembaga ini berawal dari gagasan Presiden Sukarno tahun 1592, yang menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo membangun institusi riset (Murniatmo 1982: 51). Sebagai embrio institusi yang kemudian disebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MIPI sejak awal terbentuknya bertujuan mempelopori upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan selanjutnya memberikan saran dengan dasar ilmu pengetahuan kepada pemerintah guna pembangunan nasional. Selain itu, MIPI juga bertugas menjalin riset dengan lembaga pemerintahan maupun swasta (ABRI 1990: 62).		Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) atau ''The Council for Sciences of Indonesia'', dibentuk pada 1956 oleh pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden [[Sukarno]]. Inisiasi berdirinya lembaga ini berawal dari gagasan Presiden Sukarno tahun 1592, yang menugaskan [[Sarwono Prawirohardjo\|Dokter Sarwono Prawirohardjo]] membangun institusi riset (Murniatmo 1982: 51). Sebagai embrio institusi yang kemudian disebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MIPI sejak awal terbentuknya bertujuan mempelopori upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan selanjutnya memberikan saran dengan dasar ilmu pengetahuan kepada pemerintah guna pembangunan nasional. Selain itu, MIPI juga bertugas menjalin riset dengan lembaga pemerintahan maupun swasta (ABRI 1990: 62).

	Keberadaan MIPI memiliki andil besar bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia. Pada dasawarsa 1950-an, buku dan jurnal ilmiah yang terbit cukup signifikan sehingga diperlukan lembaga khusus untuk mendokumentasikannya. Seiring dibentuknya MIPI, bagian dokumentasi MIPI menyediakan informasi melalui penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi bagi peneliti di dalam dan luar MIPI (Widuri 2020: 92).		Keberadaan MIPI memiliki andil besar bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia. Pada dasawarsa 1950-an, buku dan jurnal ilmiah yang terbit cukup signifikan sehingga diperlukan lembaga khusus untuk mendokumentasikannya. Seiring dibentuknya MIPI, bagian dokumentasi MIPI menyediakan informasi melalui penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi bagi peneliti di dalam dan luar MIPI (Widuri 2020: 92).

Admin at 11:15, 25 July 2023

2023-07-25T11:15:35Z

Admin: Created page with "Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) atau The Council for Sciences of Indonesia, dibentuk pada 1956 oleh pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden Sukarno. Inisiasi berdirinya lembaga ini berawal dari gagasan Presiden Sukarno tahun 1592, yang menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo membangun institusi riset (Murniatmo 1982: 51). Sebagai embrio institusi yang kemudian disebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MIPI sejak awal terbentuknya bertujuan mempe..."

2023-06-21T10:25:00Z

Created page with "Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) atau The Council for Sciences of Indonesia, dibentuk pada 1956 oleh pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden Sukarno. Inisiasi berdirinya lembaga ini berawal dari gagasan Presiden Sukarno tahun 1592, yang menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo membangun institusi riset (Murniatmo 1982: 51). Sebagai embrio institusi yang kemudian disebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MIPI sejak awal terbentuknya bertujuan mempe..."

New page

Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) atau The Council for Sciences of Indonesia, dibentuk pada 1956 oleh pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden Sukarno. Inisiasi berdirinya lembaga ini berawal dari gagasan Presiden Sukarno tahun 1592, yang menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo membangun institusi riset (Murniatmo 1982: 51). Sebagai embrio institusi yang kemudian disebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MIPI sejak awal terbentuknya bertujuan mempelopori upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan selanjutnya memberikan saran dengan dasar ilmu pengetahuan kepada pemerintah guna pembangunan nasional. Selain itu, MIPI juga bertugas menjalin riset dengan lembaga pemerintahan maupun swasta (ABRI 1990: 62).

Keberadaan MIPI memiliki andil besar bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia. Pada dasawarsa 1950-an, buku dan jurnal ilmiah yang terbit cukup signifikan sehingga diperlukan lembaga khusus untuk mendokumentasikannya. Seiring dibentuknya MIPI, bagian dokumentasi MIPI menyediakan informasi melalui penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi bagi peneliti di dalam dan luar MIPI (Widuri 2020: 92).

MIPI mulai mengadakan konferensi pertama pda 7 hingga 9 Januari 1957 di Bandung, di mana Ketua MIPI Sarwono Prawirohardho mengemukakan gagasan dan pandangannya mengenai upaya dokumentasi karya ilmiah. MIPI bertugas dan bertanggung-jawab menginventarisasi dan mendokumentasikan hasil riset berupa kepustakaan dan barang/benda lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Karena itulah, perlu diletakkan dasar sehingga MIPI bisa menjadi pusat aktivitas pendokumentasian serta penerangan tentang ilmu pengetahuan (Bachtiar 2005: 71).

Upaya ini diikuti Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 1961 mengenai tugas, kewajiban, dokumentasi serta perpustakaan di lingkungan pemerintah. Dalam perkembangannya, tahun 1962 pemerintah kemudian membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (Durenas) yang membawahi MIPI. Adapun tugas tambahannya membentuk dan memfasilitasi beberapa Lembaga Riset Nasional (Supriatna 2021: 361). Pada 27 Maret 1966 pemerintah mengubah status Departemen Urusan Riset Nasional menjadi Lembaga Riset Nasional /Lemrenas (LIPI 1978: 1-2; Depsos 1984: 19).

Keberadaan Durenas/Lemrenas membuat terjadinya tumpah tindih dengan tugas MIPI. Untuk mencegah berlarutnya kondisi tersebut, terbit Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara R.I. No. 18/B/ 1967 yang membubarkan Lembaga Riset Nasional dan MIPI. Selanjutnya Lembaga ini berganti dengan nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 128 tahun 1967, LIPI mengakomodir keseluruhan tugas dari Lembaga Riset Nasional dan MIPI (ABRI 1990: 62). Pimpinan LIPI pertama dijabat Sarwono Prawirohardjo, dengan struktur beberapa lembaga penelitian dan sekaligus pembimbing lembaga penelitian skala nasional.

Penulis: Mansyur

'''Referensi'''

ABRI 1990. “Pemandangan Umum Fraksi Abri Atas Rancangan Undang -Undang Republik Indonesia Tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (RUU AIPI)”. Mimbar Kekaryaan ABRI Edisi 231-Maret 1990, Tahun ke XX.

Arsip Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ditetapkan 08 Maret 1956, diundangkan & berlaku sejak 19 Maret 1956. Koleksi Database Peraturan JDIH BPK RI.

Bachtar, Mulni A., 2005. “Jejak Langkah Perjalanan PDIN-LIPI, 1965-1986”. Jurnal Dokumentasi dan Informasi Vol. 29, No.1, Juni 2005 (70-89).

Departemen Sosial, 1984. Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I, Pelita II, Pelita III Volume 2. Jakarta : Departemen Sosial.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1978. Laporan Tahunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 1978. Jakarta : LIPI.

Murniatmo, Gatut, 1982. Prof. Dr. Soediman Kartohadiprodjo, SH. Jakarta : Depdikbud, Proyek Inventarisasi & Dokumentasi Sejarah Nasional.

Supriatna, Jatna, 2021. Otobiografi Jatna Supriatna : Jejak Selusur Seorang Petualang, Pendidik, dan Wiraswasta Perikehidupan Alam. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Widuri, Noorika Retno, 2020. “Dinamika Struktur Organisasi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI LIPI) Dalam Era Global”. Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (JIPI) Vol. 5 No. 2.
[[Category:Organisasi]]

← Older revision		Revision as of 18:15, 25 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) atau The Council for Sciences of Indonesia, dibentuk pada 1956 oleh pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden Sukarno. Inisiasi berdirinya lembaga ini berawal dari gagasan Presiden Sukarno tahun 1592, yang menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo membangun institusi riset (Murniatmo 1982: 51). Sebagai embrio institusi yang kemudian disebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MIPI sejak awal terbentuknya bertujuan mempelopori upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan selanjutnya memberikan saran dengan dasar ilmu pengetahuan kepada pemerintah guna pembangunan nasional. Selain itu, MIPI juga bertugas menjalin riset dengan lembaga pemerintahan maupun swasta (ABRI 1990: 62).		Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI) atau ''The Council for Sciences of Indonesia'', dibentuk pada 1956 oleh pemerintah Indonesia era pemerintahan Presiden Sukarno. Inisiasi berdirinya lembaga ini berawal dari gagasan Presiden Sukarno tahun 1592, yang menugaskan Dokter Sarwono Prawirohardjo membangun institusi riset (Murniatmo 1982: 51). Sebagai embrio institusi yang kemudian disebut Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), MIPI sejak awal terbentuknya bertujuan mempelopori upaya mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan selanjutnya memberikan saran dengan dasar ilmu pengetahuan kepada pemerintah guna pembangunan nasional. Selain itu, MIPI juga bertugas menjalin riset dengan lembaga pemerintahan maupun swasta (ABRI 1990: 62).

	Keberadaan MIPI memiliki andil besar bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia. Pada dasawarsa 1950-an, buku dan jurnal ilmiah yang terbit cukup signifikan sehingga diperlukan lembaga khusus untuk mendokumentasikannya. Seiring dibentuknya MIPI, bagian dokumentasi MIPI menyediakan informasi melalui penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi bagi peneliti di dalam dan luar MIPI (Widuri 2020: 92).		Keberadaan MIPI memiliki andil besar bagi perkembangan dunia akademik di Indonesia. Pada dasawarsa 1950-an, buku dan jurnal ilmiah yang terbit cukup signifikan sehingga diperlukan lembaga khusus untuk mendokumentasikannya. Seiring dibentuknya MIPI, bagian dokumentasi MIPI menyediakan informasi melalui penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi bagi peneliti di dalam dan luar MIPI (Widuri 2020: 92).
Line 7:		Line 7:
	Upaya ini diikuti Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 1961 mengenai tugas, kewajiban, dokumentasi serta perpustakaan di lingkungan pemerintah. Dalam perkembangannya, tahun 1962 pemerintah kemudian membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (Durenas) yang membawahi MIPI. Adapun tugas tambahannya membentuk dan memfasilitasi beberapa Lembaga Riset Nasional (Supriatna 2021: 361). Pada 27 Maret 1966 pemerintah mengubah status Departemen Urusan Riset Nasional menjadi Lembaga Riset Nasional /Lemrenas (LIPI 1978: 1-2; Depsos 1984: 19).		Upaya ini diikuti Peraturan Presiden RI No. 20 Tahun 1961 mengenai tugas, kewajiban, dokumentasi serta perpustakaan di lingkungan pemerintah. Dalam perkembangannya, tahun 1962 pemerintah kemudian membentuk Departemen Urusan Riset Nasional (Durenas) yang membawahi MIPI. Adapun tugas tambahannya membentuk dan memfasilitasi beberapa Lembaga Riset Nasional (Supriatna 2021: 361). Pada 27 Maret 1966 pemerintah mengubah status Departemen Urusan Riset Nasional menjadi Lembaga Riset Nasional /Lemrenas (LIPI 1978: 1-2; Depsos 1984: 19).

	Keberadaan Durenas/Lemrenas membuat terjadinya tumpah tindih dengan tugas MIPI. Untuk mencegah berlarutnya kondisi tersebut, terbit Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara R.I. No. 18/B/ 1967 yang membubarkan Lembaga Riset Nasional dan MIPI. Selanjutnya Lembaga ini berganti dengan nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 128 tahun 1967, LIPI mengakomodir keseluruhan tugas dari Lembaga Riset Nasional dan MIPI (ABRI 1990: 62). Pimpinan LIPI pertama dijabat Sarwono Prawirohardjo, dengan struktur beberapa lembaga penelitian dan sekaligus pembimbing lembaga penelitian skala nasional.		Keberadaan Durenas/Lemrenas membuat terjadinya tumpah tindih dengan tugas MIPI. Untuk mencegah berlarutnya kondisi tersebut, terbit Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara R.I. No. 18/B/ 1967 yang membubarkan Lembaga Riset Nasional dan MIPI. Selanjutnya Lembaga ini berganti dengan nama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia Nomor 128 tahun 1967, LIPI mengakomodir keseluruhan tugas dari Lembaga Riset Nasional dan MIPI (ABRI 1990: 62). Pimpinan LIPI pertama dijabat Sarwono Prawirohardjo, dengan struktur beberapa lembaga penelitian dan sekaligus pembimbing lembaga penelitian skala nasional.

	Penulis: Mansyur		Penulis: Mansyur
Line 14:		Line 14:
	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	ABRI 1990. “Pemandangan Umum Fraksi Abri Atas Rancangan Undang -Undang Republik Indonesia Tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (RUU AIPI)”. Mimbar Kekaryaan ABRI Edisi 231-Maret 1990, Tahun ke XX.		ABRI 1990. “Pemandangan Umum Fraksi Abri Atas Rancangan Undang -Undang Republik Indonesia Tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (RUU AIPI)”. ''Mimbar Kekaryaan ABRI'' Edisi 231-Maret 1990, Tahun ke XX.

	Arsip Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ditetapkan 08 Maret 1956, diundangkan & berlaku sejak 19 Maret 1956. Koleksi Database Peraturan JDIH BPK RI.		Arsip ''Undang-Undang (UU) Republik Indonesia No. 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia''. Ditetapkan 08 Maret 1956, diundangkan & berlaku sejak 19 Maret 1956. Koleksi Database Peraturan JDIH BPK RI.

	Bachtar, Mulni A., 2005. “Jejak Langkah Perjalanan PDIN-LIPI, 1965-1986”. Jurnal Dokumentasi dan Informasi Vol. 29, No.1, Juni 2005 (70-89).		Bachtar, Mulni A., 2005. “Jejak Langkah Perjalanan PDIN-LIPI, 1965-1986”. Jurnal ''Dokumentasi dan Informasi'' Vol. 29, No.1, Juni 2005 (70-89).

	Departemen Sosial, 1984. Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I, Pelita II, Pelita III Volume 2. Jakarta : Departemen Sosial.		Departemen Sosial, 1984. ''Visualisasi Hasil Pembangunan Orde Baru Pelita I, Pelita II, Pelita III'' Volume 2. Jakarta : Departemen Sosial.

	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1978. Laporan Tahunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 1978. Jakarta : LIPI.		Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 1978. ''Laporan Tahunan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 1978''. Jakarta : LIPI.

	Murniatmo, Gatut, 1982. Prof. Dr. Soediman Kartohadiprodjo, SH. Jakarta : Depdikbud, Proyek Inventarisasi & Dokumentasi Sejarah Nasional.		Murniatmo, Gatut, 1982. ''Prof. Dr. Soediman Kartohadiprodjo, SH''. Jakarta : Depdikbud, Proyek Inventarisasi & Dokumentasi Sejarah Nasional.

	Supriatna, Jatna, 2021. Otobiografi Jatna Supriatna : Jejak Selusur Seorang Petualang, Pendidik, dan Wiraswasta Perikehidupan Alam. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.		Supriatna, Jatna, 2021. ''Otobiografi Jatna Supriatna : Jejak Selusur Seorang Petualang, Pendidik, dan Wiraswasta Perikehidupan Alam''. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

	Widuri, Noorika Retno, 2020. “Dinamika Struktur Organisasi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI LIPI) Dalam Era Global”. Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi (JIPI) Vol. 5 No. 2.		Widuri, Noorika Retno, 2020. “Dinamika Struktur Organisasi Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PDDI LIPI) Dalam Era Global”. Jurnal ''Ilmu Perpustakaan dan Informasi'' (JIPI) Vol. 5 No. 2.
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]