Mohammad Rasjidi - Revision history

Admin at 16:36, 16 September 2024

2024-09-16T16:36:06Z

← Older revision		Revision as of 23:36, 16 September 2024
Line 1:		Line 1:
			[[File:Mohammad Rasjidi - Pekan Buku Indonesia 1954 p245.jpg\|center\|thumb\|Mohammad Rasjidi. Sumber: [https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=34051 Repro dari buku ''Pekan Buku Indonesia'' (1954), Hal. 245]]]



	Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Pendidikan dasar ditempuhnya dengan berpindah-pindah sekolah. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah [[Muhammadiyah]] Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan pembelajarannya di ''Kweekschool'' Muhammadiyah. Di sekolah ini, baik pelajaran agama maupun umum diberikan secara intensif. Namun, sekali lagi ia pindah sekolah. [[Al-Irsyad]] di Lawang, Jawa Timur menjadi pilihannya untuk meneruskan pendidikan. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperoleh gelar diploma pada usia 15 tahun (Ananda, 1985: 4-5).		Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Pendidikan dasar ditempuhnya dengan berpindah-pindah sekolah. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah [[Muhammadiyah]] Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan pembelajarannya di ''Kweekschool'' Muhammadiyah. Di sekolah ini, baik pelajaran agama maupun umum diberikan secara intensif. Namun, sekali lagi ia pindah sekolah. [[Al-Irsyad]] di Lawang, Jawa Timur menjadi pilihannya untuk meneruskan pendidikan. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperoleh gelar diploma pada usia 15 tahun (Ananda, 1985: 4-5).

Admin at 04:48, 24 August 2023

2023-08-24T04:48:40Z

← Older revision		Revision as of 11:48, 24 August 2023
Line 1:		Line 1:
	Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah [[Muhammadiyah]] Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia ~~kemudian~~ melanjutkan pembelajarannya di [[Al-Irsyad]] di Lawang, Jawa Timur. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperoleh gelar diploma pada usia 15 tahun (Ananda, 1985: 4-5).		Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Pendidikan dasar ditempuhnya dengan berpindah-pindah sekolah. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah [[Muhammadiyah]] Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia melanjutkan pembelajarannya di ''Kweekschool'' Muhammadiyah. Di sekolah ini, baik pelajaran agama maupun umum diberikan secara intensif. Namun, sekali lagi ia pindah sekolah. [[Al-Irsyad]] di Lawang, Jawa Timur menjadi pilihannya untuk meneruskan pendidikan. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperoleh gelar diploma pada usia 15 tahun (Ananda, 1985: 4-5).

	Pada tahun 1931 ~~Rasjidi~~ memantapkan ~~hati~~ berangkat ke Kairo, dan mendaftarkan diri di Qisim A-am, sekolah bagian umum. Selama di sana, ia aktif berorganisasi, terutama setelah bergabung dan diangkat sebagai wakil ketua Persatuan Pemuda Indonesia Malaya. Untuk memperdalam kemampuan bahasa Arab, Rasjidi melanjutkan ke sekolah guru tinggi Darul Umum dengan terlebih dahulu mengikuti persiapan. Minatnya akan ilmu filsafat agama semakin meningkat setelah ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Filsafat dan Agama, Fakultas Sastra, Universitas Kairo, Mesir (Ananda, 1985: 12-16).		Periode tahun 1925, pada masa ini mulai berkembang minat bumiputra untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Tidak terkecuali bagi Rasjidi. Pada tahun 1931 ia memantapkan hatinya berangkat ke Kairo, dan mendaftarkan diri di Qisim A-am, sekolah bagian umum. Selama di sana, Rasjidi turut aktif berorganisasi, terutama setelah bergabung dan diangkat sebagai wakil ketua Persatuan Pemuda Indonesia Malaya. Untuk memperdalam kemampuan bahasa Arab, Rasjidi melanjutkan ke sekolah guru tinggi Darul Umum dengan terlebih dahulu mengikuti persiapan. Minatnya akan ilmu filsafat agama semakin meningkat setelah ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Filsafat dan Agama, Fakultas Sastra, Universitas Kairo, Mesir (Ananda, 1985: 12-16).

	Setelah kurang-lebih tujuh tahun menimba ilmu di Kairo, Rasjidi kembali ke tanah air. Setibanya di Indonesia, ia tertarik bergabung dengan PII (Partai Islam Indonesia) yang didirikan pada bulan Desember 1938 di Solo. Selain aktivitas politik, Rasjidi diketahui mulai meniti karir di dunia pendidikan dengan mengambil tawaran mengajar di Pesantren Luhur, Solo, meski hanya dapat bertahan selama delapan bulan tersebab pecahnya Perang Pasifik. Dalam situasi politik yang tengah memanas ketika invasi Jepang terjadi, Rasjidi menerima sebuah surat dari Suwandi (Pejabat Tinggi Departemen Pengajaran dan Peribadatan) yang berisi tentang perintah dari Pemerintah Bala Tentara ''Dai Nippon'' untuk mengelola perpustakaan di Jakarta. Perpustakaan tersebut nantinya akan diberi nama Perpustakaan Islam (Ananda, 1985: 18-25).		Setelah kurang-lebih tujuh tahun menimba ilmu di Kairo, Rasjidi kembali ke tanah air. Setibanya di Indonesia, ia tertarik bergabung dengan PII (Partai Islam Indonesia) yang didirikan pada bulan Desember 1938 di Solo. Selain aktivitas politik, Rasjidi diketahui mulai meniti karir di dunia pendidikan dengan mengambil tawaran mengajar di Pesantren Luhur, Solo, meski hanya dapat bertahan selama delapan bulan tersebab pecahnya Perang Pasifik. Dalam situasi politik yang tengah memanas ketika invasi Jepang terjadi, Rasjidi menerima sebuah surat dari Suwandi (Pejabat Tinggi Departemen Pengajaran dan Peribadatan) yang berisi tentang perintah dari Pemerintah Bala Tentara Dai Nippon untuk mengelola perpustakaan di Jakarta. Perpustakaan tersebut nantinya akan diberi nama Perpustakaan Islam (Ananda, 1985: 18-25).

	Pasca [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]], tanpa disangka nama Rasjidi tercantum sebagai Menteri Negara dalam susunan [[Kabinet Sjahrir\|Kabinet Sjahrir I]] yang dibentuk pada 14 November 1945. Setelah menerima kabar yang mengejutkan itu, Rasjidi menjalankan tugasnya selama dua bulan sebelum ia ditunjuk menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Sjahrir II. Dalam pidato pengukuhannya, ia mengemukakan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia, terutama pada situasi awal revolusi yang rawan konflik. Pada tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan dipindahkannya ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, melalui siaran [[Radio Republik Indonesia (RRI)\|Radio Republik Indonesia]], Rasjidi menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah dibentuk. Ketika Kabinet Sjahrir III ~~disusun~~, nama Rasjidi tidak lagi termaktub dalam daftar menteri. Ia ditetapkan sebagai Sekretaris ~~Jenderal~~ Kementerian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta (Ananda, 1985: 31-35).		Pasca [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]], tanpa disangka nama Rasjidi tercantum sebagai Menteri Negara dalam susunan [[Kabinet Sjahrir\|Kabinet Sjahrir I]] yang dibentuk pada 14 November 1945. Setelah menerima kabar yang mengejutkan itu, Rasjidi menjalankan tugasnya selama dua bulan sebelum ia ditunjuk menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Sjahrir II. Dalam pidato pengukuhannya, ia mengemukakan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia, terutama pada situasi awal revolusi yang rawan konflik. Pada tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan dipindahkannya ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, melalui siaran [[Radio Republik Indonesia (RRI)\|Radio Republik Indonesia]], Rasjidi menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah dibentuk. Kabinet Sjahrir II hanya berusia kurang-lebih tujuh bulan. Ketika Kabinet Sjahrir III dibentuk, nama Rasjidi tidak lagi termaktub dalam daftar menteri. Meski demikian, ia ditetapkan sebagai Sekretaris Jendral Kementerian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta (Ananda, 1985: 31-35).

	Tugas negara kembali diemban oleh Rasjidi ketika ia diutus menyambut Mohammad Abdul Mounem (Konsul Jendral Mesir) yang tanpa pemberitahuan sebelumnya, telah mendarat di Maguwo Yogyakarta pada Maret 1947. Sebagai utusan Liga Arab, kedatangan Mounem di Indonesia bertujuan mengadakan dialog mengenai bantuan yang dapat diberikan oleh negara-negara Arab dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Delegasi Diplomatik RI pun segera dibentuk dengan [[Agus Salim\|Haji Agus Salim]] sebagai ketuanya. Rasjidi ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus bendahara delegasi. Delegasi Indonesia yang diberangkatkan pada 17 Maret 1947 ini berhasil menggalang dukungan dengan penandatanganan Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir pada 10 Juni 1947 (Ananda, 1985: 37).		Tugas negara kembali diemban oleh Rasjidi ketika ia diutus menyambut Mohammad Abdul Mounem (Konsul Jendral Mesir) yang tanpa pemberitahuan sebelumnya, telah mendarat di Maguwo, Yogyakarta pada Maret 1947. Sebagai utusan Liga Arab, kedatangan Mounem di Indonesia bertujuan mengadakan dialog mengenai bantuan yang dapat diberikan oleh negara-negara Arab dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Delegasi Diplomatik RI pun segera dibentuk dengan [[Agus Salim\|Haji Agus Salim]] sebagai ketuanya. Rasjidi ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus bendahara delegasi. Delegasi Indonesia yang diberangkatkan pada 17 Maret 1947 ini berhasil menggalang dukungan dengan penandatanganan Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir pada 10 Juni 1947 (Ananda, 1985: 37).

	Sementara itu, Indonesia digempur oleh Agresi Militer I. Rasjidi ditunjuk H. Agus Salim untuk menjadi Perwakilan RI di Kairo. Berbekal kedudukan barunya, Rasjidi melanjutkan perjuangan dalam menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui ~~jalur~~ diplomasi, terutama kepada Pemerintahan Saudi. Pasca Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949, Rasjidi kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah RI. Ia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia di Mesir, dan pada tahun 1953 menjadi Duta Besar Indonesia di Iran. Setelah 11 bulan, Rasjidi kembali ke Indonesia dan ~~ditugaskan di~~ Dirjen Penerangan Deplu (Ananda, 1985: 37-51).		Sementara itu, Indonesia digempur oleh Agresi Militer I. Rasjidi ditunjuk H. Agus Salim untuk menjadi Perwakilan RI di Kairo. Berbekal kedudukan barunya, Rasjidi melanjutkan perjuangan dalam menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi, terutama kepada Pemerintahan Saudi. Pasca Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949, Rasjidi kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah RI. Ia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia di Mesir, dan pada tahun 1953 menjadi Duta Besar Indonesia di Iran. Setelah 11 bulan, Rasjidi kembali ke Indonesia dan diangkat sebagai Dirjen Penerangan Deplu (Ananda, 1985: 37-51).

	Memasuki periode Demokrasi Liberal, Rasjidi ~~bertugas~~ di Akademi Dinas Luar Negeri, yang pada waktu itu diketuai oleh [[Ahmad Soebardjo\|Subardjo]]. Di sana, ia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait disertasinya. Ia melanjutkan ~~studi~~ ke Universitas Sorbonne ketika datang tawaran beasiswa ''Rockefeller Foundation''. Pada tahun 1956, Rasjidi mampu mempertahankan disertasinya dan mendapat gelar doktor. Begitu menyelesaikan studi, Rasjidi ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan. ~~Sementara~~ itu, aktivitas dunia akademiknya kembali dimulai setelah ia ~~menerima~~ tawaran mengajar di ~~McGill~~ University, Kanada, sebagai ''Associate Professor'' dalam Ilmu Agama Islam (Ananda, 1985: 56-60). Setelah lima tahun mengajar kemudian ia menjadi wakil direktur ''Islamic Centre'' di Washington D.C., Rasjidi pulang ke tanah air pada 1967. Ia diminta menjadi pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 20 April 1968, Rasjidi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam. Di usia senjanya, Rasjidi masih disibukkan dengan kegiatannya menyusun karya tulis filsafat Islam (Ananda, 1985: 65-71).		Memasuki periode Demokrasi Liberal, Rasjidi ditugaskan di Akademi Dinas Luar Negeri, yang pada waktu itu diketuai oleh [[Ahmad Soebardjo\|Subardjo]]. Di sana, ia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait disertasinya. Ia melanjutkan studinya ke Universitas Sorbonne ketika datang tawaran beasiswa ''Rockefeller Foundation''. Pada tahun 1956, Rasjidi mampu mempertahankan disertasinya dan mendapat gelar doktor. Begitu menyelesaikan studi, Rasjidi ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan. Selain itu, aktivitas dunia akademiknya kembali dimulai setelah ia meneriwa tawaran mengajar di Mc Gill University, Kanada, sebagai ''Associate Professor'' dalam Ilmu Agama Islam (Ananda, 1985: 56-60).

	~~{{Penulis\|Florentinus Galih Adi Utama\|Program Studi Sejarah~~, Fakultas ~~Sastra,~~ Universitas ~~Sanata Dharma Yogyakarta\|Dr~~. ~~Sri Margana~~, ~~M.Hum~~.}}		Ketika kembali ke Indonesia pada tahun 1965, ia mendapati bahwa Partai Komunis Indonesia sedang mendominasi percaturan politik negara. Secara tersirat, Rasjidi menampilkan diri sebagai penentang terhadap partai tersebut, yang disajikannya dalam buku berjudul ''Islam Menentang Komunisme''. Tersebab tekanan PKI terhadap tokoh-tokoh Islam semakin meningkat, menyebabkan Rasjidi berangkat ke Arab Saudi dan menjadi anggota ''Rabitah al- ‘Alam al-Islami'' (Liga Dunia Islam). Setelah masa pergolakan mulai mereda, Rasjidi pulang ke tanah air pada 1967. Ia diminta kesediaannya untuk menjadi pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 20 April 1968, Rasjidi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam (Azra, 1994:105-106).

			Setelah malang-melintang dalam dunia politik dan pendidikan, pandangan Rasjidi semakin matang terhadap konsep pendidikan dalam konteks Indonesia masa itu. Menurutnya, negara sepenuhnya bertanggung jawab terhadap asupan pendidikan agama bagi rakyat. Ia menentang sikap pemerintah yang membedakan antara sistem pendidikan formal dan nonformal. Apalagi jika pendidikan agama diajarkan di luar sekolah pemerintah. Ia menegaskan bahwa sudah sepatutnya bila pendidikan agama Islam diberikan secara berimbang di lembaga-lembaga pendidikan pemerintah, alih-alih hanya berfokus di pesantren (Sagala, 2016:137).

	'''~~Referensi~~'''		Tidak hanya melalui jalur pendidikan, Rasjidi secara kontinyu memperjuangkan kemurnian Islam di Indonesia melalui pemikiran. Sikap tegas Rasjidi jelas terlihat terutama ketika muncul adanya potensi gagasan atau kebijakan pemerintah yang dapat mengancam ajaran-ajaran agama Islam beserta pemeluknya. Meskipun demikian, keberpihakannya terhadap ideologi Republik Indonesia tidak dapat diragukan (Azra, 1994:116).

			Di usia senjanya, Rasjidi masih disibukkan dengan kegiatan menyusun karya tulis filsafat Islam, menuangkan pandangan-pandangannya dalam mempertahankan kemurnian Islam Indonesia (Ananda, 1985: 65-71).{{Penulis\|Florentinus Galih Adi Utama\|Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta\|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}



			'''Sumber'''

			Azyumardi Azra. 1994. “Guarding The Faith of The Ummah: Religio-Intellectual Journey of Mohammad Rasjidi”, dalam ''Studi Islamika: Indonesian Journal for Islamic Studies'', Vol. I, No. 1, 1994, hlm. 89-119.

	Endang Basri Ananda. 1985. ''70 Tahun Prof.Dr. H.M. Rasjidi''. Jakarta: Pelita.		Endang Basri Ananda. 1985. ''70 Tahun Prof.Dr. H.M. Rasjidi''. Jakarta: Pelita.
	{{Comment}}
			Saadiyah Ratnasari Sagala. 2016. “Filsafat Pendidikan Islam H.M. Rasjidi (1915-2001)”, dalam ''Rayah al-Islam: Jurnal Ilmu Islam'', Vol. 1, No. 1 (April), hlm. 134-139.{{Comment}}
	[[Category:Tokoh]]		[[Category:Tokoh]]

Admin: Text replacement - "Penulis: Florentinus Galih Adi Utama" to "{{Penulis|Florentinus Galih Adi Utama|Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}"

2023-08-10T06:42:32Z

Text replacement - "Penulis: Florentinus Galih Adi Utama" to "{{Penulis|Florentinus Galih Adi Utama|Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 13:42, 10 August 2023
Line 13:		Line 13:
	Memasuki periode Demokrasi Liberal, Rasjidi bertugas di Akademi Dinas Luar Negeri, yang pada waktu itu diketuai oleh [[Ahmad Soebardjo\|Subardjo]]. Di sana, ia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait disertasinya. Ia melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne ketika datang tawaran beasiswa ''Rockefeller Foundation''. Pada tahun 1956, Rasjidi mampu mempertahankan disertasinya dan mendapat gelar doktor. Begitu menyelesaikan studi, Rasjidi ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan. Sementara itu, aktivitas dunia akademiknya kembali dimulai setelah ia menerima tawaran mengajar di McGill University, Kanada, sebagai ''Associate Professor'' dalam Ilmu Agama Islam (Ananda, 1985: 56-60). Setelah lima tahun mengajar kemudian ia menjadi wakil direktur ''Islamic Centre'' di Washington D.C., Rasjidi pulang ke tanah air pada 1967. Ia diminta menjadi pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 20 April 1968, Rasjidi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam. Di usia senjanya, Rasjidi masih disibukkan dengan kegiatannya menyusun karya tulis filsafat Islam (Ananda, 1985: 65-71).		Memasuki periode Demokrasi Liberal, Rasjidi bertugas di Akademi Dinas Luar Negeri, yang pada waktu itu diketuai oleh [[Ahmad Soebardjo\|Subardjo]]. Di sana, ia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait disertasinya. Ia melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne ketika datang tawaran beasiswa ''Rockefeller Foundation''. Pada tahun 1956, Rasjidi mampu mempertahankan disertasinya dan mendapat gelar doktor. Begitu menyelesaikan studi, Rasjidi ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan. Sementara itu, aktivitas dunia akademiknya kembali dimulai setelah ia menerima tawaran mengajar di McGill University, Kanada, sebagai ''Associate Professor'' dalam Ilmu Agama Islam (Ananda, 1985: 56-60). Setelah lima tahun mengajar kemudian ia menjadi wakil direktur ''Islamic Centre'' di Washington D.C., Rasjidi pulang ke tanah air pada 1967. Ia diminta menjadi pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 20 April 1968, Rasjidi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam. Di usia senjanya, Rasjidi masih disibukkan dengan kegiatannya menyusun karya tulis filsafat Islam (Ananda, 1985: 65-71).

	Penulis: Florentinus Galih Adi Utama		{{Penulis\|Florentinus Galih Adi Utama\|Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta\|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}

Admin: Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

2023-08-08T18:08:44Z

Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

← Older revision		Revision as of 01:08, 9 August 2023
Line 19:		Line 19:

	Endang Basri Ananda. 1985. ''70 Tahun Prof.Dr. H.M. Rasjidi''. Jakarta: Pelita.		Endang Basri Ananda. 1985. ''70 Tahun Prof.Dr. H.M. Rasjidi''. Jakarta: Pelita.
			{{Comment}}
	[[Category:Tokoh]]		[[Category:Tokoh]]

Admin at 16:38, 31 July 2023

2023-07-31T16:38:50Z

← Older revision		Revision as of 23:38, 31 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah Muhammadiyah Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia kemudian melanjutkan pembelajarannya di Al-Irsyad di Lawang, Jawa Timur. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperoleh gelar diploma pada usia 15 tahun (Ananda, 1985: 4-5).		Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah [[Muhammadiyah]] Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia kemudian melanjutkan pembelajarannya di [[Al-Irsyad]] di Lawang, Jawa Timur. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperoleh gelar diploma pada usia 15 tahun (Ananda, 1985: 4-5).

	Pada tahun 1931 Rasjidi memantapkan hati berangkat ke Kairo, dan mendaftarkan diri di Qisim A-am, sekolah bagian umum. Selama di sana, ia aktif berorganisasi, terutama setelah bergabung dan diangkat sebagai wakil ketua Persatuan Pemuda Indonesia Malaya. Untuk memperdalam kemampuan bahasa Arab, Rasjidi melanjutkan ke sekolah guru tinggi Darul Umum dengan terlebih dahulu mengikuti persiapan. Minatnya akan ilmu filsafat agama semakin meningkat setelah ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Filsafat dan Agama, Fakultas Sastra, Universitas Kairo, Mesir (Ananda, 1985: 12-16).		Pada tahun 1931 Rasjidi memantapkan hati berangkat ke Kairo, dan mendaftarkan diri di Qisim A-am, sekolah bagian umum. Selama di sana, ia aktif berorganisasi, terutama setelah bergabung dan diangkat sebagai wakil ketua Persatuan Pemuda Indonesia Malaya. Untuk memperdalam kemampuan bahasa Arab, Rasjidi melanjutkan ke sekolah guru tinggi Darul Umum dengan terlebih dahulu mengikuti persiapan. Minatnya akan ilmu filsafat agama semakin meningkat setelah ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Filsafat dan Agama, Fakultas Sastra, Universitas Kairo, Mesir (Ananda, 1985: 12-16).
Line 5:		Line 5:
	Setelah kurang-lebih tujuh tahun menimba ilmu di Kairo, Rasjidi kembali ke tanah air. Setibanya di Indonesia, ia tertarik bergabung dengan PII (Partai Islam Indonesia) yang didirikan pada bulan Desember 1938 di Solo. Selain aktivitas politik, Rasjidi diketahui mulai meniti karir di dunia pendidikan dengan mengambil tawaran mengajar di Pesantren Luhur, Solo, meski hanya dapat bertahan selama delapan bulan tersebab pecahnya Perang Pasifik. Dalam situasi politik yang tengah memanas ketika invasi Jepang terjadi, Rasjidi menerima sebuah surat dari Suwandi (Pejabat Tinggi Departemen Pengajaran dan Peribadatan) yang berisi tentang perintah dari Pemerintah Bala Tentara ''Dai Nippon'' untuk mengelola perpustakaan di Jakarta. Perpustakaan tersebut nantinya akan diberi nama Perpustakaan Islam (Ananda, 1985: 18-25).		Setelah kurang-lebih tujuh tahun menimba ilmu di Kairo, Rasjidi kembali ke tanah air. Setibanya di Indonesia, ia tertarik bergabung dengan PII (Partai Islam Indonesia) yang didirikan pada bulan Desember 1938 di Solo. Selain aktivitas politik, Rasjidi diketahui mulai meniti karir di dunia pendidikan dengan mengambil tawaran mengajar di Pesantren Luhur, Solo, meski hanya dapat bertahan selama delapan bulan tersebab pecahnya Perang Pasifik. Dalam situasi politik yang tengah memanas ketika invasi Jepang terjadi, Rasjidi menerima sebuah surat dari Suwandi (Pejabat Tinggi Departemen Pengajaran dan Peribadatan) yang berisi tentang perintah dari Pemerintah Bala Tentara ''Dai Nippon'' untuk mengelola perpustakaan di Jakarta. Perpustakaan tersebut nantinya akan diberi nama Perpustakaan Islam (Ananda, 1985: 18-25).

	Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanpa disangka nama Rasjidi tercantum sebagai Menteri Negara dalam susunan Kabinet Sjahrir I yang dibentuk pada 14 November 1945. Setelah menerima kabar yang mengejutkan itu, Rasjidi menjalankan tugasnya selama dua bulan sebelum ia ditunjuk menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Sjahrir II. Dalam pidato pengukuhannya, ia mengemukakan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia, terutama pada situasi awal revolusi yang rawan konflik. Pada tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan dipindahkannya ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, melalui siaran Radio Republik Indonesia, Rasjidi menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah dibentuk. Ketika Kabinet Sjahrir III disusun, nama Rasjidi tidak lagi termaktub dalam daftar menteri. Ia ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta (Ananda, 1985: 31-35).		Pasca [[Proklamasi Kemerdekaan Indonesia]], tanpa disangka nama Rasjidi tercantum sebagai Menteri Negara dalam susunan [[Kabinet Sjahrir\|Kabinet Sjahrir I]] yang dibentuk pada 14 November 1945. Setelah menerima kabar yang mengejutkan itu, Rasjidi menjalankan tugasnya selama dua bulan sebelum ia ditunjuk menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Sjahrir II. Dalam pidato pengukuhannya, ia mengemukakan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia, terutama pada situasi awal revolusi yang rawan konflik. Pada tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan dipindahkannya ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, melalui siaran [[Radio Republik Indonesia (RRI)\|Radio Republik Indonesia]], Rasjidi menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah dibentuk. Ketika Kabinet Sjahrir III disusun, nama Rasjidi tidak lagi termaktub dalam daftar menteri. Ia ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta (Ananda, 1985: 31-35).

	Tugas negara kembali diemban oleh Rasjidi ketika ia diutus menyambut Mohammad Abdul Mounem (Konsul Jendral Mesir) yang tanpa pemberitahuan sebelumnya, telah mendarat di Maguwo Yogyakarta pada Maret 1947. Sebagai utusan Liga Arab, kedatangan Mounem di Indonesia bertujuan mengadakan dialog mengenai bantuan yang dapat diberikan oleh negara-negara Arab dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Delegasi Diplomatik RI pun segera dibentuk dengan Haji Agus Salim sebagai ketuanya. Rasjidi ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus bendahara delegasi. Delegasi Indonesia yang diberangkatkan pada 17 Maret 1947 ini berhasil menggalang dukungan dengan penandatanganan Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir pada 10 Juni 1947 (Ananda, 1985: 37).		Tugas negara kembali diemban oleh Rasjidi ketika ia diutus menyambut Mohammad Abdul Mounem (Konsul Jendral Mesir) yang tanpa pemberitahuan sebelumnya, telah mendarat di Maguwo Yogyakarta pada Maret 1947. Sebagai utusan Liga Arab, kedatangan Mounem di Indonesia bertujuan mengadakan dialog mengenai bantuan yang dapat diberikan oleh negara-negara Arab dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Delegasi Diplomatik RI pun segera dibentuk dengan [[Agus Salim\|Haji Agus Salim]] sebagai ketuanya. Rasjidi ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus bendahara delegasi. Delegasi Indonesia yang diberangkatkan pada 17 Maret 1947 ini berhasil menggalang dukungan dengan penandatanganan Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir pada 10 Juni 1947 (Ananda, 1985: 37).

	Sementara itu, Indonesia digempur oleh Agresi Militer I. Rasjidi ditunjuk H. Agus Salim untuk menjadi Perwakilan RI di Kairo. Berbekal kedudukan barunya, Rasjidi melanjutkan perjuangan dalam menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, terutama kepada Pemerintahan Saudi. Pasca Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949, Rasjidi kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah RI. Ia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia di Mesir, dan pada tahun 1953 menjadi Duta Besar Indonesia di Iran. Setelah 11 bulan, Rasjidi kembali ke Indonesia dan ditugaskan di Dirjen Penerangan Deplu (Ananda, 1985: 37-51).		Sementara itu, Indonesia digempur oleh Agresi Militer I. Rasjidi ditunjuk H. Agus Salim untuk menjadi Perwakilan RI di Kairo. Berbekal kedudukan barunya, Rasjidi melanjutkan perjuangan dalam menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, terutama kepada Pemerintahan Saudi. Pasca Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949, Rasjidi kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah RI. Ia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia di Mesir, dan pada tahun 1953 menjadi Duta Besar Indonesia di Iran. Setelah 11 bulan, Rasjidi kembali ke Indonesia dan ditugaskan di Dirjen Penerangan Deplu (Ananda, 1985: 37-51).

	Memasuki periode Demokrasi Liberal, Rasjidi bertugas di Akademi Dinas Luar Negeri, yang pada waktu itu diketuai oleh Subardjo. Di sana, ia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait disertasinya. Ia melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne ketika datang tawaran beasiswa ''Rockefeller Foundation''. Pada tahun 1956, Rasjidi mampu mempertahankan disertasinya dan mendapat gelar doktor. Begitu menyelesaikan studi, Rasjidi ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan. Sementara itu, aktivitas dunia akademiknya kembali dimulai setelah ia menerima tawaran mengajar di McGill University, Kanada, sebagai ''Associate Professor'' dalam Ilmu Agama Islam (Ananda, 1985: 56-60). Setelah lima tahun mengajar kemudian ia menjadi wakil direktur ''Islamic Centre'' di Washington D.C., Rasjidi pulang ke tanah air pada 1967. Ia diminta menjadi pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 20 April 1968, Rasjidi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam. Di usia senjanya, Rasjidi masih disibukkan dengan kegiatannya menyusun karya tulis filsafat Islam (Ananda, 1985: 65-71).		Memasuki periode Demokrasi Liberal, Rasjidi bertugas di Akademi Dinas Luar Negeri, yang pada waktu itu diketuai oleh [[Ahmad Soebardjo\|Subardjo]]. Di sana, ia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait disertasinya. Ia melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne ketika datang tawaran beasiswa ''Rockefeller Foundation''. Pada tahun 1956, Rasjidi mampu mempertahankan disertasinya dan mendapat gelar doktor. Begitu menyelesaikan studi, Rasjidi ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan. Sementara itu, aktivitas dunia akademiknya kembali dimulai setelah ia menerima tawaran mengajar di McGill University, Kanada, sebagai ''Associate Professor'' dalam Ilmu Agama Islam (Ananda, 1985: 56-60). Setelah lima tahun mengajar kemudian ia menjadi wakil direktur ''Islamic Centre'' di Washington D.C., Rasjidi pulang ke tanah air pada 1967. Ia diminta menjadi pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 20 April 1968, Rasjidi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam. Di usia senjanya, Rasjidi masih disibukkan dengan kegiatannya menyusun karya tulis filsafat Islam (Ananda, 1985: 65-71).

	Penulis: Florentinus Galih Adi Utama		Penulis: Florentinus Galih Adi Utama

Admin: Created page with "Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah Muhammadiyah Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia kemudian melanjutkan pembelajarannya di Al-Irsyad di Lawang, Jawa Timur. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperol..."

2023-07-24T07:39:06Z

Created page with "Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah Muhammadiyah Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia kemudian melanjutkan pembelajarannya di Al-Irsyad di Lawang, Jawa Timur. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperol..."

New page

Haji Mohammad Rasjidi, atau yang semasa kecil bernama Saridi, lahir pada tanggal 20 Mei 1915 di Kotagede, Yogyakarta. Berangkat dari sekolah ''Angka Loro'', sebuah sekolah dasar yang menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa pengantar, ia kemudian memutuskan pindah ke sekolah Muhammadiyah Kotagede. Setelah menamatkan pendidikan dasar, ia kemudian melanjutkan pembelajarannya di Al-Irsyad di Lawang, Jawa Timur. Sekira dua tahun mengenyam pendidikan di Lawang, Rasjidi memperoleh gelar diploma pada usia 15 tahun (Ananda, 1985: 4-5).

Pada tahun 1931 Rasjidi memantapkan hati berangkat ke Kairo, dan mendaftarkan diri di Qisim A-am, sekolah bagian umum. Selama di sana, ia aktif berorganisasi, terutama setelah bergabung dan diangkat sebagai wakil ketua Persatuan Pemuda Indonesia Malaya. Untuk memperdalam kemampuan bahasa Arab, Rasjidi melanjutkan ke sekolah guru tinggi Darul Umum dengan terlebih dahulu mengikuti persiapan. Minatnya akan ilmu filsafat agama semakin meningkat setelah ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Filsafat dan Agama, Fakultas Sastra, Universitas Kairo, Mesir (Ananda, 1985: 12-16).

Setelah kurang-lebih tujuh tahun menimba ilmu di Kairo, Rasjidi kembali ke tanah air. Setibanya di Indonesia, ia tertarik bergabung dengan PII (Partai Islam Indonesia) yang didirikan pada bulan Desember 1938 di Solo. Selain aktivitas politik, Rasjidi diketahui mulai meniti karir di dunia pendidikan dengan mengambil tawaran mengajar di Pesantren Luhur, Solo, meski hanya dapat bertahan selama delapan bulan tersebab pecahnya Perang Pasifik. Dalam situasi politik yang tengah memanas ketika invasi Jepang terjadi, Rasjidi menerima sebuah surat dari Suwandi (Pejabat Tinggi Departemen Pengajaran dan Peribadatan) yang berisi tentang perintah dari Pemerintah Bala Tentara ''Dai Nippon'' untuk mengelola perpustakaan di Jakarta. Perpustakaan tersebut nantinya akan diberi nama Perpustakaan Islam (Ananda, 1985: 18-25).

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tanpa disangka nama Rasjidi tercantum sebagai Menteri Negara dalam susunan Kabinet Sjahrir I yang dibentuk pada 14 November 1945. Setelah menerima kabar yang mengejutkan itu, Rasjidi menjalankan tugasnya selama dua bulan sebelum ia ditunjuk menjadi Menteri Agama dalam Kabinet Sjahrir II. Dalam pidato pengukuhannya, ia mengemukakan tentang pentingnya toleransi antar umat beragama di Indonesia, terutama pada situasi awal revolusi yang rawan konflik. Pada tanggal 3 Januari 1946, bertepatan dengan dipindahkannya ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta, melalui siaran Radio Republik Indonesia, Rasjidi menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah dibentuk. Ketika Kabinet Sjahrir III disusun, nama Rasjidi tidak lagi termaktub dalam daftar menteri. Ia ditetapkan sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, yang berkedudukan di Yogyakarta (Ananda, 1985: 31-35).

Tugas negara kembali diemban oleh Rasjidi ketika ia diutus menyambut Mohammad Abdul Mounem (Konsul Jendral Mesir) yang tanpa pemberitahuan sebelumnya, telah mendarat di Maguwo Yogyakarta pada Maret 1947. Sebagai utusan Liga Arab, kedatangan Mounem di Indonesia bertujuan mengadakan dialog mengenai bantuan yang dapat diberikan oleh negara-negara Arab dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Delegasi Diplomatik RI pun segera dibentuk dengan Haji Agus Salim sebagai ketuanya. Rasjidi ditunjuk sebagai sekretaris sekaligus bendahara delegasi. Delegasi Indonesia yang diberangkatkan pada 17 Maret 1947 ini berhasil menggalang dukungan dengan penandatanganan Perjanjian Persahabatan antara Indonesia dan Mesir pada 10 Juni 1947 (Ananda, 1985: 37).

Sementara itu, Indonesia digempur oleh Agresi Militer I. Rasjidi ditunjuk H. Agus Salim untuk menjadi Perwakilan RI di Kairo. Berbekal kedudukan barunya, Rasjidi melanjutkan perjuangan dalam menggalang dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, terutama kepada Pemerintahan Saudi. Pasca Konferensi Meja Bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda, 23 Agustus 1949, Rasjidi kembali mendapat kepercayaan dari Pemerintah RI. Ia ditugaskan menjadi Duta Besar Indonesia di Mesir, dan pada tahun 1953 menjadi Duta Besar Indonesia di Iran. Setelah 11 bulan, Rasjidi kembali ke Indonesia dan ditugaskan di Dirjen Penerangan Deplu (Ananda, 1985: 37-51).

Memasuki periode Demokrasi Liberal, Rasjidi bertugas di Akademi Dinas Luar Negeri, yang pada waktu itu diketuai oleh Subardjo. Di sana, ia memanfaatkan waktu untuk mengumpulkan sumber-sumber terkait disertasinya. Ia melanjutkan studi ke Universitas Sorbonne ketika datang tawaran beasiswa ''Rockefeller Foundation''. Pada tahun 1956, Rasjidi mampu mempertahankan disertasinya dan mendapat gelar doktor. Begitu menyelesaikan studi, Rasjidi ditunjuk menjadi Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh RI untuk Pakistan. Sementara itu, aktivitas dunia akademiknya kembali dimulai setelah ia menerima tawaran mengajar di McGill University, Kanada, sebagai ''Associate Professor'' dalam Ilmu Agama Islam (Ananda, 1985: 56-60). Setelah lima tahun mengajar kemudian ia menjadi wakil direktur ''Islamic Centre'' di Washington D.C., Rasjidi pulang ke tanah air pada 1967. Ia diminta menjadi pengajar Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada 20 April 1968, Rasjidi dikukuhkan sebagai Guru Besar Hukum Islam dan Lembaga-Lembaga Islam. Di usia senjanya, Rasjidi masih disibukkan dengan kegiatannya menyusun karya tulis filsafat Islam (Ananda, 1985: 65-71).

Penulis: Florentinus Galih Adi Utama

'''Referensi'''

Endang Basri Ananda. 1985. ''70 Tahun Prof.Dr. H.M. Rasjidi''. Jakarta: Pelita.
[[Category:Tokoh]]