Mohammad Sarbini Martodihardjo - Revision history

Admin at 16:40, 16 September 2024

2024-09-16T16:40:24Z

← Older revision		Revision as of 23:40, 16 September 2024
Line 1:		Line 1:
			[[File:Mohammad Sarbini Martodihardjo - PNRI-IPPHOS-15217PNPhoto2006 001.jpg\|center\|thumb\|Mohammad Sarbini Martodihardjo. Sumber: [https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=895136 Koleksi Perpustakaan Nasional RI, No. Panggil - IPPHOS-15217PNPhoto2006 001]]]

	Sebelum menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, veteran di Indonesia pernah mempunyai kementerian sendiri. Dari beberapa orang yang pernah menjabat sebagai menteri veteran, terdapat satu nama yang paling populer, Mohammad Sarbini Martodihardjo. Sarbini lahir pada tahun 1914 di Kebumen, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan daerah asal [[Soedirman\|Jenderal Sudirman]] di Banyumas. Sarbini dan Sudirman memang sering disandingkan dalam beberapa hal, antara lain afiliasinya dengan [[Muhammadiyah]], statusnya sebagai mantan [[Pembela Tanah Air (PETA)\|PETA]], dan ketaatannya dalam beragama.		Sebelum menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, veteran di Indonesia pernah mempunyai kementerian sendiri. Dari beberapa orang yang pernah menjabat sebagai menteri veteran, terdapat satu nama yang paling populer, Mohammad Sarbini Martodihardjo. Sarbini lahir pada tahun 1914 di Kebumen, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan daerah asal [[Soedirman\|Jenderal Sudirman]] di Banyumas. Sarbini dan Sudirman memang sering disandingkan dalam beberapa hal, antara lain afiliasinya dengan [[Muhammadiyah]], statusnya sebagai mantan [[Pembela Tanah Air (PETA)\|PETA]], dan ketaatannya dalam beragama.

Admin: Text replacement - "Penulis: Satrio (Ody) Dwicahyo" to "{{Penulis|Satrio Dwicahyo|Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}"

2023-08-10T07:54:30Z

Text replacement - "Penulis: Satrio (Ody) Dwicahyo" to "{{Penulis|Satrio Dwicahyo|Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}"

← Older revision		Revision as of 14:54, 10 August 2023
Line 15:		Line 15:
	Di era Orde Baru, Sarbini tetap dipercaya menduduki beberapa jabatan penting seperti Menteri Transportasi dan Koperasi (1967-1971) dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1975-wafat). Di luar pemerintahan, Sarbini pernah menjadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka II, menggantikan sang bapak Pramuka, [[Sri Sultan Hamengkubuwana IX\|Sri Sultan Hamengkubuwono IX]]. Jabatan ini ia emban sampai kemangkatannya pada 20 Agustus 1977. Untuk menghormati jasanya, [[Soeharto\|Presiden Suharto]] menganugerahi Sarbini kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Jenderal Anumerta (Bachtiar 1988: 286).		Di era Orde Baru, Sarbini tetap dipercaya menduduki beberapa jabatan penting seperti Menteri Transportasi dan Koperasi (1967-1971) dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1975-wafat). Di luar pemerintahan, Sarbini pernah menjadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka II, menggantikan sang bapak Pramuka, [[Sri Sultan Hamengkubuwana IX\|Sri Sultan Hamengkubuwono IX]]. Jabatan ini ia emban sampai kemangkatannya pada 20 Agustus 1977. Untuk menghormati jasanya, [[Soeharto\|Presiden Suharto]] menganugerahi Sarbini kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Jenderal Anumerta (Bachtiar 1988: 286).

	Penulis: Satrio ~~(Ody)~~ Dwicahyo		{{Penulis\|Satrio Dwicahyo\|Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada\|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}

Admin: Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

2023-08-08T07:19:33Z

Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

← Older revision		Revision as of 14:19, 8 August 2023
Line 25:		Line 25:

	Crouch, Harold A. ''The Army and Politics in Indonesia''. 1st Equinox ed. Jakarta: Equinox Pub, 2007.		Crouch, Harold A. ''The Army and Politics in Indonesia''. 1st Equinox ed. Jakarta: Equinox Pub, 2007.
			{{Comment}}
	[[Category:Tokoh]]		[[Category:Tokoh]]

Admin at 16:49, 31 July 2023

2023-07-31T16:49:05Z

← Older revision		Revision as of 23:49, 31 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Sebelum menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, veteran di Indonesia pernah mempunyai kementerian sendiri. Dari beberapa orang yang pernah menjabat sebagai menteri veteran, terdapat satu nama yang paling populer, Mohammad Sarbini Martodihardjo. Sarbini lahir pada tahun 1914 di Kebumen, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan daerah asal Jenderal Sudirman di Banyumas. Sarbini dan Sudirman memang sering disandingkan dalam beberapa hal, antara lain afiliasinya dengan Muhammadiyah, statusnya sebagai mantan PETA, dan ketaatannya dalam beragama.		Sebelum menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, veteran di Indonesia pernah mempunyai kementerian sendiri. Dari beberapa orang yang pernah menjabat sebagai menteri veteran, terdapat satu nama yang paling populer, Mohammad Sarbini Martodihardjo. Sarbini lahir pada tahun 1914 di Kebumen, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan daerah asal [[Soedirman\|Jenderal Sudirman]] di Banyumas. Sarbini dan Sudirman memang sering disandingkan dalam beberapa hal, antara lain afiliasinya dengan [[Muhammadiyah]], statusnya sebagai mantan [[Pembela Tanah Air (PETA)\|PETA]], dan ketaatannya dalam beragama.

	Sebelum terjun ke dunia keprajuritan, Sarbini pernah menjadi guru di sebuah sekolah Muhammadiyah sekaligus pengurus persyarikatan tersebut di Banyumas. Sebagaimana anggota PETA lainnya, Sarbini menempuh pendidikan militer di sekolah PETA di Bogor. Kelulusannya dari Bogor kemudian diikuti dengan penunjukannya sebagai ''Cudanco'' (Komandan Kompi) di daerah asalnya, Banyumas (Bachtiar 1988: 286).		Sebelum terjun ke dunia keprajuritan, Sarbini pernah menjadi guru di sebuah sekolah Muhammadiyah sekaligus pengurus persyarikatan tersebut di Banyumas. Sebagaimana anggota PETA lainnya, Sarbini menempuh pendidikan militer di sekolah PETA di Bogor. Kelulusannya dari Bogor kemudian diikuti dengan penunjukannya sebagai ''Cudanco'' (Komandan Kompi) di daerah asalnya, Banyumas (Bachtiar 1988: 286).
Line 7:		Line 7:
	Selepas mengemban jabatan teritorial inilah Sarbini dipercaya untuk menjadi Menteri Urusan Veteran dan Mobilisasi ke-5 menggantikan Sambas Atmadinata, pejuang kemerdekaan asal Bekasi. Pengangkatan yang terjadi pada tahun 1964 ini kemudian disusul dengan penunjukan Sarbini menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran RI (LVRI) pada tahun 1965 (Atmadji 2021: 96).		Selepas mengemban jabatan teritorial inilah Sarbini dipercaya untuk menjadi Menteri Urusan Veteran dan Mobilisasi ke-5 menggantikan Sambas Atmadinata, pejuang kemerdekaan asal Bekasi. Pengangkatan yang terjadi pada tahun 1964 ini kemudian disusul dengan penunjukan Sarbini menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran RI (LVRI) pada tahun 1965 (Atmadji 2021: 96).

	Hubungan Sarbini dan Presiden Sukarno dapat dibilang erat. Pada awal tahun 1965, Sarbini meminta Presiden Sukarno untuk membebaskan sebuah lahan di Semanggi yang tepat berada di tepi jalan protokol dan jembatan melingkar kebanggaan sang proklamator. Di lahan yang strategis tersebut, Graha Purna Yudha milik LVRI didirikan. Di kemudian hari, gedung ini dinamai Balai Sarbini (Atmadji 2021: 171).		Hubungan Sarbini dan [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] dapat dibilang erat. Pada awal tahun 1965, Sarbini meminta Presiden Sukarno untuk membebaskan sebuah lahan di Semanggi yang tepat berada di tepi jalan protokol dan jembatan melingkar kebanggaan sang proklamator. Di lahan yang strategis tersebut, Graha Purna Yudha milik LVRI didirikan. Di kemudian hari, gedung ini dinamai Balai Sarbini (Atmadji 2021: 171).

	Di penghujung tahun 1965 yang genting, Sukarno mengangkat Sarbini sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan untuk menggantikan A.H. Nasution (Crouch 2007: 175). Kepercayaan Sukarno didasari oleh status Sarbini sebagai mantan menteri veteran yang seyogyanya dihormati oleh perwira-perwira militer yang kebanyakan adalah mantan pejuang kemerdekaan. Namun, langkah ini tidak dapat merestorasi keadaan dan menyelamatkan Presiden Sukarno (Bachtiar 1988: 286).		Di penghujung tahun 1965 yang genting, Sukarno mengangkat Sarbini sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan untuk menggantikan [[Abdul Haris Nasution\|A.H. Nasution]] (Crouch 2007: 175). Kepercayaan Sukarno didasari oleh status Sarbini sebagai mantan menteri veteran yang seyogyanya dihormati oleh perwira-perwira militer yang kebanyakan adalah mantan pejuang kemerdekaan. Namun, langkah ini tidak dapat merestorasi keadaan dan menyelamatkan Presiden Sukarno (Bachtiar 1988: 286).

	Di bawah kepemimpinan Sarbini, LVRI membentuk sebuah kesatuan paramiliter bernama Batalyon Serba Guna (Yon Serna). Anggota Yon Serna adalah para veteran yang dimobilisasi untuk membantu tentara dalam menghancurkan PKI (Atmadji 2021: 96). Mengingat kala itu Sukarno enggan membubarkan PKI, apalagi menghukumnya, pembiaran Sarbini terhadap tindakan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sejatinya, Yon Serna didirikan atas prakarsa dua anggota LVRI, yaitu Machmud Abdullah dan G.A. Kamagi. Namun, bukan berarti tindakan ini terjadi diluar kendali Sarbini. Setelah pembentukan Yon Serna, Machmud dan Kamagi diangkat menjadi pengurus LVRI di bawah kepemimpinan Sarbini (Atmadji 2021: 97).		Di bawah kepemimpinan Sarbini, LVRI membentuk sebuah kesatuan paramiliter bernama Batalyon Serba Guna (Yon Serna). Anggota Yon Serna adalah para veteran yang dimobilisasi untuk membantu tentara dalam menghancurkan PKI (Atmadji 2021: 96). Mengingat kala itu Sukarno enggan membubarkan PKI, apalagi menghukumnya, pembiaran Sarbini terhadap tindakan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sejatinya, Yon Serna didirikan atas prakarsa dua anggota LVRI, yaitu Machmud Abdullah dan G.A. Kamagi. Namun, bukan berarti tindakan ini terjadi diluar kendali Sarbini. Setelah pembentukan Yon Serna, Machmud dan Kamagi diangkat menjadi pengurus LVRI di bawah kepemimpinan Sarbini (Atmadji 2021: 97).

	Di era Orde Baru, Sarbini tetap dipercaya menduduki beberapa jabatan penting seperti Menteri Transportasi dan Koperasi (1967-1971) dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1975-wafat). Di luar pemerintahan, Sarbini pernah menjadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka II, menggantikan sang bapak Pramuka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jabatan ini ia emban sampai kemangkatannya pada 20 Agustus 1977. Untuk menghormati jasanya, Presiden Suharto menganugerahi Sarbini kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Jenderal Anumerta (Bachtiar 1988: 286).		Di era Orde Baru, Sarbini tetap dipercaya menduduki beberapa jabatan penting seperti Menteri Transportasi dan Koperasi (1967-1971) dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1975-wafat). Di luar pemerintahan, Sarbini pernah menjadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka II, menggantikan sang bapak Pramuka, [[Sri Sultan Hamengkubuwana IX\|Sri Sultan Hamengkubuwono IX]]. Jabatan ini ia emban sampai kemangkatannya pada 20 Agustus 1977. Untuk menghormati jasanya, [[Soeharto\|Presiden Suharto]] menganugerahi Sarbini kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Jenderal Anumerta (Bachtiar 1988: 286).

	Penulis: Satrio (Ody) Dwicahyo		Penulis: Satrio (Ody) Dwicahyo

Admin: Created page with "Sebelum menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, veteran di Indonesia pernah mempunyai kementerian sendiri. Dari beberapa orang yang pernah menjabat sebagai menteri veteran, terdapat satu nama yang paling populer, Mohammad Sarbini Martodihardjo. Sarbini lahir pada tahun 1914 di Kebumen, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan daerah asal Jenderal Sudirman di Banyumas. Sarbini dan Sudirman memang sering disandingkan dalam beberapa hal, antara lain afiliasinya dengan..."

2023-07-20T09:48:02Z

Created page with "Sebelum menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, veteran di Indonesia pernah mempunyai kementerian sendiri. Dari beberapa orang yang pernah menjabat sebagai menteri veteran, terdapat satu nama yang paling populer, Mohammad Sarbini Martodihardjo. Sarbini lahir pada tahun 1914 di Kebumen, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan daerah asal Jenderal Sudirman di Banyumas. Sarbini dan Sudirman memang sering disandingkan dalam beberapa hal, antara lain afiliasinya dengan..."

New page

Sebelum menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan, veteran di Indonesia pernah mempunyai kementerian sendiri. Dari beberapa orang yang pernah menjabat sebagai menteri veteran, terdapat satu nama yang paling populer, Mohammad Sarbini Martodihardjo. Sarbini lahir pada tahun 1914 di Kebumen, sebuah kabupaten yang berbatasan dengan daerah asal Jenderal Sudirman di Banyumas. Sarbini dan Sudirman memang sering disandingkan dalam beberapa hal, antara lain afiliasinya dengan Muhammadiyah, statusnya sebagai mantan PETA, dan ketaatannya dalam beragama.

Sebelum terjun ke dunia keprajuritan, Sarbini pernah menjadi guru di sebuah sekolah Muhammadiyah sekaligus pengurus persyarikatan tersebut di Banyumas. Sebagaimana anggota PETA lainnya, Sarbini menempuh pendidikan militer di sekolah PETA di Bogor. Kelulusannya dari Bogor kemudian diikuti dengan penunjukannya sebagai ''Cudanco'' (Komandan Kompi) di daerah asalnya, Banyumas (Bachtiar 1988: 286).

Pasca-kemerdekaan, Sarbini diangkat menjadi Komandan Resimen BKR di Magelang dan dalam jabatan itu ia turut bertempur melawan tentara sekutu di Ambarawa. Di kemudian hari, mayoritas penugasannya mengambil tempat di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Puncak karirnya di Jawa Tengah adalah penunjukannya sebagai Panglima Kodam Diponegoro pada tahun 1961-1964. Pendahulu Sarbini di jabatan ini adalah Jenderal Pranoto Reksosamudro, perwira tinggi yang juga berlatar belakang PETA (Bachtiar 1988: 286).

Selepas mengemban jabatan teritorial inilah Sarbini dipercaya untuk menjadi Menteri Urusan Veteran dan Mobilisasi ke-5 menggantikan Sambas Atmadinata, pejuang kemerdekaan asal Bekasi. Pengangkatan yang terjadi pada tahun 1964 ini kemudian disusul dengan penunjukan Sarbini menjadi Ketua Dewan Pengurus Pusat Legiun Veteran RI (LVRI) pada tahun 1965 (Atmadji 2021: 96).

Hubungan Sarbini dan Presiden Sukarno dapat dibilang erat. Pada awal tahun 1965, Sarbini meminta Presiden Sukarno untuk membebaskan sebuah lahan di Semanggi yang tepat berada di tepi jalan protokol dan jembatan melingkar kebanggaan sang proklamator. Di lahan yang strategis tersebut, Graha Purna Yudha milik LVRI didirikan. Di kemudian hari, gedung ini dinamai Balai Sarbini (Atmadji 2021: 171).

Di penghujung tahun 1965 yang genting, Sukarno mengangkat Sarbini sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan untuk menggantikan A.H. Nasution (Crouch 2007: 175). Kepercayaan Sukarno didasari oleh status Sarbini sebagai mantan menteri veteran yang seyogyanya dihormati oleh perwira-perwira militer yang kebanyakan adalah mantan pejuang kemerdekaan. Namun, langkah ini tidak dapat merestorasi keadaan dan menyelamatkan Presiden Sukarno (Bachtiar 1988: 286).

Di bawah kepemimpinan Sarbini, LVRI membentuk sebuah kesatuan paramiliter bernama Batalyon Serba Guna (Yon Serna). Anggota Yon Serna adalah para veteran yang dimobilisasi untuk membantu tentara dalam menghancurkan PKI (Atmadji 2021: 96). Mengingat kala itu Sukarno enggan membubarkan PKI, apalagi menghukumnya, pembiaran Sarbini terhadap tindakan ini tentu menimbulkan tanda tanya. Sejatinya, Yon Serna didirikan atas prakarsa dua anggota LVRI, yaitu Machmud Abdullah dan G.A. Kamagi. Namun, bukan berarti tindakan ini terjadi diluar kendali Sarbini. Setelah pembentukan Yon Serna, Machmud dan Kamagi diangkat menjadi pengurus LVRI di bawah kepemimpinan Sarbini (Atmadji 2021: 97).

Di era Orde Baru, Sarbini tetap dipercaya menduduki beberapa jabatan penting seperti Menteri Transportasi dan Koperasi (1967-1971) dan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1975-wafat). Di luar pemerintahan, Sarbini pernah menjadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka II, menggantikan sang bapak Pramuka, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Jabatan ini ia emban sampai kemangkatannya pada 20 Agustus 1977. Untuk menghormati jasanya, Presiden Suharto menganugerahi Sarbini kenaikan pangkat satu tingkat menjadi Jenderal Anumerta (Bachtiar 1988: 286).

Penulis: Satrio (Ody) Dwicahyo

'''Referensi'''

Atmadji, Wahyu. ''Sejarah Legiun Veteran Republik Indonesia Refleksi Perjalanan Sejak Perang Kemerdekaan Hingga Tahun 2020''. Jakarta: DPP LVRI & Ar-Ruzz Media, 2021.

Bachtiar, Harsja W. ''Siapa Dia? Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD)''. Jakarta: Penerbit Djambatan, 1988.

Crouch, Harold A. ''The Army and Politics in Indonesia''. 1st Equinox ed. Jakarta: Equinox Pub, 2007.
[[Category:Tokoh]]