Nasionalisasi Perusahaan Asing - Revision history

Admin: Text replacement - "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Dr. Bondan Kanumoyoso|Universitas Islam Negeri Raden Intan↵Lampung}}" to "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung|Dr. Bondan Kanumoyoso}}"

2023-08-09T10:27:03Z

Text replacement - "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Dr. Bondan Kanumoyoso|Universitas Islam Negeri Raden Intan↵Lampung}}" to "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung|Dr. Bondan Kanumoyoso}}"

← Older revision		Revision as of 17:27, 9 August 2023
Line 9:		Line 9:
	Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan tanpa kekerasan. Tidak ada seorang pun yang jatuh sebagai korban. Kebijakan ini memberi peran yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia dalam menguasai sektor perekonomian nasional dari dominasi Belanda. Sejak itulah sektor produksi dikuasai oleh negara. Namun, tindakan itu telah menimbulkan penurunan produksi dan kekacauan kegiatan ekonomi karena tidak ada program terencana dan persiapan yang matang dalam pelaksanaannya (Kanumayoso 2001: 106-107).		Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan tanpa kekerasan. Tidak ada seorang pun yang jatuh sebagai korban. Kebijakan ini memberi peran yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia dalam menguasai sektor perekonomian nasional dari dominasi Belanda. Sejak itulah sektor produksi dikuasai oleh negara. Namun, tindakan itu telah menimbulkan penurunan produksi dan kekacauan kegiatan ekonomi karena tidak ada program terencana dan persiapan yang matang dalam pelaksanaannya (Kanumayoso 2001: 106-107).

	{{Penulis\|Abd. Rahman Hamid~~\|Dr. Bondan Kanumoyoso~~\|Universitas Islam Negeri Raden Intan		{{Penulis\|Abd. Rahman Hamid\|Universitas Islam Negeri Raden Intan
	Lampung}}		Lampung\|Dr. Bondan Kanumoyoso}}

Admin: Text replacement - "Penulis : Abd. Rahman Hamid" to "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Dr. Bondan Kanumoyoso|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung}}"

2023-08-09T10:15:21Z

Text replacement - "Penulis : Abd. Rahman Hamid" to "{{Penulis|Abd. Rahman Hamid|Dr. Bondan Kanumoyoso|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung}}"

← Older revision		Revision as of 17:15, 9 August 2023
Line 9:		Line 9:
	Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan tanpa kekerasan. Tidak ada seorang pun yang jatuh sebagai korban. Kebijakan ini memberi peran yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia dalam menguasai sektor perekonomian nasional dari dominasi Belanda. Sejak itulah sektor produksi dikuasai oleh negara. Namun, tindakan itu telah menimbulkan penurunan produksi dan kekacauan kegiatan ekonomi karena tidak ada program terencana dan persiapan yang matang dalam pelaksanaannya (Kanumayoso 2001: 106-107).		Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan tanpa kekerasan. Tidak ada seorang pun yang jatuh sebagai korban. Kebijakan ini memberi peran yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia dalam menguasai sektor perekonomian nasional dari dominasi Belanda. Sejak itulah sektor produksi dikuasai oleh negara. Namun, tindakan itu telah menimbulkan penurunan produksi dan kekacauan kegiatan ekonomi karena tidak ada program terencana dan persiapan yang matang dalam pelaksanaannya (Kanumayoso 2001: 106-107).

	Penulis : Abd. Rahman Hamid		{{Penulis\|Abd. Rahman Hamid\|Dr. Bondan Kanumoyoso\|Universitas Islam Negeri Raden Intan
			Lampung}}

Admin: Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

2023-08-08T06:03:37Z

Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

← Older revision		Revision as of 13:03, 8 August 2023
Line 26:		Line 26:

	Suprapto, B. 1985. ''Perkembangan Kebinet dan Pemerintahan di Indonesia.'' Jakarta: Ghalia Indonesia.		Suprapto, B. 1985. ''Perkembangan Kebinet dan Pemerintahan di Indonesia.'' Jakarta: Ghalia Indonesia.
			{{Comment}}
	[[Category:Peristiwa]]		[[Category:Peristiwa]]

Admin at 08:16, 25 July 2023

2023-07-25T08:16:31Z

← Older revision		Revision as of 15:16, 25 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Nasionalisasi adalah kebijakan Indonesia untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di tanah air. Kebijakan ini terjadi pada masa [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Karya]] pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda (1957-1959), di antara di antara program kerjanya adalah pembatalan hasil [[Konferensi Meja Bundar]] (KMB) tahun 1949 dan perjuangan Irian Barat. Dua program itu memacu lahirnya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Sejak 3 Mei 1956, Indonesia sudah tidak terikat lagi dengan hasil KMB, maka selanjutnya dibentuk Propinsi Irian Barat pada 17 Agustus 1956 dengan gubernur Sultan Tidore Zainal Syah (Kempen 1959: 10; Suprapto 1985: 193).		Nasionalisasi adalah kebijakan Indonesia untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di tanah air. Kebijakan ini terjadi pada masa [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Karya]] pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda (1957-1959), di antara di antara program kerjanya adalah pembatalan hasil [[Konferensi Meja Bundar]] (KMB) tahun 1949 dan perjuangan Irian Barat. Dua program itu memacu lahirnya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Sejak 3 Mei 1956, Indonesia sudah tidak terikat lagi dengan hasil KMB, maka selanjutnya dibentuk Propinsi Irian Barat pada 17 Agustus 1956 dengan gubernur Sultan Tidore Zainal Syah (Kempen 1959: 10; Suprapto 1985: 193).

	Pada tahun 1957 secara berangsur-angsur beberapa perusahaan Belanda diambilalih dan diserahkan pimpinannya kepada Badan Penguasa resmi. Satu perusahaan yang pertama dikuasai ialah [[Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)]] yang bergerak dalam pelayaran. Setelah kantor pusat KPM di Jakarta dikuasai oleh serikat buruh pada 3 Desember 1957, para direkturnya di Belanda memerintahkan kapal-kapalnya berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di luar Indonesia. Lalu wewenang atas kapal dari manajemen di luar Eropa dipindahkan kepada manajemen di Amsterdam. Konsekwensinya, pada 1 Juli 1958 sekitar 10.000 karyawan berkebangsaan Indonesia diserahkan ke PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) tanpa satu pun kapal KPM (Dick 1989: 40-41). Taktik ini memacu usaha pemerintah Indonesia mengambilalih semua perusahaan Belanda. Setelah KPM, menyusul perusahaan-perusahaan pertanian milik Belanda, Bank-bank Belanda, Percetakan uang Kebajoran, dan lain sebagainya (Kempen 1959: 11-12).		Pada tahun 1957 secara berangsur-angsur beberapa perusahaan Belanda diambilalih dan diserahkan pimpinannya kepada Badan Penguasa resmi. Satu perusahaan yang pertama dikuasai ialah [[Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)\|''Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)'']] yang bergerak dalam pelayaran. Setelah kantor pusat KPM di Jakarta dikuasai oleh serikat buruh pada 3 Desember 1957, para direkturnya di Belanda memerintahkan kapal-kapalnya berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di luar Indonesia. Lalu wewenang atas kapal dari manajemen di luar Eropa dipindahkan kepada manajemen di Amsterdam. Konsekwensinya, pada 1 Juli 1958 sekitar 10.000 karyawan berkebangsaan Indonesia diserahkan ke PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) tanpa satu pun kapal KPM (Dick 1989: 40-41). Taktik ini memacu usaha pemerintah Indonesia mengambilalih semua perusahaan Belanda. Setelah KPM, menyusul perusahaan-perusahaan pertanian milik Belanda, Bank-bank Belanda, Percetakan uang Kebajoran, dan lain sebagainya (Kempen 1959: 11-12).

	Tujuan nasionalisasi, selain sebagai wujud ketegasan politik Indonesia terhadap Belanda, adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan itu bagi masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara (LNRI 1958 No.162). Guna menjamin nasionalisasi berjalan baik, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yang terdiri atas Dewan Pimpinan dan Pimpinan Harian. Dewan Pimpinan bertugas menentukan garis kebijaksanaan terkait perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi, serta menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat nasionalisasi. Tugas Pimpinan Harian adalah melaksanakan soal-soal prinsipil yang telah diputuskan oleh Dewan Pembina dan memberikan saran terkait masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (LNRI 1959 No.6).		Tujuan nasionalisasi, selain sebagai wujud ketegasan politik Indonesia terhadap Belanda, adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan itu bagi masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara (LNRI 1958 No.162). Guna menjamin nasionalisasi berjalan baik, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yang terdiri atas Dewan Pimpinan dan Pimpinan Harian. Dewan Pimpinan bertugas menentukan garis kebijaksanaan terkait perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi, serta menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat nasionalisasi. Tugas Pimpinan Harian adalah melaksanakan soal-soal prinsipil yang telah diputuskan oleh Dewan Pembina dan memberikan saran terkait masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (LNRI 1959 No.6).

	Semua perusahaan Belanda yang dapat dinasionalisasi, menurut UU No.85 tahun 1958, memenuhi satu dari empat syarat berikut: pertama, perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warganegara Belanda dan bertempat-kedudukan dalam wilayah RI; kedua, perusahaan milik suatu badan-hukum yang seluruhnya atau sebagian modal perseroannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warganegara Belanda dan badan hukum itu bertempat-kedudukan dalam wilayah RI; ketiga, perusahaan yang letaknya dalam wilayah RI dan untuk seluruhanya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda yang bertempat-kedudukan di luar wilayah RI; dan keempat, perusahaan yang letaknya dalam wilayah RI dan merupakan milik sesuatu badan-hukum yang bertempat kedudukan dalam wilayah Negara Kerajaan Belanda (LNRI 1959 No.5).		Semua perusahaan Belanda yang dapat dinasionalisasi, menurut UU No.85 tahun 1958, memenuhi satu dari empat syarat berikut: ''pertama'', perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warganegara Belanda dan bertempat-kedudukan dalam wilayah RI; ''kedua'', perusahaan milik suatu badan-hukum yang seluruhnya atau sebagian modal perseroannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warganegara Belanda dan badan hukum itu bertempat-kedudukan dalam wilayah RI; ''ketiga'', perusahaan yang letaknya dalam wilayah RI dan untuk seluruhanya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda yang bertempat-kedudukan di luar wilayah RI; dan keempat, perusahaan yang letaknya dalam wilayah RI dan merupakan milik sesuatu badan-hukum yang bertempat kedudukan dalam wilayah Negara Kerajaan Belanda (LNRI 1959 No.5).

	Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan tanpa kekerasan. Tidak ada seorang pun yang jatuh sebagai korban. Kebijakan ini memberi peran yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia dalam menguasai sektor perekonomian nasional dari dominasi Belanda. Sejak itulah sektor produksi dikuasai oleh negara. Namun, tindakan itu telah menimbulkan penurunan produksi dan kekacauan kegiatan ekonomi karena tidak ada program terencana dan persiapan yang matang dalam pelaksanaannya (Kanumayoso 2001: 106-107).		Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan tanpa kekerasan. Tidak ada seorang pun yang jatuh sebagai korban. Kebijakan ini memberi peran yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia dalam menguasai sektor perekonomian nasional dari dominasi Belanda. Sejak itulah sektor produksi dikuasai oleh negara. Namun, tindakan itu telah menimbulkan penurunan produksi dan kekacauan kegiatan ekonomi karena tidak ada program terencana dan persiapan yang matang dalam pelaksanaannya (Kanumayoso 2001: 106-107).
Line 12:		Line 12:


	~~'''Referensi'''~~

	~~Dick, H.W. Industri Pelayaran Indonesia: Kompetsisi dan Regulasi. Jakarta: LP3ES.~~		'''Referensi'''

	~~Kanumoyoso~~, ~~Bondan~~. ~~2001~~. ~~Nasionalisasi Perusahaan Belanda di~~ Indonesia. Jakarta: ~~Sinar Harapan~~.		Dick, H.W. ''Industri Pelayaran Indonesia: Kompetsisi dan Regulasi.'' Jakarta: LP3ES.

	~~Kempen~~. ~~1959~~. ~~Mendjelang Dua Tahun Kabinet Karya 9-IV-~~'~~57 – 9 -IV-~~'59. Jakarta: ~~Kementerian Penerangan RI~~.		Kanumoyoso, Bondan. 2001. ''Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia.'' Jakarta: Sinar Harapan.

	~~Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No~~.~~162, Nasionalisasi Perusahan~~-~~perusahaan Milik Belanda~~. Jakarta: ~~Sekretariat Negara~~ RI~~, 1785-1787~~.		Kempen. 1959. ''Mendjelang Dua Tahun Kabinet Karya 9-IV-'57 – 9 -IV-'59.'' Jakarta: Kementerian Penerangan RI.

	Lembaran Negara Republik Indonesia tahun ~~1959~~ No.6, ~~Badan~~ Nasionalisasi ~~Perusahaan~~ Belanda. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 51-55.		Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.162, ''Nasionalisasi Perusahan-perusahaan Milik Belanda''. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1785-1787.

	Suprapto, B. 1985. Perkembangan Kebinet dan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.		Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No.6, ''Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda''. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 51-55.

			Suprapto, B. 1985. ''Perkembangan Kebinet dan Pemerintahan di Indonesia.'' Jakarta: Ghalia Indonesia.
	[[Category:Peristiwa]]		[[Category:Peristiwa]]

Admin at 02:55, 23 June 2023

2023-06-23T02:55:16Z

← Older revision		Revision as of 09:55, 23 June 2023
Line 1:		Line 1:
	Nasionalisasi adalah kebijakan Indonesia untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di tanah air. Kebijakan ini terjadi pada masa Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda (1957-1959), di antara di antara program kerjanya adalah pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 dan perjuangan Irian Barat. Dua program itu memacu lahirnya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Sejak 3 Mei 1956, Indonesia sudah tidak terikat lagi dengan hasil KMB, maka selanjutnya dibentuk Propinsi Irian Barat pada 17 Agustus 1956 dengan gubernur Sultan Tidore Zainal Syah (Kempen 1959: 10; Suprapto 1985: 193).		Nasionalisasi adalah kebijakan Indonesia untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di tanah air. Kebijakan ini terjadi pada masa [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Karya]] pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda (1957-1959), di antara di antara program kerjanya adalah pembatalan hasil [[Konferensi Meja Bundar]] (KMB) tahun 1949 dan perjuangan Irian Barat. Dua program itu memacu lahirnya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Sejak 3 Mei 1956, Indonesia sudah tidak terikat lagi dengan hasil KMB, maka selanjutnya dibentuk Propinsi Irian Barat pada 17 Agustus 1956 dengan gubernur Sultan Tidore Zainal Syah (Kempen 1959: 10; Suprapto 1985: 193).

	Pada tahun 1957 secara berangsur-angsur beberapa perusahaan Belanda diambilalih dan diserahkan pimpinannya kepada Badan Penguasa resmi. Satu perusahaan yang pertama dikuasai ialah Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang bergerak dalam pelayaran. Setelah kantor pusat KPM di Jakarta dikuasai oleh serikat buruh pada 3 Desember 1957, para direkturnya di Belanda memerintahkan kapal-kapalnya berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di luar Indonesia. Lalu wewenang atas kapal dari manajemen di luar Eropa dipindahkan kepada manajemen di Amsterdam. Konsekwensinya, pada 1 Juli 1958 sekitar 10.000 karyawan berkebangsaan Indonesia diserahkan ke PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) tanpa satu pun kapal KPM (Dick 1989: 40-41). Taktik ini memacu usaha pemerintah Indonesia mengambilalih semua perusahaan Belanda. Setelah KPM, menyusul perusahaan-perusahaan pertanian milik Belanda, Bank-bank Belanda, Percetakan uang Kebajoran, dan lain sebagainya (Kempen 1959: 11-12).		Pada tahun 1957 secara berangsur-angsur beberapa perusahaan Belanda diambilalih dan diserahkan pimpinannya kepada Badan Penguasa resmi. Satu perusahaan yang pertama dikuasai ialah [[Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)]] yang bergerak dalam pelayaran. Setelah kantor pusat KPM di Jakarta dikuasai oleh serikat buruh pada 3 Desember 1957, para direkturnya di Belanda memerintahkan kapal-kapalnya berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di luar Indonesia. Lalu wewenang atas kapal dari manajemen di luar Eropa dipindahkan kepada manajemen di Amsterdam. Konsekwensinya, pada 1 Juli 1958 sekitar 10.000 karyawan berkebangsaan Indonesia diserahkan ke PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) tanpa satu pun kapal KPM (Dick 1989: 40-41). Taktik ini memacu usaha pemerintah Indonesia mengambilalih semua perusahaan Belanda. Setelah KPM, menyusul perusahaan-perusahaan pertanian milik Belanda, Bank-bank Belanda, Percetakan uang Kebajoran, dan lain sebagainya (Kempen 1959: 11-12).

	Tujuan nasionalisasi, selain sebagai wujud ketegasan politik Indonesia terhadap Belanda, adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan itu bagi masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara (LNRI 1958 No.162). Guna menjamin nasionalisasi berjalan baik, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yang terdiri atas Dewan Pimpinan dan Pimpinan Harian. Dewan Pimpinan bertugas menentukan garis kebijaksanaan terkait perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi, serta menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat nasionalisasi. Tugas Pimpinan Harian adalah melaksanakan soal-soal prinsipil yang telah diputuskan oleh Dewan Pembina dan memberikan saran terkait masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (LNRI 1959 No.6).		Tujuan nasionalisasi, selain sebagai wujud ketegasan politik Indonesia terhadap Belanda, adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan itu bagi masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara (LNRI 1958 No.162). Guna menjamin nasionalisasi berjalan baik, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yang terdiri atas Dewan Pimpinan dan Pimpinan Harian. Dewan Pimpinan bertugas menentukan garis kebijaksanaan terkait perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi, serta menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat nasionalisasi. Tugas Pimpinan Harian adalah melaksanakan soal-soal prinsipil yang telah diputuskan oleh Dewan Pembina dan memberikan saran terkait masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (LNRI 1959 No.6).

Admin: Created page with "Nasionalisasi adalah kebijakan Indonesia untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di tanah air. Kebijakan ini terjadi pada masa Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda (1957-1959), di antara di antara program kerjanya adalah pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 dan perjuangan Irian Barat. Dua program itu memacu lahirnya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Sejak 3 Mei 1956, Indonesia sudah tidak terikat lagi de..."

2023-05-24T06:17:01Z

Created page with "Nasionalisasi adalah kebijakan Indonesia untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di tanah air. Kebijakan ini terjadi pada masa Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda (1957-1959), di antara di antara program kerjanya adalah pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 dan perjuangan Irian Barat. Dua program itu memacu lahirnya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Sejak 3 Mei 1956, Indonesia sudah tidak terikat lagi de..."

New page

Nasionalisasi adalah kebijakan Indonesia untuk mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda di tanah air. Kebijakan ini terjadi pada masa Kabinet Karya pimpinan Perdana Menteri Ir. Djuanda (1957-1959), di antara di antara program kerjanya adalah pembatalan hasil Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 dan perjuangan Irian Barat. Dua program itu memacu lahirnya kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia. Sejak 3 Mei 1956, Indonesia sudah tidak terikat lagi dengan hasil KMB, maka selanjutnya dibentuk Propinsi Irian Barat pada 17 Agustus 1956 dengan gubernur Sultan Tidore Zainal Syah (Kempen 1959: 10; Suprapto 1985: 193).

Pada tahun 1957 secara berangsur-angsur beberapa perusahaan Belanda diambilalih dan diserahkan pimpinannya kepada Badan Penguasa resmi. Satu perusahaan yang pertama dikuasai ialah Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) yang bergerak dalam pelayaran. Setelah kantor pusat KPM di Jakarta dikuasai oleh serikat buruh pada 3 Desember 1957, para direkturnya di Belanda memerintahkan kapal-kapalnya berlayar ke pelabuhan-pelabuhan di luar Indonesia. Lalu wewenang atas kapal dari manajemen di luar Eropa dipindahkan kepada manajemen di Amsterdam. Konsekwensinya, pada 1 Juli 1958 sekitar 10.000 karyawan berkebangsaan Indonesia diserahkan ke PELNI (Pelayaran Nasional Indonesia) tanpa satu pun kapal KPM (Dick 1989: 40-41). Taktik ini memacu usaha pemerintah Indonesia mengambilalih semua perusahaan Belanda. Setelah KPM, menyusul perusahaan-perusahaan pertanian milik Belanda, Bank-bank Belanda, Percetakan uang Kebajoran, dan lain sebagainya (Kempen 1959: 11-12).

Tujuan nasionalisasi, selain sebagai wujud ketegasan politik Indonesia terhadap Belanda, adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dari perusahaan itu bagi masyarakat Indonesia serta memperkokoh keamanan dan pertahanan negara (LNRI 1958 No.162). Guna menjamin nasionalisasi berjalan baik, pemerintah membentuk Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda (BANAS) yang terdiri atas Dewan Pimpinan dan Pimpinan Harian. Dewan Pimpinan bertugas menentukan garis kebijaksanaan terkait perusahaan-perusahaan Belanda yang dikenakan nasionalisasi, serta menampung dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat nasionalisasi. Tugas Pimpinan Harian adalah melaksanakan soal-soal prinsipil yang telah diputuskan oleh Dewan Pembina dan memberikan saran terkait masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda (LNRI 1959 No.6).

Semua perusahaan Belanda yang dapat dinasionalisasi, menurut UU No.85 tahun 1958, memenuhi satu dari empat syarat berikut: pertama, perusahaan yang untuk seluruhnya atau sebagian merupakan milik perseorangan warganegara Belanda dan bertempat-kedudukan dalam wilayah RI; kedua, perusahaan milik suatu badan-hukum yang seluruhnya atau sebagian modal perseroannya atau modal pendiriannya berasal dari perseorangan warganegara Belanda dan badan hukum itu bertempat-kedudukan dalam wilayah RI; ketiga, perusahaan yang letaknya dalam wilayah RI dan untuk seluruhanya atau sebagian merupakan milik perseorangan warga negara Belanda yang bertempat-kedudukan di luar wilayah RI; dan keempat, perusahaan yang letaknya dalam wilayah RI dan merupakan milik sesuatu badan-hukum yang bertempat kedudukan dalam wilayah Negara Kerajaan Belanda (LNRI 1959 No.5).

Nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia dilakukan tanpa kekerasan. Tidak ada seorang pun yang jatuh sebagai korban. Kebijakan ini memberi peran yang lebih besar bagi pemerintah Indonesia dalam menguasai sektor perekonomian nasional dari dominasi Belanda. Sejak itulah sektor produksi dikuasai oleh negara. Namun, tindakan itu telah menimbulkan penurunan produksi dan kekacauan kegiatan ekonomi karena tidak ada program terencana dan persiapan yang matang dalam pelaksanaannya (Kanumayoso 2001: 106-107).

Penulis : Abd. Rahman Hamid

'''Referensi'''

Dick, H.W. Industri Pelayaran Indonesia: Kompetsisi dan Regulasi. Jakarta: LP3ES.

Kanumoyoso, Bondan. 2001. Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Sinar Harapan.

Kempen. 1959. Mendjelang Dua Tahun Kabinet Karya 9-IV-'57 – 9 -IV-'59. Jakarta: Kementerian Penerangan RI.

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 No.162, Nasionalisasi Perusahan-perusahaan Milik Belanda. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1785-1787.

Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 No.6, Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 51-55.

Suprapto, B. 1985. Perkembangan Kebinet dan Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia.
[[Category:Peristiwa]]