Orde Lama - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Endi Aulia Garadian" to "{{Penulis|Endi Aulia Garadian|UIN Syarif Hidayatullah Jakarta|Prof. Dr. Jajat Burhanudin, M.A.}}"

2023-08-10T04:50:24Z

Text replacement - "Penulis : Endi Aulia Garadian" to "{{Penulis|Endi Aulia Garadian|UIN Syarif Hidayatullah Jakarta|Prof. Dr. Jajat Burhanudin, M.A.}}"

← Older revision		Revision as of 11:50, 10 August 2023
Line 23:		Line 23:
	Pada malam 30 September 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai stasiun radio nasional dan pusat Jakarta. Meskipun G-30-S dengan cepat dihancurkan oleh Suharto, gerakan itu menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan Sukarno sebagai presiden yang efektif		Pada malam 30 September 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai stasiun radio nasional dan pusat Jakarta. Meskipun G-30-S dengan cepat dihancurkan oleh Suharto, gerakan itu menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan Sukarno sebagai presiden yang efektif

	Penulis : Endi Aulia Garadian		{{Penulis\|Endi Aulia Garadian\|UIN Syarif Hidayatullah Jakarta\|Prof. Dr. Jajat Burhanudin, M.A.}}

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-07T11:18:03Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 18:18, 7 August 2023
Line 48:		Line 48:

	Zulkifli, Arif, dkk. 2010. ''Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia''. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.		Zulkifli, Arif, dkk. 2010. ''Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia''. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 05:48, 26 July 2023

2023-07-26T05:48:46Z

← Older revision		Revision as of 12:48, 26 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan [[Sukarno]] yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era [[Orde Baru]], untuk membedakan rezim Sukarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Sukarno di masa Demokrasi Terpimpin.		Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan [[Sukarno]] yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era [[Orde Baru]], untuk membedakan rezim Sukarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Sukarno di masa Demokrasi Terpimpin.

	Awal mula kelahiran Orde Lama adalah [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959\|Dekrit Presiden]] Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.		Awal mula kelahiran Orde Lama adalah [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959\|Dekrit Presiden]] Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. ''Pertama'', isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu ''kedua'', dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.

	Setelah Dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden [[Sukarno]]. Melalui konsep [[demokrasi terpimpin]]<nowiki/>nya, ia mencela demokrasi barat yang liberalistik (Adams, 2011). Lebih jauh [[Sukarno]] menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, [[Sukarno]] menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikan [[USDEK]] (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, [[Demokrasi Terpimpin]], [[Ekonomi Terpimpin]] dan Kepribadian Indonesia).		Setelah Dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden [[Sukarno]]. Melalui konsep [[demokrasi terpimpin]]<nowiki/>nya, ia mencela demokrasi barat yang liberalistik (Adams, 2011). Lebih jauh [[Sukarno]] menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, [[Sukarno]] menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikan [[USDEK]] (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, [[Demokrasi Terpimpin]], [[Ekonomi Terpimpin]] dan Kepribadian Indonesia).
Line 24:		Line 24:

	Penulis : Endi Aulia Garadian		Penulis : Endi Aulia Garadian



Line 30:		Line 31:
	Adams, Cindy Heller. 2011. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Penerbit Media Pressindo		Adams, Cindy Heller. 2011. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Penerbit Media Pressindo

	Farram, Steven. 2007. “Wage War against Beatle Music! Censorship and Music in ~~Sukarno~~'s Indonesia,” RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs 41 (2), 247-277.		Farram, Steven. 2007. “Wage War against Beatle Music! Censorship and Music in Soekarno's Indonesia,” ''RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs'' 41 (2), 247-277.

	Heidbüchel, Esther. 2007. The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches. Wettenberg: Johannes Herrrmann J&J-Verlag.		Heidbüchel, Esther. 2007. ''The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches''. Wettenberg: Johannes Herrrmann J&J-Verlag.

	Latif, Yudi. 2013. Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX. Jakarta: Kencana		Latif, Yudi. 2013. ''Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX''. Jakarta: Kencana

	Lev, Daniel S. 2009. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959. Jakarta: Equinox Publishing.		Lev, Daniel S. 2009. ''The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959''. Jakarta: Equinox Publishing.

	Morfit, Michael. 1981. “Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government,” Asian Survey 21 (8), 838-851.		Morfit, Michael. 1981. “Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government,” ''Asian Survey'' 21 (8), 838-851.

	Mortimer, Rex. 2006. Indonesia Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Jakarta: Equinox Publishing.		Mortimer, Rex. 2006. ''Indonesia Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965''. Jakarta: Equinox Publishing.

	Nasution, Abdul Harris. 1966. Sedjarah Perdjuangan Nasional dibidang ~~Bersendjata~~. Jakarta: P.N. Karya Tjotas.		Nasution, Abdul Harris. 1966. ''Sedjarah Perdjuangan Nasional dibidang Bersendja''ta. Jakarta: P.N. Karya Tjotas.

	Wie, Thee Kian. 2012. Indonesia's Economy Since Independence. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.		Wie, Thee Kian. 2012. ''Indonesia's Economy Since Independence''. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

	Zulkifli, Arif, dkk. 2010. Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.		Zulkifli, Arif, dkk. 2010. ''Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia''. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T05:57:57Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

Admin at 04:04, 4 July 2023

2023-07-04T04:04:52Z

← Older revision		Revision as of 11:04, 4 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru, untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin.		Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan [[Soekarno]] yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era [[Orde Baru]], untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin.

	Awal mula kelahiran Orde Lama adalah Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.		Awal mula kelahiran Orde Lama adalah [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959\|Dekrit Presiden]] Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.

	Setelah Dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden ~~Sukarno~~. Melalui konsep demokrasi ~~terpimpinnya~~, ia mencela demokrasi barat yang liberalistik (Adams, 2011). Lebih jauh Soekarno menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, ~~Sukarno~~ menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia).		Setelah Dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden [[Soekarno]]. Melalui konsep [[demokrasi terpimpin]]<nowiki/>nya, ia mencela demokrasi barat yang liberalistik (Adams, 2011). Lebih jauh [[Soekarno]] menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, [[Soekarno]] menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikan [[USDEK]] (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, [[Demokrasi Terpimpin]], [[Ekonomi Terpimpin]] dan Kepribadian Indonesia).

	Manipol-USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh ~~Sukarno~~ sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara (Morfit, 1981). Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan Manipol USDEK sebagai Garis Besar Haluan Negar (GBHN) dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja, pers diminta untuk mensirkulasi kebijakan-kebijakan ini.		Manipol-USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh [[Soekarno]] sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara (Morfit, 1981). Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan Manipol USDEK sebagai Garis Besar Haluan Negar (GBHN) dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja, pers diminta untuk mensirkulasi kebijakan-kebijakan ini.

	Ada beberapa kebijakan khusus yang ditempuh oleh Orde Lama untuk menjaga stabilitas politik. Nasakom, singkatan dari Nasionalisme-Agama-Komunisme, adalah salah satunya. Konsepsi ini sudah dipikirkan oleh Soekarno sejak lama (Zulkifli, 2010: 5). Nasakom diharapkan dapat mengakomodir tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis.		Ada beberapa kebijakan khusus yang ditempuh oleh Orde Lama untuk menjaga stabilitas politik. Nasakom, singkatan dari Nasionalisme-Agama-Komunisme, adalah salah satunya. Konsepsi ini sudah dipikirkan oleh Soekarno sejak lama (Zulkifli, 2010: 5). Nasakom diharapkan dapat mengakomodir tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis.

	Meski demikian, berbagai preseden yang melibatkan Islam di tahun 1950-1960 seperti Darul Islam membuat Soekarno cenderung meminggirkan Islam. Selain itu, Soekarno melarang Masyumi pada tahun 1960 karena hubungan para pemimpinnya dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan oposisi yang kuat terhadap bentuk pemerintahan baru. Keterwakilan partai Islam di parlemen turun menjadi 25 persen, sementara pengaruh Nahdlatul Ulama juga berkurang meski sikap resminya mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin (Latif, 2013).		Meski demikian, berbagai preseden yang melibatkan Islam di tahun 1950-1960 seperti [[Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII)\|Darul Islam]] membuat Soekarno cenderung meminggirkan Islam. Selain itu, Soekarno melarang [[Masyumi]] pada tahun 1960 karena hubungan para pemimpinnya dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan oposisi yang kuat terhadap bentuk pemerintahan baru. Keterwakilan partai Islam di parlemen turun menjadi 25 persen, sementara pengaruh [[Nahdlatul Ulama (NU)\|Nahdlatul Ulama]] juga berkurang meski sikap resminya mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin (Latif, 2013).

	Di sisi lain, kekuatan Komunisme semakin terkonsolidasi di masa ini. Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin dekat dengan Soekarno. Tapi bukan berarti Soekarno tidak paham soal ini. Justru sebaliknya, kekuatan tentara dan polisi diperkuat sehingga mampu menyeimbangkan kebangkitan komunisme saat itu (Mortimer, 2006). Selain dari legislatif, angkatan bersenjata dan polisi juga mulai hadir bahkan di eksekutif, dengan Sukarno mengangkat banyak pejabat dari layanan ke kementerian pemerintah di kabinet negara selain dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Pada bulan Maret 1963 di Bandung, Jawa Barat, ~~Sukarno~~, dengan pelanggaran berat terhadap UUD 1945, terpilih menjadi presiden seumur hidup (Presiden Seumur Hidup/Panglima Besar Revolusi) dengan bantuan angkatan bersenjata dan polisi, termasuk wakil-wakil mereka untuk majelis seperti yang disarankan oleh Nasution, merupakan pukulan telak terhadap rencana PKI merebut jabatan presiden (Nasution, 1966).		Di sisi lain, kekuatan Komunisme semakin terkonsolidasi di masa ini. Partai Komunis Indonesia ([[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]]) semakin dekat dengan Soekarno. Tapi bukan berarti Soekarno tidak paham soal ini. Justru sebaliknya, kekuatan tentara dan polisi diperkuat sehingga mampu menyeimbangkan kebangkitan komunisme saat itu (Mortimer, 2006). Selain dari legislatif, angkatan bersenjata dan polisi juga mulai hadir bahkan di eksekutif, dengan Sukarno mengangkat banyak pejabat dari layanan ke kementerian pemerintah di kabinet negara selain dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Pada bulan Maret 1963 di Bandung, Jawa Barat, [[Soekarno]], dengan pelanggaran berat terhadap UUD 1945, terpilih menjadi presiden seumur hidup (Presiden Seumur Hidup/Panglima Besar Revolusi) dengan bantuan angkatan bersenjata dan polisi, termasuk wakil-wakil mereka untuk majelis seperti yang disarankan oleh Nasution, merupakan pukulan telak terhadap rencana [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] merebut jabatan presiden (Nasution, 1966).

	Di bidang ekonomi, pada tanggal 3 Desember, serikat pekerja PKI dan PNI mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi 11 hari kemudian, Nasution menyatakan bahwa personel dari angkatan bersenjata akan menjalankan perusahaan-perusahaan ini sebagai gantinya. Tindakan ini kemudian memberi angkatan bersenjata peran ekonomi utama di negara itu (Lev, 2009).		Di bidang ekonomi, pada tanggal 3 Desember, serikat pekerja PKI dan [[PNI]] mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi 11 hari kemudian, Nasution menyatakan bahwa personel dari angkatan bersenjata akan menjalankan perusahaan-perusahaan ini sebagai gantinya. Tindakan ini kemudian memberi angkatan bersenjata peran ekonomi utama di negara itu (Lev, 2009).

	Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah menerapkan kebijakan anti-inflasi. mendevaluasi mata uang sebesar 75 persen dan menyatakan bahwa semua Rp. 500 dan Rp. 1,000 uang kertas selanjutnya akan bernilai sepersepuluh dari nilai nominalnya (Wie, 2012: 109) Sementara itu, tindakan anti-etnis Tionghoa, termasuk pemulangan dan pemindahan paksa ke kota-kota, semakin merusak kepercayaan ekonomi (Wie, 2012: 125). Pada tahun 1960, inflasi telah mencapai 100 persen per tahun.		Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah menerapkan kebijakan anti-inflasi. mendevaluasi mata uang sebesar 75 persen dan menyatakan bahwa semua Rp. 500 dan Rp. 1,000 uang kertas selanjutnya akan bernilai sepersepuluh dari nilai nominalnya (Wie, 2012: 109) Sementara itu, tindakan anti-etnis Tionghoa, termasuk pemulangan dan pemindahan paksa ke kota-kota, semakin merusak kepercayaan ekonomi (Wie, 2012: 125). Pada tahun 1960, inflasi telah mencapai 100 persen per tahun.

	Persoalan lain yang mengemuka di masa Demokrasi Terpimpin ini adalah kasus Irian Barat. Lewat operasi Trikora, Soekarno dianggap telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Papua Barat yang saat itu masih di bawah pengaruh Belanda (Heidbüchel, 2007). Urusan lain adalah konfrontasi dengan Malaysia, yang pada gilirannya membuat Soekarno mendeklarasikan diri bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).		Persoalan lain yang mengemuka di masa [[Demokrasi Terpimpin]] ini adalah kasus Irian Barat. Lewat operasi [[Trikora]], Soekarno dianggap telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Papua Barat yang saat itu masih di bawah pengaruh Belanda (Heidbüchel, 2007). Urusan lain adalah konfrontasi dengan Malaysia, yang pada gilirannya membuat Soekarno mendeklarasikan diri bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

	Selama pidato Hari Kemerdekaan 1964, ~~Sukarno~~ secara terbuka mencela Amerika Serikat. Kampanye anti-Amerika terjadi di mana perusahaan-perusahaan Amerika diancam, film-film Amerika dilarang, perpustakaan-perpustakaan Amerika dan bangunan-bangunan lain diserang, jurnalis Amerika dilarang, dan bendera Amerika sering dikoyak (Farram, 2007). Poster-poster propaganda anti-Amerika berukuran besar dipasang di sekitar jalan-jalan Jakarta. Bantuan Amerika dihentikan. Pada bulan Agustus 1965, Sukarno mengumumkan bahwa Indonesia menarik diri dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, dan dalam pidato Hari Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, mengumumkan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang, dan mengatakan bahwa rakyat akan dipersenjatai dalam beberapa bulan mendatang (Lev, 2009). Pada tanggal 27 September, Jenderal Nasution mengumumkan bahwa dia menentang rencana pembentukan "angkatan kelima" dan "Nasakomisasi" seluruh angkatan bersenjata.		Selama pidato Hari Kemerdekaan 1964, [[Soekarno]] secara terbuka mencela Amerika Serikat. Kampanye anti-Amerika terjadi di mana perusahaan-perusahaan Amerika diancam, film-film Amerika dilarang, perpustakaan-perpustakaan Amerika dan bangunan-bangunan lain diserang, jurnalis Amerika dilarang, dan bendera Amerika sering dikoyak (Farram, 2007). Poster-poster propaganda anti-Amerika berukuran besar dipasang di sekitar jalan-jalan Jakarta. Bantuan Amerika dihentikan. Pada bulan Agustus 1965, Sukarno mengumumkan bahwa Indonesia menarik diri dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, dan dalam pidato Hari Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, mengumumkan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang, dan mengatakan bahwa rakyat akan dipersenjatai dalam beberapa bulan mendatang (Lev, 2009). Pada tanggal 27 September, Jenderal Nasution mengumumkan bahwa dia menentang rencana pembentukan "angkatan kelima" dan "Nasakomisasi" seluruh angkatan bersenjata.

	Pada malam 30 September 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai stasiun radio nasional dan pusat Jakarta. Meskipun G-30-S dengan cepat dihancurkan oleh Suharto, gerakan itu menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan Sukarno sebagai presiden yang efektif		Pada malam 30 September 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai stasiun radio nasional dan pusat Jakarta. Meskipun G-30-S dengan cepat dihancurkan oleh Suharto, gerakan itu menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan Sukarno sebagai presiden yang efektif

Admin: Created page with "Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru, untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin. Awal mula kelahiran Orde Lama adalah Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada peruba..."

2023-06-21T06:53:43Z

Created page with "Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru, untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin. Awal mula kelahiran Orde Lama adalah Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada peruba..."

New page

Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era Orde Baru, untuk membedakan rezim Soekarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Soekarno di masa Demokrasi Terpimpin.

Awal mula kelahiran Orde Lama adalah Dekrit Presiden Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.

Setelah Dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden Sukarno. Melalui konsep demokrasi terpimpinnya, ia mencela demokrasi barat yang liberalistik (Adams, 2011). Lebih jauh Soekarno menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, Sukarno menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikan USDEK (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia).

Manipol-USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh Sukarno sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara (Morfit, 1981). Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan Manipol USDEK sebagai Garis Besar Haluan Negar (GBHN) dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja, pers diminta untuk mensirkulasi kebijakan-kebijakan ini.

Ada beberapa kebijakan khusus yang ditempuh oleh Orde Lama untuk menjaga stabilitas politik. Nasakom, singkatan dari Nasionalisme-Agama-Komunisme, adalah salah satunya. Konsepsi ini sudah dipikirkan oleh Soekarno sejak lama (Zulkifli, 2010: 5). Nasakom diharapkan dapat mengakomodir tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis.

Meski demikian, berbagai preseden yang melibatkan Islam di tahun 1950-1960 seperti Darul Islam membuat Soekarno cenderung meminggirkan Islam. Selain itu, Soekarno melarang Masyumi pada tahun 1960 karena hubungan para pemimpinnya dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan oposisi yang kuat terhadap bentuk pemerintahan baru. Keterwakilan partai Islam di parlemen turun menjadi 25 persen, sementara pengaruh Nahdlatul Ulama juga berkurang meski sikap resminya mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin (Latif, 2013).

Di sisi lain, kekuatan Komunisme semakin terkonsolidasi di masa ini. Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin dekat dengan Soekarno. Tapi bukan berarti Soekarno tidak paham soal ini. Justru sebaliknya, kekuatan tentara dan polisi diperkuat sehingga mampu menyeimbangkan kebangkitan komunisme saat itu (Mortimer, 2006). Selain dari legislatif, angkatan bersenjata dan polisi juga mulai hadir bahkan di eksekutif, dengan Sukarno mengangkat banyak pejabat dari layanan ke kementerian pemerintah di kabinet negara selain dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Pada bulan Maret 1963 di Bandung, Jawa Barat, Sukarno, dengan pelanggaran berat terhadap UUD 1945, terpilih menjadi presiden seumur hidup (Presiden Seumur Hidup/Panglima Besar Revolusi) dengan bantuan angkatan bersenjata dan polisi, termasuk wakil-wakil mereka untuk majelis seperti yang disarankan oleh Nasution, merupakan pukulan telak terhadap rencana PKI merebut jabatan presiden (Nasution, 1966).

Di bidang ekonomi, pada tanggal 3 Desember, serikat pekerja PKI dan PNI mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi 11 hari kemudian, Nasution menyatakan bahwa personel dari angkatan bersenjata akan menjalankan perusahaan-perusahaan ini sebagai gantinya. Tindakan ini kemudian memberi angkatan bersenjata peran ekonomi utama di negara itu (Lev, 2009).

Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah menerapkan kebijakan anti-inflasi. mendevaluasi mata uang sebesar 75 persen dan menyatakan bahwa semua Rp. 500 dan Rp. 1,000 uang kertas selanjutnya akan bernilai sepersepuluh dari nilai nominalnya (Wie, 2012: 109) Sementara itu, tindakan anti-etnis Tionghoa, termasuk pemulangan dan pemindahan paksa ke kota-kota, semakin merusak kepercayaan ekonomi (Wie, 2012: 125). Pada tahun 1960, inflasi telah mencapai 100 persen per tahun.

Persoalan lain yang mengemuka di masa Demokrasi Terpimpin ini adalah kasus Irian Barat. Lewat operasi Trikora, Soekarno dianggap telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Papua Barat yang saat itu masih di bawah pengaruh Belanda (Heidbüchel, 2007). Urusan lain adalah konfrontasi dengan Malaysia, yang pada gilirannya membuat Soekarno mendeklarasikan diri bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

Selama pidato Hari Kemerdekaan 1964, Sukarno secara terbuka mencela Amerika Serikat. Kampanye anti-Amerika terjadi di mana perusahaan-perusahaan Amerika diancam, film-film Amerika dilarang, perpustakaan-perpustakaan Amerika dan bangunan-bangunan lain diserang, jurnalis Amerika dilarang, dan bendera Amerika sering dikoyak (Farram, 2007). Poster-poster propaganda anti-Amerika berukuran besar dipasang di sekitar jalan-jalan Jakarta. Bantuan Amerika dihentikan. Pada bulan Agustus 1965, Sukarno mengumumkan bahwa Indonesia menarik diri dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, dan dalam pidato Hari Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, mengumumkan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang, dan mengatakan bahwa rakyat akan dipersenjatai dalam beberapa bulan mendatang (Lev, 2009). Pada tanggal 27 September, Jenderal Nasution mengumumkan bahwa dia menentang rencana pembentukan "angkatan kelima" dan "Nasakomisasi" seluruh angkatan bersenjata.

Pada malam 30 September 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai stasiun radio nasional dan pusat Jakarta. Meskipun G-30-S dengan cepat dihancurkan oleh Suharto, gerakan itu menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan Sukarno sebagai presiden yang efektif

Penulis : Endi Aulia Garadian

'''Referensi'''

Adams, Cindy Heller. 2011. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Penerbit Media Pressindo

Farram, Steven. 2007. “Wage War against Beatle Music! Censorship and Music in Soekarno's Indonesia,” RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs 41 (2), 247-277.

Heidbüchel, Esther. 2007. The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches. Wettenberg: Johannes Herrrmann J&J-Verlag.

Latif, Yudi. 2013. Genealogi Intelegensia: Pengetahuan & Kekuasaan Inteligensia Muslim Indonesia Abad XX. Jakarta: Kencana

Lev, Daniel S. 2009. The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959. Jakarta: Equinox Publishing.

Morfit, Michael. 1981. “Pancasila: The Indonesian State Ideology According to the New Order Government,” Asian Survey 21 (8), 838-851.

Mortimer, Rex. 2006. Indonesia Communism under Sukarno: Ideology and Politics, 1959-1965. Jakarta: Equinox Publishing.

Nasution, Abdul Harris. 1966. Sedjarah Perdjuangan Nasional dibidang Bersendjata. Jakarta: P.N. Karya Tjotas.

Wie, Thee Kian. 2012. Indonesia's Economy Since Independence. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Zulkifli, Arif, dkk. 2010. Sukarno: Paradoks Revolusi Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
[[Category:Istilah]]

← Older revision		Revision as of 12:57, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan [[~~Soekarno~~]] yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era [[Orde Baru]], untuk membedakan rezim ~~Soekarno~~ yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan ~~Soekarno~~ di masa Demokrasi Terpimpin.		Orde Lama merujuk kepada masa pemerintahan [[Sukarno]] yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966. Istilah Orde Lama mulai digunakan sejak era [[Orde Baru]], untuk membedakan rezim Sukarno yang dianggap lama oleh Soeharto sebagai Presiden Indonesia di era Orde Baru. Orde Lama juga dianggap sebagai masa-masa kepemimpinan Sukarno di masa Demokrasi Terpimpin.

	Awal mula kelahiran Orde Lama adalah [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959\|Dekrit Presiden]] Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.		Awal mula kelahiran Orde Lama adalah [[Dekrit Presiden 5 Juli 1959\|Dekrit Presiden]] Republik Indonesia 1959. Dekrit ini berimplikasi luas pada perubahan sistem ketatanegaraan dan peta politik Indonesia. Pertama, isi dari dekrit tersebut mengakhiri tugas kabinet, parlemen, dan periode sistem parlementer itu sendiri. Lalu kedua, dekrit juga menjadi penanda bagi berakhirnya periode parlementer tersebut sekaligus mengakibatkan berakhirnya pula periode pemerintahan yang dinamis di bawah empat partai politik besar, yakni Partai Nasional Indonesia, Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia.

	Setelah Dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden [[~~Soekarno~~]]. Melalui konsep [[demokrasi terpimpin]]<nowiki/>nya, ia mencela demokrasi barat yang liberalistik (Adams, 2011). Lebih jauh [[~~Soekarno~~]] menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, [[~~Soekarno~~]] menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikan [[USDEK]] (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, [[Demokrasi Terpimpin]], [[Ekonomi Terpimpin]] dan Kepribadian Indonesia).		Setelah Dekrit disampaikan, fungsi parlemen pelan-pelan beralih ke tangan Presiden [[Sukarno]]. Melalui konsep [[demokrasi terpimpin]]<nowiki/>nya, ia mencela demokrasi barat yang liberalistik (Adams, 2011). Lebih jauh [[Sukarno]] menyatakan bahwa demokrasi barat telah melahirkan ketidakstabilan politik dan tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Dalam pidatonya pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1959, [[Sukarno]] menguraikan ideologi demokrasi terpimpin, yang beberapa bulan kemudian dinamakan Manipol (Manifestasi Politik) yang isinya berintikan [[USDEK]] (Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, [[Demokrasi Terpimpin]], [[Ekonomi Terpimpin]] dan Kepribadian Indonesia).

	Manipol-USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh [[~~Soekarno~~]] sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara (Morfit, 1981). Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan Manipol USDEK sebagai Garis Besar Haluan Negar (GBHN) dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja, pers diminta untuk mensirkulasi kebijakan-kebijakan ini.		Manipol-USDEK adalah doktrin resmi yang dicetuskan oleh [[Sukarno]] sebagai suatu konsep politik yang harus diterima dan dijalankan dalam setiap aktifitas berbangsa dan bernegara (Morfit, 1981). Sebagai konsekuensi dari kebijakan tersebut, maka Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang sudah tunduk pada Sukarno menetapkan Manipol USDEK sebagai Garis Besar Haluan Negar (GBHN) dan wajib diperkenalkan di segala level pendidikan dan pemerintahan. Tentu saja, pers diminta untuk mensirkulasi kebijakan-kebijakan ini.

	Ada beberapa kebijakan khusus yang ditempuh oleh Orde Lama untuk menjaga stabilitas politik. Nasakom, singkatan dari Nasionalisme-Agama-Komunisme, adalah salah satunya. Konsepsi ini sudah dipikirkan oleh ~~Soekarno~~ sejak lama (Zulkifli, 2010: 5). Nasakom diharapkan dapat mengakomodir tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis.		Ada beberapa kebijakan khusus yang ditempuh oleh Orde Lama untuk menjaga stabilitas politik. Nasakom, singkatan dari Nasionalisme-Agama-Komunisme, adalah salah satunya. Konsepsi ini sudah dipikirkan oleh Sukarno sejak lama (Zulkifli, 2010: 5). Nasakom diharapkan dapat mengakomodir tuntutan tiga faksi utama dalam politik Indonesia ketika itu, yakni - tentara, kelompok-kelompok Islam, dan komunis.

	Meski demikian, berbagai preseden yang melibatkan Islam di tahun 1950-1960 seperti [[Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII)\|Darul Islam]] membuat ~~Soekarno~~ cenderung meminggirkan Islam. Selain itu, ~~Soekarno~~ melarang [[Masyumi]] pada tahun 1960 karena hubungan para pemimpinnya dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan oposisi yang kuat terhadap bentuk pemerintahan baru. Keterwakilan partai Islam di parlemen turun menjadi 25 persen, sementara pengaruh [[Nahdlatul Ulama (NU)\|Nahdlatul Ulama]] juga berkurang meski sikap resminya mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin (Latif, 2013).		Meski demikian, berbagai preseden yang melibatkan Islam di tahun 1950-1960 seperti [[Darul Islam (DI)/Tentara Islam Indonesia (TII)\|Darul Islam]] membuat Sukarno cenderung meminggirkan Islam. Selain itu, Sukarno melarang [[Masyumi]] pada tahun 1960 karena hubungan para pemimpinnya dengan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan oposisi yang kuat terhadap bentuk pemerintahan baru. Keterwakilan partai Islam di parlemen turun menjadi 25 persen, sementara pengaruh [[Nahdlatul Ulama (NU)\|Nahdlatul Ulama]] juga berkurang meski sikap resminya mendukung pelaksanaan demokrasi terpimpin (Latif, 2013).

	Di sisi lain, kekuatan Komunisme semakin terkonsolidasi di masa ini. Partai Komunis Indonesia ([[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]]) semakin dekat dengan ~~Soekarno~~. Tapi bukan berarti ~~Soekarno~~ tidak paham soal ini. Justru sebaliknya, kekuatan tentara dan polisi diperkuat sehingga mampu menyeimbangkan kebangkitan komunisme saat itu (Mortimer, 2006). Selain dari legislatif, angkatan bersenjata dan polisi juga mulai hadir bahkan di eksekutif, dengan Sukarno mengangkat banyak pejabat dari layanan ke kementerian pemerintah di kabinet negara selain dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Pada bulan Maret 1963 di Bandung, Jawa Barat, [[~~Soekarno~~]], dengan pelanggaran berat terhadap UUD 1945, terpilih menjadi presiden seumur hidup (Presiden Seumur Hidup/Panglima Besar Revolusi) dengan bantuan angkatan bersenjata dan polisi, termasuk wakil-wakil mereka untuk majelis seperti yang disarankan oleh Nasution, merupakan pukulan telak terhadap rencana [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] merebut jabatan presiden (Nasution, 1966).		Di sisi lain, kekuatan Komunisme semakin terkonsolidasi di masa ini. Partai Komunis Indonesia ([[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]]) semakin dekat dengan Sukarno. Tapi bukan berarti Sukarno tidak paham soal ini. Justru sebaliknya, kekuatan tentara dan polisi diperkuat sehingga mampu menyeimbangkan kebangkitan komunisme saat itu (Mortimer, 2006). Selain dari legislatif, angkatan bersenjata dan polisi juga mulai hadir bahkan di eksekutif, dengan Sukarno mengangkat banyak pejabat dari layanan ke kementerian pemerintah di kabinet negara selain dari Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Pada bulan Maret 1963 di Bandung, Jawa Barat, [[Sukarno]], dengan pelanggaran berat terhadap UUD 1945, terpilih menjadi presiden seumur hidup (Presiden Seumur Hidup/Panglima Besar Revolusi) dengan bantuan angkatan bersenjata dan polisi, termasuk wakil-wakil mereka untuk majelis seperti yang disarankan oleh Nasution, merupakan pukulan telak terhadap rencana [[PKI Madiun, Pemberontakan\|PKI]] merebut jabatan presiden (Nasution, 1966).

	Di bidang ekonomi, pada tanggal 3 Desember, serikat pekerja PKI dan [[PNI]] mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi 11 hari kemudian, Nasution menyatakan bahwa personel dari angkatan bersenjata akan menjalankan perusahaan-perusahaan ini sebagai gantinya. Tindakan ini kemudian memberi angkatan bersenjata peran ekonomi utama di negara itu (Lev, 2009).		Di bidang ekonomi, pada tanggal 3 Desember, serikat pekerja PKI dan [[PNI]] mulai mengambil alih perusahaan-perusahaan Belanda, tetapi 11 hari kemudian, Nasution menyatakan bahwa personel dari angkatan bersenjata akan menjalankan perusahaan-perusahaan ini sebagai gantinya. Tindakan ini kemudian memberi angkatan bersenjata peran ekonomi utama di negara itu (Lev, 2009).
Line 17:		Line 17:
	Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah menerapkan kebijakan anti-inflasi. mendevaluasi mata uang sebesar 75 persen dan menyatakan bahwa semua Rp. 500 dan Rp. 1,000 uang kertas selanjutnya akan bernilai sepersepuluh dari nilai nominalnya (Wie, 2012: 109) Sementara itu, tindakan anti-etnis Tionghoa, termasuk pemulangan dan pemindahan paksa ke kota-kota, semakin merusak kepercayaan ekonomi (Wie, 2012: 125). Pada tahun 1960, inflasi telah mencapai 100 persen per tahun.		Pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah menerapkan kebijakan anti-inflasi. mendevaluasi mata uang sebesar 75 persen dan menyatakan bahwa semua Rp. 500 dan Rp. 1,000 uang kertas selanjutnya akan bernilai sepersepuluh dari nilai nominalnya (Wie, 2012: 109) Sementara itu, tindakan anti-etnis Tionghoa, termasuk pemulangan dan pemindahan paksa ke kota-kota, semakin merusak kepercayaan ekonomi (Wie, 2012: 125). Pada tahun 1960, inflasi telah mencapai 100 persen per tahun.

	Persoalan lain yang mengemuka di masa [[Demokrasi Terpimpin]] ini adalah kasus Irian Barat. Lewat operasi [[Trikora]], ~~Soekarno~~ dianggap telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Papua Barat yang saat itu masih di bawah pengaruh Belanda (Heidbüchel, 2007). Urusan lain adalah konfrontasi dengan Malaysia, yang pada gilirannya membuat ~~Soekarno~~ mendeklarasikan diri bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).		Persoalan lain yang mengemuka di masa [[Demokrasi Terpimpin]] ini adalah kasus Irian Barat. Lewat operasi [[Trikora]], Sukarno dianggap telah melakukan aneksasi terhadap wilayah Papua Barat yang saat itu masih di bawah pengaruh Belanda (Heidbüchel, 2007). Urusan lain adalah konfrontasi dengan Malaysia, yang pada gilirannya membuat Sukarno mendeklarasikan diri bahwa Indonesia keluar dari keanggotaan Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).

	Selama pidato Hari Kemerdekaan 1964, [[~~Soekarno~~]] secara terbuka mencela Amerika Serikat. Kampanye anti-Amerika terjadi di mana perusahaan-perusahaan Amerika diancam, film-film Amerika dilarang, perpustakaan-perpustakaan Amerika dan bangunan-bangunan lain diserang, jurnalis Amerika dilarang, dan bendera Amerika sering dikoyak (Farram, 2007). Poster-poster propaganda anti-Amerika berukuran besar dipasang di sekitar jalan-jalan Jakarta. Bantuan Amerika dihentikan. Pada bulan Agustus 1965, Sukarno mengumumkan bahwa Indonesia menarik diri dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, dan dalam pidato Hari Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, mengumumkan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang, dan mengatakan bahwa rakyat akan dipersenjatai dalam beberapa bulan mendatang (Lev, 2009). Pada tanggal 27 September, Jenderal Nasution mengumumkan bahwa dia menentang rencana pembentukan "angkatan kelima" dan "Nasakomisasi" seluruh angkatan bersenjata.		Selama pidato Hari Kemerdekaan 1964, [[Sukarno]] secara terbuka mencela Amerika Serikat. Kampanye anti-Amerika terjadi di mana perusahaan-perusahaan Amerika diancam, film-film Amerika dilarang, perpustakaan-perpustakaan Amerika dan bangunan-bangunan lain diserang, jurnalis Amerika dilarang, dan bendera Amerika sering dikoyak (Farram, 2007). Poster-poster propaganda anti-Amerika berukuran besar dipasang di sekitar jalan-jalan Jakarta. Bantuan Amerika dihentikan. Pada bulan Agustus 1965, Sukarno mengumumkan bahwa Indonesia menarik diri dari Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia, dan dalam pidato Hari Kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus, mengumumkan Poros Jakarta-Phnom Penh-Hanoi-Peking-Pyongyang, dan mengatakan bahwa rakyat akan dipersenjatai dalam beberapa bulan mendatang (Lev, 2009). Pada tanggal 27 September, Jenderal Nasution mengumumkan bahwa dia menentang rencana pembentukan "angkatan kelima" dan "Nasakomisasi" seluruh angkatan bersenjata.

	Pada malam 30 September 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai stasiun radio nasional dan pusat Jakarta. Meskipun G-30-S dengan cepat dihancurkan oleh Suharto, gerakan itu menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan Sukarno sebagai presiden yang efektif		Pada malam 30 September 1965, enam jenderal diculik dan dibunuh dan kelompok yang menamakan dirinya Gerakan 30 September menguasai stasiun radio nasional dan pusat Jakarta. Meskipun G-30-S dengan cepat dihancurkan oleh Suharto, gerakan itu menandai berakhirnya demokrasi terpimpin dan Sukarno sebagai presiden yang efektif
Line 30:		Line 30:
	Adams, Cindy Heller. 2011. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Penerbit Media Pressindo		Adams, Cindy Heller. 2011. Bung Karno: Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Jakarta: Yayasan Bung Karno dan Penerbit Media Pressindo

	Farram, Steven. 2007. “Wage War against Beatle Music! Censorship and Music in ~~Soekarno~~'s Indonesia,” RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs 41 (2), 247-277.		Farram, Steven. 2007. “Wage War against Beatle Music! Censorship and Music in Sukarno's Indonesia,” RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs 41 (2), 247-277.

	Heidbüchel, Esther. 2007. The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches. Wettenberg: Johannes Herrrmann J&J-Verlag.		Heidbüchel, Esther. 2007. The West Papua Conflict in Indonesia: Actors, Issues and Approaches. Wettenberg: Johannes Herrrmann J&J-Verlag.