Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA) - Revision history

Admin: Admin moved page Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA) to Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA) without leaving a redirect

2023-08-28T03:38:23Z

Admin moved page Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA) to Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA) without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 10:38, 28 August 2023
(No difference)

Admin: Text replacement - "Penulis: Nopriyasman↵" to "{{Penulis|Nopriyasman|Universitas Andalas|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}"

2023-08-10T07:48:41Z

Text replacement - "Penulis: Nopriyasman↵" to "{{Penulis|Nopriyasman|Universitas Andalas|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}"

← Older revision		Revision as of 14:48, 10 August 2023
Line 24:		Line 24:
	Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) yang berbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dan perpecahan, karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. PRRI berakhir 17 Agustus 1961 ditandai keluarnya Kepres No. 449/1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI/PERMESTA. Untuk suatu masa, PRRI/PERMESTA memberi dampak bagi daerah, melahirkan “traumatis” dan psikologis bagi masyarakat, dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya [[Orde Baru]] (Kahin 2008: 359).		Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) yang berbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dan perpecahan, karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. PRRI berakhir 17 Agustus 1961 ditandai keluarnya Kepres No. 449/1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI/PERMESTA. Untuk suatu masa, PRRI/PERMESTA memberi dampak bagi daerah, melahirkan “traumatis” dan psikologis bagi masyarakat, dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya [[Orde Baru]] (Kahin 2008: 359).

	Penulis: Nopriyasman		{{Penulis\|Nopriyasman\|Universitas Andalas\|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}

Admin: Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

2023-08-07T22:10:14Z

Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

← Older revision		Revision as of 05:10, 8 August 2023
Line 39:		Line 39:

	Nopriyasman, 1988. “Gaduh di Ranah Minang: Suatu Studi Tentang Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat (1958-1961)”, ''Skripsi S1''. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.		Nopriyasman, 1988. “Gaduh di Ranah Minang: Suatu Studi Tentang Pemberontakan PRRI di Sumatera Barat (1958-1961)”, ''Skripsi S1''. Padang: Fakultas Sastra Universitas Andalas.
			{{Comment}}
	[[Category:Peristiwa]]		[[Category:Peristiwa]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:25:38Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 13:25, 18 July 2023
Line 10:		Line 10:
	Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan PERMESTA (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.		Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan PERMESTA (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.

	Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal ~~Soekarno~~ Hatta\|Dwitunggal Sukarno-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).		Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal Sukarno Hatta\|Dwitunggal Sukarno-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).

	[[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda Kartawidjaja]] berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap [[~~Soekarno~~\|Presiden Sukarno]]. Kolonel [[Zulkifli Lubis]] dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti [[Burhanuddin Harahap]], [[Sjafruddin Prawiranegara]], dan [[Muhammad Natsir]], kemudian dikuti [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]] dan [[Assaat, Mr.\|Assaat]] dari [[Partai Sosialis Indonesia\|Partai Sosialis Indonesia (PSI)]]. Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo (Harvey 1984: 117)		[[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda Kartawidjaja]] berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap [[Sukarno\|Presiden Sukarno]]. Kolonel [[Zulkifli Lubis]] dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti [[Burhanuddin Harahap]], [[Sjafruddin Prawiranegara]], dan [[Muhammad Natsir]], kemudian dikuti [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]] dan [[Assaat, Mr.\|Assaat]] dari [[Partai Sosialis Indonesia\|Partai Sosialis Indonesia (PSI)]]. Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo (Harvey 1984: 117)

	Pada tanggal 10 Februari 1958, [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]] dan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam “Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara”, yaitu: 1). Supaya dalam lima hari [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda]] mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden; 2). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru; (3). Bahwa [[Mohammad Hatta\|Hatta]] dan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono]] menerima permintaan ini; 4). Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru; dan 5). Bahwa Sukarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118).		Pada tanggal 10 Februari 1958, [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]] dan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam “Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara”, yaitu: 1). Supaya dalam lima hari [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda]] mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden; 2). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru; (3). Bahwa [[Mohammad Hatta\|Hatta]] dan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono]] menerima permintaan ini; 4). Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru; dan 5). Bahwa Sukarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118).

Admin: Admin moved page PEMERINTAH REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA/ PERJUANGAN SEMESTA ALAM (PRRI/PERMESTA) to Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA) without leaving a redirect

2023-07-17T05:54:07Z

Admin moved page PEMERINTAH REVOLUSIONER REPUBLIK INDONESIA/ PERJUANGAN SEMESTA ALAM (PRRI/PERMESTA) to Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA) without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 12:54, 17 July 2023
(No difference)

Admin at 05:53, 17 July 2023

2023-07-17T05:53:48Z

Admin at 03:42, 10 July 2023

2023-07-10T03:42:25Z

← Older revision		Revision as of 10:42, 10 July 2023
Line 10:		Line 10:
	Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan Permesta (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.		Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan Permesta (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.

	Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal Soekarno Hatta\|Dwitunggal ~~Soekarno~~-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).		Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal Soekarno Hatta\|Dwitunggal Sukarno-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).

	[[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda Kartawidjaja]] berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap [[Soekarno\|Presiden ~~Soekarno~~]]. Kolonel [[Zulkifli Lubis]] dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti [[Burhanuddin Harahap]], [[Sjafruddin Prawiranegara]], dan [[Muhammad Natsir]], kemudian dikuti [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]] dan [[Assaat, Mr. ~~(1)~~\|Assaat]] dari [[Partai Sosialis Indonesia\|Partai Sosialis Indonesia (PSI)]]. Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo (Harvey 1984: 117)		[[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda Kartawidjaja]] berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap [[Soekarno\|Presiden Sukarno]]. Kolonel [[Zulkifli Lubis]] dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti [[Burhanuddin Harahap]], [[Sjafruddin Prawiranegara]], dan [[Muhammad Natsir]], kemudian dikuti [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]] dan [[Assaat, Mr.\|Assaat]] dari [[Partai Sosialis Indonesia\|Partai Sosialis Indonesia (PSI)]]. Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo (Harvey 1984: 117)

	Pada tanggal 10 Februari 1958, [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]] dan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam “Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara”, yaitu: 1). Supaya dalam lima hari [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda]] mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden; 2). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru; (3). Bahwa [[Mohammad Hatta\|Hatta]] dan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono]] menerima permintaan ini; 4). Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru; dan 5). Bahwa ~~Soekarno~~ supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118).		Pada tanggal 10 Februari 1958, [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]] dan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam “Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara”, yaitu: 1). Supaya dalam lima hari [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda]] mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden; 2). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru; (3). Bahwa [[Mohammad Hatta\|Hatta]] dan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono]] menerima permintaan ini; 4). Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru; dan 5). Bahwa Sukarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118).

	Pemerintah Djuanda menolak ultimatum tersebut. Seterusnya, [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|A.H. Nasution]] membekukan Komando Sumatra Tengah, dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darar (KASAD). Pada tanggal 12 Februari 1958, Nasution memerintahkan menangkap [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]], [[Zulkifli Lubis]], Dahlan Djambek, dan [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]], dan memecat mereka dengan tidak hormat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengumumkan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri/Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawiranegara; Menteri Luar Negeri: Maluddin Simbolon; Menteri Dalam Negeri: Dahlan Djambek (kemudian digantikan Mr. Assaat); Menteri Pertahanan/ Kehakiman: Burhanuddin Harahap; Menteri Pendidikan/Kesehatan: [[Mohammad Sjafei]]; Menteri Perhubungan/ Perdagangan: [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]]; Menteri Pembangunan (Industri dan Pekerjaan Umum): J.F. Warrow; Menteri Pertanian/Perburuhan: Saladin Sarumpaet; Menteri Penerangan: Saleh Lahade; Menteri Agama: Mochtar Lintang; dan Menteri Sosial: Abdul Gani Usman. Jabatan panglima Angkatan Darat ditempati Letnan Kolonel Vence Sumual (Nopriyasman 1988: 53; Asnan 2003: 232; Kahin 2008: 328).		Pemerintah Djuanda menolak ultimatum tersebut. Seterusnya, [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|A.H. Nasution]] membekukan Komando Sumatra Tengah, dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darar (KASAD). Pada tanggal 12 Februari 1958, Nasution memerintahkan menangkap [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]], [[Zulkifli Lubis]], Dahlan Djambek, dan [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]], dan memecat mereka dengan tidak hormat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengumumkan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri/Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawiranegara; Menteri Luar Negeri: Maluddin Simbolon; Menteri Dalam Negeri: Dahlan Djambek (kemudian digantikan Mr. Assaat); Menteri Pertahanan/ Kehakiman: Burhanuddin Harahap; Menteri Pendidikan/Kesehatan: [[Mohammad Sjafei]]; Menteri Perhubungan/ Perdagangan: [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]]; Menteri Pembangunan (Industri dan Pekerjaan Umum): J.F. Warrow; Menteri Pertanian/Perburuhan: Saladin Sarumpaet; Menteri Penerangan: Saleh Lahade; Menteri Agama: Mochtar Lintang; dan Menteri Sosial: Abdul Gani Usman. Jabatan panglima Angkatan Darat ditempati Letnan Kolonel Vence Sumual (Nopriyasman 1988: 53; Asnan 2003: 232; Kahin 2008: 328).
Line 24:		Line 24:
	Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) yang berbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dan perpecahan, karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. PRRI berakhir 17 Agustus 1961 ditandai keluarnya Kepres No. 449/1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI/Permesta. Untuk suatu masa, PRRI/Permesta memberi dampak bagi daerah, melahirkan “traumatis” dan psikologis bagi masyarakat, dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya [[Orde Baru]] (Kahin 2008: 359).		Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) yang berbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dan perpecahan, karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. PRRI berakhir 17 Agustus 1961 ditandai keluarnya Kepres No. 449/1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI/Permesta. Untuk suatu masa, PRRI/Permesta memberi dampak bagi daerah, melahirkan “traumatis” dan psikologis bagi masyarakat, dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya [[Orde Baru]] (Kahin 2008: 359).

	Penulis : Nopriyasman		Penulis: Nopriyasman

Admin at 03:40, 10 July 2023

2023-07-10T03:40:27Z

← Older revision		Revision as of 10:40, 10 July 2023
Line 1:		Line 1:
			{{DISPLAYTITLE:Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia/Perjuangan Semesta Alam (PRRI/PERMESTA)}}
	[[File:PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik. Dari kiri ke kanan: Kol. Dahlan Djambek, Mr. Burhanuddin Harahap, Letkol Ahmad Husein, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Kol. Maludin Simbolon (https://serbasejarah.wordpress.com, diakses 17 Juli 2022)]]		[[File:PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik. Dari kiri ke kanan: Kol. Dahlan Djambek, Mr. Burhanuddin Harahap, Letkol Ahmad Husein, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Kol. Maludin Simbolon (https://serbasejarah.wordpress.com, diakses 17 Juli 2022)]]

Admin at 10:40, 7 July 2023

2023-07-07T10:40:52Z

← Older revision		Revision as of 17:40, 7 July 2023
Line 1:		Line 1:
	[[File:PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik. Dari kiri ke kanan: Kol. Dahlan Djambek, Mr. Burhanuddin Harahap, Letkol Ahmad Husein, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Kol. Maludin Simbolon (https://serbasejarah.wordpress.com, diakses 17 Juli 2022)]]		[[File:PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik. Dari kiri ke kanan: Kol. Dahlan Djambek, Mr. Burhanuddin Harahap, Letkol Ahmad Husein, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Kol. Maludin Simbolon (https://serbasejarah.wordpress.com, diakses 17 Juli 2022)]]



	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), sering disebut dengan PRRI/Permesta, adalah gerakan menuntut otonomi dan desentralisasi, yang berpusat di Sumatra Tengah, khususnya Sumatra Barat, dan Sulawesi Utara, terutama Minahasa. Pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sebuah gerakan militer menantang Jakarta, ia lebih berupa gerakan perjuangan agar pola kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta memperhatikan aspirasi atau kepentingan daerah luar Jawa (Harvey 1989: 69).		Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), sering disebut dengan PRRI/Permesta, adalah gerakan menuntut otonomi dan desentralisasi, yang berpusat di Sumatra Tengah, khususnya Sumatra Barat, dan Sulawesi Utara, terutama Minahasa. Pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sebuah gerakan militer menantang Jakarta, ia lebih berupa gerakan perjuangan agar pola kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta memperhatikan aspirasi atau kepentingan daerah luar Jawa (Harvey 1989: 69).

	Para promotor gerakan melihat, bahwa penguasa di pusat tidak adil terhadap daerah, padahal daerah luar Jawa adalah sumber devisa utama bagi negara. Begitu juga realitas politik terpolarisasi antara Jawa dan luar Jawa, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Partai Komunias Indonesia (PKI) berpusat di Jawa, sedangkan luar Jawa diwakili Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Faktor kekecewaan lainnya adalah terdapatnya persaingan di lingkungan militer antara daerah dengan pusat, serta tidak jelasnya batas-batas wewenang sipil dan militer turut mempercepat pemberontakan (Alisjahbana 1957: 16-17; Asnan 2003: 231; Cribb dan Kahin 2004: 381).		Para promotor gerakan melihat, bahwa penguasa di pusat tidak adil terhadap daerah, padahal daerah luar Jawa adalah sumber devisa utama bagi negara. Begitu juga realitas politik terpolarisasi antara Jawa dan luar Jawa, seperti [[Partai Nasional Indonesia (PNI)]], [[Nahdlatul Ulama (NU)]], dan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|Partai Komunias Indonesia (PKI)]] berpusat di Jawa, sedangkan luar Jawa diwakili [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)]]. Faktor kekecewaan lainnya adalah terdapatnya persaingan di lingkungan militer antara daerah dengan pusat, serta tidak jelasnya batas-batas wewenang sipil dan militer turut mempercepat pemberontakan (Alisjahbana 1957: 16-17; Asnan 2003: 231; Cribb dan Kahin 2004: 381).

	Pada tanggal 20 Desember 1956, Ahmad Husein mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. Dewan Banteng (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin Kolonel Simbolon, Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan Permesta (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.		Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan Permesta (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.

	Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan Kolonel Ahmad Husein, Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual, dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan Dwitunggal Soekarno-Hatta; 2). Penggantian pimpinan TNI; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap komunisme (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).		Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal Soekarno Hatta\|Dwitunggal Soekarno-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).

	Kabinet Djuanda Kartawidjaja berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno. Kolonel Zulkifli Lubis dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti Burhanuddin Harahap, Sjafruddin Prawiranegara, dan Muhammad Natsir, kemudian dikuti Sumitro Djojohadikusumo dan Assaat dari Partai Sosialis Indonesia (PSI). Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo (Harvey 1984: 117)		[[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda Kartawidjaja]] berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap [[Soekarno\|Presiden Soekarno]]. Kolonel [[Zulkifli Lubis]] dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti [[Burhanuddin Harahap]], [[Sjafruddin Prawiranegara]], dan [[Muhammad Natsir]], kemudian dikuti [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]] dan [[Assaat, Mr. (1)\|Assaat]] dari [[Partai Sosialis Indonesia\|Partai Sosialis Indonesia (PSI)]]. Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo (Harvey 1984: 117)

	Pada tanggal 10 Februari 1958, Simbolon dan Ahmad Husein mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam “Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara”, yaitu: 1). Supaya dalam lima hari Kabinet Djuanda mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden; 2). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru; (3). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono menerima permintaan ini; 4). Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru; dan 5). Bahwa Soekarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118).		Pada tanggal 10 Februari 1958, [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]] dan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam “Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara”, yaitu: 1). Supaya dalam lima hari [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda]] mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden; 2). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru; (3). Bahwa [[Mohammad Hatta\|Hatta]] dan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono]] menerima permintaan ini; 4). Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru; dan 5). Bahwa Soekarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118).

	Pemerintah Djuanda menolak ultimatum tersebut. Seterusnya, A.H. Nasution membekukan Komando Sumatra Tengah, dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darar (KASAD). Pada tanggal 12 Februari 1958, Nasution memerintahkan menangkap Ahmad Husein, Zulkifli Lubis, Dahlan Djambek, dan Simbolon, dan memecat mereka dengan tidak hormat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengumumkan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri/Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawiranegara; Menteri Luar Negeri: Maluddin Simbolon; Menteri Dalam Negeri: Dahlan Djambek (kemudian digantikan Mr. Assaat); Menteri Pertahanan/ Kehakiman: Burhanuddin Harahap; Menteri Pendidikan/Kesehatan: Mohammad Sjafei; Menteri Perhubungan/ Perdagangan: Sumitro Djojohadikusumo; Menteri Pembangunan (Industri dan Pekerjaan Umum): J.F. Warrow; Menteri Pertanian/Perburuhan: Saladin Sarumpaet; Menteri Penerangan: Saleh Lahade; Menteri Agama: Mochtar Lintang; dan Menteri Sosial: Abdul Gani Usman. Jabatan panglima Angkatan Darat ditempati Letnan Kolonel Vence Sumual (Nopriyasman 1988: 53; Asnan 2003: 232; Kahin 2008: 328).		Pemerintah Djuanda menolak ultimatum tersebut. Seterusnya, [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|A.H. Nasution]] membekukan Komando Sumatra Tengah, dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darar (KASAD). Pada tanggal 12 Februari 1958, Nasution memerintahkan menangkap [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]], [[Zulkifli Lubis]], Dahlan Djambek, dan [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]], dan memecat mereka dengan tidak hormat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengumumkan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri/Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawiranegara; Menteri Luar Negeri: Maluddin Simbolon; Menteri Dalam Negeri: Dahlan Djambek (kemudian digantikan Mr. Assaat); Menteri Pertahanan/ Kehakiman: Burhanuddin Harahap; Menteri Pendidikan/Kesehatan: [[Mohammad Sjafei]]; Menteri Perhubungan/ Perdagangan: [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]]; Menteri Pembangunan (Industri dan Pekerjaan Umum): J.F. Warrow; Menteri Pertanian/Perburuhan: Saladin Sarumpaet; Menteri Penerangan: Saleh Lahade; Menteri Agama: Mochtar Lintang; dan Menteri Sosial: Abdul Gani Usman. Jabatan panglima Angkatan Darat ditempati Letnan Kolonel Vence Sumual (Nopriyasman 1988: 53; Asnan 2003: 232; Kahin 2008: 328).

	Pemerintah bertindak tegas dan keras kepada PRRI. A.H. Nasution membekukan kegiatan Dewan Banteng, Masyumi, PSI, dan menyiapkan operasi gabungan darat, laut, dan udara bersandi “Operasi 17 Agustus” di Sumatra Barat. Operasi militer dimulai sejak bulan Februari, yang dalam tiga bulan berhasil menguasai pusat-pusat perlawanan di Sumatera (Kahin 2008: 338). Kota-kota strategis di Sulawesi pun dikuasai, sehingga basis kekuatan PRRI/Permesta terbatas hanya di daerah pedalaman Minangkabau dan daerah Minahasa di Sulawesi Utara.		Pemerintah bertindak tegas dan keras kepada PRRI. [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|A.H. Nasution]] membekukan kegiatan [[Dewan Banteng]], [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]], [[Partai Sosialis Indonesia\|PSI]], dan menyiapkan operasi gabungan darat, laut, dan udara bersandi “Operasi 17 Agustus” di Sumatra Barat. Operasi militer dimulai sejak bulan Februari, yang dalam tiga bulan berhasil menguasai pusat-pusat perlawanan di Sumatera (Kahin 2008: 338). Kota-kota strategis di Sulawesi pun dikuasai, sehingga basis kekuatan PRRI/Permesta terbatas hanya di daerah pedalaman Minangkabau dan daerah Minahasa di Sulawesi Utara.

	Kekalahan pihak PRRI menjadi bukti bahwa perjuangan mereka tidak terorganisir dengan baik, sehingga pihak Asing (Amerika) yang sempat memberi sinyal dukungan, mengubah kebijakannya. PRRI pun tidak satu suara terkait ultimatum dan proklamasi PRRI, sebab ada pihak yang tidak setuju dengan tindakan tersebut. Kelompok ini diwakili oleh Mayor Nurmantias dan Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa dan mereka bekerjasama dengan tentara pusat. Tidak adanya dukungan Hatta dan Hamengkubuwono terhadap ultimatum dan proklamasi PRRI juga turut melemahkan gerakan (Nopriyasman 1988: 59; Kahin 2008: 338)		Kekalahan pihak PRRI menjadi bukti bahwa perjuangan mereka tidak terorganisir dengan baik, sehingga pihak Asing (Amerika) yang sempat memberi sinyal dukungan, mengubah kebijakannya. PRRI pun tidak satu suara terkait ultimatum dan proklamasi PRRI, sebab ada pihak yang tidak setuju dengan tindakan tersebut. Kelompok ini diwakili oleh Mayor Nurmantias dan Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa dan mereka bekerjasama dengan tentara pusat. Tidak adanya dukungan Hatta dan Hamengkubuwono terhadap ultimatum dan proklamasi PRRI juga turut melemahkan gerakan (Nopriyasman 1988: 59; Kahin 2008: 338)

	Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) yang berbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dan perpecahan, karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. PRRI berakhir 17 Agustus 1961 ditandai keluarnya Kepres No. 449/1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI/Permesta. Untuk suatu masa, PRRI/Permesta memberi dampak bagi daerah, melahirkan “traumatis” dan psikologis bagi masyarakat, dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya Orde Baru (Kahin 2008: 359).		Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) yang berbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dan perpecahan, karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. PRRI berakhir 17 Agustus 1961 ditandai keluarnya Kepres No. 449/1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI/Permesta. Untuk suatu masa, PRRI/Permesta memberi dampak bagi daerah, melahirkan “traumatis” dan psikologis bagi masyarakat, dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya [[Orde Baru]] (Kahin 2008: 359).

	Penulis : Nopriyasman		Penulis : Nopriyasman

Admin at 07:06, 30 May 2023

2023-05-30T07:06:31Z

← Older revision		Revision as of 14:06, 30 May 2023
Line 1:		Line 1:
	[[File:PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik.jpg\|center\|~~thumb~~\|~~760x760px~~\|PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik. Dari kiri ke kanan: Kol. Dahlan Djambek, Mr. Burhanuddin Harahap, Letkol Ahmad Husein, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Kol. Maludin Simbolon (https://serbasejarah.wordpress.com, diakses 17 Juli 2022)]]		[[File:PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik.jpg\|center\|frame\|class=img-fluid\|PRRI diproklamasikan tanggal 15 Februari 1958 dan para menterinya dilantik. Dari kiri ke kanan: Kol. Dahlan Djambek, Mr. Burhanuddin Harahap, Letkol Ahmad Husein, Mr. Syafruddin Prawiranegara, Kol. Maludin Simbolon (https://serbasejarah.wordpress.com, diakses 17 Juli 2022)]]

← Older revision		Revision as of 13:25, 18 July 2023
Line 10:		Line 10:
	Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan PERMESTA (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.		Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan PERMESTA (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.

	Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal ~~Soekarno~~ Hatta\|Dwitunggal Sukarno-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).		Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal Sukarno Hatta\|Dwitunggal Sukarno-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).

	[[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda Kartawidjaja]] berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap [[~~Soekarno~~\|Presiden Sukarno]]. Kolonel [[Zulkifli Lubis]] dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti [[Burhanuddin Harahap]], [[Sjafruddin Prawiranegara]], dan [[Muhammad Natsir]], kemudian dikuti [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]] dan [[Assaat, Mr.\|Assaat]] dari [[Partai Sosialis Indonesia\|Partai Sosialis Indonesia (PSI)]]. Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo (Harvey 1984: 117)		[[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda Kartawidjaja]] berupaya melakukan kompromi dengan pucuk pimpinan daerah melalui Munas (Musyawarah Nasional) 10-12 September 1957 dan Munap (Musyawarah Nasional Pembangunan) 25 Nopember 1957. Upaya itu tidak mencapai hasil yang diharapkan karena adanya peristiwa Cikini (30 Nopember 1957), yaitu upaya pembunuhan terhadap [[Sukarno\|Presiden Sukarno]]. Kolonel [[Zulkifli Lubis]] dituduh sebagai dalang, walau ia menolak tuduhan itu dan menyingkir ke Sumatra. Menjelang akhir 1957 dan awal 1958, bergabung tokoh Masyumi di Sumatera, seperti [[Burhanuddin Harahap]], [[Sjafruddin Prawiranegara]], dan [[Muhammad Natsir]], kemudian dikuti [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]] dan [[Assaat, Mr.\|Assaat]] dari [[Partai Sosialis Indonesia\|Partai Sosialis Indonesia (PSI)]]. Para pemimpin sipil-militer hadir dalam pertemuan di Sungai Daerah (9 Januari 1958), yaitu Vence Sumual, Berlian, Ahmad Husein, Dahlan Djambek, Simbolon, Zulkifli Lubis, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, M. Natsir, dan Sumitro Djojohadikusumo (Harvey 1984: 117)

	Pada tanggal 10 Februari 1958, [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]] dan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam “Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara”, yaitu: 1). Supaya dalam lima hari [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda]] mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden; 2). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru; (3). Bahwa [[Mohammad Hatta\|Hatta]] dan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono]] menerima permintaan ini; 4). Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru; dan 5). Bahwa Sukarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118).		Pada tanggal 10 Februari 1958, [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]] dan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengeluarkan ultimatum yang dituangkan dalam “Piagam Perjuangan untuk Menyelamatkan Negara”, yaitu: 1). Supaya dalam lima hari [[Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet)\|Kabinet Djuanda]] mengembalikan mandatnya kepada Presiden/Pejabat Presiden; 2). Bahwa Hatta dan Hamengkubuwono diangkat sebagai formatur dari kabinet yang baru; (3). Bahwa [[Mohammad Hatta\|Hatta]] dan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono]] menerima permintaan ini; 4). Bahwa parlemen mengizinkan Hatta dan Hamengkubuwono membentuk kabinet baru; dan 5). Bahwa Sukarno supaya bersedia kembali kepada kedudukannya menurut UUDS 1950 dan memberi kesempatan dan bantuannya kepada nasional zaken kabinet yang dibentuk itu (Nopriyasman 1988:52-53; Harvey: 118).

← Older revision		Revision as of 12:53, 17 July 2023
Line 4:		Line 4:


	Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (~~Permesta~~), sering disebut dengan PRRI/~~Permesta~~, adalah gerakan menuntut otonomi dan desentralisasi, yang berpusat di Sumatra Tengah, khususnya Sumatra Barat, dan Sulawesi Utara, terutama Minahasa. Pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sebuah gerakan militer menantang Jakarta, ia lebih berupa gerakan perjuangan agar pola kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta memperhatikan aspirasi atau kepentingan daerah luar Jawa (Harvey 1989: 69).		Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (PERMESTA), sering disebut dengan PRRI/PERMESTA, adalah gerakan menuntut otonomi dan desentralisasi, yang berpusat di Sumatra Tengah, khususnya Sumatra Barat, dan Sulawesi Utara, terutama Minahasa. Pada mulanya tidak dimaksudkan sebagai sebuah gerakan militer menantang Jakarta, ia lebih berupa gerakan perjuangan agar pola kebijakan politik dan ekonomi pemerintah pusat di Jakarta memperhatikan aspirasi atau kepentingan daerah luar Jawa (Harvey 1989: 69).

	Para promotor gerakan melihat, bahwa penguasa di pusat tidak adil terhadap daerah, padahal daerah luar Jawa adalah sumber devisa utama bagi negara. Begitu juga realitas politik terpolarisasi antara Jawa dan luar Jawa, seperti [[Partai Nasional Indonesia (PNI)]], [[Nahdlatul Ulama (NU)]], dan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|Partai Komunias Indonesia (PKI)]] berpusat di Jawa, sedangkan luar Jawa diwakili [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)]]. Faktor kekecewaan lainnya adalah terdapatnya persaingan di lingkungan militer antara daerah dengan pusat, serta tidak jelasnya batas-batas wewenang sipil dan militer turut mempercepat pemberontakan (Alisjahbana 1957: 16-17; Asnan 2003: 231; Cribb dan Kahin 2004: 381).		Para promotor gerakan melihat, bahwa penguasa di pusat tidak adil terhadap daerah, padahal daerah luar Jawa adalah sumber devisa utama bagi negara. Begitu juga realitas politik terpolarisasi antara Jawa dan luar Jawa, seperti [[Partai Nasional Indonesia (PNI)]], [[Nahdlatul Ulama (NU)]], dan [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|Partai Komunias Indonesia (PKI)]] berpusat di Jawa, sedangkan luar Jawa diwakili [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia)]]. Faktor kekecewaan lainnya adalah terdapatnya persaingan di lingkungan militer antara daerah dengan pusat, serta tidak jelasnya batas-batas wewenang sipil dan militer turut mempercepat pemberontakan (Alisjahbana 1957: 16-17; Asnan 2003: 231; Cribb dan Kahin 2004: 381).

	Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan ~~Permesta~~ (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.		Pada tanggal 20 Desember 1956, [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]] mengambil alih kekuasaan pemerintah Sumatra Tengah dari Gubernur Roeslan Muljohardjo. Tindakan ini menjadi titik awal gerakan menuntut otonomi luas bagi daerah. [[Dewan Banteng]] (lahir Nopember 1956) dijadikan wadah perjuangan mewujudkan perbaikan progresif dalam segala bidang, yang diikuti oleh Dewan Gajah (25 Desember 1956) di Sumatra Utara dipimpin [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Kolonel Simbolon]], Dewan Garuda (25 Januari 1957) di Sumatra Selatan oleh Letnan Kolonel Berlian, dan PERMESTA (2 Maret 1957) di Sulawesi di bawah pimpinan [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N.Vence Sumual]] (Nopriyasman 1988: 35-36). Pada bulan Maret 1957, Pemerintah mengumumkan keadaan darurat atau ''Staat van oorlog en beleg'' (SOB) bagi seluruh wilayah Indonesia.

	Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal Soekarno Hatta\|Dwitunggal Sukarno-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).		Pada tanggal 7-8 September 1957 tiga tokoh daerah bertemu di Palembang, yaitu Letnan [[Ahmad Husein, Kolonel\|Kolonel Ahmad Husein]], [[Herman Nicolas ‘Ventje’ Sumual\|Letnan Kolonel H.N. Vence Sumual]], dan Letnan Kolonel Berlian, yang melahirkan Piagam Palembang. Piagam mencakup enam pasal tuntutan utama, yaitu: 1). Mengembalikan [[Dwi Tunggal Soekarno Hatta\|Dwitunggal Sukarno-Hatta]]; 2). Penggantian pimpinan [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]]; 3). Melaksanakan desentralisasi pemerintahan nasional dengan memberikan otonomi luas kepada daerah-daerah; 4). Membentuk senat; 5). Meremajakan dan menyederhanakan aparatur negara; dan 6). Larangan terhadap [[komunisme]] (Harvey 1984: 106; Kahin 2008: 307).
Line 18:		Line 18:
	Pemerintah Djuanda menolak ultimatum tersebut. Seterusnya, [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|A.H. Nasution]] membekukan Komando Sumatra Tengah, dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darar (KASAD). Pada tanggal 12 Februari 1958, Nasution memerintahkan menangkap [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]], [[Zulkifli Lubis]], Dahlan Djambek, dan [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]], dan memecat mereka dengan tidak hormat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengumumkan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri/Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawiranegara; Menteri Luar Negeri: Maluddin Simbolon; Menteri Dalam Negeri: Dahlan Djambek (kemudian digantikan Mr. Assaat); Menteri Pertahanan/ Kehakiman: Burhanuddin Harahap; Menteri Pendidikan/Kesehatan: [[Mohammad Sjafei]]; Menteri Perhubungan/ Perdagangan: [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]]; Menteri Pembangunan (Industri dan Pekerjaan Umum): J.F. Warrow; Menteri Pertanian/Perburuhan: Saladin Sarumpaet; Menteri Penerangan: Saleh Lahade; Menteri Agama: Mochtar Lintang; dan Menteri Sosial: Abdul Gani Usman. Jabatan panglima Angkatan Darat ditempati Letnan Kolonel Vence Sumual (Nopriyasman 1988: 53; Asnan 2003: 232; Kahin 2008: 328).		Pemerintah Djuanda menolak ultimatum tersebut. Seterusnya, [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|A.H. Nasution]] membekukan Komando Sumatra Tengah, dan menetapkan semua kesatuan hanya menerima perintah langsung dari Kepala Staf Angkatan Darar (KASAD). Pada tanggal 12 Februari 1958, Nasution memerintahkan menangkap [[Ahmad Husein, Kolonel\|Ahmad Husein]], [[Zulkifli Lubis]], Dahlan Djambek, dan [[Maludin Simbolon, Kolonel\|Simbolon]], dan memecat mereka dengan tidak hormat. Pada tanggal 15 Februari 1958, Ahmad Husein selaku Ketua Dewan Perjuangan mengumumkan berdirinya PRRI dengan Perdana Menteri/Menteri Keuangan adalah Syafruddin Prawiranegara; Menteri Luar Negeri: Maluddin Simbolon; Menteri Dalam Negeri: Dahlan Djambek (kemudian digantikan Mr. Assaat); Menteri Pertahanan/ Kehakiman: Burhanuddin Harahap; Menteri Pendidikan/Kesehatan: [[Mohammad Sjafei]]; Menteri Perhubungan/ Perdagangan: [[Sumitro, Jenderal\|Sumitro Djojohadikusumo]]; Menteri Pembangunan (Industri dan Pekerjaan Umum): J.F. Warrow; Menteri Pertanian/Perburuhan: Saladin Sarumpaet; Menteri Penerangan: Saleh Lahade; Menteri Agama: Mochtar Lintang; dan Menteri Sosial: Abdul Gani Usman. Jabatan panglima Angkatan Darat ditempati Letnan Kolonel Vence Sumual (Nopriyasman 1988: 53; Asnan 2003: 232; Kahin 2008: 328).

	Pemerintah bertindak tegas dan keras kepada PRRI. [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|A.H. Nasution]] membekukan kegiatan [[Dewan Banteng]], [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]], [[Partai Sosialis Indonesia\|PSI]], dan menyiapkan operasi gabungan darat, laut, dan udara bersandi “Operasi 17 Agustus” di Sumatra Barat. Operasi militer dimulai sejak bulan Februari, yang dalam tiga bulan berhasil menguasai pusat-pusat perlawanan di Sumatera (Kahin 2008: 338). Kota-kota strategis di Sulawesi pun dikuasai, sehingga basis kekuatan PRRI/~~Permesta~~ terbatas hanya di daerah pedalaman Minangkabau dan daerah Minahasa di Sulawesi Utara.		Pemerintah bertindak tegas dan keras kepada PRRI. [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|A.H. Nasution]] membekukan kegiatan [[Dewan Banteng]], [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]], [[Partai Sosialis Indonesia\|PSI]], dan menyiapkan operasi gabungan darat, laut, dan udara bersandi “Operasi 17 Agustus” di Sumatra Barat. Operasi militer dimulai sejak bulan Februari, yang dalam tiga bulan berhasil menguasai pusat-pusat perlawanan di Sumatera (Kahin 2008: 338). Kota-kota strategis di Sulawesi pun dikuasai, sehingga basis kekuatan PRRI/PERMESTA terbatas hanya di daerah pedalaman Minangkabau dan daerah Minahasa di Sulawesi Utara.

	Kekalahan pihak PRRI menjadi bukti bahwa perjuangan mereka tidak terorganisir dengan baik, sehingga pihak Asing (Amerika) yang sempat memberi sinyal dukungan, mengubah kebijakannya. PRRI pun tidak satu suara terkait ultimatum dan proklamasi PRRI, sebab ada pihak yang tidak setuju dengan tindakan tersebut. Kelompok ini diwakili oleh Mayor Nurmantias dan Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa dan mereka bekerjasama dengan tentara pusat. Tidak adanya dukungan Hatta dan Hamengkubuwono terhadap ultimatum dan proklamasi PRRI juga turut melemahkan gerakan (Nopriyasman 1988: 59; Kahin 2008: 338)		Kekalahan pihak PRRI menjadi bukti bahwa perjuangan mereka tidak terorganisir dengan baik, sehingga pihak Asing (Amerika) yang sempat memberi sinyal dukungan, mengubah kebijakannya. PRRI pun tidak satu suara terkait ultimatum dan proklamasi PRRI, sebab ada pihak yang tidak setuju dengan tindakan tersebut. Kelompok ini diwakili oleh Mayor Nurmantias dan Kaharuddin Dt. Rangkayo Basa dan mereka bekerjasama dengan tentara pusat. Tidak adanya dukungan Hatta dan Hamengkubuwono terhadap ultimatum dan proklamasi PRRI juga turut melemahkan gerakan (Nopriyasman 1988: 59; Kahin 2008: 338)

	Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) yang berbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dan perpecahan, karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. PRRI berakhir 17 Agustus 1961 ditandai keluarnya Kepres No. 449/1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI/~~Permesta~~. Untuk suatu masa, PRRI/~~Permesta~~ memberi dampak bagi daerah, melahirkan “traumatis” dan psikologis bagi masyarakat, dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya [[Orde Baru]] (Kahin 2008: 359).		Tindakan terakhir tokoh-tokoh PRRI adalah memproklamasikan RPI (Republik Persatuan Indonesia) yang berbentuk federal pada bulan Februari 1960. Tindakan ini justru menambah ketidakkompakan dan perpecahan, karena berarti melenceng dari tujuan semula yang menginginkan agar gerakan tetap dalam koridor negara kesatuan. PRRI berakhir 17 Agustus 1961 ditandai keluarnya Kepres No. 449/1961 tentang amnesti dan abolisi kepada semua orang yang terlibat PRRI/PERMESTA. Untuk suatu masa, PRRI/PERMESTA memberi dampak bagi daerah, melahirkan “traumatis” dan psikologis bagi masyarakat, dan bagi tokoh puncak pemberontak terkena karantina politik dan tahanan militer hingga berkuasanya [[Orde Baru]] (Kahin 2008: 359).

	Penulis: Nopriyasman		Penulis: Nopriyasman
Line 34:		Line 34:
	Cribb, Robert & Kahin, Audrey. 2012. ''Kamus Sejarah Indonesia.'' Depok: Komunitas Bambu.		Cribb, Robert & Kahin, Audrey. 2012. ''Kamus Sejarah Indonesia.'' Depok: Komunitas Bambu.

	Havey, Barbara Sillars. 1989. ''~~Permesta~~ Pemberontakan Setengah Hati.'' Jakarta: Grafitipers.		Havey, Barbara Sillars. 1989. ''PERMESTA Pemberontakan Setengah Hati.'' Jakarta: Grafitipers.

	Kahin, Audrey. 2008. ''Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998.'' Jakarta: Yayasan obor Indonesia.		Kahin, Audrey. 2008. ''Dari Pemberontakan ke Integrasi Sumatra Barat dan Politik Indonesia 1926-1998.'' Jakarta: Yayasan obor Indonesia.