Peristiwa 17 Oktober 1952 - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Waskito Widi Wardojo" to "{{Penulis|Waskito Widi Wardojo|Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

2023-08-11T06:00:57Z

Text replacement - "Penulis : Waskito Widi Wardojo" to "{{Penulis|Waskito Widi Wardojo|Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 13:00, 11 August 2023
Line 11:		Line 11:
	Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya Sukarno berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, Sukarno setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).		Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya Sukarno berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, Sukarno setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).

	Penulis : Waskito Widi Wardojo		{{Penulis\|Waskito Widi Wardojo\|Prodi Sejarah Fakultas Ilmu Budaya UNS Surakarta\|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}

Admin: Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

2023-08-07T12:03:42Z

Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

← Older revision		Revision as of 19:03, 7 August 2023
Line 34:		Line 34:
	Simatupang, T.B. “Dua Puluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952”, ''Sinar Harapan'', 16-21 Oktober 1972.		Simatupang, T.B. “Dua Puluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952”, ''Sinar Harapan'', 16-21 Oktober 1972.

			{{Comment}}
	[[Category:Peristiwa]]		[[Category:Peristiwa]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T05:56:43Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 12:56, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] dan [[~~Soekarno~~]] (Ricklefs 2005: 486).		Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] dan [[Sukarno]] (Ricklefs 2005: 486).

	Kebijakan ''Nederlansche Militaire Missie'' (NMM) dalam kabinet [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]] mengarah pada peningkatan mutu teknis militer [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]], termasuk penegakan disiplin oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) (Simatupang 1972). Peningkatan mutu diharapkan membawa angkatan perang sejajar dengan partai-partai politik di pemerintahan.		Kebijakan ''Nederlansche Militaire Missie'' (NMM) dalam kabinet [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]] mengarah pada peningkatan mutu teknis militer [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]], termasuk penegakan disiplin oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) (Simatupang 1972). Peningkatan mutu diharapkan membawa angkatan perang sejajar dengan partai-partai politik di pemerintahan.

	Restrukturisasi terhadap Akademi Militer Candradimuka Bandung pimpinan Kol. Bambang Supeno memicu masalah berkepanjangan. Surat protes Supeno dikirimkan kepada [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]], Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]], dan parlemen. Mantan tentara [[PETA]] ini juga sering menghadap [[~~Soekarno~~\|Presiden ~~Soekarno~~]] tanpa mengindahkan hirarki militer. [[Supeno]] rupanya memiliki agenda untuk mencari pengganti Nasution sebagai KSAD, apalagi [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|Nasution]] akan menempuh pendidikan militer di Belanda sekitar 8 bulan (Yulianto 2005:186).		Restrukturisasi terhadap Akademi Militer Candradimuka Bandung pimpinan Kol. Bambang Supeno memicu masalah berkepanjangan. Surat protes Supeno dikirimkan kepada [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]], Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]], dan parlemen. Mantan tentara [[PETA]] ini juga sering menghadap [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] tanpa mengindahkan hirarki militer. [[Supeno]] rupanya memiliki agenda untuk mencari pengganti Nasution sebagai KSAD, apalagi [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|Nasution]] akan menempuh pendidikan militer di Belanda sekitar 8 bulan (Yulianto 2005:186).

	KSAP T.B. Simatupang menanggapi surat protes tersebut dengan meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan menindak [[Supeno]] karena dinilai melanggar disiplin. Namun, keinginan Supeno didukung oleh [[~~Soekarno~~\|Presiden ~~Soekarno~~]]. Salah satu indikasinya ialah penolakan Presiden ~~Soekarno~~ atas pengajuan pembebastugasan Supeno oleh Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono IX]].		KSAP T.B. Simatupang menanggapi surat protes tersebut dengan meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan menindak [[Supeno]] karena dinilai melanggar disiplin. Namun, keinginan Supeno didukung oleh [[Sukarno\|Presiden Sukarno]]. Salah satu indikasinya ialah penolakan Presiden Sukarno atas pengajuan pembebastugasan Supeno oleh Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono IX]].

	Surat Supeno seakan menjadi pintu masuk munculnya perdebatan sengit di parlemen yang memunculkan mosi dari berbagai pihak (Zainul Baharuddin, [[Sakirman]], [[Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (I.J. Kasimo)\|I.J Kasimo]], [[Muhammad Natsir\|Natsir]], [[Arudji Kartawinata\|Arudji]], [[Idham Chalid]], Manai Sophian yang berasal dari [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], [[Partai Murba]], [[Partai Buruh]] dan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]], [[Partai Katolik]], [[Nahdlatul Ulama (NU)\|NU]], [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]], dan [[Partai Sarekat Islam (PSI)\|PSII]]) yang menuntut reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI AD (Muhaimin 2002: 77; Nasution 1971: 367). Mosi juga berisi tuntutan membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang (Sundhaussen '' ''1988: 116-117). Berbagai mosi menimbulkan kemarahan di kalangan AD, dan menilai parlemen terlalu jauh mencampuri urusan internal mereka.		Surat Supeno seakan menjadi pintu masuk munculnya perdebatan sengit di parlemen yang memunculkan mosi dari berbagai pihak (Zainul Baharuddin, [[Sakirman]], [[Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (I.J. Kasimo)\|I.J Kasimo]], [[Muhammad Natsir\|Natsir]], [[Arudji Kartawinata\|Arudji]], [[Idham Chalid]], Manai Sophian yang berasal dari [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], [[Partai Murba]], [[Partai Buruh]] dan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]], [[Partai Katolik]], [[Nahdlatul Ulama (NU)\|NU]], [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]], dan [[Partai Sarekat Islam (PSI)\|PSII]]) yang menuntut reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI AD (Muhaimin 2002: 77; Nasution 1971: 367). Mosi juga berisi tuntutan membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang (Sundhaussen '' ''1988: 116-117). Berbagai mosi menimbulkan kemarahan di kalangan AD, dan menilai parlemen terlalu jauh mencampuri urusan internal mereka.

	Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, [[~~Soekarno~~\|Presiden ~~Soekarno~~]] keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya ~~Soekarno~~ berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, ~~Soekarno~~ setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).		Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya Sukarno berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, Sukarno setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).

	Penulis : Waskito Widi Wardojo		Penulis : Waskito Widi Wardojo

Admin at 11:28, 7 July 2023

2023-07-07T11:28:08Z

← Older revision		Revision as of 18:28, 7 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan Partai Nasional Indonesia dan Soekarno (Ricklefs 2005: 486).		Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] dan [[Soekarno]] (Ricklefs 2005: 486).

	Kebijakan ''Nederlansche Militaire Missie'' (NMM) dalam kabinet Perdana Menteri Wilopo mengarah pada peningkatan mutu teknis militer TNI, termasuk penegakan disiplin oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) (Simatupang 1972). Peningkatan mutu diharapkan membawa angkatan perang sejajar dengan partai-partai politik di pemerintahan.		Kebijakan ''Nederlansche Militaire Missie'' (NMM) dalam kabinet [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]] mengarah pada peningkatan mutu teknis militer [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]], termasuk penegakan disiplin oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) (Simatupang 1972). Peningkatan mutu diharapkan membawa angkatan perang sejajar dengan partai-partai politik di pemerintahan.

	Restrukturisasi terhadap Akademi Militer Candradimuka Bandung pimpinan Kol. Bambang Supeno memicu masalah berkepanjangan. Surat protes Supeno dikirimkan kepada Perdana Menteri Wilopo, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan parlemen. Mantan tentara PETA ini juga sering menghadap Presiden Soekarno tanpa mengindahkan hirarki militer. Supeno rupanya memiliki agenda untuk mencari pengganti Nasution sebagai KSAD, apalagi Nasution akan menempuh pendidikan militer di Belanda sekitar 8 bulan (Yulianto 2005:186).		Restrukturisasi terhadap Akademi Militer Candradimuka Bandung pimpinan Kol. Bambang Supeno memicu masalah berkepanjangan. Surat protes Supeno dikirimkan kepada [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]], Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]], dan parlemen. Mantan tentara [[PETA]] ini juga sering menghadap [[Soekarno\|Presiden Soekarno]] tanpa mengindahkan hirarki militer. [[Supeno]] rupanya memiliki agenda untuk mencari pengganti Nasution sebagai KSAD, apalagi [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|Nasution]] akan menempuh pendidikan militer di Belanda sekitar 8 bulan (Yulianto 2005:186).

	KSAP T.B. Simatupang menanggapi surat protes tersebut dengan meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan menindak Supeno karena dinilai melanggar disiplin. Namun, keinginan Supeno didukung oleh Presiden Soekarno. Salah satu indikasinya ialah penolakan Presiden Soekarno atas pengajuan pembebastugasan Supeno oleh Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX.		KSAP T.B. Simatupang menanggapi surat protes tersebut dengan meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan menindak [[Supeno]] karena dinilai melanggar disiplin. Namun, keinginan Supeno didukung oleh [[Soekarno\|Presiden Soekarno]]. Salah satu indikasinya ialah penolakan Presiden Soekarno atas pengajuan pembebastugasan Supeno oleh Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono IX]].

	Surat Supeno seakan menjadi pintu masuk munculnya perdebatan sengit di parlemen yang memunculkan mosi dari berbagai pihak (Zainul Baharuddin, Sakirman, I.J Kasimo, Natsir, Arudji, Idham Chalid, Manai Sophian yang berasal dari PKI, Partai Murba, Partai Buruh dan PNI, Partai Katolik, NU, Masyumi, dan PSII) yang menuntut reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI AD (Muhaimin 2002: 77; Nasution 1971: 367). Mosi juga berisi tuntutan membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang (Sundhaussen '' ''1988: 116-117). Berbagai mosi menimbulkan kemarahan di kalangan AD, dan menilai parlemen terlalu jauh mencampuri urusan internal mereka.		Surat Supeno seakan menjadi pintu masuk munculnya perdebatan sengit di parlemen yang memunculkan mosi dari berbagai pihak (Zainul Baharuddin, [[Sakirman]], [[Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (I.J. Kasimo)\|I.J Kasimo]], [[Muhammad Natsir\|Natsir]], [[Arudji Kartawinata\|Arudji]], [[Idham Chalid]], Manai Sophian yang berasal dari [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], [[Partai Murba]], [[Partai Buruh]] dan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]], [[Partai Katolik]], [[Nahdlatul Ulama (NU)\|NU]], [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]], dan [[Partai Sarekat Islam (PSI)\|PSII]]) yang menuntut reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI AD (Muhaimin 2002: 77; Nasution 1971: 367). Mosi juga berisi tuntutan membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang (Sundhaussen '' ''1988: 116-117). Berbagai mosi menimbulkan kemarahan di kalangan AD, dan menilai parlemen terlalu jauh mencampuri urusan internal mereka.

	Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, Presiden Soekarno keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya Soekarno berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, Soekarno setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).		Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, [[Soekarno\|Presiden Soekarno]] keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya Soekarno berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, Soekarno setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).

	Penulis : Waskito Widi Wardojo		Penulis : Waskito Widi Wardojo

Admin: Created page with "Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan Partai Nasional Indonesia dan S..."

2023-05-24T09:13:58Z

Created page with "Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan Partai Nasional Indonesia dan S..."

New page

Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan Partai Nasional Indonesia dan Soekarno (Ricklefs 2005: 486).

Kebijakan ''Nederlansche Militaire Missie'' (NMM) dalam kabinet Perdana Menteri Wilopo mengarah pada peningkatan mutu teknis militer TNI, termasuk penegakan disiplin oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) (Simatupang 1972). Peningkatan mutu diharapkan membawa angkatan perang sejajar dengan partai-partai politik di pemerintahan.

Restrukturisasi terhadap Akademi Militer Candradimuka Bandung pimpinan Kol. Bambang Supeno memicu masalah berkepanjangan. Surat protes Supeno dikirimkan kepada Perdana Menteri Wilopo, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dan parlemen. Mantan tentara PETA ini juga sering menghadap Presiden Soekarno tanpa mengindahkan hirarki militer. Supeno rupanya memiliki agenda untuk mencari pengganti Nasution sebagai KSAD, apalagi Nasution akan menempuh pendidikan militer di Belanda sekitar 8 bulan (Yulianto 2005:186).

KSAP T.B. Simatupang menanggapi surat protes tersebut dengan meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan menindak Supeno karena dinilai melanggar disiplin. Namun, keinginan Supeno didukung oleh Presiden Soekarno. Salah satu indikasinya ialah penolakan Presiden Soekarno atas pengajuan pembebastugasan Supeno oleh Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX.

Surat Supeno seakan menjadi pintu masuk munculnya perdebatan sengit di parlemen yang memunculkan mosi dari berbagai pihak (Zainul Baharuddin, Sakirman, I.J Kasimo, Natsir, Arudji, Idham Chalid, Manai Sophian yang berasal dari PKI, Partai Murba, Partai Buruh dan PNI, Partai Katolik, NU, Masyumi, dan PSII) yang menuntut reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI AD (Muhaimin 2002: 77; Nasution 1971: 367). Mosi juga berisi tuntutan membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang (Sundhaussen '' ''1988: 116-117). Berbagai mosi menimbulkan kemarahan di kalangan AD, dan menilai parlemen terlalu jauh mencampuri urusan internal mereka.

Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, Presiden Soekarno keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya Soekarno berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, Soekarno setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).

Penulis : Waskito Widi Wardojo

'''Referensi'''

Crouch, Harold. 1986. ''Militer dan Politik di Indonesia''. Jakarta: Sinar Harapan.

Muhaimin, Yahya A 2002. ''Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966''. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Nasution, A.H. 2013. ''Peristiwa 17 Oktober 1952: Ketika Moncong Meriam Mengarah ke Istana Merdeka''. Yogyakarta: Narasi.

Nasution, A.H, 1971. ''Kekarjaan ABRI''. Jakarta: Seruling Masa.

Ricklefs, M.C. 2007. ''Sejarah Indonesia Modern''. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sundhaussen, Ulf, 1986. ''Politik Militer Indonesia 1945 – 1967: Menuju Dwi Fungsi'' ABRI. Jakarta: LPE3S.

Yuli Dwi Pratomo, 2005. ''Militer dan Kekuasaan''. Yogyakarta: Narasi.

Nasution, A.H. “Tentang Peristiwa 17 Oktober 1952”, ''Sinar Harapan'', 9 November 1972.

Simatupang, T.B. “Dua Puluh Tahun Setelah Peristiwa 17 Oktober 1952”, ''Sinar Harapan'', 16-21 Oktober 1972.

[[Category:Peristiwa]]

← Older revision		Revision as of 12:56, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] dan [[~~Soekarno~~]] (Ricklefs 2005: 486).		Peristiwa 17 Oktober 1952 menandai konflik yang terjadi antara elit sipil di parlemen dengan kelompok militer khususnya Angkatan Darat (AD). Konflik ini berlatarbelakang tuntutan perbaikan kondisi ekonomi negara yang memburuk sehingga direncanakan restrukturisasi dan rasionalisasi jumlah tentara dari 200 ribu menjadi 100 ribu orang. Kebijakan ini menuai perseteruan antara kelompok pimpinan pusat AD dan daerah yang memiliki kedekatan dengan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|Partai Nasional Indonesia]] dan [[Sukarno]] (Ricklefs 2005: 486).

	Kebijakan ''Nederlansche Militaire Missie'' (NMM) dalam kabinet [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]] mengarah pada peningkatan mutu teknis militer [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]], termasuk penegakan disiplin oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) (Simatupang 1972). Peningkatan mutu diharapkan membawa angkatan perang sejajar dengan partai-partai politik di pemerintahan.		Kebijakan ''Nederlansche Militaire Missie'' (NMM) dalam kabinet [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]] mengarah pada peningkatan mutu teknis militer [[Tentara Nasional Indonesia\|TNI]], termasuk penegakan disiplin oleh Kepala Staf Angkatan Perang (KSAP) dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) (Simatupang 1972). Peningkatan mutu diharapkan membawa angkatan perang sejajar dengan partai-partai politik di pemerintahan.

	Restrukturisasi terhadap Akademi Militer Candradimuka Bandung pimpinan Kol. Bambang Supeno memicu masalah berkepanjangan. Surat protes Supeno dikirimkan kepada [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]], Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]], dan parlemen. Mantan tentara [[PETA]] ini juga sering menghadap [[~~Soekarno~~\|Presiden ~~Soekarno~~]] tanpa mengindahkan hirarki militer. [[Supeno]] rupanya memiliki agenda untuk mencari pengganti Nasution sebagai KSAD, apalagi [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|Nasution]] akan menempuh pendidikan militer di Belanda sekitar 8 bulan (Yulianto 2005:186).		Restrukturisasi terhadap Akademi Militer Candradimuka Bandung pimpinan Kol. Bambang Supeno memicu masalah berkepanjangan. Surat protes Supeno dikirimkan kepada [[Wilopo\|Perdana Menteri Wilopo]], Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX]], dan parlemen. Mantan tentara [[PETA]] ini juga sering menghadap [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] tanpa mengindahkan hirarki militer. [[Supeno]] rupanya memiliki agenda untuk mencari pengganti Nasution sebagai KSAD, apalagi [[Abdul Haris Nasution, Jenderal Besar TNI\|Nasution]] akan menempuh pendidikan militer di Belanda sekitar 8 bulan (Yulianto 2005:186).

	KSAP T.B. Simatupang menanggapi surat protes tersebut dengan meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan menindak [[Supeno]] karena dinilai melanggar disiplin. Namun, keinginan Supeno didukung oleh [[~~Soekarno~~\|Presiden ~~Soekarno~~]]. Salah satu indikasinya ialah penolakan Presiden ~~Soekarno~~ atas pengajuan pembebastugasan Supeno oleh Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono IX]].		KSAP T.B. Simatupang menanggapi surat protes tersebut dengan meminta Menteri Pertahanan dan Keamanan menindak [[Supeno]] karena dinilai melanggar disiplin. Namun, keinginan Supeno didukung oleh [[Sukarno\|Presiden Sukarno]]. Salah satu indikasinya ialah penolakan Presiden Sukarno atas pengajuan pembebastugasan Supeno oleh Menteri Pertahanan [[Sri Sultan Hamengkubuwono IX\|Hamengkubuwono IX]].

	Surat Supeno seakan menjadi pintu masuk munculnya perdebatan sengit di parlemen yang memunculkan mosi dari berbagai pihak (Zainul Baharuddin, [[Sakirman]], [[Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (I.J. Kasimo)\|I.J Kasimo]], [[Muhammad Natsir\|Natsir]], [[Arudji Kartawinata\|Arudji]], [[Idham Chalid]], Manai Sophian yang berasal dari [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], [[Partai Murba]], [[Partai Buruh]] dan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]], [[Partai Katolik]], [[Nahdlatul Ulama (NU)\|NU]], [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]], dan [[Partai Sarekat Islam (PSI)\|PSII]]) yang menuntut reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI AD (Muhaimin 2002: 77; Nasution 1971: 367). Mosi juga berisi tuntutan membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang (Sundhaussen '' ''1988: 116-117). Berbagai mosi menimbulkan kemarahan di kalangan AD, dan menilai parlemen terlalu jauh mencampuri urusan internal mereka.		Surat Supeno seakan menjadi pintu masuk munculnya perdebatan sengit di parlemen yang memunculkan mosi dari berbagai pihak (Zainul Baharuddin, [[Sakirman]], [[Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono (I.J. Kasimo)\|I.J Kasimo]], [[Muhammad Natsir\|Natsir]], [[Arudji Kartawinata\|Arudji]], [[Idham Chalid]], Manai Sophian yang berasal dari [[Partai Komunis Indonesia (1920-1966)\|PKI]], [[Partai Murba]], [[Partai Buruh]] dan [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]], [[Partai Katolik]], [[Nahdlatul Ulama (NU)\|NU]], [[Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)\|Masyumi]], dan [[Partai Sarekat Islam (PSI)\|PSII]]) yang menuntut reformasi dan reorganisasi pimpinan Kementerian Pertahanan dan TNI AD (Muhaimin 2002: 77; Nasution 1971: 367). Mosi juga berisi tuntutan membentuk komisi untuk menyelidiki dugaan penyelewengan administratif dan keuangan dalam Kementrian Pertahanan dan Angkatan Perang (Sundhaussen '' ''1988: 116-117). Berbagai mosi menimbulkan kemarahan di kalangan AD, dan menilai parlemen terlalu jauh mencampuri urusan internal mereka.

	Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, [[~~Soekarno~~\|Presiden ~~Soekarno~~]] keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya ~~Soekarno~~ berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, ~~Soekarno~~ setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).		Pada 17 Oktober 1952, sekelompok AD menggerakkan massa sebanyak 30.000 orang untuk bergerak ke parlemen, melakukan tindakan anarkis di gedung parlemen, lalu menuju istana negara guna menuntut pembubaran parlemen dan penyelenggaraan pemilihan umum. Tentara juga membawa tank beserta artileri militer yang moncongnya diarahkan ke istana negara. Mengetahui tindakan tersebut, [[Sukarno\|Presiden Sukarno]] keluar dari istana dan berbicara kepada massa yang berkerumun ( Muhaimin 2002: 77). Dalam pidato singkatnya Sukarno berhasil menenangkan massa dan menolak tuntutan pembubaran parlemen. Mengenai pemilu, Sukarno setuju diadakan secepatnya (Sundhaussen 1986: 123). Peristiwa 17 Oktober bukanlah kudeta dari militer melainkan cerminan kekecewaan terhadap usaha kelompok sipil yang akan menghalangi mereka melakukan kebijakan penting (Crouch 1986: 27).

	Penulis : Waskito Widi Wardojo		Penulis : Waskito Widi Wardojo