Politik Etis - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Ida Liana Tanjung" to "{{Penulis|Ida Liana Tanjung|Masyarakat Sejarah Indonesia|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}"

2023-08-10T06:10:44Z

Text replacement - "Penulis : Ida Liana Tanjung" to "{{Penulis|Ida Liana Tanjung|Masyarakat Sejarah Indonesia|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}"

← Older revision		Revision as of 13:10, 10 August 2023
Line 7:		Line 7:
	Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda ternyata tetap berdasarkan pada kepentingan ekonomi kolonial. Perbaikan irigasi dan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengembangkan industri perkebunan Belanda yang semakin meningkat di awal abad ke-20. Edukasi atau pendidikan ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja murah dan terdidik di kantor-kantor pemerintah dan perkebunan. Begitu juga dengan perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera lebih dikarenan untuk menyediakan tenaga kerja di industri perkebunan. Meskipun demikian, Politik Etis telah memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perluasan pendidikan bagi kalangan pribumi telah menciptakan kelompok intelektual baru di Indonesia. Kelompok ini yang menjadi penggagas lahirnya pergerakan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti [[Budi Utomo]], [[Sarekat Islam]], [[National Indische Partij\|National ''Indische Partij'']] yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya.(Niel 1984; Susilo 2018: 210; Fakhriansyah dan Patoni 2019).		Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda ternyata tetap berdasarkan pada kepentingan ekonomi kolonial. Perbaikan irigasi dan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengembangkan industri perkebunan Belanda yang semakin meningkat di awal abad ke-20. Edukasi atau pendidikan ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja murah dan terdidik di kantor-kantor pemerintah dan perkebunan. Begitu juga dengan perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera lebih dikarenan untuk menyediakan tenaga kerja di industri perkebunan. Meskipun demikian, Politik Etis telah memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perluasan pendidikan bagi kalangan pribumi telah menciptakan kelompok intelektual baru di Indonesia. Kelompok ini yang menjadi penggagas lahirnya pergerakan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti [[Budi Utomo]], [[Sarekat Islam]], [[National Indische Partij\|National ''Indische Partij'']] yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya.(Niel 1984; Susilo 2018: 210; Fakhriansyah dan Patoni 2019).

	Penulis : Ida Liana Tanjung		{{Penulis\|Ida Liana Tanjung\|Masyarakat Sejarah Indonesia\|Prof. Dr. Purnawan Basundoro, S.S., M.Hum}}

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-08T05:57:34Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 12:57, 8 August 2023
Line 20:		Line 20:

	Susilo, Agus dan Isbandiyah (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. ''Jurnal Historia'' Volume 6, Nomor 2		Susilo, Agus dan Isbandiyah (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. ''Jurnal Historia'' Volume 6, Nomor 2
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 06:02, 26 July 2023

2023-07-26T06:02:06Z

← Older revision		Revision as of 13:02, 26 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda untuk menyejahterakan penduduk pribumi pada awal abad ke-20. Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik balas budi. Pelaksanaan politik etis berakar dari gagasan yang disampaikan [[C. Th van Deventer]] dalam artikelnya yang berjudul Een Eereschuld (Utang Kehormatan) dan terbit dalam majalah De Gids tahun 1899. Artikel ini memuat kritikan dan kecaman atas pelaksanaan [[tanam paksa]] yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda dianggap berutang budi kepada bangsa Indonesia (Ricklefs, 2005: 320).		Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda untuk menyejahterakan penduduk pribumi pada awal abad ke-20. Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik balas budi. Pelaksanaan politik etis berakar dari gagasan yang disampaikan [[C. Th van Deventer]] dalam artikelnya yang berjudul ''Een Eereschuld'' (Utang Kehormatan) dan terbit dalam majalah ''De Gids'' tahun 1899. Artikel ini memuat kritikan dan kecaman atas pelaksanaan [[tanam paksa]] yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda dianggap berutang budi kepada bangsa Indonesia (Ricklefs, 2005: 320).

	Kritik van Deventer terhadap eksploitasi pemerintah Belanda telah mengubah arah kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Kebijakan eksploitatif yang diterapkan pada abad ke-19 berganti menjadi kebijakan dengan orientasi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Pada tanggal 17 September 1901, [[Ratu Wihelmina]] secara resmi menetapkan pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda melalui pidato tahunan. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi rakyat di tanah jajahan dan kewajiban moral untuk rakyat di Hindia Belanda. Pelaksanan politik etis dijalankan oleh Alexander W.F. Idenburg selama masa jabatannya yaitu sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan pada tahun 1902 dan menjadi Gubernur Jenderal tahun 1909. Pemerintah Belanda memberikan bantuan sebesar 40 juta gulden sebagai realisasi pelaksanaan politik etis. (Niel 1984: 51; Ricklefs, 2005: 320)		Kritik van Deventer terhadap eksploitasi pemerintah Belanda telah mengubah arah kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Kebijakan eksploitatif yang diterapkan pada abad ke-19 berganti menjadi kebijakan dengan orientasi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Pada tanggal 17 September 1901, [[Ratu Wihelmina]] secara resmi menetapkan pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda melalui pidato tahunan. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi rakyat di tanah jajahan dan kewajiban moral untuk rakyat di Hindia Belanda. Pelaksanan politik etis dijalankan oleh Alexander W.F. Idenburg selama masa jabatannya yaitu sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan pada tahun 1902 dan menjadi Gubernur Jenderal tahun 1909. Pemerintah Belanda memberikan bantuan sebesar 40 juta gulden sebagai realisasi pelaksanaan politik etis. (Niel 1984: 51; Ricklefs, 2005: 320)
Line 5:		Line 5:
	Program yang dilaksanakan dalam politik etis mencakup tiga bidang yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dlakukan dengan membuat waduk-waduk besar menampung air hujan untuk pertanian dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Selain itu dilakukan juga perbaikan sarana infrastruktur jalan raya dan kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Di bidang edukasi, pemerintah Belanda berupaya memperluas pendidikan barat di kalangan penduduk pribumi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk pribumi berdasarkan ras dan sosial .. Emigrasi sebagai bagian dari politik etis dijalankan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan pemerataan penduduk di Hindia Belanda. Penduduk Jawa yang telah padat dipindahkan ke pemukiman-pemukiman baru di Sumatera. (Oktavianuri, 2018: 9)		Program yang dilaksanakan dalam politik etis mencakup tiga bidang yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dlakukan dengan membuat waduk-waduk besar menampung air hujan untuk pertanian dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Selain itu dilakukan juga perbaikan sarana infrastruktur jalan raya dan kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Di bidang edukasi, pemerintah Belanda berupaya memperluas pendidikan barat di kalangan penduduk pribumi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk pribumi berdasarkan ras dan sosial .. Emigrasi sebagai bagian dari politik etis dijalankan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan pemerataan penduduk di Hindia Belanda. Penduduk Jawa yang telah padat dipindahkan ke pemukiman-pemukiman baru di Sumatera. (Oktavianuri, 2018: 9)

	Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda ternyata tetap berdasarkan pada kepentingan ekonomi kolonial. Perbaikan irigasi dan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengembangkan industri perkebunan Belanda yang semakin meningkat di awal abad ke-20. Edukasi atau pendidikan ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja murah dan terdidik di kantor-kantor pemerintah dan perkebunan. Begitu juga dengan perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera lebih dikarenan untuk menyediakan tenaga kerja di industri perkebunan. Meskipun demikian, Politik Etis telah memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perluasan pendidikan bagi kalangan pribumi telah menciptakan kelompok intelektual baru di Indonesia. Kelompok ini yang menjadi penggagas lahirnya pergerakan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti [[Budi Utomo]], [[Sarekat Islam]], [[National Indische Partij]] yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya.(Niel 1984; Susilo 2018: 210; Fakhriansyah dan Patoni 2019).		Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda ternyata tetap berdasarkan pada kepentingan ekonomi kolonial. Perbaikan irigasi dan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengembangkan industri perkebunan Belanda yang semakin meningkat di awal abad ke-20. Edukasi atau pendidikan ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja murah dan terdidik di kantor-kantor pemerintah dan perkebunan. Begitu juga dengan perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera lebih dikarenan untuk menyediakan tenaga kerja di industri perkebunan. Meskipun demikian, Politik Etis telah memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perluasan pendidikan bagi kalangan pribumi telah menciptakan kelompok intelektual baru di Indonesia. Kelompok ini yang menjadi penggagas lahirnya pergerakan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti [[Budi Utomo]], [[Sarekat Islam]], [[National Indische Partij\|National ''Indische Partij'']] yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya.(Niel 1984; Susilo 2018: 210; Fakhriansyah dan Patoni 2019).

	Penulis : Ida Liana Tanjung		Penulis : Ida Liana Tanjung


	~~'''Referensi'''~~

	~~Niel, Robert van (1984). Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya~~		'''Referensi'''

	~~Oktaviaruni~~, ~~Deffi~~ (~~2018~~). ~~Politik Etis dan Pergerakan Nasional~~. ~~Pontianak~~ : ~~Derwati Press.~~		Niel, Robert van (1984). ''Munculnya Elit Modern Indonesia''. Jakarta: Pustaka Jaya

	~~Ricklefs~~, ~~M.C~~ (~~2005~~). ~~Sejarah Indonesia Modern 1200-2004~~. ~~Jakarta~~: ~~Penerbit Serambi Ilmu Semesta~~		Oktaviaruni, Deffi (2018). ''Politik Etis dan Pergerakan Nasional''. Pontianak : Derwati Press.

	~~Susilo~~, ~~Agus dan Isbandiyah~~ (~~2018~~). ~~Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa~~ Indonesia. ~~Jurnal Historia Volume 6, Nomor 2~~		Ricklefs, M.C (2005). ''Sejarah Indonesia Modern 1200-2004''. Jakarta: Penerbit Serambi Ilmu Semesta

	~~Fakhriansyah~~, ~~Muhammad~~ dan ~~Intan Ranti Permatasi Patoni~~ (~~2019~~). ~~Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode~~ Etis ~~(1901-1930)~~. Jurnal ~~Pendidikan Sejarah~~, ~~Vol. 8 No.~~2		Susilo, Agus dan Isbandiyah (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. ''Jurnal Historia'' Volume 6, Nomor 2
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin: Admin moved page POLITIK ETIS to Politik Etis without leaving a redirect

2023-07-17T09:21:40Z

Admin moved page POLITIK ETIS to Politik Etis without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 16:21, 17 July 2023
(No difference)

Admin at 06:28, 27 June 2023

2023-06-27T06:28:26Z

← Older revision		Revision as of 13:28, 27 June 2023
Line 1:		Line 1:
	Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda untuk menyejahterakan penduduk pribumi pada awal abad ke-20. Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik balas budi. Pelaksanaan politik etis berakar dari gagasan yang disampaikan C. Th van Deventer dalam artikelnya yang berjudul Een Eereschuld (Utang Kehormatan) dan terbit dalam majalah De Gids tahun 1899. Artikel ini memuat kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda dianggap berutang budi kepada bangsa Indonesia (Ricklefs, 2005: 320).		Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda untuk menyejahterakan penduduk pribumi pada awal abad ke-20. Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik balas budi. Pelaksanaan politik etis berakar dari gagasan yang disampaikan [[C. Th van Deventer]] dalam artikelnya yang berjudul Een Eereschuld (Utang Kehormatan) dan terbit dalam majalah De Gids tahun 1899. Artikel ini memuat kritikan dan kecaman atas pelaksanaan [[tanam paksa]] yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda dianggap berutang budi kepada bangsa Indonesia (Ricklefs, 2005: 320).

	Kritik van Deventer terhadap eksploitasi pemerintah Belanda telah mengubah arah kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Kebijakan eksploitatif yang diterapkan pada abad ke-19 berganti menjadi kebijakan dengan orientasi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wihelmina secara resmi menetapkan pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda melalui pidato tahunan. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi rakyat di tanah jajahan dan kewajiban moral untuk rakyat di Hindia Belanda. Pelaksanan politik etis dijalankan oleh Alexander W.F. Idenburg selama masa jabatannya yaitu sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan pada tahun 1902 dan menjadi Gubernur Jenderal tahun 1909. Pemerintah Belanda memberikan bantuan sebesar 40 juta gulden sebagai realisasi pelaksanaan politik etis. (Niel 1984: 51; Ricklefs, 2005: 320)		Kritik van Deventer terhadap eksploitasi pemerintah Belanda telah mengubah arah kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Kebijakan eksploitatif yang diterapkan pada abad ke-19 berganti menjadi kebijakan dengan orientasi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Pada tanggal 17 September 1901, [[Ratu Wihelmina]] secara resmi menetapkan pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda melalui pidato tahunan. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi rakyat di tanah jajahan dan kewajiban moral untuk rakyat di Hindia Belanda. Pelaksanan politik etis dijalankan oleh Alexander W.F. Idenburg selama masa jabatannya yaitu sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan pada tahun 1902 dan menjadi Gubernur Jenderal tahun 1909. Pemerintah Belanda memberikan bantuan sebesar 40 juta gulden sebagai realisasi pelaksanaan politik etis. (Niel 1984: 51; Ricklefs, 2005: 320)

	Program yang dilaksanakan dalam politik etis mencakup tiga bidang yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dlakukan dengan membuat waduk-waduk besar menampung air hujan untuk pertanian dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Selain itu dilakukan juga perbaikan sarana infrastruktur jalan raya dan kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Di bidang edukasi, pemerintah Belanda berupaya memperluas pendidikan barat di kalangan penduduk pribumi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk pribumi berdasarkan ras dan sosial .. Emigrasi sebagai bagian dari politik etis dijalankan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan pemerataan penduduk di Hindia Belanda. Penduduk Jawa yang telah padat dipindahkan ke pemukiman-pemukiman baru di Sumatera. (Oktavianuri, 2018: 9)		Program yang dilaksanakan dalam politik etis mencakup tiga bidang yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dlakukan dengan membuat waduk-waduk besar menampung air hujan untuk pertanian dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Selain itu dilakukan juga perbaikan sarana infrastruktur jalan raya dan kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Di bidang edukasi, pemerintah Belanda berupaya memperluas pendidikan barat di kalangan penduduk pribumi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk pribumi berdasarkan ras dan sosial .. Emigrasi sebagai bagian dari politik etis dijalankan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan pemerataan penduduk di Hindia Belanda. Penduduk Jawa yang telah padat dipindahkan ke pemukiman-pemukiman baru di Sumatera. (Oktavianuri, 2018: 9)

	Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda ternyata tetap berdasarkan pada kepentingan ekonomi kolonial. Perbaikan irigasi dan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengembangkan industri perkebunan Belanda yang semakin meningkat ~~diawal~~ abad ke-20. Edukasi atau pendidikan ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja murah dan terdidik di kantor-kantor pemerintah dan perkebunan. Begitu juga dengan perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera lebih dikarenan untuk menyediakan tenaga kerja di industri perkebunan. Meskipun demikian, Politik Etis telah memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perluasan pendidikan bagi kalangan pribumi telah menciptakan kelompok intelektual baru di Indonesia. Kelompok ini yang menjadi penggagas lahirnya pergerakan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, ~~Serikat~~ Islam, Indische Partij yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya.(Niel 1984; Susilo 2018: 210; Fakhriansyah dan Patoni 2019).		Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda ternyata tetap berdasarkan pada kepentingan ekonomi kolonial. Perbaikan irigasi dan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengembangkan industri perkebunan Belanda yang semakin meningkat di awal abad ke-20. Edukasi atau pendidikan ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja murah dan terdidik di kantor-kantor pemerintah dan perkebunan. Begitu juga dengan perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera lebih dikarenan untuk menyediakan tenaga kerja di industri perkebunan. Meskipun demikian, Politik Etis telah memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perluasan pendidikan bagi kalangan pribumi telah menciptakan kelompok intelektual baru di Indonesia. Kelompok ini yang menjadi penggagas lahirnya pergerakan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti [[Budi Utomo]], [[Sarekat Islam]], [[National Indische Partij]] yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya.(Niel 1984; Susilo 2018: 210; Fakhriansyah dan Patoni 2019).

	Penulis : Ida Liana Tanjung		Penulis : Ida Liana Tanjung

Admin: Created page with "Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda untuk menyejahterakan penduduk pribumi pada awal abad ke-20. Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik balas budi. Pelaksanaan politik etis berakar dari gagasan yang disampaikan C. Th van Deventer dalam artikelnya yang berjudul Een Eereschuld (Utang Kehormatan) dan terbit dalam majalah De Gids tahun 1899. Artikel ini memuat kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa yang sangat merug..."

2023-06-21T09:15:11Z

Created page with "Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda untuk menyejahterakan penduduk pribumi pada awal abad ke-20. Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik balas budi. Pelaksanaan politik etis berakar dari gagasan yang disampaikan C. Th van Deventer dalam artikelnya yang berjudul Een Eereschuld (Utang Kehormatan) dan terbit dalam majalah De Gids tahun 1899. Artikel ini memuat kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa yang sangat merug..."

New page

Politik etis adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Belanda untuk menyejahterakan penduduk pribumi pada awal abad ke-20. Politik etis dikenal juga dengan sebutan politik balas budi. Pelaksanaan politik etis berakar dari gagasan yang disampaikan C. Th van Deventer dalam artikelnya yang berjudul Een Eereschuld (Utang Kehormatan) dan terbit dalam majalah De Gids tahun 1899. Artikel ini memuat kritikan dan kecaman atas pelaksanaan tanam paksa yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Pemerintah Belanda dianggap berutang budi kepada bangsa Indonesia (Ricklefs, 2005: 320).

Kritik van Deventer terhadap eksploitasi pemerintah Belanda telah mengubah arah kebijakan kolonial di Hindia Belanda. Kebijakan eksploitatif yang diterapkan pada abad ke-19 berganti menjadi kebijakan dengan orientasi kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan ini dikenal dengan politik etis. Pada tanggal 17 September 1901, Ratu Wihelmina secara resmi menetapkan pelaksanaan politik etis di Hindia Belanda melalui pidato tahunan. Ia menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi ekonomi rakyat di tanah jajahan dan kewajiban moral untuk rakyat di Hindia Belanda. Pelaksanan politik etis dijalankan oleh Alexander W.F. Idenburg selama masa jabatannya yaitu sebagai Menteri Urusan Daerah Jajahan pada tahun 1902 dan menjadi Gubernur Jenderal tahun 1909. Pemerintah Belanda memberikan bantuan sebesar 40 juta gulden sebagai realisasi pelaksanaan politik etis. (Niel 1984: 51; Ricklefs, 2005: 320)

Program yang dilaksanakan dalam politik etis mencakup tiga bidang yaitu irigasi, edukasi dan emigrasi. Irigasi merupakan program pembangunan dan penyempurnaan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyat, terutama dalam bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini dlakukan dengan membuat waduk-waduk besar menampung air hujan untuk pertanian dan melakukan perbaikan sanitasi untuk mengurangi penyakit kolera dan pes. Selain itu dilakukan juga perbaikan sarana infrastruktur jalan raya dan kereta api sebagai media untuk pengangkutan komoditi hasil pertanian dan perkebunan. Di bidang edukasi, pemerintah Belanda berupaya memperluas pendidikan barat di kalangan penduduk pribumi. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah untuk pribumi berdasarkan ras dan sosial .. Emigrasi sebagai bagian dari politik etis dijalankan oleh pemerintah Belanda untuk melakukan pemerataan penduduk di Hindia Belanda. Penduduk Jawa yang telah padat dipindahkan ke pemukiman-pemukiman baru di Sumatera. (Oktavianuri, 2018: 9)

Kebijakan Politik Etis pemerintah Kolonial Belanda ternyata tetap berdasarkan pada kepentingan ekonomi kolonial. Perbaikan irigasi dan pembangunan infrastruktur dilakukan untuk mengembangkan industri perkebunan Belanda yang semakin meningkat diawal abad ke-20. Edukasi atau pendidikan ditujukan untuk memperoleh tenaga kerja murah dan terdidik di kantor-kantor pemerintah dan perkebunan. Begitu juga dengan perpindahan penduduk dari Jawa ke Sumatera lebih dikarenan untuk menyediakan tenaga kerja di industri perkebunan. Meskipun demikian, Politik Etis telah memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia. Perluasan pendidikan bagi kalangan pribumi telah menciptakan kelompok intelektual baru di Indonesia. Kelompok ini yang menjadi penggagas lahirnya pergerakan nasional dan cita-cita kemerdekaan. Hal ini ditandai dengan dengan pembentukan organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Serikat Islam, Indische Partij yang kemudian diikuti dengan terbentuknya beberapa organisasi pergerakan nasional lainnya.(Niel 1984; Susilo 2018: 210; Fakhriansyah dan Patoni 2019).

Penulis : Ida Liana Tanjung

'''Referensi'''

Niel, Robert van (1984). Munculnya Elit Modern Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya

Oktaviaruni, Deffi (2018). Politik Etis dan Pergerakan Nasional. Pontianak : Derwati Press.

Ricklefs, M.C (2005). Sejarah Indonesia Modern 1200-2004. Jakarta: Penerbit Serambi Ilmu Semesta

Susilo, Agus dan Isbandiyah (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. Jurnal Historia Volume 6, Nomor 2

Fakhriansyah, Muhammad dan Intan Ranti Permatasi Patoni (2019). Akses Pendidikan bagi Pribumi pada Periode Etis (1901-1930). Jurnal Pendidikan Sejarah, Vol. 8 No.2
[[Category:Istilah]]