Poros Jakarta-Pyongyang-Peking - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Rabith Jihan" to "{{Penulis|Rabith Jihan Amaruli|Universitas Diponegoro|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

2023-08-10T07:59:41Z

Text replacement - "Penulis : Rabith Jihan" to "{{Penulis|Rabith Jihan Amaruli|Universitas Diponegoro|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 14:59, 10 August 2023
Line 11:		Line 11:
	Setelah kelahiran Orde Baru pada 1966, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965, hubungan Indonesia dan Cina mengalami ketegangan. Bahkan, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Peking, ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dianggap sudah tidak sesuai lagi. Saat itu, arah politik yang semula konfrontatif berubah, dan [[poros Jakarta-Pyongyang-Peking]] pun berakhir (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 476). '' ''		Setelah kelahiran Orde Baru pada 1966, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965, hubungan Indonesia dan Cina mengalami ketegangan. Bahkan, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Peking, ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dianggap sudah tidak sesuai lagi. Saat itu, arah politik yang semula konfrontatif berubah, dan [[poros Jakarta-Pyongyang-Peking]] pun berakhir (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 476). '' ''

	Penulis : Rabith Jihan		{{Penulis\|Rabith Jihan Amaruli\|Universitas Diponegoro\|Prof. Dr. Singgih Tri Sulistiyono, M. Hum.}}

Admin: Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

2023-08-08T03:25:02Z

Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

← Older revision		Revision as of 10:25, 8 August 2023
Line 28:		Line 28:
	Wibowo dan Syamsul Hadi, 2009. ''Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto.'' Jakarta: Kepustakaan Gramedia Utama.		Wibowo dan Syamsul Hadi, 2009. ''Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto.'' Jakarta: Kepustakaan Gramedia Utama.

			{{Comment}}
	[[Category:Peristiwa]]		[[Category:Peristiwa]]

Admin at 10:53, 7 August 2023

2023-08-07T10:53:45Z

← Older revision		Revision as of 17:53, 7 August 2023
Line 1:		Line 1:
	Poros Jakarta-Pyongyang-Peking adalah salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Sukarno masa Demokrasi Terpimpin. Diresmikan pada Januari 1965, poros tersebut merupakan rumusan politik luar negeri Indonesia ala Sukarno yang cenderung anti-Barat dan condong kepada negara-negara komunis, meskipun mengusung politik luar negeri bebas aktifis.		[[Poros Jakarta-Pyongyang-Peking]] adalah salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri [[Sukarno]] masa Demokrasi Terpimpin. Diresmikan pada Januari 1965, poros tersebut merupakan rumusan politik luar negeri Indonesia ala Sukarno yang cenderung anti-Barat dan condong kepada negara-negara komunis, meskipun mengusung politik luar negeri bebas aktifis.

	Hal tersebut dapat dilihat dari konfrontasi Indonesia atas Malaysia. Bagi Sukarno, pembentukan negara federasi Malaysia adalah bentuk imperialisme Barat di Asia. Oleh karena itu, saat Malaysia diberi kedudukan sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menyatakan keluar dari PBB.		Hal tersebut dapat dilihat dari konfrontasi Indonesia atas Malaysia. Bagi [[Sukarno]], pembentukan negara federasi Malaysia adalah bentuk imperialisme Barat di Asia. Oleh karena itu, saat Malaysia diberi kedudukan sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan [[Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)]], Indonesia menyatakan keluar dari PBB.

	Hal itu tentu semakin meningkatkan pengucilan diplomatik Indonesia dari negara Asia-Afrika lainnya. Oleh karena itu, melalui Soebandrio, Indonesia mencoba untuk mengukuhkan hubungan Jakarta-Peking. Saat itu, Perdana Menteri Zhou Enlai menawarkan bantuan persenjataan milisi rakyat yang disebut sebagai Angkatan Kelima (Ricklefs 2010: 576-578). Dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Aidit mendesak pembentukan Angkatan Kelima, yang anggotanya direkrut dari kaum pekerja dan buruh perkotaan, buruh tani, serta petani miskin desa yang dipersenjatai (Mortimer 2011: 139). Poros Jakarta-Peking ala Sukarno, yang didukung oleh PKI, juga menandai perubahan pendekatan nonkapitalis dan koeksistensi damai Moskow ke arah anti-imperialisme dan kemandirian sesuai gagasan Peking (Törnquist 2011: 67).		Hal itu tentu semakin meningkatkan pengucilan diplomatik Indonesia dari negara Asia-Afrika lainnya. Oleh karena itu, melalui [[Soebandrio]], Indonesia mencoba untuk mengukuhkan hubungan Jakarta-Peking. Saat itu, [[Perdana Menteri Zhou Enlai]] menawarkan bantuan persenjataan milisi rakyat yang disebut sebagai Angkatan Kelima (Ricklefs 2010: 576-578). Dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Aidit mendesak pembentukan Angkatan Kelima, yang anggotanya direkrut dari kaum pekerja dan buruh perkotaan, buruh tani, serta petani miskin desa yang dipersenjatai (Mortimer 2011: 139). Poros Jakarta-Peking ala [[Sukarno]], yang didukung oleh PKI, juga menandai perubahan pendekatan nonkapitalis dan koeksistensi damai Moskow ke arah anti-imperialisme dan kemandirian sesuai gagasan Peking (Törnquist 2011: 67).

	Konflik Indonesia dan Malaysia telah menarik reaksi dari Inggris dan Australia yang mendukung Malaysia. Setelah pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew menyatakan Singapura berpisah dengan Malaysia, Sukarno semakin meneguhkan keyakinan kuatnya akan konfrontasi. Untuk memperkuat posisi Indonesia bersama dengan negara-negara anti-imperialisme lainnya, pada pidato dalam rangka peringatan 17 Agustus 1965, ia mengumumkan pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Peking (Ricklefs 2010: 580). Poros ini dimaksudkan untuk mematahkan ''Old Etablished Forces'' (OLDEFOS) dan menggalang ''New Emerging Forces'' (NEFOS) (Wibowo dan Hadi 2009: 30).		Konflik Indonesia dan Malaysia telah menarik reaksi dari Inggris dan Australia yang mendukung Malaysia. Setelah pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew menyatakan Singapura berpisah dengan Malaysia, [[Sukarno]] semakin meneguhkan keyakinan kuatnya akan konfrontasi. Untuk memperkuat posisi Indonesia bersama dengan negara-negara anti-imperialisme lainnya, pada pidato dalam rangka peringatan 17 Agustus 1965, ia mengumumkan pembentukan [[poros Jakarta-Pyongyang-Peking]] (Ricklefs 2010: 580). Poros ini dimaksudkan untuk mematahkan [[Old Etablished Forces (OLDEFOS)\|''Old Etablished Forces'' (OLDEFOS)]] dan menggalang [[New Emerging Forces (NEFOS)\|''New Emerging Forces'' (NEFOS)]] (Wibowo dan Hadi 2009: 30).

	Inti dari gagasan Sukarno adalah bahwasanya dunia terbatas atas dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan OLDEFOS, sedangkan kekuatan yang kedua adalah kekuatan anti-imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan NEFOS. Jika OLDEFOS direpresentasikan oleh negara-negara kapitalis barat, maka NEFOS digambarkan dengan negara-negara sosialis di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Budiman 2014: 154-155). Oleh karena itu, politik bebas aktif Indonesia bukan sebuah gagasan politik netralisme dalam hubungannya dengan ''non-alignment''. Bagi Indonesia, politik ''non-alignment'' bukan politik netralisme. Pada hakikatnya, ''non-alignment'' adalah perwujudan dari aktif itu sendiri, sehingga diplomasi Indonesia pada saat itu diarahkan untuk menempatkan Indonesia bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek dalam politik internasional (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 345). '' ''		Inti dari gagasan [[Sukarno]] adalah bahwasanya dunia terbatas atas dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan OLDEFOS, sedangkan kekuatan yang kedua adalah kekuatan anti-imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan NEFOS. Jika OLDEFOS direpresentasikan oleh negara-negara kapitalis barat, maka NEFOS digambarkan dengan negara-negara sosialis di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Budiman 2014: 154-155). Oleh karena itu, politik bebas aktif Indonesia bukan sebuah gagasan politik netralisme dalam hubungannya dengan ''non-alignment''. Bagi Indonesia, politik ''non-alignment'' bukan politik netralisme. Pada hakikatnya, ''non-alignment'' adalah perwujudan dari aktif itu sendiri, sehingga diplomasi Indonesia pada saat itu diarahkan untuk menempatkan Indonesia bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek dalam politik internasional (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 345). '' ''

	Setelah kelahiran Orde Baru pada 1966, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965, hubungan Indonesia dan Cina mengalami ketegangan. Bahkan, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Peking, ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dianggap sudah tidak sesuai lagi. Saat itu, arah politik yang semula konfrontatif berubah, dan poros Jakarta-Pyongyang-Peking pun berakhir (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 476). '' ''		Setelah kelahiran Orde Baru pada 1966, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965, hubungan Indonesia dan Cina mengalami ketegangan. Bahkan, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Peking, ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dianggap sudah tidak sesuai lagi. Saat itu, arah politik yang semula konfrontatif berubah, dan [[poros Jakarta-Pyongyang-Peking]] pun berakhir (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 476). '' ''

	Penulis : Rabith Jihan		Penulis : Rabith Jihan

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:25:31Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 13:25, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Poros Jakarta-Pyongyang-Peking adalah salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri ~~Soekarno~~ masa Demokrasi Terpimpin. Diresmikan pada Januari 1965, poros tersebut merupakan rumusan politik luar negeri Indonesia ala ~~Soekarno~~ yang cenderung anti-Barat dan condong kepada negara-negara komunis, meskipun mengusung politik luar negeri bebas aktifis.		Poros Jakarta-Pyongyang-Peking adalah salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Sukarno masa Demokrasi Terpimpin. Diresmikan pada Januari 1965, poros tersebut merupakan rumusan politik luar negeri Indonesia ala Sukarno yang cenderung anti-Barat dan condong kepada negara-negara komunis, meskipun mengusung politik luar negeri bebas aktifis.

	Hal tersebut dapat dilihat dari konfrontasi Indonesia atas Malaysia. Bagi ~~Soekarno~~, pembentukan negara federasi Malaysia adalah bentuk imperialisme Barat di Asia. Oleh karena itu, saat Malaysia diberi kedudukan sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menyatakan keluar dari PBB.		Hal tersebut dapat dilihat dari konfrontasi Indonesia atas Malaysia. Bagi Sukarno, pembentukan negara federasi Malaysia adalah bentuk imperialisme Barat di Asia. Oleh karena itu, saat Malaysia diberi kedudukan sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menyatakan keluar dari PBB.

	Hal itu tentu semakin meningkatkan pengucilan diplomatik Indonesia dari negara Asia-Afrika lainnya. Oleh karena itu, melalui Soebandrio, Indonesia mencoba untuk mengukuhkan hubungan Jakarta-Peking. Saat itu, Perdana Menteri Zhou Enlai menawarkan bantuan persenjataan milisi rakyat yang disebut sebagai Angkatan Kelima (Ricklefs 2010: 576-578). Dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Aidit mendesak pembentukan Angkatan Kelima, yang anggotanya direkrut dari kaum pekerja dan buruh perkotaan, buruh tani, serta petani miskin desa yang dipersenjatai (Mortimer 2011: 139). Poros Jakarta-Peking ala ~~Soekarno~~, yang didukung oleh PKI, juga menandai perubahan pendekatan nonkapitalis dan koeksistensi damai Moskow ke arah anti-imperialisme dan kemandirian sesuai gagasan Peking (Törnquist 2011: 67).		Hal itu tentu semakin meningkatkan pengucilan diplomatik Indonesia dari negara Asia-Afrika lainnya. Oleh karena itu, melalui Soebandrio, Indonesia mencoba untuk mengukuhkan hubungan Jakarta-Peking. Saat itu, Perdana Menteri Zhou Enlai menawarkan bantuan persenjataan milisi rakyat yang disebut sebagai Angkatan Kelima (Ricklefs 2010: 576-578). Dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Aidit mendesak pembentukan Angkatan Kelima, yang anggotanya direkrut dari kaum pekerja dan buruh perkotaan, buruh tani, serta petani miskin desa yang dipersenjatai (Mortimer 2011: 139). Poros Jakarta-Peking ala Sukarno, yang didukung oleh PKI, juga menandai perubahan pendekatan nonkapitalis dan koeksistensi damai Moskow ke arah anti-imperialisme dan kemandirian sesuai gagasan Peking (Törnquist 2011: 67).

	Konflik Indonesia dan Malaysia telah menarik reaksi dari Inggris dan Australia yang mendukung Malaysia. Setelah pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew menyatakan Singapura berpisah dengan Malaysia, ~~Soekarno~~ semakin meneguhkan keyakinan kuatnya akan konfrontasi. Untuk memperkuat posisi Indonesia bersama dengan negara-negara anti-imperialisme lainnya, pada pidato dalam rangka peringatan 17 Agustus 1965, ia mengumumkan pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Peking (Ricklefs 2010: 580). Poros ini dimaksudkan untuk mematahkan ''Old Etablished Forces'' (OLDEFOS) dan menggalang ''New Emerging Forces'' (NEFOS) (Wibowo dan Hadi 2009: 30).		Konflik Indonesia dan Malaysia telah menarik reaksi dari Inggris dan Australia yang mendukung Malaysia. Setelah pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew menyatakan Singapura berpisah dengan Malaysia, Sukarno semakin meneguhkan keyakinan kuatnya akan konfrontasi. Untuk memperkuat posisi Indonesia bersama dengan negara-negara anti-imperialisme lainnya, pada pidato dalam rangka peringatan 17 Agustus 1965, ia mengumumkan pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Peking (Ricklefs 2010: 580). Poros ini dimaksudkan untuk mematahkan ''Old Etablished Forces'' (OLDEFOS) dan menggalang ''New Emerging Forces'' (NEFOS) (Wibowo dan Hadi 2009: 30).

	Inti dari gagasan ~~Soekarno~~ adalah bahwasanya dunia terbatas atas dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan OLDEFOS, sedangkan kekuatan yang kedua adalah kekuatan anti-imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan NEFOS. Jika OLDEFOS direpresentasikan oleh negara-negara kapitalis barat, maka NEFOS digambarkan dengan negara-negara sosialis di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Budiman 2014: 154-155). Oleh karena itu, politik bebas aktif Indonesia bukan sebuah gagasan politik netralisme dalam hubungannya dengan ''non-alignment''. Bagi Indonesia, politik ''non-alignment'' bukan politik netralisme. Pada hakikatnya, ''non-alignment'' adalah perwujudan dari aktif itu sendiri, sehingga diplomasi Indonesia pada saat itu diarahkan untuk menempatkan Indonesia bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek dalam politik internasional (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 345). '' ''		Inti dari gagasan Sukarno adalah bahwasanya dunia terbatas atas dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan OLDEFOS, sedangkan kekuatan yang kedua adalah kekuatan anti-imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan NEFOS. Jika OLDEFOS direpresentasikan oleh negara-negara kapitalis barat, maka NEFOS digambarkan dengan negara-negara sosialis di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Budiman 2014: 154-155). Oleh karena itu, politik bebas aktif Indonesia bukan sebuah gagasan politik netralisme dalam hubungannya dengan ''non-alignment''. Bagi Indonesia, politik ''non-alignment'' bukan politik netralisme. Pada hakikatnya, ''non-alignment'' adalah perwujudan dari aktif itu sendiri, sehingga diplomasi Indonesia pada saat itu diarahkan untuk menempatkan Indonesia bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek dalam politik internasional (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 345). '' ''

	Setelah kelahiran Orde Baru pada 1966, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965, hubungan Indonesia dan Cina mengalami ketegangan. Bahkan, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Peking, ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dianggap sudah tidak sesuai lagi. Saat itu, arah politik yang semula konfrontatif berubah, dan poros Jakarta-Pyongyang-Peking pun berakhir (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 476). '' ''		Setelah kelahiran Orde Baru pada 1966, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965, hubungan Indonesia dan Cina mengalami ketegangan. Bahkan, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Peking, ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dianggap sudah tidak sesuai lagi. Saat itu, arah politik yang semula konfrontatif berubah, dan poros Jakarta-Pyongyang-Peking pun berakhir (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 476). '' ''
Line 18:		Line 18:
	Budiman, Agus, 2014. “Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Demokrasi Terpimpin”. ''Jurnal Ilmiah Cakrawala: Hasil Penelitian dan Pemikiran,'' Vol. 5, No. 2, September, hlm. 149-158).		Budiman, Agus, 2014. “Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Demokrasi Terpimpin”. ''Jurnal Ilmiah Cakrawala: Hasil Penelitian dan Pemikiran,'' Vol. 5, No. 2, September, hlm. 149-158).

	Mortimer, Rex, 2011. ''Indonesia Comunism Under ~~Soekarno~~: Ideologi dan Politik 1959-1965,'' terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.		Mortimer, Rex, 2011. ''Indonesia Comunism Under Sukarno: Ideologi dan Politik 1959-1965,'' terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

	Poesponegoro, Marwati Njoened dan Nugroho Notosusanto, 1993. ''Sejarah Nasional Indonesia,'' Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.		Poesponegoro, Marwati Njoened dan Nugroho Notosusanto, 1993. ''Sejarah Nasional Indonesia,'' Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Admin: Created page with "Poros Jakarta-Pyongyang-Peking adalah salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Soekarno masa Demokrasi Terpimpin. Diresmikan pada Januari 1965, poros tersebut merupakan rumusan politik luar negeri Indonesia ala Soekarno yang cenderung anti-Barat dan condong kepada negara-negara komunis, meskipun mengusung politik luar negeri bebas aktifis. Hal tersebut dapat dilihat dari konfrontasi Indonesia atas Malaysia. Bagi Soekarno, pembentukan negara federasi Malaysia a..."

2023-06-21T05:57:53Z

Created page with "Poros Jakarta-Pyongyang-Peking adalah salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Soekarno masa Demokrasi Terpimpin. Diresmikan pada Januari 1965, poros tersebut merupakan rumusan politik luar negeri Indonesia ala Soekarno yang cenderung anti-Barat dan condong kepada negara-negara komunis, meskipun mengusung politik luar negeri bebas aktifis. Hal tersebut dapat dilihat dari konfrontasi Indonesia atas Malaysia. Bagi Soekarno, pembentukan negara federasi Malaysia a..."

New page

Poros Jakarta-Pyongyang-Peking adalah salah satu bentuk pelaksanaan politik luar negeri Soekarno masa Demokrasi Terpimpin. Diresmikan pada Januari 1965, poros tersebut merupakan rumusan politik luar negeri Indonesia ala Soekarno yang cenderung anti-Barat dan condong kepada negara-negara komunis, meskipun mengusung politik luar negeri bebas aktifis.

Hal tersebut dapat dilihat dari konfrontasi Indonesia atas Malaysia. Bagi Soekarno, pembentukan negara federasi Malaysia adalah bentuk imperialisme Barat di Asia. Oleh karena itu, saat Malaysia diberi kedudukan sebagai anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia menyatakan keluar dari PBB.

Hal itu tentu semakin meningkatkan pengucilan diplomatik Indonesia dari negara Asia-Afrika lainnya. Oleh karena itu, melalui Soebandrio, Indonesia mencoba untuk mengukuhkan hubungan Jakarta-Peking. Saat itu, Perdana Menteri Zhou Enlai menawarkan bantuan persenjataan milisi rakyat yang disebut sebagai Angkatan Kelima (Ricklefs 2010: 576-578). Dalam hal ini, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dipimpin oleh Aidit mendesak pembentukan Angkatan Kelima, yang anggotanya direkrut dari kaum pekerja dan buruh perkotaan, buruh tani, serta petani miskin desa yang dipersenjatai (Mortimer 2011: 139). Poros Jakarta-Peking ala Soekarno, yang didukung oleh PKI, juga menandai perubahan pendekatan nonkapitalis dan koeksistensi damai Moskow ke arah anti-imperialisme dan kemandirian sesuai gagasan Peking (Törnquist 2011: 67).

Konflik Indonesia dan Malaysia telah menarik reaksi dari Inggris dan Australia yang mendukung Malaysia. Setelah pada 9 Agustus 1965, Lee Kuan Yew menyatakan Singapura berpisah dengan Malaysia, Soekarno semakin meneguhkan keyakinan kuatnya akan konfrontasi. Untuk memperkuat posisi Indonesia bersama dengan negara-negara anti-imperialisme lainnya, pada pidato dalam rangka peringatan 17 Agustus 1965, ia mengumumkan pembentukan poros Jakarta-Pyongyang-Peking (Ricklefs 2010: 580). Poros ini dimaksudkan untuk mematahkan ''Old Etablished Forces'' (OLDEFOS) dan menggalang ''New Emerging Forces'' (NEFOS) (Wibowo dan Hadi 2009: 30).

Inti dari gagasan Soekarno adalah bahwasanya dunia terbatas atas dua kekuatan. Kekuatan yang pertama adalah kekuatan imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan OLDEFOS, sedangkan kekuatan yang kedua adalah kekuatan anti-imperialisme dan kolonialisme yang disebut dengan NEFOS. Jika OLDEFOS direpresentasikan oleh negara-negara kapitalis barat, maka NEFOS digambarkan dengan negara-negara sosialis di Asia, Afrika, dan Amerika Latin (Budiman 2014: 154-155). Oleh karena itu, politik bebas aktif Indonesia bukan sebuah gagasan politik netralisme dalam hubungannya dengan ''non-alignment''. Bagi Indonesia, politik ''non-alignment'' bukan politik netralisme. Pada hakikatnya, ''non-alignment'' adalah perwujudan dari aktif itu sendiri, sehingga diplomasi Indonesia pada saat itu diarahkan untuk menempatkan Indonesia bukan sebagai obyek, tetapi sebagai subyek dalam politik internasional (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 345). '' ''

Setelah kelahiran Orde Baru pada 1966, kebijakan politik luar negeri Indonesia mengalami perubahan. Akibat peristiwa Gerakan 30 September (G30S) pada 1965, hubungan Indonesia dan Cina mengalami ketegangan. Bahkan, kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Peking, ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Sementara itu, konfrontasi dengan Malaysia dan Singapura dianggap sudah tidak sesuai lagi. Saat itu, arah politik yang semula konfrontatif berubah, dan poros Jakarta-Pyongyang-Peking pun berakhir (Poesponegoro dan Notosusanto 1993: 476). '' ''

Penulis : Rabith Jihan

'''Referensi'''

Budiman, Agus, 2014. “Implementasi Politik Luar Negeri Bebas Aktif pada Masa Demokrasi Terpimpin”. ''Jurnal Ilmiah Cakrawala: Hasil Penelitian dan Pemikiran,'' Vol. 5, No. 2, September, hlm. 149-158).

Mortimer, Rex, 2011. ''Indonesia Comunism Under Soekarno: Ideologi dan Politik 1959-1965,'' terjemahan Yudi Santoso. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Poesponegoro, Marwati Njoened dan Nugroho Notosusanto, 1993. ''Sejarah Nasional Indonesia,'' Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M.C., 2008. ''Sejarah Modern Indonesia 1200-2008,'' terjemahan Tim Penerjemah Serambi''.'' Jakarta: Serambi.

Trönquist, Olle, 2011. ''Penghancuran PKI,'' terjemahan Harsutejo. Jakarta: Komunitas Bambu.

Wibowo dan Syamsul Hadi, 2009. ''Merangkul Cina: Hubungan Indonesia-Cina Pasca-Soeharto.'' Jakarta: Kepustakaan Gramedia Utama.

[[Category:Peristiwa]]