Produksi Film Negara (PFN) - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: Ahmad Muhajir" to "{{Penulis|Ahmad Muhajir|Universitas Islam Sumatera Utara|Dr. Endang Susilowati, M.A}}"

2023-08-09T11:07:33Z

Text replacement - "Penulis: Ahmad Muhajir" to "{{Penulis|Ahmad Muhajir|Universitas Islam Sumatera Utara|Dr. Endang Susilowati, M.A}}"

← Older revision		Revision as of 18:07, 9 August 2023
Line 9:		Line 9:
	Agar menjadi perusahaan yang profesional dan mampu meraih keuntungan, pemerintah mengubah status PPFN menjadi Perusahaan Umum [[Produksi Film Negara (PFN)\|Produksi Film Negara]] (Perum PFN) dan resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988. Perubahan ini juga dimaksudkan agar Perum PFN dapat mandiri sesuai prinsip ekonomi, sembari mewujudkan visi dan misi perusahaan demi mendukung pembangunan nasional.		Agar menjadi perusahaan yang profesional dan mampu meraih keuntungan, pemerintah mengubah status PPFN menjadi Perusahaan Umum [[Produksi Film Negara (PFN)\|Produksi Film Negara]] (Perum PFN) dan resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988. Perubahan ini juga dimaksudkan agar Perum PFN dapat mandiri sesuai prinsip ekonomi, sembari mewujudkan visi dan misi perusahaan demi mendukung pembangunan nasional.

	Penulis: Ahmad Muhajir		{{Penulis\|Ahmad Muhajir\|Universitas Islam Sumatera Utara\|Dr. Endang Susilowati, M.A}}

Admin: Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

2023-08-07T21:47:30Z

Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

← Older revision		Revision as of 04:47, 8 August 2023
Line 21:		Line 21:

	Kurnia, Novi. 2006. “Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman.” ''Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik'' 9(3).		Kurnia, Novi. 2006. “Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman.” ''Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik'' 9(3).
			{{Comment}}
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin at 18:28, 6 August 2023

2023-08-06T18:28:30Z

← Older revision		Revision as of 01:28, 7 August 2023
Line 1:		Line 1:
	Produksi Film Negara (PFN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perfilman. Film mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyebut film dengan istilah ''gambar idoep''. Film pertama kali dipertontonkan di Indonesia pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta) berupa film dokumenter perjalanan ratu dan raja Belanda. Sementara itu, film pertama yang diproduksi di Indonesia ialah film bisu berjudul ''Loetoeng Kasaroeng''. Film ini merupakan karya dari L. Heuveldrop dan G. Kruger yang diproduksi oleh ''Java Film Company'' di Bandung pada tahun 1926 (Batubara 2020:14). Walaupun dibuat oleh orang asing, film ini ditetapkan sebagai film Indonesia pertama karena menampilkan cerita asli dari Indonesia.		[[Produksi Film Negara (PFN)]] merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perfilman. Film mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyebut film dengan istilah ''gambar idoep''. Film pertama kali dipertontonkan di Indonesia pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta) berupa film dokumenter perjalanan ratu dan raja Belanda. Sementara itu, film pertama yang diproduksi di Indonesia ialah film bisu berjudul ''Loetoeng Kasaroeng''. Film ini merupakan karya dari [[L. Heuveldrop]] dan [[G. Kruger]] yang diproduksi oleh ''Java Film Company'' di Bandung pada tahun 1926 (Batubara 2020:14). Walaupun dibuat oleh orang asing, film ini ditetapkan sebagai film Indonesia pertama karena menampilkan cerita asli dari Indonesia.

	PFN merupakan salah satu perintis industri film di Indonesia. Lahirnya perusahaan ini diawali dengan pendirian perusahaan film oleh Albert Ballink pada 1934 bernama ''Java Pacific Film'' (Anon 2018). Kelahiran ''Java Pacific Film'' bersamaan dengan pembentukan ''Nederlandsch Indische Bioscoopbond'' (Asosiasi Bioskop Hindia Belanda) dan ''Film Commisie'' (cikal bakal Lembaga Sensor Film). Pada tahun 1936, nama ''Java Pacific Film'' berubah menjadi ''Algemeene Nederlands Indische Film'' (ANIF) yang berfokus pada pembuatan film cerita dan dokumenter. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, ANIF diambil alih dan namanya diganti menjadi ''Nippon Eiga Sha'' yang khusus memproduksi tayangan propaganda politik Jepang sebagai pemersatu Asia.		[[Produksi Film Negara (PFN)\|PFN]] merupakan salah satu perintis industri film di Indonesia. Lahirnya perusahaan ini diawali dengan pendirian perusahaan film oleh [[Albert Ballink]] pada 1934 bernama ''[[Java Pacific Film]]'' (Anon 2018). Kelahiran ''Java Pacific Film'' bersamaan dengan pembentukan ''Nederlandsch Indische Bioscoopbond'' (Asosiasi Bioskop Hindia Belanda) dan ''Film Commisie'' (cikal bakal Lembaga Sensor Film). Pada tahun 1936, nama ''Java Pacific Film'' berubah menjadi ''[[Algemeene Nederlands Indische Film]]'' (ANIF) yang berfokus pada pembuatan film cerita dan dokumenter. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, ANIF diambil alih dan namanya diganti menjadi ''[[Nippon Eiga Sha]]'' yang khusus memproduksi tayangan propaganda politik Jepang sebagai pemersatu Asia.

	Pada masa kemerdekaan, ''Nippon Eiga Sha'' diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan pada 6 Oktober 1945 dan namanya diubah menjadi Berita Film Indonesia (BFI). Pemilihan nama tersebut tidak terlepas dari gerakan karyawan film yang bekerja pada ''Nippon Eiga Sha'' yang cenderung melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah, salah satunya adalah rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. BFI merupakan lembaga pembuat film pertama milik Indonesia. Oleh karena kondisi keamanan Jakarta semakin rendah akibat serangan-serangan tentara Sekutu, pada Desember 1945 BFI diungsikan ke Solo. Sementara itu di Jakarta didirikan ''Regerings Film Bedrijf'' (Perusahaan Film Pemerintah) oleh NICA sebagai alat propaganda. Setelah ada pengakuan kedaulatan Indonesia, aset-aset ''Regerings Film Bedrijf'' diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada 1950 perusahaan tersebut berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) yang berada di bawah Kementerian Penerangan. Pada saat BFI dan para pegawainya kembali ke Jakarta, mereka bersama dengan para mantan pegawai ''Regerings Film Bedrijf'' bergabung dalam PPN yang pada tahun 1972 namanya berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN) (Kurnia 2006:274).		Pada masa kemerdekaan, ''[[Nippon Eiga Sha]]'' diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan pada 6 Oktober 1945 dan namanya diubah menjadi [[Berita Film Indonesia]] (BFI). Pemilihan nama tersebut tidak terlepas dari gerakan karyawan film yang bekerja pada ''Nippon Eiga Sha'' yang cenderung melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah, salah satunya adalah rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. BFI merupakan lembaga pembuat film pertama milik Indonesia. Oleh karena kondisi keamanan Jakarta semakin rendah akibat serangan-serangan tentara Sekutu, pada Desember 1945 BFI diungsikan ke Solo. Sementara itu di Jakarta didirikan ''[[Regerings Film Bedrijf]]'' (Perusahaan Film Pemerintah) oleh NICA sebagai alat propaganda. Setelah ada pengakuan kedaulatan Indonesia, aset-aset ''Regerings Film Bedrijf'' diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah [[Republik Indonesia Serikat (RIS)\|Republik Indonesia Serikat]] (RIS). Pada 1950 perusahaan tersebut berganti nama menjadi [[Perusahaan Pilem Negara]] (PPN) yang berada di bawah Kementerian Penerangan. Pada saat BFI dan para pegawainya kembali ke Jakarta, mereka bersama dengan para mantan pegawai ''Regerings Film Bedrijf'' bergabung dalam PPN yang pada tahun 1972 namanya berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN) (Kurnia 2006:274).

	Pada periode tahun 1950-1959, di bawah pemerintahan Republik Indonesia, film difungsikan sebagai alat perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan (Biran 2009: 43). Pada tahun 1957, PFN dibagi menjadi empat badan, yaitu: ''Central Film Laboratory'' (CFL), Dinas Film Penerangan (DFP), Dinas Film Cerita (DIFTA) dan Kantor Peredaran Film (KPF). Pada tanggal 16 Agustus 1975, melalui SK Menteri Penerangan Nomor 55B/MENPEN/1975, diputuskan untuk menjadikan PFN sebagai Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).		Pada periode tahun 1950-1959, di bawah pemerintahan Republik Indonesia, film difungsikan sebagai alat perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan (Biran 2009: 43). Pada tahun 1957, PFN dibagi menjadi empat badan, yaitu: ''[[Central Film Laboratory]]'' (CFL), [[Dinas Film Penerangan]] (DFP), [[Dinas Film Cerita]] (DIFTA) dan [[Kantor Peredaran Film]] (KPF). Pada tanggal 16 Agustus 1975, melalui SK Menteri Penerangan Nomor 55B/MENPEN/1975, diputuskan untuk menjadikan PFN sebagai [[Pusat Produksi Film Negara]] (PPFN) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

	Agar menjadi perusahaan yang profesional dan mampu meraih keuntungan, pemerintah mengubah status PPFN menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN) dan resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988. Perubahan ini juga dimaksudkan agar Perum PFN dapat mandiri sesuai prinsip ekonomi, sembari mewujudkan visi dan misi perusahaan demi mendukung pembangunan nasional.		Agar menjadi perusahaan yang profesional dan mampu meraih keuntungan, pemerintah mengubah status PPFN menjadi Perusahaan Umum [[Produksi Film Negara (PFN)\|Produksi Film Negara]] (Perum PFN) dan resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988. Perubahan ini juga dimaksudkan agar Perum PFN dapat mandiri sesuai prinsip ekonomi, sembari mewujudkan visi dan misi perusahaan demi mendukung pembangunan nasional.

	Penulis: Ahmad Muhajir		Penulis: Ahmad Muhajir

Admin at 11:58, 25 July 2023

2023-07-25T11:58:06Z

Admin: Created page with "Produksi Film Negara (PFN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perfilman. Film mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyebut film dengan istilah gambar idoep. Film pertama kali dipertontonkan di Indonesia pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta) berupa film dokumenter perjalanan ratu dan raja Belanda. Sementara itu, film pertama yang diproduksi di Indonesia ialah film bisu berjudul Loetoeng Kasaroeng. Film i..."

2023-06-22T04:56:05Z

Created page with "Produksi Film Negara (PFN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perfilman. Film mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyebut film dengan istilah gambar idoep. Film pertama kali dipertontonkan di Indonesia pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta) berupa film dokumenter perjalanan ratu dan raja Belanda. Sementara itu, film pertama yang diproduksi di Indonesia ialah film bisu berjudul Loetoeng Kasaroeng. Film i..."

New page

Produksi Film Negara (PFN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perfilman. Film mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyebut film dengan istilah gambar idoep. Film pertama kali dipertontonkan di Indonesia pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta) berupa film dokumenter perjalanan ratu dan raja Belanda. Sementara itu, film pertama yang diproduksi di Indonesia ialah film bisu berjudul Loetoeng Kasaroeng. Film ini merupakan karya dari L. Heuveldrop dan G. Kruger yang diproduksi oleh Java Film Company di Bandung pada tahun 1926 (Batubara 2020:14). Walaupun dibuat oleh orang asing, film ini ditetapkan sebagai film Indonesia pertama karena menampilkan cerita asli dari Indonesia.

PFN merupakan salah satu perintis industri film di Indonesia. Lahirnya perusahaan ini diawali dengan pendirian perusahaan film oleh Albert Ballink pada 1934 bernama Java Pacific Film (Anon 2018). Kelahiran Java Pacific Film bersamaan dengan pembentukan Nederlandsch Indische Bioscoopbond (Asosiasi Bioskop Hindia Belanda) dan Film Commisie (cikal bakal Lembaga Sensor Film). Pada tahun 1936, nama Java Pacific Film berubah menjadi Algemeene Nederlands Indische Film (ANIF) yang berfokus pada pembuatan film cerita dan dokumenter. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, ANIF diambil alih dan namanya diganti menjadi Nippon Eiga Sha yang khusus memproduksi tayangan propaganda politik Jepang sebagai pemersatu Asia.

Pada masa kemerdekaan, Nippon Eiga Sha diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan pada 6 Oktober 1945 dan namanya diubah menjadi Berita Film Indonesia (BFI). Pemilihan nama tersebut tidak terlepas dari gerakan karyawan film yang bekerja pada Nippon Eiga Sha yang cenderung melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah, salah satunya adalah rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. BFI merupakan lembaga pembuat film pertama milik Indonesia. Oleh karena kondisi keamanan Jakarta semakin rendah akibat serangan-serangan tentara Sekutu, pada Desember 1945 BFI diungsikan ke Solo. Sementara itu di Jakarta didirikan Regerings Film Bedrijf (Perusahaan Film Pemerintah) oleh NICA sebagai alat propaganda. Setelah ada pengakuan kedaulatan Indonesia, aset-aset Regerings Film Bedrijf diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada 1950 perusahaan tersebut berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) yang berada di bawah Kementerian Penerangan. Pada saat BFI dan para pegawainya kembali ke Jakarta, mereka bersama dengan para mantan pegawai Regerings Film Bedrijf bergabung dalam PPN yang pada tahun 1972 namanya berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN) (Kurnia 2006:274).

Pada periode tahun 1950-1959, di bawah pemerintahan Republik Indonesia, film difungsikan sebagai alat perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan (Biran 2009: 43). Pada tahun 1957, PFN dibagi menjadi empat badan, yaitu: Central Film Laboratory (CFL), Dinas Film Penerangan (DFP), Dinas Film Cerita (DIFTA) dan Kantor Peredaran Film (KPF). Pada tanggal 16 Agustus 1975, melalui SK Menteri Penerangan Nomor 55B/MENPEN/1975, diputuskan untuk menjadikan PFN sebagai Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Agar menjadi perusahaan yang profesional dan mampu meraih keuntungan, pemerintah mengubah status PPFN menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN) dan resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988. Perubahan ini juga dimaksudkan agar Perum PFN dapat mandiri sesuai prinsip ekonomi, sembari mewujudkan visi dan misi perusahaan demi mendukung pembangunan nasional.

Penulis: Ahmad Muhajir

'''Referensi'''

Anon. 2018. “Sejarah Produksi Film Negara (PFN).” pfn.co.id. Diakses 13 Juni 2022 (<nowiki>http://test.pfn.co.id/sejarah.html</nowiki>).

Batubara, Taslim. 2020. “Memutar Sejarah ‘Gambar Idoep’ Masa Silam: Industri Perfilman dan Dampaknya di Medan pada Era Kolonial Belanda sampai Orde Baru.” Warisan: Journal of History and Cultural Heritage 1(1):14–19.

Biran, Misbach Yusa. 2009. Peran Pemuda dalam Kebangkitan Film Indonesia. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

Kurnia, Novi. 2006. “Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9(3).
[[Category:Organisasi]]

← Older revision		Revision as of 18:58, 25 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Produksi Film Negara (PFN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perfilman. Film mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyebut film dengan istilah gambar idoep. Film pertama kali dipertontonkan di Indonesia pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta) berupa film dokumenter perjalanan ratu dan raja Belanda. Sementara itu, film pertama yang diproduksi di Indonesia ialah film bisu berjudul Loetoeng Kasaroeng. Film ini merupakan karya dari L. Heuveldrop dan G. Kruger yang diproduksi oleh Java Film Company di Bandung pada tahun 1926 (Batubara 2020:14). Walaupun dibuat oleh orang asing, film ini ditetapkan sebagai film Indonesia pertama karena menampilkan cerita asli dari Indonesia.		Produksi Film Negara (PFN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bidang perfilman. Film mulai dikenal di Indonesia pada awal abad ke-20. Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyebut film dengan istilah ''gambar idoep''. Film pertama kali dipertontonkan di Indonesia pada 5 Desember 1900 di Batavia (Jakarta) berupa film dokumenter perjalanan ratu dan raja Belanda. Sementara itu, film pertama yang diproduksi di Indonesia ialah film bisu berjudul ''Loetoeng Kasaroeng''. Film ini merupakan karya dari L. Heuveldrop dan G. Kruger yang diproduksi oleh ''Java Film Company'' di Bandung pada tahun 1926 (Batubara 2020:14). Walaupun dibuat oleh orang asing, film ini ditetapkan sebagai film Indonesia pertama karena menampilkan cerita asli dari Indonesia.

	PFN merupakan salah satu perintis industri film di Indonesia. Lahirnya perusahaan ini diawali dengan pendirian perusahaan film oleh Albert Ballink pada 1934 bernama Java Pacific Film (Anon 2018). Kelahiran Java Pacific Film bersamaan dengan pembentukan Nederlandsch Indische Bioscoopbond (Asosiasi Bioskop Hindia Belanda) dan Film Commisie (cikal bakal Lembaga Sensor Film). Pada tahun 1936, nama Java Pacific Film berubah menjadi Algemeene Nederlands Indische Film (ANIF) yang berfokus pada pembuatan film cerita dan dokumenter. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, ANIF diambil alih dan namanya diganti menjadi Nippon Eiga Sha yang khusus memproduksi tayangan propaganda politik Jepang sebagai pemersatu Asia.		PFN merupakan salah satu perintis industri film di Indonesia. Lahirnya perusahaan ini diawali dengan pendirian perusahaan film oleh Albert Ballink pada 1934 bernama ''Java Pacific Film'' (Anon 2018). Kelahiran ''Java Pacific Film'' bersamaan dengan pembentukan ''Nederlandsch Indische Bioscoopbond'' (Asosiasi Bioskop Hindia Belanda) dan ''Film Commisie'' (cikal bakal Lembaga Sensor Film). Pada tahun 1936, nama ''Java Pacific Film'' berubah menjadi ''Algemeene Nederlands Indische Film'' (ANIF) yang berfokus pada pembuatan film cerita dan dokumenter. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, ANIF diambil alih dan namanya diganti menjadi ''Nippon Eiga Sha'' yang khusus memproduksi tayangan propaganda politik Jepang sebagai pemersatu Asia.

	Pada masa kemerdekaan, Nippon Eiga Sha diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan pada 6 Oktober 1945 dan namanya diubah menjadi Berita Film Indonesia (BFI). Pemilihan nama tersebut tidak terlepas dari gerakan karyawan film yang bekerja pada Nippon Eiga Sha yang cenderung melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah, salah satunya adalah rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. BFI merupakan lembaga pembuat film pertama milik Indonesia. Oleh karena kondisi keamanan Jakarta semakin rendah akibat serangan-serangan tentara Sekutu, pada Desember 1945 BFI diungsikan ke Solo. Sementara itu di Jakarta didirikan Regerings Film Bedrijf (Perusahaan Film Pemerintah) oleh NICA sebagai alat propaganda. Setelah ada pengakuan kedaulatan Indonesia, aset-aset Regerings Film Bedrijf diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada 1950 perusahaan tersebut berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) yang berada di bawah Kementerian Penerangan. Pada saat BFI dan para pegawainya kembali ke Jakarta, mereka bersama dengan para mantan pegawai Regerings Film Bedrijf bergabung dalam PPN yang pada tahun 1972 namanya berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN) (Kurnia 2006:274).		Pada masa kemerdekaan, ''Nippon Eiga Sha'' diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan pada 6 Oktober 1945 dan namanya diubah menjadi Berita Film Indonesia (BFI). Pemilihan nama tersebut tidak terlepas dari gerakan karyawan film yang bekerja pada ''Nippon Eiga Sha'' yang cenderung melakukan peliputan berbagai peristiwa bersejarah, salah satunya adalah rapat raksasa di Lapangan Ikada pada 19 September 1945. BFI merupakan lembaga pembuat film pertama milik Indonesia. Oleh karena kondisi keamanan Jakarta semakin rendah akibat serangan-serangan tentara Sekutu, pada Desember 1945 BFI diungsikan ke Solo. Sementara itu di Jakarta didirikan ''Regerings Film Bedrijf'' (Perusahaan Film Pemerintah) oleh NICA sebagai alat propaganda. Setelah ada pengakuan kedaulatan Indonesia, aset-aset ''Regerings Film Bedrijf'' diserahkan oleh Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS). Pada 1950 perusahaan tersebut berganti nama menjadi Perusahaan Pilem Negara (PPN) yang berada di bawah Kementerian Penerangan. Pada saat BFI dan para pegawainya kembali ke Jakarta, mereka bersama dengan para mantan pegawai ''Regerings Film Bedrijf'' bergabung dalam PPN yang pada tahun 1972 namanya berganti menjadi Perusahaan Film Negara (PFN) (Kurnia 2006:274).

	Pada periode tahun 1950-1959, di bawah pemerintahan Republik Indonesia, film difungsikan sebagai alat perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan (Biran 2009: 43). Pada tahun 1957, PFN dibagi menjadi empat badan, yaitu: Central Film Laboratory (CFL), Dinas Film Penerangan (DFP), Dinas Film Cerita (DIFTA) dan Kantor Peredaran Film (KPF). Pada tanggal 16 Agustus 1975, melalui SK Menteri Penerangan Nomor 55B/MENPEN/1975, diputuskan untuk menjadikan PFN sebagai Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).		Pada periode tahun 1950-1959, di bawah pemerintahan Republik Indonesia, film difungsikan sebagai alat perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan (Biran 2009: 43). Pada tahun 1957, PFN dibagi menjadi empat badan, yaitu: ''Central Film Laboratory'' (CFL), Dinas Film Penerangan (DFP), Dinas Film Cerita (DIFTA) dan Kantor Peredaran Film (KPF). Pada tanggal 16 Agustus 1975, melalui SK Menteri Penerangan Nomor 55B/MENPEN/1975, diputuskan untuk menjadikan PFN sebagai Pusat Produksi Film Negara (PPFN) dan berada di bawah Direktorat Jenderal Radio Televisi dan Film (RTF) Departemen Penerangan sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT).

	Agar menjadi perusahaan yang profesional dan mampu meraih keuntungan, pemerintah mengubah status PPFN menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN) dan resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988. Perubahan ini juga dimaksudkan agar Perum PFN dapat mandiri sesuai prinsip ekonomi, sembari mewujudkan visi dan misi perusahaan demi mendukung pembangunan nasional.		Agar menjadi perusahaan yang profesional dan mampu meraih keuntungan, pemerintah mengubah status PPFN menjadi Perusahaan Umum Produksi Film Negara (Perum PFN) dan resmi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988 pada tanggal 7 Mei 1988. Perubahan ini juga dimaksudkan agar Perum PFN dapat mandiri sesuai prinsip ekonomi, sembari mewujudkan visi dan misi perusahaan demi mendukung pembangunan nasional.

	Penulis: Ahmad Muhajir		Penulis: Ahmad Muhajir
Line 14:		Line 14:
	'''Referensi'''		'''Referensi'''

	Anon. 2018. “Sejarah Produksi Film Negara (PFN).” pfn.co.id. Diakses 13 Juni 2022 (<nowiki>http://test.pfn.co.id/sejarah.html</nowiki>).		Anon. 2018. “Sejarah Produksi Film Negara (PFN).” ''pfn.co.id''. Diakses 13 Juni 2022 (<nowiki>http://test.pfn.co.id/sejarah.html</nowiki>).

	Batubara, Taslim. 2020. “Memutar Sejarah ‘Gambar Idoep’ Masa Silam: Industri Perfilman dan Dampaknya di Medan pada Era Kolonial Belanda sampai Orde Baru.” Warisan: Journal of History and Cultural Heritage 1(1):14–19.		Batubara, Taslim. 2020. “Memutar Sejarah ‘Gambar Idoep’ Masa Silam: Industri Perfilman dan Dampaknya di Medan pada Era Kolonial Belanda sampai Orde Baru.” ''Warisan: Journal of History and Cultural Heritage'' 1(1):14–19.

	Biran, Misbach Yusa. 2009. Peran Pemuda dalam Kebangkitan Film Indonesia. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.		Biran, Misbach Yusa. 2009. ''Peran Pemuda dalam Kebangkitan Film Indonesia''. Jakarta: Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga.

	Kurnia, Novi. 2006. “Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 9(3).		Kurnia, Novi. 2006. “Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman.” ''Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik'' 9(3).
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]