Provinciale Raad (Dewan Provinsi) - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: Satrio Dwicahyo" to "{{Penulis|Satrio Dwicahyo|Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}"

2023-08-10T08:14:00Z

Text replacement - "Penulis: Satrio Dwicahyo" to "{{Penulis|Satrio Dwicahyo|Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}"

← Older revision		Revision as of 15:14, 10 August 2023
Line 13:		Line 13:
	Perangkat pengurus dan anggota ''[[Provinciale Raad (Dewan Provinsi)\|Provinciale Raad]]'' terdiri dari berbagai etnis dan kelompok yang ketentuannya diatur oleh ''staatsblaad'' yang meresmikan masing-masing dewan. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 45 anggota ''Provinciale Raad'' yang terdiri dari 20 anggota Belanda, 20 anggota bumiputera, dan 5 anggota etnis lain non-Belanda. Sementara itu, pemimpin dari dewan ini adalah gubernur Jawa Barat (Regerings Almanak; 1941, 757-758). Mayoritas anggota ''Provinciale Raad'' Jawa Barat terdiri dari kalangan priyayi Sunda atau jamak disebut ''menak.'' Para ''menak'' ini antara lain terlihat dari nama dan gelar yang tersemat. Salah satunya adalah Raden Hilman Djajadiningrat yang merupakan saudara dari Hussein dan Ahmad Djajadiningrat. Ketiganya diketahui merupakan keluarga darah biru yang berasal dari Banten. Selain itu, [[Otto Iskandar Dinata]] atau Otista dan [[R.A.A. Wiranatakoesoemah]] juga telah menjadi anggota dari dewan ini pada tahun 1941. Penting untuk dijadikan catatan bahwa semua anggota dari dewan ini adalah laki-laki (Regerings Almanak; 1941, 122 & 758).		Perangkat pengurus dan anggota ''[[Provinciale Raad (Dewan Provinsi)\|Provinciale Raad]]'' terdiri dari berbagai etnis dan kelompok yang ketentuannya diatur oleh ''staatsblaad'' yang meresmikan masing-masing dewan. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 45 anggota ''Provinciale Raad'' yang terdiri dari 20 anggota Belanda, 20 anggota bumiputera, dan 5 anggota etnis lain non-Belanda. Sementara itu, pemimpin dari dewan ini adalah gubernur Jawa Barat (Regerings Almanak; 1941, 757-758). Mayoritas anggota ''Provinciale Raad'' Jawa Barat terdiri dari kalangan priyayi Sunda atau jamak disebut ''menak.'' Para ''menak'' ini antara lain terlihat dari nama dan gelar yang tersemat. Salah satunya adalah Raden Hilman Djajadiningrat yang merupakan saudara dari Hussein dan Ahmad Djajadiningrat. Ketiganya diketahui merupakan keluarga darah biru yang berasal dari Banten. Selain itu, [[Otto Iskandar Dinata]] atau Otista dan [[R.A.A. Wiranatakoesoemah]] juga telah menjadi anggota dari dewan ini pada tahun 1941. Penting untuk dijadikan catatan bahwa semua anggota dari dewan ini adalah laki-laki (Regerings Almanak; 1941, 122 & 758).

	Penulis: Satrio Dwicahyo		{{Penulis\|Satrio Dwicahyo\|Departemen Sejarah Universitas Gadjah Mada\|Dr. Farabi Fakih, M.Phil.}}

Admin: Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

2023-08-07T11:58:20Z

Text replacement - "Category:Organisasi" to "{{Comment}} Category:Organisasi"

← Older revision		Revision as of 18:58, 7 August 2023
Line 25:		Line 25:

	Staatsblad van Nederlandsch-Indië1929, 01-01-1929		Staatsblad van Nederlandsch-Indië1929, 01-01-1929
			{{Comment}}
	[[Category:Organisasi]]		[[Category:Organisasi]]

Admin at 18:37, 6 August 2023

2023-08-06T18:37:47Z

← Older revision		Revision as of 01:37, 7 August 2023
Line 1:		Line 1:
	{{DISPLAYTITLE:''Provinciale Raad'' (Dewan Provinsi)}}		{{DISPLAYTITLE:''Provinciale Raad'' (Dewan Provinsi)}}

	''Provinciale Raad'' (Dewan Provinsi) adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota ''Provinciale Raad'' berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan terpandang lainnya.		[[Provinciale Raad (Dewan Provinsi)\|''Provinciale Raad'' (Dewan Provinsi)]] adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota ''Provinciale Raad'' berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan terpandang lainnya.

	''Provinciale Raad'' dapat ditemukan di berbagai daerah dengan tahun pembentukan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di Sumatera Barat, ''Provinciale Raad'' sudah ada sejak tahun 1924. Sementara itu, di Jawa Barat, dewan yang sama baru didirikan berdasarkan ''staatsblaad'' tahun 1925. Jawa Timur dan Jawa Tengah baru memiliki dewan ini pada tahun 1928 dan 1929. Secara umum, dewan-dewan ini didirikan pada tahun 1920an (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). ''' '''		''[[Provinciale Raad (Dewan Provinsi)\|Provinciale Raad]]'' dapat ditemukan di berbagai daerah dengan tahun pembentukan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di Sumatera Barat, ''Provinciale Raad'' sudah ada sejak tahun 1924. Sementara itu, di Jawa Barat, dewan yang sama baru didirikan berdasarkan ''staatsblaad'' tahun 1925. Jawa Timur dan Jawa Tengah baru memiliki dewan ini pada tahun 1928 dan 1929. Secara umum, dewan-dewan ini didirikan pada tahun 1920an (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). ''' '''

	''Provinciale Raad'' didirikan dan diresmikan oleh Volksraad (Dewan Rakyat) yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan dewan provinsi. Pendirian dewan ini dianggap sebagai sebuah kelengkapan yang harus dimiliki oleh sebuah provinsi dengan harapan bahwa provinsi dapat selalu membentuk peraturan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). Pendirian ''Provinciale Raad'' di seluruh Hindia Belanda didasari oleh dirilisnya sebuah undang-undang yang termaktub dalam ''staatsblaad,'' di mana di dalamnya diatur beberapa hal, antara lain status sebagai sebuah provinsi, jumlah anggota, ketentuan mengenai perwakilan, dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dari dewan yang baru terbentuk (Regerings Almanak 1941: 757-758).		''[[Provinciale Raad (Dewan Provinsi)\|Provinciale Raad]]'' didirikan dan diresmikan oleh [[Volksraad (Dewan Rakyat)]] yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan dewan provinsi. Pendirian dewan ini dianggap sebagai sebuah kelengkapan yang harus dimiliki oleh sebuah provinsi dengan harapan bahwa provinsi dapat selalu membentuk peraturan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). Pendirian ''Provinciale Raad'' di seluruh Hindia Belanda didasari oleh dirilisnya sebuah undang-undang yang termaktub dalam ''staatsblaad,'' di mana di dalamnya diatur beberapa hal, antara lain status sebagai sebuah provinsi, jumlah anggota, ketentuan mengenai perwakilan, dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dari dewan yang baru terbentuk (Regerings Almanak 1941: 757-758).

	Anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang disusun mengatur banyak hal teknis. Beberapa di antaranya berkenaan dengan agenda pertemuan/rapat, aturan musyawarah atau voting, dan beberapa ketentuan terkait tata tertib lainnya. Selain itu, pada peraturan yang meresmikan dewan ini dituliskan pula bahwa di bawah ''Provinciale Raad'' berdiri dewan-dewan di level kota praja (kotamadya dan kabupaten di masa kini). (Staatsblaad No. 227 1929, hlm. 1.).		Anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang disusun mengatur banyak hal teknis. Beberapa di antaranya berkenaan dengan agenda pertemuan/rapat, aturan musyawarah atau voting, dan beberapa ketentuan terkait tata tertib lainnya. Selain itu, pada peraturan yang meresmikan dewan ini dituliskan pula bahwa di bawah ''[[Provinciale Raad (Dewan Provinsi)\|Provinciale Raad]]'' berdiri dewan-dewan di level kota praja (kotamadya dan kabupaten di masa kini). (Staatsblaad No. 227 1929, hlm. 1.).

	Sebagai contoh, ''Provinciale Raad'' Jawa Barat memiliki memiliki dua puluh dua dewan kabupaten (''regentschap'') dan kota praja (''staadsgemeente''). Dua di antara dewan ini berkuasa atas Batavia, baik sebagai kabupaten maupun kotapraja. Sementara itu ''Provinciale Raad'' Jawa Tengah memiliki dua puluh tujuh dewan setingkat kabupaten dan kota praja. Jumlah ini tentu bervariasi, mengikuti luas wilayah dari masing-masing provinsi dan jumlah karesidenan di bawahnya (Regerings Almanak; 1941, 768).		Sebagai contoh, ''[[Provinciale Raad (Dewan Provinsi)\|Provinciale Raad]]'' Jawa Barat memiliki memiliki dua puluh dua dewan kabupaten (''regentschap'') dan kota praja (''staadsgemeente''). Dua di antara dewan ini berkuasa atas Batavia, baik sebagai kabupaten maupun kotapraja. Sementara itu ''Provinciale Raad'' Jawa Tengah memiliki dua puluh tujuh dewan setingkat kabupaten dan kota praja. Jumlah ini tentu bervariasi, mengikuti luas wilayah dari masing-masing provinsi dan jumlah karesidenan di bawahnya (Regerings Almanak; 1941, 768).

	Perangkat pengurus dan anggota ''Provinciale Raad''terdiri dari berbagai etnis dan kelompok yang ketentuannya diatur oleh ''staatsblaad'' yang meresmikan masing-masing dewan. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 45 anggota ''Provinciale Raad'' yang terdiri dari 20 anggota Belanda, 20 anggota bumiputera, dan 5 anggota etnis lain non-Belanda. Sementara itu, pemimpin dari dewan ini adalah gubernur Jawa Barat (Regerings Almanak; 1941, 757-758). Mayoritas anggota ''Provinciale Raad'' Jawa Barat terdiri dari kalangan priyayi Sunda atau jamak disebut ''menak.'' Para ''menak'' ini antara lain terlihat dari nama dan gelar yang tersemat. Salah satunya adalah Raden Hilman Djajadiningrat yang merupakan saudara dari Hussein dan Ahmad Djajadiningrat. Ketiganya diketahui merupakan keluarga darah biru yang berasal dari Banten. Selain itu, Otto Iskandar Dinata atau Otista dan R.A.A. Wiranatakoesoemah juga telah menjadi anggota dari dewan ini pada tahun 1941. Penting untuk dijadikan catatan bahwa semua anggota dari dewan ini adalah laki-laki (Regerings Almanak; 1941, 122 & 758).		Perangkat pengurus dan anggota ''[[Provinciale Raad (Dewan Provinsi)\|Provinciale Raad]]'' terdiri dari berbagai etnis dan kelompok yang ketentuannya diatur oleh ''staatsblaad'' yang meresmikan masing-masing dewan. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 45 anggota ''Provinciale Raad'' yang terdiri dari 20 anggota Belanda, 20 anggota bumiputera, dan 5 anggota etnis lain non-Belanda. Sementara itu, pemimpin dari dewan ini adalah gubernur Jawa Barat (Regerings Almanak; 1941, 757-758). Mayoritas anggota ''Provinciale Raad'' Jawa Barat terdiri dari kalangan priyayi Sunda atau jamak disebut ''menak.'' Para ''menak'' ini antara lain terlihat dari nama dan gelar yang tersemat. Salah satunya adalah Raden Hilman Djajadiningrat yang merupakan saudara dari Hussein dan Ahmad Djajadiningrat. Ketiganya diketahui merupakan keluarga darah biru yang berasal dari Banten. Selain itu, [[Otto Iskandar Dinata]] atau Otista dan [[R.A.A. Wiranatakoesoemah]] juga telah menjadi anggota dari dewan ini pada tahun 1941. Penting untuk dijadikan catatan bahwa semua anggota dari dewan ini adalah laki-laki (Regerings Almanak; 1941, 122 & 758).

	Penulis: Satrio Dwicahyo		Penulis: Satrio Dwicahyo

Admin at 08:02, 17 July 2023

2023-07-17T08:02:43Z

← Older revision		Revision as of 15:02, 17 July 2023
Line 1:		Line 1:
			{{DISPLAYTITLE:''Provinciale Raad'' (Dewan Provinsi)}}

	''Provinciale Raad'' (Dewan Provinsi) adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota ''Provinciale Raad'' berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan terpandang lainnya.		''Provinciale Raad'' (Dewan Provinsi) adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota ''Provinciale Raad'' berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan terpandang lainnya.

Admin: Admin moved page Provinciale Raad to Provinciale Raad (Dewan Provinsi) without leaving a redirect

2023-07-17T08:02:32Z

Admin moved page Provinciale Raad to Provinciale Raad (Dewan Provinsi) without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 15:02, 17 July 2023
(No difference)

Admin at 08:02, 17 July 2023

2023-07-17T08:02:22Z

← Older revision		Revision as of 15:02, 17 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Provinciale Raad (Dewan Provinsi) adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota Provinciale Raad berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan terpandang lainnya.		''Provinciale Raad'' (Dewan Provinsi) adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota ''Provinciale Raad'' berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan terpandang lainnya.

	Provinciale Raad dapat ditemukan di berbagai daerah dengan tahun pembentukan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di Sumatera Barat, Provinciale Raad sudah ada sejak tahun 1924. Sementara itu, di Jawa Barat, dewan yang sama baru didirikan berdasarkan ''staatsblaad'' tahun 1925. Jawa Timur dan Jawa Tengah baru memiliki dewan ini pada tahun 1928 dan 1929. Secara umum, dewan-dewan ini didirikan pada tahun 1920an (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). ''' '''		''Provinciale Raad'' dapat ditemukan di berbagai daerah dengan tahun pembentukan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di Sumatera Barat, ''Provinciale Raad'' sudah ada sejak tahun 1924. Sementara itu, di Jawa Barat, dewan yang sama baru didirikan berdasarkan ''staatsblaad'' tahun 1925. Jawa Timur dan Jawa Tengah baru memiliki dewan ini pada tahun 1928 dan 1929. Secara umum, dewan-dewan ini didirikan pada tahun 1920an (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). ''' '''

	Provinciale Raad didirikan dan diresmikan oleh Volksraad (Dewan Rakyat) yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan dewan provinsi. Pendirian dewan ini dianggap sebagai sebuah kelengkapan yang harus dimiliki oleh sebuah provinsi dengan harapan bahwa provinsi dapat selalu membentuk peraturan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). Pendirian Provinciale Raad di seluruh Hindia Belanda didasari oleh dirilisnya sebuah undang-undang yang termaktub dalam ''staatsblaad,'' di mana di dalamnya diatur beberapa hal, antara lain status sebagai sebuah provinsi, jumlah anggota, ketentuan mengenai perwakilan, dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dari dewan yang baru terbentuk (Regerings Almanak 1941: 757-758).		''Provinciale Raad'' didirikan dan diresmikan oleh Volksraad (Dewan Rakyat) yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan dewan provinsi. Pendirian dewan ini dianggap sebagai sebuah kelengkapan yang harus dimiliki oleh sebuah provinsi dengan harapan bahwa provinsi dapat selalu membentuk peraturan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). Pendirian ''Provinciale Raad'' di seluruh Hindia Belanda didasari oleh dirilisnya sebuah undang-undang yang termaktub dalam ''staatsblaad,'' di mana di dalamnya diatur beberapa hal, antara lain status sebagai sebuah provinsi, jumlah anggota, ketentuan mengenai perwakilan, dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dari dewan yang baru terbentuk (Regerings Almanak 1941: 757-758).

	Anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang disusun mengatur banyak hal teknis. Beberapa di antaranya berkenaan dengan agenda pertemuan/rapat, aturan musyawarah atau voting, dan beberapa ketentuan terkait tata tertib lainnya. Selain itu, pada peraturan yang meresmikan dewan ini dituliskan pula bahwa di bawah Provinciale Raad berdiri dewan-dewan di level kota praja (kotamadya dan kabupaten di masa kini). (Staatsblaad No. 227 1929, hlm. 1.).		Anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang disusun mengatur banyak hal teknis. Beberapa di antaranya berkenaan dengan agenda pertemuan/rapat, aturan musyawarah atau voting, dan beberapa ketentuan terkait tata tertib lainnya. Selain itu, pada peraturan yang meresmikan dewan ini dituliskan pula bahwa di bawah ''Provinciale Raad'' berdiri dewan-dewan di level kota praja (kotamadya dan kabupaten di masa kini). (Staatsblaad No. 227 1929, hlm. 1.).

	Sebagai contoh, Provinciale Raad Jawa Barat memiliki memiliki dua puluh dua dewan kabupaten (''regentschap'') dan kota praja (''staadsgemeente''). Dua di antara dewan ini berkuasa atas Batavia, baik sebagai kabupaten maupun kotapraja. Sementara itu Provinciale Raad Jawa Tengah memiliki dua puluh tujuh dewan setingkat kabupaten dan kota praja. Jumlah ini tentu bervariasi, mengikuti luas wilayah dari masing-masing provinsi dan jumlah karesidenan di bawahnya (Regerings Almanak; 1941, 768).		Sebagai contoh, ''Provinciale Raad'' Jawa Barat memiliki memiliki dua puluh dua dewan kabupaten (''regentschap'') dan kota praja (''staadsgemeente''). Dua di antara dewan ini berkuasa atas Batavia, baik sebagai kabupaten maupun kotapraja. Sementara itu ''Provinciale Raad'' Jawa Tengah memiliki dua puluh tujuh dewan setingkat kabupaten dan kota praja. Jumlah ini tentu bervariasi, mengikuti luas wilayah dari masing-masing provinsi dan jumlah karesidenan di bawahnya (Regerings Almanak; 1941, 768).

	Perangkat pengurus dan anggota Provinciale Raad terdiri dari berbagai etnis dan kelompok yang ketentuannya diatur oleh ''staatsblaad'' yang meresmikan masing-masing dewan. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 45 anggota ''Provinciale Raad'' yang terdiri dari 20 anggota Belanda, 20 anggota bumiputera, dan 5 anggota etnis lain non-Belanda. Sementara itu, pemimpin dari dewan ini adalah gubernur Jawa Barat (Regerings Almanak; 1941, 757-758). Mayoritas anggota Provinciale Raad Jawa Barat terdiri dari kalangan priyayi Sunda atau jamak disebut ''menak.'' Para ''menak'' ini antara lain terlihat dari nama dan gelar yang tersemat. Salah satunya adalah Raden Hilman Djajadiningrat yang merupakan saudara dari Hussein dan Ahmad Djajadiningrat. Ketiganya diketahui merupakan keluarga darah biru yang berasal dari Banten. Selain itu, Otto Iskandar Dinata atau Otista dan R.A.A. Wiranatakoesoemah juga telah menjadi anggota dari dewan ini pada tahun 1941. Penting untuk dijadikan catatan bahwa semua anggota dari dewan ini adalah laki-laki (Regerings Almanak; 1941, 122 & 758).		Perangkat pengurus dan anggota ''Provinciale Raad''terdiri dari berbagai etnis dan kelompok yang ketentuannya diatur oleh ''staatsblaad'' yang meresmikan masing-masing dewan. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 45 anggota ''Provinciale Raad'' yang terdiri dari 20 anggota Belanda, 20 anggota bumiputera, dan 5 anggota etnis lain non-Belanda. Sementara itu, pemimpin dari dewan ini adalah gubernur Jawa Barat (Regerings Almanak; 1941, 757-758). Mayoritas anggota ''Provinciale Raad'' Jawa Barat terdiri dari kalangan priyayi Sunda atau jamak disebut ''menak.'' Para ''menak'' ini antara lain terlihat dari nama dan gelar yang tersemat. Salah satunya adalah Raden Hilman Djajadiningrat yang merupakan saudara dari Hussein dan Ahmad Djajadiningrat. Ketiganya diketahui merupakan keluarga darah biru yang berasal dari Banten. Selain itu, Otto Iskandar Dinata atau Otista dan R.A.A. Wiranatakoesoemah juga telah menjadi anggota dari dewan ini pada tahun 1941. Penting untuk dijadikan catatan bahwa semua anggota dari dewan ini adalah laki-laki (Regerings Almanak; 1941, 122 & 758).

	Penulis: Satrio Dwicahyo		Penulis: Satrio Dwicahyo

Admin: Created page with "Provinciale Raad (Dewan Provinsi) adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota Provinciale Raad berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan..."

2023-06-22T04:56:54Z

Created page with "Provinciale Raad (Dewan Provinsi) adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota Provinciale Raad berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan..."

New page

Provinciale Raad (Dewan Provinsi) adalah sebuah majelis atau parlemen di level daerah/provinsi yang menandai otonomi daerah. Dewan ini memiliki wewenang selayaknya DPRD Provinsi pada masa sekarang. Wewenang utamanya terletak pada pembuatan aturan di level provinsi. Sementara itu, anggota dan perangkat pengurusnya didapat dari pemilihan maupun penunjukkan. Tidak sedikit dari anggota Provinciale Raad berasal dari kalangan bumiputera, utamanya kalangan priyayi dan golongan terpandang lainnya.

Provinciale Raad dapat ditemukan di berbagai daerah dengan tahun pembentukan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, di Sumatera Barat, Provinciale Raad sudah ada sejak tahun 1924. Sementara itu, di Jawa Barat, dewan yang sama baru didirikan berdasarkan ''staatsblaad'' tahun 1925. Jawa Timur dan Jawa Tengah baru memiliki dewan ini pada tahun 1928 dan 1929. Secara umum, dewan-dewan ini didirikan pada tahun 1920an (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). ''' '''

Provinciale Raad didirikan dan diresmikan oleh Volksraad (Dewan Rakyat) yang memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan dengan dewan provinsi. Pendirian dewan ini dianggap sebagai sebuah kelengkapan yang harus dimiliki oleh sebuah provinsi dengan harapan bahwa provinsi dapat selalu membentuk peraturan sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing (Direktorat Jenderal Kebudayaan 1977: 122). Pendirian Provinciale Raad di seluruh Hindia Belanda didasari oleh dirilisnya sebuah undang-undang yang termaktub dalam ''staatsblaad,'' di mana di dalamnya diatur beberapa hal, antara lain status sebagai sebuah provinsi, jumlah anggota, ketentuan mengenai perwakilan, dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga dari dewan yang baru terbentuk (Regerings Almanak 1941: 757-758).

Anggaran dasar serta anggaran rumah tangga yang disusun mengatur banyak hal teknis. Beberapa di antaranya berkenaan dengan agenda pertemuan/rapat, aturan musyawarah atau voting, dan beberapa ketentuan terkait tata tertib lainnya. Selain itu, pada peraturan yang meresmikan dewan ini dituliskan pula bahwa di bawah Provinciale Raad berdiri dewan-dewan di level kota praja (kotamadya dan kabupaten di masa kini). (Staatsblaad No. 227 1929, hlm. 1.).

Sebagai contoh, Provinciale Raad Jawa Barat memiliki memiliki dua puluh dua dewan kabupaten (''regentschap'') dan kota praja (''staadsgemeente''). Dua di antara dewan ini berkuasa atas Batavia, baik sebagai kabupaten maupun kotapraja. Sementara itu Provinciale Raad Jawa Tengah memiliki dua puluh tujuh dewan setingkat kabupaten dan kota praja. Jumlah ini tentu bervariasi, mengikuti luas wilayah dari masing-masing provinsi dan jumlah karesidenan di bawahnya (Regerings Almanak; 1941, 768).

Perangkat pengurus dan anggota Provinciale Raad terdiri dari berbagai etnis dan kelompok yang ketentuannya diatur oleh ''staatsblaad'' yang meresmikan masing-masing dewan. Di Jawa Barat, misalnya, terdapat 45 anggota ''Provinciale Raad'' yang terdiri dari 20 anggota Belanda, 20 anggota bumiputera, dan 5 anggota etnis lain non-Belanda. Sementara itu, pemimpin dari dewan ini adalah gubernur Jawa Barat (Regerings Almanak; 1941, 757-758). Mayoritas anggota Provinciale Raad Jawa Barat terdiri dari kalangan priyayi Sunda atau jamak disebut ''menak.'' Para ''menak'' ini antara lain terlihat dari nama dan gelar yang tersemat. Salah satunya adalah Raden Hilman Djajadiningrat yang merupakan saudara dari Hussein dan Ahmad Djajadiningrat. Ketiganya diketahui merupakan keluarga darah biru yang berasal dari Banten. Selain itu, Otto Iskandar Dinata atau Otista dan R.A.A. Wiranatakoesoemah juga telah menjadi anggota dari dewan ini pada tahun 1941. Penting untuk dijadikan catatan bahwa semua anggota dari dewan ini adalah laki-laki (Regerings Almanak; 1941, 122 & 758).

Penulis: Satrio Dwicahyo

'''Referensi'''

Direktorat Jenderal Kebudayaan.''Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sumatera''

''Barat.'' Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1977.

Regeerings-Almanak voor Nederlandsch-Indie. Batavia: Landsdrukkerij., 1941.

Staatsblad van Nederlandsch-Indië1929, 01-01-1929
[[Category:Organisasi]]