Retooling - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Annisaa Khansa Labibah" to "{{Penulis|Annisaa Khansa Labibah|Universitas Gadjah Mada|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}"

2023-08-09T11:36:19Z

Text replacement - "Penulis : Annisaa Khansa Labibah" to "{{Penulis|Annisaa Khansa Labibah|Universitas Gadjah Mada|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}"

← Older revision		Revision as of 18:36, 9 August 2023
Line 17:		Line 17:
	Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, [[Sukarno]] membentuk Komondo Tertinggi ''Retooling'' Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat [[Sukarno]], [[Soebandrio\|Subandrio]]. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga [[Sukarno]] terguling oleh kudeta pada 1965/1966.		Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, [[Sukarno]] membentuk Komondo Tertinggi ''Retooling'' Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat [[Sukarno]], [[Soebandrio\|Subandrio]]. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga [[Sukarno]] terguling oleh kudeta pada 1965/1966.
	[[File:Retooling.jpg\|center\|frame\|Presiden Sukarno membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]		[[File:Retooling.jpg\|center\|frame\|Presiden Sukarno membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]
	Penulis : Annisaa Khansa Labibah		{{Penulis\|Annisaa Khansa Labibah\|Universitas Gadjah Mada\|Dr. Sri Margana, M.Hum.}}

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-07T12:03:53Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 19:03, 7 August 2023
Line 27:		Line 27:

	<nowiki>https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/retool</nowiki>. (online: diakses pada 6 April 2022)		<nowiki>https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/retool</nowiki>. (online: diakses pada 6 April 2022)
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 07:11, 7 August 2023

2023-08-07T07:11:05Z

← Older revision		Revision as of 14:11, 7 August 2023
Line 1:		Line 1:
	{{DISPLAYTITLE:''Retooling''}}		{{DISPLAYTITLE:''Retooling''}}

	''Retooling'' adalah, istilah yang digunakan Sukarno untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong Sukarno untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato Sukarno berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut bertepatan pada 17 Agustus 1959, setelah dekrit presiden 5 Juli 1959.		''Retooling'' adalah, istilah yang digunakan [[Sukarno]] untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong Sukarno untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato [[Sukarno]] berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut bertepatan pada 17 Agustus 1959, setelah dekrit presiden 5 Juli 1959.

	Dalam pidatonya Sukarno berkata (Sukarno, 1959:26):		Dalam pidatonya Sukarno berkata (Sukarno, 1959:26):
Line 9:		Line 9:
	Dalam pidato itu, Sukarno menyebutkan ''retooling'' dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. ''Retooling'' juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.		Dalam pidato itu, Sukarno menyebutkan ''retooling'' dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. ''Retooling'' juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.

	Banyak lembaga yang dibangun pada masa Demokrasi Terpimpin, diantaranya lembaga perencanaan Depernas dan Bappenas, ada beberapa organisasi penting lainnya yang penting dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin. Mereka termasuk Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara), Paran (Pengawas dan ''Retooling'' Aparatur Negara), LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi (Leknas) Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara Indonesia dan untuk melihat kemacetan dan permasalahan dalam aparatur pemerintah serta menciptakan kader yang benar secara ilmiah dan politik. Upaya-upaya tersebut berangkat dari keyakinan bahwa sebagai akibat dari ideologi partai politik yang terfragmentasi dan infltrasi mereka dalam pegawai negeri, terciptanya pemerintahan yang baik membutuhkan penerapan manajemen publik yang ilmiah dan kampanye indoktrinasi yang ketat dan terlembaga (Fakih, 2013:102).		Banyak lembaga yang dibangun pada masa [[Demokrasi Terpimpin]], diantaranya lembaga perencanaan [[Dewan Perancang Nasional (Depernas)\|Depernas]] dan [[Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)\|Bappenas]], ada beberapa organisasi penting lainnya yang penting dalam eksperimen [[Demokrasi Terpimpin]]. Mereka termasuk [[Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara)]], [[Paran (Pengawas dan Retooling Aparatur Negara)\|Paran (Pengawas dan ''Retooling'' Aparatur Negara)]], [[LAN (Lembaga Administrasi Negara)]] dan [[Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi (Leknas)]] [[Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI)]]. Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara Indonesia dan untuk melihat kemacetan dan permasalahan dalam aparatur pemerintah serta menciptakan kader yang benar secara ilmiah dan politik. Upaya-upaya tersebut berangkat dari keyakinan bahwa sebagai akibat dari ideologi partai politik yang terfragmentasi dan infltrasi mereka dalam pegawai negeri, terciptanya pemerintahan yang baik membutuhkan penerapan manajemen publik yang ilmiah dan kampanye indoktrinasi yang ketat dan terlembaga (Fakih, 2013:102).

	Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) dibentuk tahun 1959 yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX dengan tugas mengawasi kegiatan aparatur negara, baik sipil maupun militer. Pada 1959 dibentuk juga Panitia ''Retooling'' Aparatur Negara (Paran) yang lebih banyak menarget korupsi di kalangan birokrasi negara. Paran, yang dipimpin Nasution, mendata kekayaan petinggi negara, baik sipil maupun militer. Dari laporan itu, jika terjadi penumpukan kekayatan tak wajar, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian.		[[Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan)]] dibentuk tahun 1959 yang dipimpin [[Sri Sultan Hamengkubuwana IX\|Sultan Hamengku Buwono IX]] dengan tugas mengawasi kegiatan aparatur negara, baik sipil maupun militer. Pada 1959 dibentuk juga Panitia ''Retooling'' Aparatur Negara (Paran) yang lebih banyak menarget korupsi di kalangan birokrasi negara. Paran, yang dipimpin [[Abdul Haris Nasution\|Nasution]], mendata kekayaan petinggi negara, baik sipil maupun militer. Dari laporan itu, jika terjadi penumpukan kekayatan tak wajar, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian.

	Paran memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk melakukan tindakan dalam agenda mereka dibanding Bapekan yang merupakan perwujudan cita-cita NASAKOM. Pelaksanaan dan pengembangan Paran dapat dikatakan sebagai konstruksi militer yang dipimipin Jenderal A.H. Nasution mewakili pandangan-pandangannya. Meski begitu, gagasan ''retooling'' adalah bagian yang tak terhapuskan dari rencana Demokrasi Terpimpin untuk menyebarkan semangat revolusioner di kalangan pegawai negeri. Hal itu dibahas secara singkat dalam rencana delapan tahun (Fakih, 2013:109).		Paran memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk melakukan tindakan dalam agenda mereka dibanding Bapekan yang merupakan perwujudan cita-cita NASAKOM. Pelaksanaan dan pengembangan Paran dapat dikatakan sebagai konstruksi militer yang dipimipin Jenderal [[Abdul Haris Nasution\|A.H. Nasution]] mewakili pandangan-pandangannya. Meski begitu, gagasan ''retooling'' adalah bagian yang tak terhapuskan dari rencana Demokrasi Terpimpin untuk menyebarkan semangat revolusioner di kalangan pegawai negeri. Hal itu dibahas secara singkat dalam rencana delapan tahun (Fakih, 2013:109).

	Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, Sukarno membentuk Komondo Tertinggi ''Retooling'' Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat Sukarno, Subandrio. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga Sukarno terguling oleh kudeta pada 1965/1966.		Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, [[Sukarno]] membentuk Komondo Tertinggi ''Retooling'' Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat [[Sukarno]], [[Soebandrio\|Subandrio]]. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga [[Sukarno]] terguling oleh kudeta pada 1965/1966.
	[[File:Retooling.jpg\|center\|frame\|Presiden Sukarno membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]		[[File:Retooling.jpg\|center\|frame\|Presiden Sukarno membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]
	Penulis : Annisaa Khansa Labibah		Penulis : Annisaa Khansa Labibah

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:20:43Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

Admin: Admin moved page RETOOLING to Retooling without leaving a redirect

2023-07-17T09:24:16Z

Admin moved page RETOOLING to Retooling without leaving a redirect

← Older revision	Revision as of 16:24, 17 July 2023
(No difference)

Admin at 09:24, 17 July 2023

2023-07-17T09:24:06Z

← Older revision		Revision as of 16:24, 17 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Retooling adalah, istilah yang digunakan Soekarno untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong Soekarno untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato Soekarno berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut bertepatan pada 17 Agustus 1959, setelah dekrit presiden 5 Juli 1959.		{{DISPLAYTITLE:''Retooling''}}

			''Retooling'' adalah, istilah yang digunakan Soekarno untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong Soekarno untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato Soekarno berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut bertepatan pada 17 Agustus 1959, setelah dekrit presiden 5 Juli 1959.

	Dalam pidatonya Soekarno berkata (Soekarno, 1959:26):		Dalam pidatonya Soekarno berkata (Soekarno, 1959:26):
Line 5:		Line 7:
	::''Retooling disemua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retoolong itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur baru, yang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti juga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertajam kembali.''		::''Retooling disemua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retoolong itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur baru, yang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti juga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertajam kembali.''

	Dalam pidato itu, Soekarno menyebutkan retooling dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. Retooling juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.		Dalam pidato itu, Soekarno menyebutkan ''retooling'' dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. ''Retooling'' juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.

	Banyak lembaga yang dibangun pada masa Demokrasi Terpimpin, diantaranya lembaga perencanaan Depernas dan Bappenas, ada beberapa organisasi penting lainnya yang penting dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin. Mereka termasuk Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara), Paran (Pengawas dan Retooling Aparatur Negara), LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi (Leknas) Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara Indonesia dan untuk melihat kemacetan dan permasalahan dalam aparatur pemerintah serta menciptakan kader yang benar secara ilmiah dan politik. Upaya-upaya tersebut berangkat dari keyakinan bahwa sebagai akibat dari ideologi partai politik yang terfragmentasi dan infltrasi mereka dalam pegawai negeri, terciptanya pemerintahan yang baik membutuhkan penerapan manajemen publik yang ilmiah dan kampanye indoktrinasi yang ketat dan terlembaga (Fakih, 2013:102).		Banyak lembaga yang dibangun pada masa Demokrasi Terpimpin, diantaranya lembaga perencanaan Depernas dan Bappenas, ada beberapa organisasi penting lainnya yang penting dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin. Mereka termasuk Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara), Paran (Pengawas dan ''Retooling'' Aparatur Negara), LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi (Leknas) Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara Indonesia dan untuk melihat kemacetan dan permasalahan dalam aparatur pemerintah serta menciptakan kader yang benar secara ilmiah dan politik. Upaya-upaya tersebut berangkat dari keyakinan bahwa sebagai akibat dari ideologi partai politik yang terfragmentasi dan infltrasi mereka dalam pegawai negeri, terciptanya pemerintahan yang baik membutuhkan penerapan manajemen publik yang ilmiah dan kampanye indoktrinasi yang ketat dan terlembaga (Fakih, 2013:102).

	Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) dibentuk tahun 1959 yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX dengan tugas mengawasi kegiatan aparatur negara, baik sipil maupun militer. Pada 1959 dibentuk juga Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang lebih banyak menarget korupsi di kalangan birokrasi negara. Paran, yang dipimpin Nasution, mendata kekayaan petinggi negara, baik sipil maupun militer. Dari laporan itu, jika terjadi penumpukan kekayatan tak wajar, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian.		Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) dibentuk tahun 1959 yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX dengan tugas mengawasi kegiatan aparatur negara, baik sipil maupun militer. Pada 1959 dibentuk juga Panitia ''Retooling'' Aparatur Negara (Paran) yang lebih banyak menarget korupsi di kalangan birokrasi negara. Paran, yang dipimpin Nasution, mendata kekayaan petinggi negara, baik sipil maupun militer. Dari laporan itu, jika terjadi penumpukan kekayatan tak wajar, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian.

	Paran memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk melakukan tindakan dalam agenda mereka dibanding Bapekan yang merupakan perwujudan cita-cita NASAKOM. Pelaksanaan dan pengembangan Paran dapat dikatakan sebagai konstruksi militer yang dipimipin Jenderal A.H. Nasution mewakili pandangan-pandangannya. Meski begitu, gagasan retooling adalah bagian yang tak terhapuskan dari rencana Demokrasi Terpimpin untuk menyebarkan semangat revolusioner di kalangan pegawai negeri. Hal itu dibahas secara singkat dalam rencana delapan tahun (Fakih, 2013:109).		Paran memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk melakukan tindakan dalam agenda mereka dibanding Bapekan yang merupakan perwujudan cita-cita NASAKOM. Pelaksanaan dan pengembangan Paran dapat dikatakan sebagai konstruksi militer yang dipimipin Jenderal A.H. Nasution mewakili pandangan-pandangannya. Meski begitu, gagasan ''retooling'' adalah bagian yang tak terhapuskan dari rencana Demokrasi Terpimpin untuk menyebarkan semangat revolusioner di kalangan pegawai negeri. Hal itu dibahas secara singkat dalam rencana delapan tahun (Fakih, 2013:109).

	Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, Sukarno membentuk Komondo Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat Sukarno, Subandrio. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga Sukarno terguling oleh kudeta pada 1965/1966.		Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, Sukarno membentuk Komondo Tertinggi ''Retooling'' Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat Sukarno, Subandrio. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga Sukarno terguling oleh kudeta pada 1965/1966.
	[[File:Retooling.jpg\|center\|frame\|Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]		[[File:Retooling.jpg\|center\|frame\|Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]
	Penulis : Annisaa Khansa Labibah		Penulis : Annisaa Khansa Labibah

Admin at 09:25, 21 June 2023

2023-06-21T09:25:26Z

← Older revision		Revision as of 16:25, 21 June 2023
Line 3:		Line 3:
	Dalam pidatonya Soekarno berkata (Soekarno, 1959:26):		Dalam pidatonya Soekarno berkata (Soekarno, 1959:26):

	''Retooling disemua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retoolong itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur baru, yang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti juga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertajam kembali.''		::''Retooling disemua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retoolong itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur baru, yang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti juga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertajam kembali.''

	Dalam pidato itu, Soekarno menyebutkan retooling dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. Retooling juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.		Dalam pidato itu, Soekarno menyebutkan retooling dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. Retooling juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.

Admin: Created page with "Retooling adalah, istilah yang digunakan Soekarno untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong Soekarno untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato Soekarno berjudul Penemuan Kem..."

2023-06-21T09:23:44Z

Created page with "Retooling adalah, istilah yang digunakan Soekarno untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong Soekarno untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato Soekarno berjudul Penemuan Kem..."

New page

Retooling adalah, istilah yang digunakan Soekarno untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong Soekarno untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato Soekarno berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut bertepatan pada 17 Agustus 1959, setelah dekrit presiden 5 Juli 1959.

Dalam pidatonya Soekarno berkata (Soekarno, 1959:26):

''Retooling disemua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retoolong itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur baru, yang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti juga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertajam kembali.''

Dalam pidato itu, Soekarno menyebutkan retooling dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. Retooling juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.

Banyak lembaga yang dibangun pada masa Demokrasi Terpimpin, diantaranya lembaga perencanaan Depernas dan Bappenas, ada beberapa organisasi penting lainnya yang penting dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin. Mereka termasuk Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara), Paran (Pengawas dan Retooling Aparatur Negara), LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi (Leknas) Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara Indonesia dan untuk melihat kemacetan dan permasalahan dalam aparatur pemerintah serta menciptakan kader yang benar secara ilmiah dan politik. Upaya-upaya tersebut berangkat dari keyakinan bahwa sebagai akibat dari ideologi partai politik yang terfragmentasi dan infltrasi mereka dalam pegawai negeri, terciptanya pemerintahan yang baik membutuhkan penerapan manajemen publik yang ilmiah dan kampanye indoktrinasi yang ketat dan terlembaga (Fakih, 2013:102).

Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) dibentuk tahun 1959 yang dipimpin Sultan Hamengku Buwono IX dengan tugas mengawasi kegiatan aparatur negara, baik sipil maupun militer. Pada 1959 dibentuk juga Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) yang lebih banyak menarget korupsi di kalangan birokrasi negara. Paran, yang dipimpin Nasution, mendata kekayaan petinggi negara, baik sipil maupun militer. Dari laporan itu, jika terjadi penumpukan kekayatan tak wajar, maka kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan, Pengadilan dan Kepolisian.

Paran memiliki kemampuan yang jauh lebih besar untuk melakukan tindakan dalam agenda mereka dibanding Bapekan yang merupakan perwujudan cita-cita NASAKOM. Pelaksanaan dan pengembangan Paran dapat dikatakan sebagai konstruksi militer yang dipimipin Jenderal A.H. Nasution mewakili pandangan-pandangannya. Meski begitu, gagasan retooling adalah bagian yang tak terhapuskan dari rencana Demokrasi Terpimpin untuk menyebarkan semangat revolusioner di kalangan pegawai negeri. Hal itu dibahas secara singkat dalam rencana delapan tahun (Fakih, 2013:109).

Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, Sukarno membentuk Komondo Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat Sukarno, Subandrio. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga Sukarno terguling oleh kudeta pada 1965/1966.
[[File:Retooling.jpg|center|frame|Presiden Soekarno membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]
Penulis : Annisaa Khansa Labibah

'''Referensi'''

Fakih, Farabi. 2013. ''Institutional Reforms of the Guided Democracy (1957-1965)''. Lembaran Sejarah, Vol. 10, No. 1, April 2013. (Page. 96-113)

Soekarno. 1959. ''Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution)''. Jakarta: Kementerian Penerangan.

<nowiki>https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/retool</nowiki>. (online: diakses pada 6 April 2022)
[[Category:Istilah]]

← Older revision		Revision as of 13:20, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	{{DISPLAYTITLE:''Retooling''}}		{{DISPLAYTITLE:''Retooling''}}

	''Retooling'' adalah, istilah yang digunakan ~~Soekarno~~ untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong ~~Soekarno~~ untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato ~~Soekarno~~ berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut bertepatan pada 17 Agustus 1959, setelah dekrit presiden 5 Juli 1959.		''Retooling'' adalah, istilah yang digunakan Sukarno untuk membersihkan alat-alat revolusi (lembaga negara, partai politik, organisasi massa, dan pikiran rakyat banyak). Berasal dari kata ''retool'' yang berarti, mengganti atau bisa mengatur ulang. Ketidak stabilan politik pada masa demokrasi liberal, mendorong Sukarno untuk mengambil alih kekuasaannya sebagai presiden yang bukan hanya sebagai kepala Negara menjadi kepala pemerintahan. Pidato Sukarno berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato tersebut bertepatan pada 17 Agustus 1959, setelah dekrit presiden 5 Juli 1959.

	Dalam pidatonya ~~Soekarno~~ berkata (~~Soekarno~~, 1959:26):		Dalam pidatonya Sukarno berkata (Sukarno, 1959:26):

	::''Retooling disemua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retoolong itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur baru, yang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti juga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertajam kembali.''		::''Retooling disemua lapangan! Dan apakah makna dari kata retooling itu? Retoolong itu berarti mengganti sarana-sarana, mengganti alat-alat dan apparatur-apparatur baru, yang lebih sesuai dengan outlook baru. Retooling berarti juga menghemat segala sarana-sarana dan alat-alat itu masih mungkin diperbaiki dan dipertajam kembali.''

	Dalam pidato itu, ~~Soekarno~~ menyebutkan ''retooling'' dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. ''Retooling'' juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.		Dalam pidato itu, Sukarno menyebutkan ''retooling'' dijalankan di seluruh badan eksekutif, badan legislative DPR, dan alat-alat kekuasan negara, termasuk diantaranya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polisi. ''Retooling'' juga dilakukan kepada organisasi masyarakat, partai politik, badan sosial, dan badan ekonomi.

	Banyak lembaga yang dibangun pada masa Demokrasi Terpimpin, diantaranya lembaga perencanaan Depernas dan Bappenas, ada beberapa organisasi penting lainnya yang penting dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin. Mereka termasuk Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara), Paran (Pengawas dan ''Retooling'' Aparatur Negara), LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi (Leknas) Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara Indonesia dan untuk melihat kemacetan dan permasalahan dalam aparatur pemerintah serta menciptakan kader yang benar secara ilmiah dan politik. Upaya-upaya tersebut berangkat dari keyakinan bahwa sebagai akibat dari ideologi partai politik yang terfragmentasi dan infltrasi mereka dalam pegawai negeri, terciptanya pemerintahan yang baik membutuhkan penerapan manajemen publik yang ilmiah dan kampanye indoktrinasi yang ketat dan terlembaga (Fakih, 2013:102).		Banyak lembaga yang dibangun pada masa Demokrasi Terpimpin, diantaranya lembaga perencanaan Depernas dan Bappenas, ada beberapa organisasi penting lainnya yang penting dalam eksperimen Demokrasi Terpimpin. Mereka termasuk Bapekan (Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara), Paran (Pengawas dan ''Retooling'' Aparatur Negara), LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan Lembaga Riset Sosial dan Ekonomi (Leknas) Majelis Ilmu Pengetahuan Indonesia (MIPI). Organisasi-organisasi ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kapabilitas aparatur sipil negara Indonesia dan untuk melihat kemacetan dan permasalahan dalam aparatur pemerintah serta menciptakan kader yang benar secara ilmiah dan politik. Upaya-upaya tersebut berangkat dari keyakinan bahwa sebagai akibat dari ideologi partai politik yang terfragmentasi dan infltrasi mereka dalam pegawai negeri, terciptanya pemerintahan yang baik membutuhkan penerapan manajemen publik yang ilmiah dan kampanye indoktrinasi yang ketat dan terlembaga (Fakih, 2013:102).
Line 16:		Line 16:

	Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, Sukarno membentuk Komondo Tertinggi ''Retooling'' Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat Sukarno, Subandrio. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga Sukarno terguling oleh kudeta pada 1965/1966.		Bapekan berakhir riwayatnya pada 1962, sedangkan Paran dibubarkan 1964. Tahun 1964, Sukarno membentuk Komondo Tertinggi ''Retooling'' Aparatur Revolusi (Kotrar). Lembaga ini diketuai oleh orang dekat Sukarno, Subandrio. Namun, kinerja lembaga ini tak sesangar namanya. Lembaga ini tidak bekerja efektif hingga Sukarno terguling oleh kudeta pada 1965/1966.
	[[File:Retooling.jpg\|center\|frame\|Presiden ~~Soekarno~~ membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]		[[File:Retooling.jpg\|center\|frame\|Presiden Sukarno membacakan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 di depan Istana Merdeka Jakarta. Sumber: <nowiki>https://koransulindo.com/penemuan-kembali-demokrasi-kita/</nowiki>]]
	Penulis : Annisaa Khansa Labibah		Penulis : Annisaa Khansa Labibah

Line 24:		Line 24:
	Fakih, Farabi. 2013. ''Institutional Reforms of the Guided Democracy (1957-1965)''. Lembaran Sejarah, Vol. 10, No. 1, April 2013. (Page. 96-113)		Fakih, Farabi. 2013. ''Institutional Reforms of the Guided Democracy (1957-1965)''. Lembaran Sejarah, Vol. 10, No. 1, April 2013. (Page. 96-113)

	~~Soekarno~~. 1959. ''Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution)''. Jakarta: Kementerian Penerangan.		Sukarno. 1959. ''Penemuan Kembali Revolusi Kita (The Rediscovery of Our Revolution)''. Jakarta: Kementerian Penerangan.

	<nowiki>https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/retool</nowiki>. (online: diakses pada 6 April 2022)		<nowiki>https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/retool</nowiki>. (online: diakses pada 6 April 2022)
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]