Soeroso Tjondronegoro - Revision history

Admin: Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

2023-08-25T09:53:20Z

Text replacement - "Category:Tokoh" to "{{Comment}} Category:Tokoh"

← Older revision		Revision as of 16:53, 25 August 2023
Line 28:		Line 28:

	Zuhdi, Susanto dan Nursam (2018), ''Kamus Sejarah Indonesia: Jilid I Nation Formation.'' Jakarta: Direktorat Sejarah.		Zuhdi, Susanto dan Nursam (2018), ''Kamus Sejarah Indonesia: Jilid I Nation Formation.'' Jakarta: Direktorat Sejarah.
	[[Category:Tokoh]]		{{Comment}} [[Category:Tokoh]]

Admin at 12:20, 3 August 2023

2023-08-03T12:20:09Z

← Older revision		Revision as of 19:20, 3 August 2023
Line 1:		Line 1:
	[[File:Soeroso Tjondronegoro.png\|center\|frame\|Sumber: Kami Perkenalkan (1954)]]		[[File:Soeroso Tjondronegoro.png\|center\|frame\|Sumber: Kami Perkenalkan (1954)]]
	Raden Panji Soeroso Tjondronegoro adalah pahlawan nasional Indonesia dengan kedudukan penting sebagai Wakil Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada masa awal pembentukan negara Republik Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 3 November 1893 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Didukung oleh darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, sejak kecil Soeroso dikenal tegas dan pemberani. Status sosial sebagai kaum bangsawan juga memberi peluang kepada Soeroso untuk menempuh pendidikan bergengsi pada masa kecilnya, dia diterima bersekolah di ''Eerste Volkschool'' dan kemudian ''Kweekschool'' di Probolinggo.		Raden Panji Soeroso Tjondronegoro adalah pahlawan nasional Indonesia dengan kedudukan penting sebagai Wakil Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ([[BPUPKI]]) pada masa awal pembentukan negara Republik Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 3 November 1893 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Didukung oleh darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, sejak kecil Soeroso dikenal tegas dan pemberani. Status sosial sebagai kaum bangsawan juga memberi peluang kepada Soeroso untuk menempuh pendidikan bergengsi pada masa kecilnya, dia diterima bersekolah di ''Eerste Volkschool'' dan kemudian ''Kweekschool'' di Probolinggo.

	Sejak masa sekolah Soeroso aktif berorganisasi. Ia tercatat sebagai anggota Boedi Oetomo di masa awal berdirinya organisasi tersebut. Tahun 1912, Soeroso menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Setahun setelah itu dia dipercaya menjadi Ketua SI Probolinggo (1913-1919) dan selanjutnya menjadi Ketua SI Mojokerto (1919-1924). Berkat pengaruh dan kedudukannya, ia diangkat menjadi anggota ''Volksraad'' sejak tahun 1924, sebagai wakil pegawai negeri sipil bumiputra.		Sejak masa sekolah Soeroso aktif berorganisasi. Ia tercatat sebagai anggota Boedi Oetomo di masa awal berdirinya organisasi tersebut. Tahun 1912, Soeroso menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Setahun setelah itu dia dipercaya menjadi Ketua SI Probolinggo (1913-1919) dan selanjutnya menjadi Ketua SI Mojokerto (1919-1924). Berkat pengaruh dan kedudukannya, ia diangkat menjadi anggota ''Volksraad'' sejak tahun 1924, sebagai wakil pegawai negeri sipil bumiputra.

	Sebagai anggota ''Volksraad'' Soeroso memperlihatkan jiwa kenasionalisan. Hal ini terlihat dari gigihnya dia menentang pelaksanaan pajak tanah (''Landrette'') yang diperkenalkan Belanda di Sumatra Barat. Penentangannya itu diwujudkan dalam upayanya melakukan penyelidikan tentang rencana pemerintah tersebut serta dinyatakan secara langsung dalam pidato pertama sidang ''Volksraad'' 1924. Sikap kritis dan pidatonya yang mengkritik pemerintah itu membuat Gubernur Jenderal Fock marah dan tidak mau mengundangnya untuk berkenalan. Walaupun mendapat tantangan dari wakil Sumatra Barat di ''Volksraad'' yang saat itu mendukung kebijakan pemerintah, upaya Soeroso dielu-elukan orang Sumatra Barat, sehingga Soeroso diberikan gelar “Datuk”.		Sebagai anggota ''Volksraad'' Soeroso memperlihatkan jiwa kenasionalisan. Hal ini terlihat dari gigihnya dia menentang pelaksanaan pajak tanah (''Landrette'') yang diperkenalkan Belanda di Sumatra Barat. Penentangannya itu diwujudkan dalam upayanya melakukan penyelidikan tentang rencana pemerintah tersebut serta dinyatakan secara langsung dalam pidato pertama sidang ''[[Volksraad (Dewan Rakyat)\|Volksraad]]'' 1924. Sikap kritis dan pidatonya yang mengkritik pemerintah itu membuat Gubernur Jenderal Fock marah dan tidak mau mengundangnya untuk berkenalan. Walaupun mendapat tantangan dari wakil Sumatra Barat di ''Volksraad'' yang saat itu mendukung kebijakan pemerintah, upaya Soeroso dielu-elukan orang Sumatra Barat, sehingga Soeroso diberikan gelar “Datuk”.

	Di ''Volksraad'', Soeroso bergabung dalam fraksi nasional yang diketuai Muhammad Husni Thamrin. Fraksi itu bertujuan mencapai misi kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Fraksi nasional menjadi populer pada masanya. Pada masa Jepang, Soeroso menjabat sebagai ''Syucokan'' Kedu, Jawa Tengah. Soeroso aktif dalam mengobarkan semangat kebangsaan kepada lurah-lurah di wilayah tugasnya. Selain itu, ketika ''Jawa Hokokai'' dibentuk Soeroso menjadi anggota, dan ketika dibentuk Barisan Pelopor, Soeroso menjadi salah seorang pemimpin bersama-sama Sukarno, Otto Iskandardinata dan Boentaran Martoatmojo. Badan ini bertugas memberikan ceramah-ceramah politik dan latihan-latihan militer untuk menggerakkan massa rakyat.		Di ''[[Volksraad (Dewan Rakyat)\|Volksraad]]'', Soeroso bergabung dalam fraksi nasional yang diketuai [[Muhammad Husni Thamrin]]. Fraksi itu bertujuan mencapai misi kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Fraksi nasional menjadi populer pada masanya. Pada masa Jepang, Soeroso menjabat sebagai ''Syucokan'' Kedu, Jawa Tengah. Soeroso aktif dalam mengobarkan semangat kebangsaan kepada lurah-lurah di wilayah tugasnya. Selain itu, ketika ''Jawa Hokokai'' dibentuk Soeroso menjadi anggota, dan ketika dibentuk Barisan Pelopor, Soeroso menjadi salah seorang pemimpin bersama-sama Sukarno, Otto Iskandardinata dan Boentaran Martoatmojo. Badan ini bertugas memberikan ceramah-ceramah politik dan latihan-latihan militer untuk menggerakkan massa rakyat.

	Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Soeroso ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selanjutnya, Soeroso diangkat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada saat menjadi gubernur, Soeroso menghadapi para perwira Sekutu dan Belanda, sekaligus menyusun pembagian tugas Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), baik Jawa Tengah maupun Yogyakarta bersama Sri Sultan Hamengkubowono IX, Sri Paku Alam XI dan Ketua KNID Mohammad Saleh.		Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Soeroso ditunjuk sebagai Wakil Ketua [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)/ Dokuritsu Junbi Inkai\|Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)]]. Selanjutnya, Soeroso diangkat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada saat menjadi gubernur, Soeroso menghadapi para perwira Sekutu dan Belanda, sekaligus menyusun pembagian tugas Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), baik Jawa Tengah maupun Yogyakarta bersama [[Sri Sultan Hamengkubowono IX]], Sri Paku Alam XI dan Ketua KNID Mohammad Saleh.

	Pada tahun 1950, Soeroso menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya diangkat menjadi dalam beberapa posisi menteri dari 1950-1956. Soeroso pernah menjabat Menteri Perburuhan pada Kabinet Mohammad Natsir, Menteri Urusan Pegawai pada Kabinet Soekiman, Menteri Urusan Pegawai pada Kabinet Wilopo I, Menteri Sosial Kabinet pada Wilopo II, Menteri Sosial pada Kabinet Ali Sastromindjojo, Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Burhanuddin Harahap.		Pada tahun 1950, Soeroso menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya diangkat menjadi dalam beberapa posisi menteri dari 1950-1956. Soeroso pernah menjabat Menteri Perburuhan pada Kabinet Mohammad Natsir, Menteri Urusan Pegawai pada [[Kabinet Soekiman]], Menteri Urusan Pegawai pada [[Kabinet Wilopo]] I, Menteri Sosial Kabinet pada Wilopo II, Menteri Sosial pada Kabinet Ali Sastromindjojo, Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Burhanuddin Harahap.

	Ketika menjadi Menteri Sosial, Soeroso melakukan kebijakan pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kebijakan transmigrasi, pembangunan Rumah Sakit (RS) Fatmawati, serta menjadikan Gedung Pola sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan. Pada tahun 1979 Soeroso dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri oleh Presiden Soeharto. Raden Panji Soeroso meninggal dunia pada 16 Mei 1981 pada umur 87 tahun.		Ketika menjadi Menteri Sosial, Soeroso melakukan kebijakan pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kebijakan transmigrasi, pembangunan Rumah Sakit (RS) Fatmawati, serta menjadikan Gedung Pola sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan. Pada tahun 1979 Soeroso dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri oleh Presiden Soeharto. Raden Panji Soeroso meninggal dunia pada 16 Mei 1981 pada umur 87 tahun.

Admin: Created page with "Sumber: Kami Perkenalkan (1954) Raden Panji Soeroso Tjondronegoro adalah pahlawan nasional Indonesia dengan kedudukan penting sebagai Wakil Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada masa awal pembentukan negara Republik Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 3 November 1893 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Didukung oleh darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, sejak kecil Soeroso dikenal t..."

2023-07-24T05:32:35Z

Created page with "center|frame|Sumber: Kami Perkenalkan (1954) Raden Panji Soeroso Tjondronegoro adalah pahlawan nasional Indonesia dengan kedudukan penting sebagai Wakil Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada masa awal pembentukan negara Republik Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 3 November 1893 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Didukung oleh darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, sejak kecil Soeroso dikenal t..."

New page

[[File:Soeroso Tjondronegoro.png|center|frame|Sumber: Kami Perkenalkan (1954)]]
Raden Panji Soeroso Tjondronegoro adalah pahlawan nasional Indonesia dengan kedudukan penting sebagai Wakil Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada masa awal pembentukan negara Republik Indonesia. Ia dilahirkan tanggal 3 November 1893 di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Didukung oleh darah bangsawan yang mengalir di tubuhnya, sejak kecil Soeroso dikenal tegas dan pemberani. Status sosial sebagai kaum bangsawan juga memberi peluang kepada Soeroso untuk menempuh pendidikan bergengsi pada masa kecilnya, dia diterima bersekolah di ''Eerste Volkschool'' dan kemudian ''Kweekschool'' di Probolinggo.

Sejak masa sekolah Soeroso aktif berorganisasi. Ia tercatat sebagai anggota Boedi Oetomo di masa awal berdirinya organisasi tersebut. Tahun 1912, Soeroso menjadi anggota Sarekat Islam (SI). Setahun setelah itu dia dipercaya menjadi Ketua SI Probolinggo (1913-1919) dan selanjutnya menjadi Ketua SI Mojokerto (1919-1924). Berkat pengaruh dan kedudukannya, ia diangkat menjadi anggota ''Volksraad'' sejak tahun 1924, sebagai wakil pegawai negeri sipil bumiputra.

Sebagai anggota ''Volksraad'' Soeroso memperlihatkan jiwa kenasionalisan. Hal ini terlihat dari gigihnya dia menentang pelaksanaan pajak tanah (''Landrette'') yang diperkenalkan Belanda di Sumatra Barat. Penentangannya itu diwujudkan dalam upayanya melakukan penyelidikan tentang rencana pemerintah tersebut serta dinyatakan secara langsung dalam pidato pertama sidang ''Volksraad'' 1924. Sikap kritis dan pidatonya yang mengkritik pemerintah itu membuat Gubernur Jenderal Fock marah dan tidak mau mengundangnya untuk berkenalan. Walaupun mendapat tantangan dari wakil Sumatra Barat di ''Volksraad'' yang saat itu mendukung kebijakan pemerintah, upaya Soeroso dielu-elukan orang Sumatra Barat, sehingga Soeroso diberikan gelar “Datuk”.

Di ''Volksraad'', Soeroso bergabung dalam fraksi nasional yang diketuai Muhammad Husni Thamrin. Fraksi itu bertujuan mencapai misi kemerdekaan serta kedaulatan Indonesia. Fraksi nasional menjadi populer pada masanya. Pada masa Jepang, Soeroso menjabat sebagai ''Syucokan'' Kedu, Jawa Tengah. Soeroso aktif dalam mengobarkan semangat kebangsaan kepada lurah-lurah di wilayah tugasnya. Selain itu, ketika ''Jawa Hokokai'' dibentuk Soeroso menjadi anggota, dan ketika dibentuk Barisan Pelopor, Soeroso menjadi salah seorang pemimpin bersama-sama Sukarno, Otto Iskandardinata dan Boentaran Martoatmojo. Badan ini bertugas memberikan ceramah-ceramah politik dan latihan-latihan militer untuk menggerakkan massa rakyat.

Pada awal kemerdekaan tahun 1945, Soeroso ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Selanjutnya, Soeroso diangkat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Pada saat menjadi gubernur, Soeroso menghadapi para perwira Sekutu dan Belanda, sekaligus menyusun pembagian tugas Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID), baik Jawa Tengah maupun Yogyakarta bersama Sri Sultan Hamengkubowono IX, Sri Paku Alam XI dan Ketua KNID Mohammad Saleh.

Pada tahun 1950, Soeroso menjabat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya diangkat menjadi dalam beberapa posisi menteri dari 1950-1956. Soeroso pernah menjabat Menteri Perburuhan pada Kabinet Mohammad Natsir, Menteri Urusan Pegawai pada Kabinet Soekiman, Menteri Urusan Pegawai pada Kabinet Wilopo I, Menteri Sosial Kabinet pada Wilopo II, Menteri Sosial pada Kabinet Ali Sastromindjojo, Menteri Pekerjaan Umum merangkap Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Burhanuddin Harahap.

Ketika menjadi Menteri Sosial, Soeroso melakukan kebijakan pengadaan rumah bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), kebijakan transmigrasi, pembangunan Rumah Sakit (RS) Fatmawati, serta menjadikan Gedung Pola sebagai Gedung Perintis Kemerdekaan. Pada tahun 1979 Soeroso dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Pegawai Negeri oleh Presiden Soeharto. Raden Panji Soeroso meninggal dunia pada 16 Mei 1981 pada umur 87 tahun.

Penulis: Dedi Irwanto

'''Referensi'''

Evita, Lili Andi dkk. (2017), ''Gubernur Pertama di Indonesia''. Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mahawira, Pranadipa (2013), ''Cinta Pahlawan Nasional Indonesia: Mengenal dan Memahami''. Jakarta: Wahyu Media.

Manus, MPB, dkk. 1993, ''Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia.'' Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan''.''

Said, Julinar dan Wulandari, Triana (1995), ''Ensiklopedi Pahlawan Nasional''. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan.

Zuhdi, Susanto dan Nursam (2018), ''Kamus Sejarah Indonesia: Jilid I Nation Formation.'' Jakarta: Direktorat Sejarah.
[[Category:Tokoh]]