Sumpah Pemuda - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis: Nopriyasman↵" to "{{Penulis|Nopriyasman|Universitas Andalas|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}"

2023-08-10T08:37:30Z

Text replacement - "Penulis: Nopriyasman↵" to "{{Penulis|Nopriyasman|Universitas Andalas|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}"

← Older revision		Revision as of 15:37, 10 August 2023
Line 9:		Line 9:
	Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. [[Sutan Sjahrir]] yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, [[Sutan Sjahrir\|Sjahrir]] mendapat kekuatan moral mengkritisi ''[[Staatpartij]]'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, [[Sukarno]] mengumumkan penundaan pembentukan ''[[Staatpartij]]''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''[[Staatpartij]]'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).		Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. [[Sutan Sjahrir]] yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, [[Sutan Sjahrir\|Sjahrir]] mendapat kekuatan moral mengkritisi ''[[Staatpartij]]'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, [[Sukarno]] mengumumkan penundaan pembentukan ''[[Staatpartij]]''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''[[Staatpartij]]'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).

	Penulis: Nopriyasman		{{Penulis\|Nopriyasman\|Universitas Andalas\|Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan}}


	'''Referensi'''		'''Referensi'''

Admin: Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

2023-08-07T11:34:04Z

Text replacement - "Category:Istilah" to "{{Comment}} Category:Istilah"

← Older revision		Revision as of 18:34, 7 August 2023
Line 23:		Line 23:

	Thaha, Idris. 2018. ''Islam dan PDI Perjuangan Akomodasi Aspirasi Politik Umat''. Jakarta: Prenadamedia Group		Thaha, Idris. 2018. ''Islam dan PDI Perjuangan Akomodasi Aspirasi Politik Umat''. Jakarta: Prenadamedia Group
			{{Comment}}
	[[Category:Istilah]]		[[Category:Istilah]]

Admin at 08:00, 7 August 2023

2023-08-07T08:00:09Z

← Older revision		Revision as of 15:00, 7 August 2023
Line 3:		Line 3:
	Gagasan ke arah pembentukan partai tunggal telah ada sebelum Indonesia Merdeka, ketika [[Sukarno]] membentuk federasi dari [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]] (berdiri 4 Juli 1927) yang mendasarkan perjuangannya pada kepentingan kebangsaan di atas “ego sektoral”. [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]] menjadi partai pelopor sebagai “komando” pergerakan, sedangkan partai-partai lain posisinya sebagai pengikut di belakangnya (Thaha, 2018: 24). Federasi kebangsaan ini terbentuk dalam pertemuan tokoh pemimpin partai pada tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung dengan nama [[Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)]]. PPPKI menekankan kepada musyawarah dan mufakat dalam bertindak untuk kebaikan bersama, yaitu menciptakan negara (Dahm, 1987: 99). Gaung persatuan dengan prinsip mufakat ini dikritisi oleh [[Mohammad Hatta]], bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan berdasarkan mufakat saja. Akan tetapi, [[Mohammad Hatta\|Hatta]] percaya, bahwa federasi mempunyai tujuan untuk kemerdekaan Indonesia (Noer, 1990: 71).		Gagasan ke arah pembentukan partai tunggal telah ada sebelum Indonesia Merdeka, ketika [[Sukarno]] membentuk federasi dari [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]] (berdiri 4 Juli 1927) yang mendasarkan perjuangannya pada kepentingan kebangsaan di atas “ego sektoral”. [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]] menjadi partai pelopor sebagai “komando” pergerakan, sedangkan partai-partai lain posisinya sebagai pengikut di belakangnya (Thaha, 2018: 24). Federasi kebangsaan ini terbentuk dalam pertemuan tokoh pemimpin partai pada tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung dengan nama [[Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)]]. PPPKI menekankan kepada musyawarah dan mufakat dalam bertindak untuk kebaikan bersama, yaitu menciptakan negara (Dahm, 1987: 99). Gaung persatuan dengan prinsip mufakat ini dikritisi oleh [[Mohammad Hatta]], bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan berdasarkan mufakat saja. Akan tetapi, [[Mohammad Hatta\|Hatta]] percaya, bahwa federasi mempunyai tujuan untuk kemerdekaan Indonesia (Noer, 1990: 71).

	Pada masa pendudukan Jepang, [[Sukarno]] dan [[Mohammad Hatta\|Hatta]] memilih bekerjasama dengan Jepang. Gagasan tentang “[[Staatpartij]]” semakin menguatkan tekad [[Sukarno]]. [[Sukarno]] tertarik pada teknik mobilisasi politik Jepang. Praktik mobilisasi massa ini, misalnya terlihat di organisasi [[“Poetera” (Poesat Tenaga Rakyat)]], yang didirikan [[Sukarno]] (berdiri 9 Maret 1943) bersama [[Mohammad Hatta]], [[Ki Hajar Dewantara]], dan [[Mas Mansyur\|K.H. Mas Mansur]] (dikenal juga dengan tokoh “Empat Serangkai”). Mereka terbilang berhasil memobilisasi kekuatan rakyat dan memberi kesadaran pengabdian kepada Indonesia, sehingga dibubarkan Jepang dan diganti dengan organisasi resmi pemerintah Jepang, ''Djawa Hokokai'' (Himpunan Kebaktian Jawa) pada 1 Januari 1944 (Noer, 1990: 201, 209).		Pada masa pendudukan Jepang, [[Sukarno]] dan [[Mohammad Hatta\|Hatta]] memilih bekerjasama dengan Jepang. Gagasan tentang “[[Staatpartij]]” semakin menguatkan tekad [[Sukarno]]. [[Sukarno]] tertarik pada teknik mobilisasi politik Jepang. Praktik mobilisasi massa ini, misalnya terlihat di organisasi [[“Poetera” (Poesat Tenaga Rakyat)]], yang didirikan [[Sukarno]] (berdiri 9 Maret 1943) bersama [[Mohammad Hatta]], [[Ki Hajar Dewantara]], dan [[Mas Mansyur\|K.H. Mas Mansur]] (dikenal juga dengan tokoh “Empat Serangkai”). Mereka terbilang berhasil memobilisasi kekuatan rakyat dan memberi kesadaran pengabdian kepada Indonesia, sehingga dibubarkan Jepang dan diganti dengan organisasi resmi pemerintah Jepang, [[Djawa Hokokai (Himpunan Kebaktian Jawa)\|''Djawa Hokokai'' (Himpunan Kebaktian Jawa)]] pada 1 Januari 1944 (Noer, 1990: 201, 209).

	Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, Sukarno kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''Djawa Hokokai'', seperti Sartono, Iwa Kusumasumantri, Maramis, Sudjono, dan Gatot Taruna Mihardja. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).		Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, [[Sukarno]] kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''[[Djawa Hokokai]]'', seperti [[Sartono]], [[Iwa Koesoemasoemantri\|Iwa Kusumasumantri]], [[Alexander Andries Maramis\|Maramis]], [[Soedjono Hoemardani\|Sudjono]], dan [[Gatot Taruna Mihardja]]. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).

	Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. Sutan Sjahrir yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, Sjahrir mendapat kekuatan moral mengkritisi ''Staatpartij'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, Sukarno mengumumkan penundaan pembentukan ''Staatpartij''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''Staatpartij'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).		Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. [[Sutan Sjahrir]] yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, [[Sutan Sjahrir\|Sjahrir]] mendapat kekuatan moral mengkritisi ''[[Staatpartij]]'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, [[Sukarno]] mengumumkan penundaan pembentukan ''[[Staatpartij]]''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''[[Staatpartij]]'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).

	Penulis: Nopriyasman		Penulis: Nopriyasman

Admin at 07:55, 7 August 2023

2023-08-07T07:55:46Z

← Older revision		Revision as of 14:55, 7 August 2023
Line 1:		Line 1:
	Staatpartij adalah partai tunggal negara yang didirikan Sukarno dengan memanfaatkan otoritas konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945. Nama partai negara tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga dikenal juga dengan PNI ''Staatpartij''. Pembentukan partai tunggal negara dimaksudkan sebagai pembangkit semangat perjuangan rakyat dan wadah bagi persatuan Indonesia dalam menghadapi musuh republik dan fragmentasi politik yang berkembang pasca-proklamasi kemerdekaan. Sukarno dan Hatta langsung menjadi pemimpin besar pertama dan kedua, sedangkan ketuanya adalah Sartono, tokoh PNI pada tahun 1930-an (Thaha, 2018:21).		Staatpartij adalah partai tunggal negara yang didirikan [[Sukarno]] dengan memanfaatkan otoritas konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh [[Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)/ Dokuritsu Junbi Inkai\|Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)]] pada tanggal 22 Agustus 1945. Nama partai negara tersebut adalah [[Partai Nasional Indonesia (PNI)]], sehingga dikenal juga dengan PNI ''Staatpartij''. Pembentukan partai tunggal negara dimaksudkan sebagai pembangkit semangat perjuangan rakyat dan wadah bagi persatuan Indonesia dalam menghadapi musuh republik dan fragmentasi politik yang berkembang pasca-proklamasi kemerdekaan. [[Sukarno]] dan [[Mohammad Hatta\|Hatta]] langsung menjadi pemimpin besar pertama dan kedua, sedangkan ketuanya adalah [[Sartono]], tokoh PNI pada tahun 1930-an (Thaha, 2018:21).

	Gagasan ke arah pembentukan partai tunggal telah ada sebelum Indonesia Merdeka, ketika Sukarno membentuk federasi dari PNI (berdiri 4 Juli 1927) yang mendasarkan perjuangannya pada kepentingan kebangsaan di atas “ego sektoral”. PNI menjadi partai pelopor sebagai “komando” pergerakan, sedangkan partai-partai lain posisinya sebagai pengikut di belakangnya (Thaha, 2018: 24). Federasi kebangsaan ini terbentuk dalam pertemuan tokoh pemimpin partai pada tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI menekankan kepada musyawarah dan mufakat dalam bertindak untuk kebaikan bersama, yaitu menciptakan negara (Dahm, 1987: 99). Gaung persatuan dengan prinsip mufakat ini dikritisi oleh Mohammad Hatta, bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan berdasarkan mufakat saja. Akan tetapi, Hatta percaya, bahwa federasi mempunyai tujuan untuk kemerdekaan Indonesia (Noer, 1990: 71).		Gagasan ke arah pembentukan partai tunggal telah ada sebelum Indonesia Merdeka, ketika [[Sukarno]] membentuk federasi dari [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]] (berdiri 4 Juli 1927) yang mendasarkan perjuangannya pada kepentingan kebangsaan di atas “ego sektoral”. [[Partai Nasional Indonesia (PNI)\|PNI]] menjadi partai pelopor sebagai “komando” pergerakan, sedangkan partai-partai lain posisinya sebagai pengikut di belakangnya (Thaha, 2018: 24). Federasi kebangsaan ini terbentuk dalam pertemuan tokoh pemimpin partai pada tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung dengan nama [[Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)]]. PPPKI menekankan kepada musyawarah dan mufakat dalam bertindak untuk kebaikan bersama, yaitu menciptakan negara (Dahm, 1987: 99). Gaung persatuan dengan prinsip mufakat ini dikritisi oleh [[Mohammad Hatta]], bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan berdasarkan mufakat saja. Akan tetapi, [[Mohammad Hatta\|Hatta]] percaya, bahwa federasi mempunyai tujuan untuk kemerdekaan Indonesia (Noer, 1990: 71).

	Pada masa pendudukan Jepang, Sukarno dan Hatta memilih bekerjasama dengan Jepang. Gagasan tentang ~~“Staatpartij”~~ semakin menguatkan tekad Sukarno. Sukarno tertarik pada teknik mobilisasi politik Jepang. Praktik mobilisasi massa ini, misalnya terlihat di organisasi “Poetera” (Poesat Tenaga Rakyat), yang didirikan Sukarno (berdiri 9 Maret 1943) bersama Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur (dikenal juga dengan tokoh “Empat Serangkai”). Mereka terbilang berhasil memobilisasi kekuatan rakyat dan memberi kesadaran pengabdian kepada Indonesia, sehingga dibubarkan Jepang dan diganti dengan organisasi resmi pemerintah Jepang, ''Djawa Hokokai'' (Himpunan Kebaktian Jawa) pada 1 Januari 1944 (Noer, 1990: 201, 209).		Pada masa pendudukan Jepang, [[Sukarno]] dan [[Mohammad Hatta\|Hatta]] memilih bekerjasama dengan Jepang. Gagasan tentang “[[Staatpartij]]” semakin menguatkan tekad [[Sukarno]]. [[Sukarno]] tertarik pada teknik mobilisasi politik Jepang. Praktik mobilisasi massa ini, misalnya terlihat di organisasi [[“Poetera” (Poesat Tenaga Rakyat)]], yang didirikan [[Sukarno]] (berdiri 9 Maret 1943) bersama [[Mohammad Hatta]], [[Ki Hajar Dewantara]], dan [[Mas Mansyur\|K.H. Mas Mansur]] (dikenal juga dengan tokoh “Empat Serangkai”). Mereka terbilang berhasil memobilisasi kekuatan rakyat dan memberi kesadaran pengabdian kepada Indonesia, sehingga dibubarkan Jepang dan diganti dengan organisasi resmi pemerintah Jepang, ''Djawa Hokokai'' (Himpunan Kebaktian Jawa) pada 1 Januari 1944 (Noer, 1990: 201, 209).

	Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, Sukarno kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''Djawa Hokokai'', seperti Sartono, Iwa Kusumasumantri, Maramis, Sudjono, dan Gatot Taruna Mihardja. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).		Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, Sukarno kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''Djawa Hokokai'', seperti Sartono, Iwa Kusumasumantri, Maramis, Sudjono, dan Gatot Taruna Mihardja. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T05:57:15Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 12:57, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Staatpartij adalah partai tunggal negara yang didirikan ~~Soekarno~~ dengan memanfaatkan otoritas konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945. Nama partai negara tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga dikenal juga dengan PNI ''Staatpartij''. Pembentukan partai tunggal negara dimaksudkan sebagai pembangkit semangat perjuangan rakyat dan wadah bagi persatuan Indonesia dalam menghadapi musuh republik dan fragmentasi politik yang berkembang pasca-proklamasi kemerdekaan. ~~Soekarno~~ dan Hatta langsung menjadi pemimpin besar pertama dan kedua, sedangkan ketuanya adalah Sartono, tokoh PNI pada tahun 1930-an (Thaha, 2018:21).		Staatpartij adalah partai tunggal negara yang didirikan Sukarno dengan memanfaatkan otoritas konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945. Nama partai negara tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga dikenal juga dengan PNI ''Staatpartij''. Pembentukan partai tunggal negara dimaksudkan sebagai pembangkit semangat perjuangan rakyat dan wadah bagi persatuan Indonesia dalam menghadapi musuh republik dan fragmentasi politik yang berkembang pasca-proklamasi kemerdekaan. Sukarno dan Hatta langsung menjadi pemimpin besar pertama dan kedua, sedangkan ketuanya adalah Sartono, tokoh PNI pada tahun 1930-an (Thaha, 2018:21).

	Gagasan ke arah pembentukan partai tunggal telah ada sebelum Indonesia Merdeka, ketika ~~Soekarno~~ membentuk federasi dari PNI (berdiri 4 Juli 1927) yang mendasarkan perjuangannya pada kepentingan kebangsaan di atas “ego sektoral”. PNI menjadi partai pelopor sebagai “komando” pergerakan, sedangkan partai-partai lain posisinya sebagai pengikut di belakangnya (Thaha, 2018: 24). Federasi kebangsaan ini terbentuk dalam pertemuan tokoh pemimpin partai pada tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI menekankan kepada musyawarah dan mufakat dalam bertindak untuk kebaikan bersama, yaitu menciptakan negara (Dahm, 1987: 99). Gaung persatuan dengan prinsip mufakat ini dikritisi oleh Mohammad Hatta, bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan berdasarkan mufakat saja. Akan tetapi, Hatta percaya, bahwa federasi mempunyai tujuan untuk kemerdekaan Indonesia (Noer, 1990: 71).		Gagasan ke arah pembentukan partai tunggal telah ada sebelum Indonesia Merdeka, ketika Sukarno membentuk federasi dari PNI (berdiri 4 Juli 1927) yang mendasarkan perjuangannya pada kepentingan kebangsaan di atas “ego sektoral”. PNI menjadi partai pelopor sebagai “komando” pergerakan, sedangkan partai-partai lain posisinya sebagai pengikut di belakangnya (Thaha, 2018: 24). Federasi kebangsaan ini terbentuk dalam pertemuan tokoh pemimpin partai pada tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI menekankan kepada musyawarah dan mufakat dalam bertindak untuk kebaikan bersama, yaitu menciptakan negara (Dahm, 1987: 99). Gaung persatuan dengan prinsip mufakat ini dikritisi oleh Mohammad Hatta, bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan berdasarkan mufakat saja. Akan tetapi, Hatta percaya, bahwa federasi mempunyai tujuan untuk kemerdekaan Indonesia (Noer, 1990: 71).

	Pada masa pendudukan Jepang, ~~Soekarno~~ dan Hatta memilih bekerjasama dengan Jepang. Gagasan tentang “Staatpartij” semakin menguatkan tekad ~~Soekarno~~. ~~Soekarno~~ tertarik pada teknik mobilisasi politik Jepang. Praktik mobilisasi massa ini, misalnya terlihat di organisasi “Poetera” (Poesat Tenaga Rakyat), yang didirikan ~~Soekarno~~ (berdiri 9 Maret 1943) bersama Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur (dikenal juga dengan tokoh “Empat Serangkai”). Mereka terbilang berhasil memobilisasi kekuatan rakyat dan memberi kesadaran pengabdian kepada Indonesia, sehingga dibubarkan Jepang dan diganti dengan organisasi resmi pemerintah Jepang, ''Djawa Hokokai'' (Himpunan Kebaktian Jawa) pada 1 Januari 1944 (Noer, 1990: 201, 209).		Pada masa pendudukan Jepang, Sukarno dan Hatta memilih bekerjasama dengan Jepang. Gagasan tentang “Staatpartij” semakin menguatkan tekad Sukarno. Sukarno tertarik pada teknik mobilisasi politik Jepang. Praktik mobilisasi massa ini, misalnya terlihat di organisasi “Poetera” (Poesat Tenaga Rakyat), yang didirikan Sukarno (berdiri 9 Maret 1943) bersama Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur (dikenal juga dengan tokoh “Empat Serangkai”). Mereka terbilang berhasil memobilisasi kekuatan rakyat dan memberi kesadaran pengabdian kepada Indonesia, sehingga dibubarkan Jepang dan diganti dengan organisasi resmi pemerintah Jepang, ''Djawa Hokokai'' (Himpunan Kebaktian Jawa) pada 1 Januari 1944 (Noer, 1990: 201, 209).

	Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, ~~Soekarno~~ kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''Djawa Hokokai'', seperti Sartono, Iwa Kusumasumantri, Maramis, Sudjono, dan Gatot Taruna Mihardja. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).		Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, Sukarno kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''Djawa Hokokai'', seperti Sartono, Iwa Kusumasumantri, Maramis, Sudjono, dan Gatot Taruna Mihardja. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).

	Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. Sutan Sjahrir yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, Sjahrir mendapat kekuatan moral mengkritisi ''Staatpartij'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, ~~Soekarno~~ mengumumkan penundaan pembentukan ''Staatpartij''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''Staatpartij'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).		Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. Sutan Sjahrir yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, Sjahrir mendapat kekuatan moral mengkritisi ''Staatpartij'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, Sukarno mengumumkan penundaan pembentukan ''Staatpartij''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''Staatpartij'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).

	Penulis: Nopriyasman		Penulis: Nopriyasman
Line 16:		Line 16:
	Bourchier, David. 2015. ''Liberally Democracy in Indonesia The Ideology of the family state.'' London and New York: Roudledge.		Bourchier, David. 2015. ''Liberally Democracy in Indonesia The Ideology of the family state.'' London and New York: Roudledge.

	Dahm, Bernhard. 1987. ''~~Soekarno~~ dan Prjuangan Kemerdekaan.'' Jakarta: LP3ES.		Dahm, Bernhard. 1987. ''Sukarno dan Prjuangan Kemerdekaan.'' Jakarta: LP3ES.

	Legge, J.D. 2010. ''Intellectuals and Nationalism in Indonesia A Study of the following recruited By Sutan Sjahrir in Occupied Jakarta''. Singapore Equinox Publishing (Asia) PTE LTD.		Legge, J.D. 2010. ''Intellectuals and Nationalism in Indonesia A Study of the following recruited By Sutan Sjahrir in Occupied Jakarta''. Singapore Equinox Publishing (Asia) PTE LTD.

Admin at 09:34, 21 June 2023

2023-06-21T09:34:41Z

← Older revision		Revision as of 16:34, 21 June 2023
Line 7:		Line 7:
	Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, Soekarno kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''Djawa Hokokai'', seperti Sartono, Iwa Kusumasumantri, Maramis, Sudjono, dan Gatot Taruna Mihardja. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).		Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, Soekarno kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''Djawa Hokokai'', seperti Sartono, Iwa Kusumasumantri, Maramis, Sudjono, dan Gatot Taruna Mihardja. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).

	Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. Sutan Sjahrir yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, Sjahrir mendapat kekuatan moral mengkritisi ''Staatpartij'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan penundaan pembentukan ''Staatpartij''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''Staatpartij'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).		Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. Sutan Sjahrir yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, Sjahrir mendapat kekuatan moral mengkritisi ''Staatpartij'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan penundaan pembentukan ''Staatpartij''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''Staatpartij'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).

			Penulis: Nopriyasman

	~~Penulis : Nopriyasman~~
	~~'''Referensi'''~~

	'''Referensi'''		'''Referensi'''

Admin at 09:34, 21 June 2023

2023-06-21T09:34:18Z

← Older revision		Revision as of 16:34, 21 June 2023
Line 10:		Line 10:

	Penulis : Nopriyasman		Penulis : Nopriyasman
			'''Referensi'''

	'''Referensi'''		'''Referensi'''

Admin: Created page with "Staatpartij adalah partai tunggal negara yang didirikan Soekarno dengan memanfaatkan otoritas konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945. Nama partai negara tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga dikenal juga dengan PNI ''Staatpartij''. Pembentukan partai tunggal negara dimaksudkan sebagai pembangkit semangat perjuangan rakyat dan wadah bagi persatuan Indonesia dalam menghadapi mu..."

2023-06-21T09:33:55Z

Created page with "Staatpartij adalah partai tunggal negara yang didirikan Soekarno dengan memanfaatkan otoritas konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945. Nama partai negara tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga dikenal juga dengan PNI ''Staatpartij''. Pembentukan partai tunggal negara dimaksudkan sebagai pembangkit semangat perjuangan rakyat dan wadah bagi persatuan Indonesia dalam menghadapi mu..."

New page

Staatpartij adalah partai tunggal negara yang didirikan Soekarno dengan memanfaatkan otoritas konstitusionalnya, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 22 Agustus 1945. Nama partai negara tersebut adalah Partai Nasional Indonesia (PNI), sehingga dikenal juga dengan PNI ''Staatpartij''. Pembentukan partai tunggal negara dimaksudkan sebagai pembangkit semangat perjuangan rakyat dan wadah bagi persatuan Indonesia dalam menghadapi musuh republik dan fragmentasi politik yang berkembang pasca-proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan Hatta langsung menjadi pemimpin besar pertama dan kedua, sedangkan ketuanya adalah Sartono, tokoh PNI pada tahun 1930-an (Thaha, 2018:21).

Gagasan ke arah pembentukan partai tunggal telah ada sebelum Indonesia Merdeka, ketika Soekarno membentuk federasi dari PNI (berdiri 4 Juli 1927) yang mendasarkan perjuangannya pada kepentingan kebangsaan di atas “ego sektoral”. PNI menjadi partai pelopor sebagai “komando” pergerakan, sedangkan partai-partai lain posisinya sebagai pengikut di belakangnya (Thaha, 2018: 24). Federasi kebangsaan ini terbentuk dalam pertemuan tokoh pemimpin partai pada tanggal 17-18 Desember 1927 di Bandung dengan nama Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI). PPPKI menekankan kepada musyawarah dan mufakat dalam bertindak untuk kebaikan bersama, yaitu menciptakan negara (Dahm, 1987: 99). Gaung persatuan dengan prinsip mufakat ini dikritisi oleh Mohammad Hatta, bahwa demokrasi tidak bisa dilaksanakan berdasarkan mufakat saja. Akan tetapi, Hatta percaya, bahwa federasi mempunyai tujuan untuk kemerdekaan Indonesia (Noer, 1990: 71).

Pada masa pendudukan Jepang, Soekarno dan Hatta memilih bekerjasama dengan Jepang. Gagasan tentang “Staatpartij” semakin menguatkan tekad Soekarno. Soekarno tertarik pada teknik mobilisasi politik Jepang. Praktik mobilisasi massa ini, misalnya terlihat di organisasi “Poetera” (Poesat Tenaga Rakyat), yang didirikan Soekarno (berdiri 9 Maret 1943) bersama Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan K.H. Mas Mansur (dikenal juga dengan tokoh “Empat Serangkai”). Mereka terbilang berhasil memobilisasi kekuatan rakyat dan memberi kesadaran pengabdian kepada Indonesia, sehingga dibubarkan Jepang dan diganti dengan organisasi resmi pemerintah Jepang, ''Djawa Hokokai'' (Himpunan Kebaktian Jawa) pada 1 Januari 1944 (Noer, 1990: 201, 209).

Beberapa hari setelah proklamasi kemerdekaan berkumandang, Soekarno kembali menyampaikan gagasannya tentang pentingnya partai negara, yang bernama PNI-''Staatpartij.'' Partai Negara ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 1945, dirancang untuk memobilisasi penduduk di belakang pemerintahan baru. Kepengurusan partai didominasi oleh kalangan nasionalis lama yang sebelumnya aktif di organisasi ''Djawa Hokokai'', seperti Sartono, Iwa Kusumasumantri, Maramis, Sudjono, dan Gatot Taruna Mihardja. PNI-''Staatpartij'' akan menggabungkan pula kelompok kerja, koperasi, organisasi lingkungan, dan organisasi lainnya (Legge, 2010: 156; Bouchier, 2015: 87). Dominasi “golongan nasionalis” di PNI-''Staatpartij'' menyebabkan keberadaannya mendapat kritik luas. Partai ini dianggap menamamkan benih-benih sikap otoriter dan dianggap lebih dekat dengan Jepang (Thaha, 2018: 22).

Angin politik memang telah berubah pada masa awal kemerdekaan itu. Secara internasional, fasisme hampir tenggelam berganti dengan retorika demokrasi, kebebasan, dan penentuan nasib sendiri. Di dalam negeri Indonesia, para pemuda yang dahulu dimobilisasi Jepang telah menjadi anti Jepang dan anti fasis sejak pertengahan tahun 1945. Sutan Sjahrir yang pada masa pendudukan Jepang menghindari kerjasama dengan Jepang hadir dengan sosok yang populer dan “bersih”, sehingga menjadi daya tarik bagi mahasiswa dan intelektual muda lainnya. Dalam suasana itu, Sjahrir mendapat kekuatan moral mengkritisi ''Staatpartij'' sebagai “fasis”. Akhirnya, pada tanggal 31 Agustus 1945, Soekarno mengumumkan penundaan pembentukan ''Staatpartij''. Keberadaan partai tunggal negara praktis berumur delapan hari saja. Pada awal November 1945, pemerintah menyetujui, bahwa rakyat mempunyai kebebasan mengorganisir diri dalam partai-partai. Sejak saat itu peluang menghidupkan ''Staatpartij'' tidak memungkinkan lagi (Bouchier, 2015: 88-89; Legge, 2010: 157).

Penulis : Nopriyasman

'''Referensi'''

Bourchier, David. 2015. ''Liberally Democracy in Indonesia The Ideology of the family state.'' London and New York: Roudledge.

Dahm, Bernhard. 1987. ''Soekarno dan Prjuangan Kemerdekaan.'' Jakarta: LP3ES.

Legge, J.D. 2010. ''Intellectuals and Nationalism in Indonesia A Study of the following recruited By Sutan Sjahrir in Occupied Jakarta''. Singapore Equinox Publishing (Asia) PTE LTD.

Noer, Deliar. 1990. ''Mohammad Hatta Biografi Politik''. Jakarta: LP3ES

Thaha, Idris. 2018. ''Islam dan PDI Perjuangan Akomodasi Aspirasi Politik Umat''. Jakarta: Prenadamedia Group
[[Category:Istilah]]