Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar) - Revision history

Admin: Text replacement - "Penulis : Akhmad Yusuf" to "{{Penulis|Akhmad Yusuf|Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta|Prof. Dr. Jajat Burhanudin, M.A.}}"

2023-08-09T11:22:21Z

Text replacement - "Penulis : Akhmad Yusuf" to "{{Penulis|Akhmad Yusuf|Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta|Prof. Dr. Jajat Burhanudin, M.A.}}"

← Older revision		Revision as of 18:22, 9 August 2023
Line 15:		Line 15:
	Kehadiran [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]] ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen [[Soeharto]] yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)]] sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).		Kehadiran [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]] ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen [[Soeharto]] yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)]] sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).

	Penulis : Akhmad Yusuf		{{Penulis\|Akhmad Yusuf\|Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta\|Prof. Dr. Jajat Burhanudin, M.A.}}

Admin at 12:50, 7 August 2023

2023-08-07T12:50:41Z

← Older revision		Revision as of 19:50, 7 August 2023
Line 13:		Line 13:
	Sejarah mencatat bahwa [[Soeharto]] menggunakan [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]] untuk berbagai hal atas nama [[Sukarno]] tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Sukarno. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.		Sejarah mencatat bahwa [[Soeharto]] menggunakan [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]] untuk berbagai hal atas nama [[Sukarno]] tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Sukarno. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.

	Kehadiran Supersemar ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen Soeharto yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).		Kehadiran [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]] ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen [[Soeharto]] yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh [[Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS)]] sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).

	Penulis : Akhmad Yusuf		Penulis : Akhmad Yusuf

Admin at 12:40, 7 August 2023

2023-08-07T12:40:09Z

← Older revision		Revision as of 19:40, 7 August 2023
Line 9:		Line 9:
	Meski masih punya pengaruh politik, perlahan namun pasti posisi Presiden [[Sukarno]] dilemahkan. Pada 10 Januari 1967 dirinya menulis kepada MPRS, melampirkan “''Nawaksara''” dengan menjelaskan versinya tentang peristiwa G 30 September 1965. Sukarno menyatakan penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut merupakan sebuah kejutan yang tak terduga baginya, dan ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah moral dan ekonomi bangsa. Kemudian hal itu menyulut demonstran menyerukan Sukarno untuk digantung (Hughes 2002). Pada akhirnya di tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Mayjen [[Soeharto]] untuk mengatasi polemik dan konflik yang memuncak ketika itu (Komarudin dan Raman 2020: 116-118).		Meski masih punya pengaruh politik, perlahan namun pasti posisi Presiden [[Sukarno]] dilemahkan. Pada 10 Januari 1967 dirinya menulis kepada MPRS, melampirkan “''Nawaksara''” dengan menjelaskan versinya tentang peristiwa G 30 September 1965. Sukarno menyatakan penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut merupakan sebuah kejutan yang tak terduga baginya, dan ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah moral dan ekonomi bangsa. Kemudian hal itu menyulut demonstran menyerukan Sukarno untuk digantung (Hughes 2002). Pada akhirnya di tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Mayjen [[Soeharto]] untuk mengatasi polemik dan konflik yang memuncak ketika itu (Komarudin dan Raman 2020: 116-118).

	Dengan [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]], [[Soeharto]] dan pendukungnya menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Pada 12 Maret 1966, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 18 Maret 1966 Subandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul Saleh mati dipenjara pada tahun 1967. Orang-orang beraliran Sukarno moderat tidak ditahan; orang-orang seperti Idham Chalid, Leimena, dan Roeslan Abdulgani tetap berada dalam kabinet baru yang dilantik pada 27 Maret 1967. Kabinet ini dipimpin oleh Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Adam Malik. Dua nama terakhir ini menjadi pendukung dari kalangan sipil yang paling terkemuka. Pembersihan tentara dan birokrasi dimulai. Sekitar 2600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak lainnya kemudian ditahan. Sebagian perwira tentara anti-PKI tetapi tidak pro-Sukarno dipindahkan dari komando strategis pada bulan Mei (Ricklefs 2008: 598-599).		Dengan [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]], [[Soeharto]] dan pendukungnya menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan [[Sukarno]] yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Pada 12 Maret 1966, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 18 Maret 1966 [[Soebandrio\|Subandrio]], [[Chaerul Saleh]], [[Imam Syafei]], dan sebelas menteri lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, [[Surachman]], lolos tapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul Saleh mati dipenjara pada tahun 1967. Orang-orang beraliran Sukarno moderat tidak ditahan; orang-orang seperti [[Idham Chalid]], [[Leimena]], dan [[Roeslan Abdulgani]] tetap berada dalam kabinet baru yang dilantik pada 27 Maret 1967. Kabinet ini dipimpin oleh Soeharto, [[Sultan Hamengkubuwono IX]], dan [[Adam Malik]]. Dua nama terakhir ini menjadi pendukung dari kalangan sipil yang paling terkemuka. Pembersihan tentara dan birokrasi dimulai. Sekitar 2600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak lainnya kemudian ditahan. Sebagian perwira tentara anti-PKI tetapi tidak pro-Sukarno dipindahkan dari komando strategis pada bulan Mei (Ricklefs 2008: 598-599).

	Sejarah mencatat bahwa Soeharto menggunakan Supersemar untuk berbagai hal atas nama Sukarno tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Sukarno. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.		Sejarah mencatat bahwa [[Soeharto]] menggunakan [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]] untuk berbagai hal atas nama [[Sukarno]] tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Sukarno. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.

	Kehadiran Supersemar ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen Soeharto yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).		Kehadiran Supersemar ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen Soeharto yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).

Admin at 12:33, 7 August 2023

2023-08-07T12:33:59Z

← Older revision		Revision as of 19:33, 7 August 2023
Line 1:		Line 1:
	Supersemar, singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, berisi perintah Presiden Sukarno pada Mayor Jenderal Soeharto agar mengambil tindakan yang berkaitan dengan situasi Indonesia setelah peristiwa G-30S. Supersemar memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan dan ketenangan, stabilitas pemerintahan, dan secara tidak langsung mentransfer otoritas eksekutif penuh pada Soeharto (Cribb dan Kahin 2004: 419).		Supersemar, singkatan dari [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Surat Perintah Sebelas Maret]], berisi perintah Presiden [[Sukarno]] pada Mayor Jenderal [[Soeharto]] agar mengambil tindakan yang berkaitan dengan situasi Indonesia setelah peristiwa G-30S. Supersemar memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan dan ketenangan, stabilitas pemerintahan, dan secara tidak langsung mentransfer otoritas eksekutif penuh pada Soeharto (Cribb dan Kahin 2004: 419).

	Pada tanggal itu, paginya Sukarno mengadakan pertemuan kabinet di Jakarta, sementara para mahasiswa-demonstran memadati jalan-jalan menuntut Tritura (Pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet dan Unsur-unsur PKI, dan perbaikan ekonomi). Sukarno mendapat informasi bahwa pasukan tak dikenal (sebenarnya pasukan penyerang) tengah mengepung istana. Maka dia segera naik helikopter menuju Bogor, ditemani Subandrio dan Chaerul Saleh. Malam itu tiga jenderal (M. Yusuf, Amir Mahmud dan Basuki Rachmad) bertindak sebagai utusan Soeharto pergi ke Bogor dan membujuk Sukarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi Presiden atas nama Revolusi (Aman 2015: 78).		Pada tanggal itu, paginya [[Sukarno]] mengadakan pertemuan kabinet di Jakarta, sementara para mahasiswa-demonstran memadati jalan-jalan menuntut Tritura (Pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet dan Unsur-unsur PKI, dan perbaikan ekonomi). Sukarno mendapat informasi bahwa pasukan tak dikenal (sebenarnya pasukan penyerang) tengah mengepung istana. Maka dia segera naik helikopter menuju Bogor, ditemani [[Soebandrio\|Subandrio]] dan [[Chaerul Saleh]]. Malam itu tiga jenderal ([[M. Yusuf]], [[Amir Mahmud]] dan [[Basuki Rachmad]]) bertindak sebagai utusan [[Soeharto]] pergi ke Bogor dan membujuk Sukarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi Presiden atas nama Revolusi (Aman 2015: 78).

	Pada esok harinya Soeharto bertindak cepat. Lewat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret, ia segera melarang dan membubarkan PKI dengan organisasi sayapnya. Soebandrio dan 14 menteri ditangkap termasuk Chairul Saleh pada 18 Maret 1966. Kemudian Soeharto memperbaharui Kabinet Dwikora dan lembaga legislatif dalam hal ini MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30 S atau terindikasi komunis. PKI keanggotaannya digugurkan, peran dan kedudukan MPRS dikembalikan menjadi di atas presiden sesuai UUD 1945 (Komarudin dan Raman 2020: 116).		Pada esok harinya [[Soeharto]] bertindak cepat. Lewat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret, ia segera melarang dan membubarkan PKI dengan organisasi sayapnya. [[Soebandrio]] dan 14 menteri ditangkap termasuk [[Chaerul Saleh\|Chairul Saleh]] pada 18 Maret 1966. Kemudian Soeharto memperbaharui Kabinet Dwikora dan lembaga legislatif dalam hal ini MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30 S atau terindikasi komunis. PKI keanggotaannya digugurkan, peran dan kedudukan MPRS dikembalikan menjadi di atas presiden sesuai UUD 1945 (Komarudin dan Raman 2020: 116).

	Sidang Umum IV MPRS pada 20 Juni – 5 Juli 1966 mengesahkan dan mengukuhkan Supersemar, mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah, menetapkan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Pembentukan Kabinet Ampera, peninjauan kembali Tap MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945, sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan, serta pembubaran PKI dan pernyataan PKI dan ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia (Aman 2015: 78-81; Abdullah 2009: 357-358).		Sidang Umum IV MPRS pada 20 Juni – 5 Juli 1966 mengesahkan dan mengukuhkan [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]], mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah, menetapkan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Pembentukan Kabinet Ampera, peninjauan kembali Tap MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945, sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan, serta pembubaran PKI dan pernyataan PKI dan ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia (Aman 2015: 78-81; Abdullah 2009: 357-358).

	Meski masih punya pengaruh politik, perlahan namun pasti posisi Presiden Sukarno dilemahkan. Pada 10 Januari 1967 dirinya menulis kepada MPRS, melampirkan “''Nawaksara''” dengan menjelaskan versinya tentang peristiwa G 30 September 1965. Sukarno menyatakan penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut merupakan sebuah kejutan yang tak terduga baginya, dan ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah moral dan ekonomi bangsa. Kemudian hal itu menyulut demonstran menyerukan Sukarno untuk digantung (Hughes 2002). Pada akhirnya di tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto untuk mengatasi polemik dan konflik yang memuncak ketika itu (Komarudin dan Raman 2020: 116-118).		Meski masih punya pengaruh politik, perlahan namun pasti posisi Presiden [[Sukarno]] dilemahkan. Pada 10 Januari 1967 dirinya menulis kepada MPRS, melampirkan “''Nawaksara''” dengan menjelaskan versinya tentang peristiwa G 30 September 1965. Sukarno menyatakan penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut merupakan sebuah kejutan yang tak terduga baginya, dan ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah moral dan ekonomi bangsa. Kemudian hal itu menyulut demonstran menyerukan Sukarno untuk digantung (Hughes 2002). Pada akhirnya di tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Mayjen [[Soeharto]] untuk mengatasi polemik dan konflik yang memuncak ketika itu (Komarudin dan Raman 2020: 116-118).

	Dengan Supersemar, Soeharto dan pendukungnya menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Pada 12 Maret 1966, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 18 Maret 1966 Subandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul Saleh mati dipenjara pada tahun 1967. Orang-orang beraliran Sukarno moderat tidak ditahan; orang-orang seperti Idham Chalid, Leimena, dan Roeslan Abdulgani tetap berada dalam kabinet baru yang dilantik pada 27 Maret 1967. Kabinet ini dipimpin oleh Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Adam Malik. Dua nama terakhir ini menjadi pendukung dari kalangan sipil yang paling terkemuka. Pembersihan tentara dan birokrasi dimulai. Sekitar 2600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak lainnya kemudian ditahan. Sebagian perwira tentara anti-PKI tetapi tidak pro-Sukarno dipindahkan dari komando strategis pada bulan Mei (Ricklefs 2008: 598-599).		Dengan [[Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar)\|Supersemar]], [[Soeharto]] dan pendukungnya menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Pada 12 Maret 1966, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 18 Maret 1966 Subandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul Saleh mati dipenjara pada tahun 1967. Orang-orang beraliran Sukarno moderat tidak ditahan; orang-orang seperti Idham Chalid, Leimena, dan Roeslan Abdulgani tetap berada dalam kabinet baru yang dilantik pada 27 Maret 1967. Kabinet ini dipimpin oleh Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Adam Malik. Dua nama terakhir ini menjadi pendukung dari kalangan sipil yang paling terkemuka. Pembersihan tentara dan birokrasi dimulai. Sekitar 2600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak lainnya kemudian ditahan. Sebagian perwira tentara anti-PKI tetapi tidak pro-Sukarno dipindahkan dari komando strategis pada bulan Mei (Ricklefs 2008: 598-599).

	Sejarah mencatat bahwa Soeharto menggunakan Supersemar untuk berbagai hal atas nama Sukarno tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Sukarno. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.		Sejarah mencatat bahwa Soeharto menggunakan Supersemar untuk berbagai hal atas nama Sukarno tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Sukarno. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.

Admin: Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

2023-08-07T12:04:13Z

Text replacement - "Category:Peristiwa" to "{{Comment}} Category:Peristiwa"

← Older revision		Revision as of 19:04, 7 August 2023
Line 51:		Line 51:

	Wardaya, F. X. Baskara Tulus. ''Membongkar Supersemar! dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno''. Jakarta: Buku Kita, 2009.		Wardaya, F. X. Baskara Tulus. ''Membongkar Supersemar! dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno''. Jakarta: Buku Kita, 2009.
			{{Comment}}
	[[Category:Peristiwa]]		[[Category:Peristiwa]]

Admin: Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

2023-07-18T06:21:10Z

Text replacement - "Soekarno" to "Sukarno"

← Older revision		Revision as of 13:21, 18 July 2023
Line 1:		Line 1:
	Supersemar, singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, berisi perintah Presiden ~~Soekarno~~ pada Mayor Jenderal Soeharto agar mengambil tindakan yang berkaitan dengan situasi Indonesia setelah peristiwa G-30S. Supersemar memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan dan ketenangan, stabilitas pemerintahan, dan secara tidak langsung mentransfer otoritas eksekutif penuh pada Soeharto (Cribb dan Kahin 2004: 419).		Supersemar, singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, berisi perintah Presiden Sukarno pada Mayor Jenderal Soeharto agar mengambil tindakan yang berkaitan dengan situasi Indonesia setelah peristiwa G-30S. Supersemar memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan dan ketenangan, stabilitas pemerintahan, dan secara tidak langsung mentransfer otoritas eksekutif penuh pada Soeharto (Cribb dan Kahin 2004: 419).

	Pada tanggal itu, paginya ~~Soekarno~~ mengadakan pertemuan kabinet di Jakarta, sementara para mahasiswa-demonstran memadati jalan-jalan menuntut Tritura (Pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet dan Unsur-unsur PKI, dan perbaikan ekonomi). ~~Soekarno~~ mendapat informasi bahwa pasukan tak dikenal (sebenarnya pasukan penyerang) tengah mengepung istana. Maka dia segera naik helikopter menuju Bogor, ditemani Subandrio dan Chaerul Saleh. Malam itu tiga jenderal (M. Yusuf, Amir Mahmud dan Basuki Rachmad) bertindak sebagai utusan Soeharto pergi ke Bogor dan membujuk ~~Soekarno~~ untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi Presiden atas nama Revolusi (Aman 2015: 78).		Pada tanggal itu, paginya Sukarno mengadakan pertemuan kabinet di Jakarta, sementara para mahasiswa-demonstran memadati jalan-jalan menuntut Tritura (Pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet dan Unsur-unsur PKI, dan perbaikan ekonomi). Sukarno mendapat informasi bahwa pasukan tak dikenal (sebenarnya pasukan penyerang) tengah mengepung istana. Maka dia segera naik helikopter menuju Bogor, ditemani Subandrio dan Chaerul Saleh. Malam itu tiga jenderal (M. Yusuf, Amir Mahmud dan Basuki Rachmad) bertindak sebagai utusan Soeharto pergi ke Bogor dan membujuk Sukarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi Presiden atas nama Revolusi (Aman 2015: 78).

	Pada esok harinya Soeharto bertindak cepat. Lewat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret, ia segera melarang dan membubarkan PKI dengan organisasi sayapnya. Soebandrio dan 14 menteri ditangkap termasuk Chairul Saleh pada 18 Maret 1966. Kemudian Soeharto memperbaharui Kabinet Dwikora dan lembaga legislatif dalam hal ini MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30 S atau terindikasi komunis. PKI keanggotaannya digugurkan, peran dan kedudukan MPRS dikembalikan menjadi di atas presiden sesuai UUD 1945 (Komarudin dan Raman 2020: 116).		Pada esok harinya Soeharto bertindak cepat. Lewat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret, ia segera melarang dan membubarkan PKI dengan organisasi sayapnya. Soebandrio dan 14 menteri ditangkap termasuk Chairul Saleh pada 18 Maret 1966. Kemudian Soeharto memperbaharui Kabinet Dwikora dan lembaga legislatif dalam hal ini MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30 S atau terindikasi komunis. PKI keanggotaannya digugurkan, peran dan kedudukan MPRS dikembalikan menjadi di atas presiden sesuai UUD 1945 (Komarudin dan Raman 2020: 116).
Line 7:		Line 7:
	Sidang Umum IV MPRS pada 20 Juni – 5 Juli 1966 mengesahkan dan mengukuhkan Supersemar, mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah, menetapkan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Pembentukan Kabinet Ampera, peninjauan kembali Tap MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945, sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan, serta pembubaran PKI dan pernyataan PKI dan ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia (Aman 2015: 78-81; Abdullah 2009: 357-358).		Sidang Umum IV MPRS pada 20 Juni – 5 Juli 1966 mengesahkan dan mengukuhkan Supersemar, mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah, menetapkan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Pembentukan Kabinet Ampera, peninjauan kembali Tap MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945, sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan, serta pembubaran PKI dan pernyataan PKI dan ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia (Aman 2015: 78-81; Abdullah 2009: 357-358).

	Meski masih punya pengaruh politik, perlahan namun pasti posisi Presiden ~~Soekarno~~ dilemahkan. Pada 10 Januari 1967 dirinya menulis kepada MPRS, melampirkan “''Nawaksara''” dengan menjelaskan versinya tentang peristiwa G 30 September 1965. ~~Soekarno~~ menyatakan penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut merupakan sebuah kejutan yang tak terduga baginya, dan ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah moral dan ekonomi bangsa. Kemudian hal itu menyulut demonstran menyerukan ~~Soekarno~~ untuk digantung (Hughes 2002). Pada akhirnya di tanggal 22 Februari 1967 Presiden ~~Soekarno~~ menyerahkan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto untuk mengatasi polemik dan konflik yang memuncak ketika itu (Komarudin dan Raman 2020: 116-118).		Meski masih punya pengaruh politik, perlahan namun pasti posisi Presiden Sukarno dilemahkan. Pada 10 Januari 1967 dirinya menulis kepada MPRS, melampirkan “''Nawaksara''” dengan menjelaskan versinya tentang peristiwa G 30 September 1965. Sukarno menyatakan penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut merupakan sebuah kejutan yang tak terduga baginya, dan ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah moral dan ekonomi bangsa. Kemudian hal itu menyulut demonstran menyerukan Sukarno untuk digantung (Hughes 2002). Pada akhirnya di tanggal 22 Februari 1967 Presiden Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto untuk mengatasi polemik dan konflik yang memuncak ketika itu (Komarudin dan Raman 2020: 116-118).

	Dengan Supersemar, Soeharto dan pendukungnya menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan ~~Soekarno~~ yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Pada 12 Maret 1966, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 18 Maret 1966 Subandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul Saleh mati dipenjara pada tahun 1967. Orang-orang beraliran ~~Soekarno~~ moderat tidak ditahan; orang-orang seperti Idham Chalid, Leimena, dan Roeslan Abdulgani tetap berada dalam kabinet baru yang dilantik pada 27 Maret 1967. Kabinet ini dipimpin oleh Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Adam Malik. Dua nama terakhir ini menjadi pendukung dari kalangan sipil yang paling terkemuka. Pembersihan tentara dan birokrasi dimulai. Sekitar 2600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak lainnya kemudian ditahan. Sebagian perwira tentara anti-PKI tetapi tidak pro-~~Soekarno~~ dipindahkan dari komando strategis pada bulan Mei (Ricklefs 2008: 598-599).		Dengan Supersemar, Soeharto dan pendukungnya menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Pada 12 Maret 1966, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 18 Maret 1966 Subandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul Saleh mati dipenjara pada tahun 1967. Orang-orang beraliran Sukarno moderat tidak ditahan; orang-orang seperti Idham Chalid, Leimena, dan Roeslan Abdulgani tetap berada dalam kabinet baru yang dilantik pada 27 Maret 1967. Kabinet ini dipimpin oleh Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Adam Malik. Dua nama terakhir ini menjadi pendukung dari kalangan sipil yang paling terkemuka. Pembersihan tentara dan birokrasi dimulai. Sekitar 2600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak lainnya kemudian ditahan. Sebagian perwira tentara anti-PKI tetapi tidak pro-Sukarno dipindahkan dari komando strategis pada bulan Mei (Ricklefs 2008: 598-599).

	Sejarah mencatat bahwa Soeharto menggunakan Supersemar untuk berbagai hal atas nama ~~Soekarno~~ tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada ~~Soekarno~~. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.		Sejarah mencatat bahwa Soeharto menggunakan Supersemar untuk berbagai hal atas nama Sukarno tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Sukarno. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.

	Kehadiran Supersemar ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen Soeharto yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).		Kehadiran Supersemar ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen Soeharto yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).

Admin: Created page with "Supersemar, singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, berisi perintah Presiden Soekarno pada Mayor Jenderal Soeharto agar mengambil tindakan yang berkaitan dengan situasi Indonesia setelah peristiwa G-30S. Supersemar memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan dan ketenangan, stabilitas pemerintahan, dan secara tidak langsung mentransfer otoritas eksekutif penuh pada Soeharto (Cribb dan Kahin 2004: 419)...."

2023-06-21T06:24:00Z

Created page with "Supersemar, singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, berisi perintah Presiden Soekarno pada Mayor Jenderal Soeharto agar mengambil tindakan yang berkaitan dengan situasi Indonesia setelah peristiwa G-30S. Supersemar memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan dan ketenangan, stabilitas pemerintahan, dan secara tidak langsung mentransfer otoritas eksekutif penuh pada Soeharto (Cribb dan Kahin 2004: 419)...."

New page

Supersemar, singkatan dari Surat Perintah Sebelas Maret, berisi perintah Presiden Soekarno pada Mayor Jenderal Soeharto agar mengambil tindakan yang berkaitan dengan situasi Indonesia setelah peristiwa G-30S. Supersemar memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk mengambil semua langkah yang diperlukan guna menjamin keamanan dan ketenangan, stabilitas pemerintahan, dan secara tidak langsung mentransfer otoritas eksekutif penuh pada Soeharto (Cribb dan Kahin 2004: 419).

Pada tanggal itu, paginya Soekarno mengadakan pertemuan kabinet di Jakarta, sementara para mahasiswa-demonstran memadati jalan-jalan menuntut Tritura (Pembubaran PKI, Pembersihan Kabinet dan Unsur-unsur PKI, dan perbaikan ekonomi). Soekarno mendapat informasi bahwa pasukan tak dikenal (sebenarnya pasukan penyerang) tengah mengepung istana. Maka dia segera naik helikopter menuju Bogor, ditemani Subandrio dan Chaerul Saleh. Malam itu tiga jenderal (M. Yusuf, Amir Mahmud dan Basuki Rachmad) bertindak sebagai utusan Soeharto pergi ke Bogor dan membujuk Soekarno untuk menandatangani sebuah dokumen yang memberi Soeharto kekuasaan penuh untuk memulihkan ketertiban, menjalankan pemerintahan, dan melindungi Presiden atas nama Revolusi (Aman 2015: 78).

Pada esok harinya Soeharto bertindak cepat. Lewat Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Mandataris MPRS/Pemimpin Besar Revolusi Nomor 1/3/1966 tanggal 12 Maret, ia segera melarang dan membubarkan PKI dengan organisasi sayapnya. Soebandrio dan 14 menteri ditangkap termasuk Chairul Saleh pada 18 Maret 1966. Kemudian Soeharto memperbaharui Kabinet Dwikora dan lembaga legislatif dalam hal ini MPRS dan DPRGR dari orang-orang yang dianggap terlibat G-30 S atau terindikasi komunis. PKI keanggotaannya digugurkan, peran dan kedudukan MPRS dikembalikan menjadi di atas presiden sesuai UUD 1945 (Komarudin dan Raman 2020: 116).

Sidang Umum IV MPRS pada 20 Juni – 5 Juli 1966 mengesahkan dan mengukuhkan Supersemar, mengatur Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara Tingkat Pusat dan Daerah, menetapkan Kebijakan Politik Luar Negeri Bebas Aktif, Pembentukan Kabinet Ampera, peninjauan kembali Tap MPRS yang bertentangan dengan UUD 1945, sumber tertib hukum dan tata urutan perundang-undangan, serta pembubaran PKI dan pernyataan PKI dan ormasnya sebagai organisasi terlarang di Indonesia (Aman 2015: 78-81; Abdullah 2009: 357-358).

Meski masih punya pengaruh politik, perlahan namun pasti posisi Presiden Soekarno dilemahkan. Pada 10 Januari 1967 dirinya menulis kepada MPRS, melampirkan “''Nawaksara''” dengan menjelaskan versinya tentang peristiwa G 30 September 1965. Soekarno menyatakan penculikan dan pembunuhan para jenderal tersebut merupakan sebuah kejutan yang tak terduga baginya, dan ia sendiri tidak bertanggung jawab atas masalah moral dan ekonomi bangsa. Kemudian hal itu menyulut demonstran menyerukan Soekarno untuk digantung (Hughes 2002). Pada akhirnya di tanggal 22 Februari 1967 Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Mayjen Soeharto untuk mengatasi polemik dan konflik yang memuncak ketika itu (Komarudin dan Raman 2020: 116-118).

Dengan Supersemar, Soeharto dan pendukungnya menghancurkan sisa-sisa demokrasi terpimpin di hadapan Soekarno yang marah tapi tak mampu berbuat apa-apa. Pada 12 Maret 1966, PKI dan semua organisasi masanya dilarang. Pada 18 Maret 1966 Subandrio, Chaerul Saleh, Imam Syafei, dan sebelas menteri lainnya ditahan; salah satu anggota kabinet yang menjadi sasaran tentara, Surachman, lolos tapi akhirnya terbunuh di Blitar Selatan pada tahun 1968. Chaerul Saleh mati dipenjara pada tahun 1967. Orang-orang beraliran Soekarno moderat tidak ditahan; orang-orang seperti Idham Chalid, Leimena, dan Roeslan Abdulgani tetap berada dalam kabinet baru yang dilantik pada 27 Maret 1967. Kabinet ini dipimpin oleh Soeharto, Sultan Hamengkubuwono IX, dan Adam Malik. Dua nama terakhir ini menjadi pendukung dari kalangan sipil yang paling terkemuka. Pembersihan tentara dan birokrasi dimulai. Sekitar 2600 pasukan Divisi Diponegoro dibebastugaskan, diskors, dipecat, atau ditertibkan, dan banyak lainnya kemudian ditahan. Sebagian perwira tentara anti-PKI tetapi tidak pro-Soekarno dipindahkan dari komando strategis pada bulan Mei (Ricklefs 2008: 598-599).

Sejarah mencatat bahwa Soeharto menggunakan Supersemar untuk berbagai hal atas nama Soekarno tanpa melaporkan segala sesuatunya kepada Soekarno. Supersemar ini menjadi surat sakti yang mengantarkan Soeharto menjadi Presiden secara ''de facto'' walaupun belum diangkat secara ''de jure''. Berbekal Supersemar ini Soeharto sukses menghapuskan PKI dan membantai hingga ke akar-akarnya bersama dengan orang-orang yang terlibat atau berhubungan dengan PKI. Hal ini sekaligus juga mengubah haluan politik nasional.

Kehadiran Supersemar ini melahirkan seorang jenderal Angkatan Darat bernama Mayjen Soeharto yang sekaligus menjadi Presiden kedua Republik Indonesia, serta menandai awal dari Orde Baru. Masa Orde Baru dimulai pada saat pengangkatan Soeharto menjadi presiden lewat Supersemar. Melalui Supersemar, memungkinkan Soeharto untuk menekan PKI dan membersihkan birokrasi pemerintah, Soeharto dilantik sebagai presiden pada Maret 1967, kemudian pada bulan Maret 1968 dirinya dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) sebagai presiden. Setelahnya ia menyerukan Pemilihan Umum pada tahun 1971, dipilih kembali oleh MPR baru pada 1972, ia terus bertahan dan selalu terpilih kembali setiap lima tahun hingga tahun 1998 (Cribb and Cahin, 2004: 409).

Penulis : Akhmad Yusuf

'''Referensi'''

Adam, Asvi Warman. ''Menguak Misteri Sejarah''. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Ahmad, Tsabit Azinar''. Sejarah Kontroversial di Indonesia: Perspektif Pendidikan''. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Aman, ''Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945-1998'', Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2015.

Baskara T. Wardaya, SJ. ''Membongkar Supersemar: Dari CIA Hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno''. Yogyakarta: Galangpress Publisher, 2007.

Djarot, Eros. ''Misteri Supersemar''. Jakarta: Mediakita, 2006.

Hana. Fadlia., dkk. ''Yang Kelewat di Buku Sejarah'', Jakarta: Tim Pamflet Generasi, 2016.

Hughes, John, ''The End of Sukarno – A Coup that Misfired: A Purge that Ran Wild'', Archipelago Press, 2002.

Komarudin, Ujang., Raman, Asrul. ''Sistem Sosial dan Politik Indonesia'', Jakarta: Enlights, PT. Pencerah Generasi Bangsa, 2020.

Pambudi, A.. ''Supersemar Palsu''. Jakarta: Media Pressindo, 2009.

Pusat Data dan Analisa Tempo. ''Aneka Macam Versi Supersemar''. Jakarta: Tempo Publishing, 2019.

Pusat Data dan Analisa Tempo. ''Detik-detik Pertemuan Pimpinan ABRI/TNI Bertemu Presiden Sukarno Menjelang Supersemar''. Jakarta: Tempo Publishing, 2019.

Schwarz, Adam. ''A Nation In Waiting: Indonesia's Search For Stability''. N.p.: Taylor & Francis, 2018.

Simatur, Zulfa. ''Surat-Surat yang Mengubah Dunia: Dari Surat Kubilai Khan Sampai Surat Einstein''. N.p.: VisiMedia, (n.d.).

Sjahdeini, Sutan Remy. ''Sejarah Hukum Indonesia: Seri Sejarah Hukum''. Bandung: Kencana, 2021.

Suparjan, Edy. ''Pendidikan Sejarah untuk Membentuk Karakter Bangsa''. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

Wardaya, F. X. Baskara Tulus. ''Membongkar Supersemar! dari CIA hingga kudeta merangkak melawan Bung Karno''. Jakarta: Buku Kita, 2009.
[[Category:Peristiwa]]